Sinar Harapan, 19 Januari 2007
Oleh
Posman Sibuea
Beberapa minggu terakhir ini harga beras melambung tinggi. Pengakuan pedagang beras di sejumlah daerah, saat ini adalah harga beras termahal yang pernah mereka rasakan. Menko Perekonomian Boediono pun mengaku khawatir mengikuti perkembangan harga beras. Untuk itu pemerintah telah melakukan operasi pasar (OP) beras di sejumlah daerah guna meredam kenaikan harga makanan pokok yang satu ini.
Kenaikan harga beras adalah buah simalakama politik beras. Jika harga beras naik, maka masyarakat konsumen beras yang jumlahnya amat banyak di negeri ini akan mengalami kesulitan untuk memperolehnya di tengah daya beli yang kian menurun. Sementara, jika harga beras turun petani, si pahlawan ketahanan pangan, akan mengalami keterpurukan ekonomi, karena harga gabahnya tidak akan mengalami kenaikan meski berbagai kebutuhan hidup lainnya sudah mengalami kenaikan harga.
Pertanyaannya, mengapa setiap ada kelangkaan beras yang memicu kenaikan harga, pemerintah selalu mengambil langkah jangka pendek, yakni operasi pasar. Rasanya sulit memprediksi kesaktian OP dapat menyelesaikan masalah. OP dapat diibaratkan sebagai alat pemadam kebakaran.
Jika apinya sudah mereda, dibutuhkan keseriusan untuk menjaga dan merawat bangunan agar tidak terulang kebakaran. Lantas, dalam hal perwudan ketahanan pangan yang kokoh, pemerintah harus berhenti menggiring warga untuk terus mengonsumsi beras lewat pengadaan OP beras.
Implikasi pelaksanaan OP beras akan menetaskan nikmat membawa sengsara. Nikmat bagi masyarakat konsumen beras di perkotaan karena dapat membeli beras dengan harga murah. Namun membawa sengsara bagi petani padi karena gabah mereka tidak pernah menyentuh level harga dasar yang sudah mencapai Rp 2000 per kg.
Jika pemerintah selalu ikut campur tangan dalam penentuan harga beras, rakyat perkotaan akan merasa dininabobokan dan tidak memberi ruang untuk memulai mengonsumsi pangan nonberas berbasis diversifikasi.
Mimpi Buruk Malthus
Di tengah OP beras, muncul pertanyaan, apa yang salah dalam konsep diversifikasi konsumsi pangan sehingga begitu susah mewujudkan? Padahal kata diversifikasi bak sebuah mantra yang sering dikomat-kamitkan sejak tahun 1974, berkaitan dengan ketahanan pangan nasional yang menempatkan melulu beras sebagai makanan pokok.
Operasi pasar menjadi bukti kegagalan program diversifikasi pangan. Beras telah mengkristal sebagai makanan pokok, mengingkari deklarasi yang dideklarasikan pemerintah sendiri sejak 32 tahun lalu. Program diversifikasi dijangka menjadi buffer untuk mengurangi laju konsumsi beras.
Namun, hingga kini tingkat konsumsi beras di Indonesia tetap tinggi, yakni 135 kg per kapita per tahun. Dengan jumlah penduduk 222 juta jiwa, pemerintah harus menyediakan sekitar 30 juta ton beras per tahun. Suatu beban amat berat di tengah maraknya alih fungsi lahan belakangan ini.
Berangkat dari masalah kelangkaan beras saat ini, muncul pertanyaan bagaimana situasi pangan 2007? Ada dua alasan mengapa pertanyaan ini diajukan. Pertama, mimpi buruk Thomas Malthus bahwa pertambahan penduduk terjadi secara eksponensial, sementara kenaikan produksi pangan terjadi secara linier, sudah mendekati kenyataan di Indonesia. Laju pertumbuhan penduduk saat ini tetap tinggi, yakni 1,60 persen.
Artinya, ada pertambahan penduduk pemakan nasi sekitar tiga juta jiwa lebih per tahun yang membutuhkan beras sebanyak 420.000 ton per tahun. Sementara produksi padi tahun 2006 hanya naik 1,11 persen.
Kedua, pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya tak dapat ditunda-tunda sehingga permasalahan pangan harus ditempatkan pada topik sentral dalam pembangunan nasional. Namun, kenyataannya belum terjadi perubahan fundamental baik pada aras kebijakan, visi maupun paradigma dalam menangani persoalan ketahanan pangan ke arah yang lebih baik.
Kegagalan mempertahankan swasembada 1984 padahal dapat dijadikan sebagai petunjuk untuk melangkah ke arah peningkatan produksi pangan dalam arti luas guna memenuhi kebutuhan warga.
Jika setiap ada gejolak kelangkaan beras, pemerintah selalu menggelar OP, maka ”politik nasi” tetap dipakai sebagai kenderaan politik untuk melanggengkan kekuasaan yang berimplikasi hilangnya komitmen mewujudkan diversifikasi pangan.
Tiga Langkah
Apa langkah yang harus ditempuh pemerintah di tahun 2007 guna mendorong masyarakat mau mengurangi konsumsi beras? Langkah pertama yang patut dilakukan adalah diversifikasi produksi dan ketersediaan pangan. Diversifikasi konsumsi pangan bisa tercapai jika tersedia pangan yang juga beraneka ragam.
Ketersediaan aneka jenis bahan pangan baik berupa sumber enersi maupun sumber gizi lainnya seperti protein, lemak, vitamin dan mineral, dalam bentuk bahan mentah atau olahan akan menjamin terpenuhinya kebutuhan konsumsi pangan secara berkelanjutan.
Selama ini ada anggapan keliru bahwa diversifikasi hanya diartikan dari perspektif substitusi makanan pokok beras. dengan berbagai umbi-umbian, atau sumber karbohidrat lainnya. Diversifikasi sejatinya mencakup pangan secara keseluruhan baik bagi golongan sumber karbohidrat maupun pangan sumber zat gizi lainnya.
Kedua, meningkatkan daya beli masyarakat. Salah satu faktor yang menyebabkan kegagalan diversifikasi adalah kemiskinan. Dengan penghasilan di bawah dua dolar AS per hari kemampuan sekitar 109 juta penduduk Indonesia yang tergolong miskin masih amat terbatas melakukan diversifikasi konsumsi pangan.
Akhirnya mereka tetap tergantung pada beras OP (raskin) yang disediakan pemerintah sehingga susah beralih ke makanan alternatif berbasis lokal. Karena itu, pemerintah harus menciptakan lapangan kerja dan mendukung gerakan antikorupsi yang kini digagasi berbagai kelompok masyarakat.
Ketiga, melakukan pengembangan teknologi pengolahan pangan. Beranekaragamnya pangan yang tersedia terutama ditentukan oleh produksi pangan dan perkembangan teknologi pengolahan pangan, yang dapat menghasilkan berbagai produk pangan olahan berbasis padi-padian, umbi-umbian, hasil ternak, ikan, buah dan sayur dan hasil pangan lainnya dengan mutu terjamin.
Jika program ini diikuti pelatihan bagi perempuan sehingga mereka mampu berimprovisasi di bidang pengolahan produk pangan lokal akan dapat mengatrol kesejahteraan mereka karena keuntungan yang diperoleh jauh lebih besar dibandingkan menjual pangan nonolahan.
Dari perspektif gizi, diversifikasi konsumsi pangan memiliki mutu gizi yang lebih berimbang dibandingkan mutu masing-masing pangan penyusunnya. Jadi, dalam menyongsong “Indonesia Sehat 2010” paradigmanya tidak lagi semata meningkatkan produksi beras nasional tapi pemerintah harus mampu memproduksi beraneka jenis bahan pangan sebagai salah satu pilar perwujudan diversifikasi konsumsi pangan.
Penulis adalah doktor dalam Bidang Ilmu dan Teknologi Pangan. Dosen di Jurusan Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian, Unika St Thomas SU Medan.
19 Januari 2007
13 Januari 2007
Sekolah Komunitas Petani: ANTARA TANAH DAN AKSES PENDIDIKAN
Blog Liberasi, Juli 12, 2008
Oleh P Bambang Wisudo
Pendidikan dan penguasaan atas tanah merupakan modal yang mesti dimiliki petani untuk hidup sejahtera. Akan tetapi justru dua hal itu jarang dimiliki petani. Sebagian besar petani tidak memiliki akses terhadap pendidikan dan tanah. Proses marjinalisasi pun berlangsung turun-temurun. Penguasa silih berganti, tetapi nasib petani makin terpinggirkan. Berharap suatu hari negara berpihak pada petani ibarat menunggu godot.
Para petani di Pasawahan yang tinggal di sekitar areal eks perkebunan karet di pegunungan Cipucung, sekitar 70 kilometer dari Kota Ciamis, memilih tidak tinggal diam. Mereka bersama-sama berjuang untuk mendapatkan akses atas tanah dan pendidikan untuk anak-anak mereka. Hasilnya pun mulai dirasakan sekarang. Selain berhasil mendapatkan tanah garapan, para petani itu kini memiliki sebuah sekolah yang diidam-idamkan.
“Bagi saya, sekolah adalah nomor dua. Hal pertama yang harus diperjuangkan adalah tanah,” kata Oyon (48), tokoh masyarakat di Desa Pasawahan, Jawa Barat.
Pada awal tahun 2000, Oyon bersama sejumlah petani Pasawahan mulai bergerak. Mereka mengajukan permohonan untuk menggarap tanah eks perusahaan perkebunan karet yang ditelantarkan sejak tahun 1993.
Kawasan perkebunan karet tersebut sudah ditumbuhi semak belukar. Dua bulan permohonan itu tidak dijawab. Yakin bahwa hak guna usaha tanah perkebunan itu telah berakhir, para petani yang bergabung dalam Serikat Petani Pasundan itu kembali mengajukan permohonan menggarap tanah ke tingkat kabupaten. Permohonan itu lagi-lagi tidak dijawab. Setahun kemudian para petani melakukan aksi reklaiming dengan menebangi pohon-pohon karet yang ada di kawasan itu.
Dari lahan yang direklaim sekitar 170 hektar, tiap keluarga
petani mendapatkan tanah garapan sekitar 200 bata atau sekitar
seperempat hektar. Sampai sekarang Badan Pertanahan Nasional belum
memberi lampu hijau tanah itu dikembalikan pada petani.
“Saya yakin tanah ini nanti akan jatuh ke rakyat,” kata Oyonyang
bersekolah hanya sampai kelas VI SD.
Perjuangan para petani Pasawahan tidak berhenti di situ. Setelah
kehidupan para petani itu mulai tertata, mereka bersama berembuk
untuk menggarap pendidikan. Sampai tahun 2002, hanya sekitar 5 persen
anak usia SMP di desa itu yang bersekolah. Setelah lulus SD biasanya
anak-anak laki-laki menghabiskan waktunya untuk bermain. Anak-anak
perempuan membantu ibunya, menjadi buruh jahit bordir, atau kawin di
bawah umur.
Dengan bantuan aktivis SPP yang tinggal di desa itu sebagai guru
sukarelawan, tahun ajaran baru 2003 mereka mulai menyelenggarakan
sekolah. Bangunannya meminjam gedung madrasah. Anak-anak yang datang
dari desa lain tinggal satu pondokan bersama guru-guru.
SMP Plus Pasawahan kini memiliki 65 murid. Mereka telah memiliki
gedung sekolah dengan bangunan permanen. Dua kelas dibangun dengan
dana swadya masyarakat. Dana yang terkumpul dari petani dan sahabat
sekolah tidak kurang dari Rp 80 juta. Bangunan sekolah dibuat tinggi.
Plafon dibuat dari papan kayu, dipergunakan untuk perpustakaan dan
tempat penginapan. Dua lainnya dibangun dari hibah Departemen
Pendidikan sebesar Rp 100 juta. Sekolah itu berdiri di atas areal
pertanian seluas empat hektar, bekas tanah perkebunan karet, yang
masih bermasalah.
“Dulu, sebelum ada sekolah ini, anak-anak Pasawahan paling-paling
bersekolah sampai lulus SD. Banyak anak yang tidak bisa melanjutkan
sekolah. Memang, katanya, sekolah gratis tetapi tetap saja butuh
ongkos transpor. Padahal petani di sini hidup pas-pasan,” kata
Sartiwi (17), siswa kelas III SMP Plus Pasawahan.
Untuk mencapai lokasi SMP terdekat, anak-anak di Pasawahan harus
mengeluarkan ongkos ojek sekitar Rp 10.000 per hari. Belum lagi kalau
hujan, jalanan tidak bisa dilewati.
Cerita Sartiwi dibenarkan Saud Sunaryo (50). Kata Sunaryo, petani
di desa itu sebenarnya ingin anak-anaknya terus sekolah paling tidak
sampai lulus SMP. Namun karena berat di ongkos, mereka akhirnya
membiarkan anak-anak putus sekolah. Saud menuturkan, di desa itu
memang pernah didirikan kelas jauh tetapi bubar setelah dua bulan
berjalan.
Keberadaan SMP Plus Pasawahan ternyata bukan hanya berkah bagi
anak-anak Pasawahan, tetapi juga bagi anak-anak dari desa-desa di
Ciamis Selatan yang menjadi wilayah kerja Serikat Petani Pasundan.
Dari 65 anak yang kini belajar di SMP Plus Pasawahan, sejumlah 22
anak berasal dari desa lain. Mereka tinggal di pondokan bersama guru.
Pondokannya sangat sederhana. Mereka hanya tidur di lantai beralaskan
tikar. Makanan pun seadanya. Beras disumbang dari petani dan sayur
diambil di kebun. Untuk lauk-pauk, mereka biasanya memperoleh
sepotong ikan asin atau tahu-tempe sebesar ibu jari.
“Kami memasak secara bergantian. Semua anak di sini bisa
memasak,” kata Deni Sunaryo (16).
Anak-anak petani yang bersekolah di SMP Plus Paswahan merupakan
anak-anak yang beruntung. Sekalipun memiliki seragam, mereka tidak
harus bersekolah dengan mengenakan baju seragam. Mereka boleh pergi
sekolah tanpa bersepatu. Tidak seperti anak-anak di sekolah pada
umumnya, mereka bisa berinteraksi bebas dengan kawan-kawan dan guru.
Mereka bisa belajar sambil tiduran. Mereka memiliki waktu yang
leluasa untuk berkesenian. Dua jam tiap hari Jumat dan sehari penuh
tiap hari Sabtu mereka belajar bertani.
Tidak hanya itu. Tiap hari anak-anak itu dibiasakan menulis.
Mereka bisa menulis puisi, cerita pendek, laporan kunjungan lapangan,
ataupun membuat jurnal pengalaman mereka berkebun. Tiap anak mendapat
bagian tanah untuk bereksperimen seluas 2 x 5 meter yang bebas
dipergunakan untuk menanam apa saja. Rata-rata anak kelas II telah
menghasilkan puluhan puisi.
Tiap bulan mereka menerbitkan buletin kelas yang diperbanyak
dengan cara fotokopi. Sebagian dari mereka, ketika baru masuk ke SMP
Plus Pasawahan, masih gagap membaca dan menulis. Kini membaca dan
menulis menjadi menu penting dalam keseharian mereka.
Sekolah itu dilayani oleh empat belas guru, tiga di antaranya
adalah anak-anak muda aktivis petani dari luar desa. Mereka bekerja
tanpa dibayar. Baru beberapa bulan ini saja mereka mendapatkan uang
transpor sebesar Rp 7.000 sehari mengajar berkat adanya dana bantuan
operasional sekolah.
Saeful Milah (25), alumnus Universitas Galuh, sudah hampir dua
tahun mengajar di Pasawahan tanpa memperoleh gaji. Ia makan dan tidur
bersama anak-anak. Saeful sebelumnya pernah mengajar di Madrasah
Tsanawiyah Sururon Garut. Sejak semester empat ia sudah terlibat
dalam kegiatan-kegiatan pendampingan petani.
“Tidak terpikir mau berapa tahun saya mengajar di sini. Kalau
sekolah ini sudah aman, tenaga pengajarnya mencukupi, saya baru mau
meninggalkan sekolah ini dan merintis di tempat lain,” kata Saeful.
Haslinda Qadariyah (28), jebolan Fakultas Ilmu Komunikasi
Universitas Padjadjaran, juga jatuh hati pada SMP Plus Sururon. Ia
tidak merisaukan masa depannya. “Tidak tahu sampai kapan saya di
sini. Anak-anaklah yang bikin saya betah. Kalau bisa, saya ingin lama
tinggal di sini,” kata Haslinda.
SMP Plus Pasawahan merupakan kebanggaan petani Pasawahan. Di
areal bekas tanah perkebunan, yang hanya bisa dijangkau dengan
bersusah payah dengan menggunakan ojek atau mobil bak terbuka,
terdapat sebuah sekolah yang tidak kalah dengan sekolah-sekolah di
kota.
Perjuangan untuk memperoleh hak atas tanah dan pendidikan
memberikan harapan baru bagi para petani yang selama ini dipinggirkan.***
Oleh P Bambang Wisudo
Pendidikan dan penguasaan atas tanah merupakan modal yang mesti dimiliki petani untuk hidup sejahtera. Akan tetapi justru dua hal itu jarang dimiliki petani. Sebagian besar petani tidak memiliki akses terhadap pendidikan dan tanah. Proses marjinalisasi pun berlangsung turun-temurun. Penguasa silih berganti, tetapi nasib petani makin terpinggirkan. Berharap suatu hari negara berpihak pada petani ibarat menunggu godot.
Para petani di Pasawahan yang tinggal di sekitar areal eks perkebunan karet di pegunungan Cipucung, sekitar 70 kilometer dari Kota Ciamis, memilih tidak tinggal diam. Mereka bersama-sama berjuang untuk mendapatkan akses atas tanah dan pendidikan untuk anak-anak mereka. Hasilnya pun mulai dirasakan sekarang. Selain berhasil mendapatkan tanah garapan, para petani itu kini memiliki sebuah sekolah yang diidam-idamkan.
“Bagi saya, sekolah adalah nomor dua. Hal pertama yang harus diperjuangkan adalah tanah,” kata Oyon (48), tokoh masyarakat di Desa Pasawahan, Jawa Barat.
Pada awal tahun 2000, Oyon bersama sejumlah petani Pasawahan mulai bergerak. Mereka mengajukan permohonan untuk menggarap tanah eks perusahaan perkebunan karet yang ditelantarkan sejak tahun 1993.
Kawasan perkebunan karet tersebut sudah ditumbuhi semak belukar. Dua bulan permohonan itu tidak dijawab. Yakin bahwa hak guna usaha tanah perkebunan itu telah berakhir, para petani yang bergabung dalam Serikat Petani Pasundan itu kembali mengajukan permohonan menggarap tanah ke tingkat kabupaten. Permohonan itu lagi-lagi tidak dijawab. Setahun kemudian para petani melakukan aksi reklaiming dengan menebangi pohon-pohon karet yang ada di kawasan itu.
Dari lahan yang direklaim sekitar 170 hektar, tiap keluarga
petani mendapatkan tanah garapan sekitar 200 bata atau sekitar
seperempat hektar. Sampai sekarang Badan Pertanahan Nasional belum
memberi lampu hijau tanah itu dikembalikan pada petani.
“Saya yakin tanah ini nanti akan jatuh ke rakyat,” kata Oyonyang
bersekolah hanya sampai kelas VI SD.
Perjuangan para petani Pasawahan tidak berhenti di situ. Setelah
kehidupan para petani itu mulai tertata, mereka bersama berembuk
untuk menggarap pendidikan. Sampai tahun 2002, hanya sekitar 5 persen
anak usia SMP di desa itu yang bersekolah. Setelah lulus SD biasanya
anak-anak laki-laki menghabiskan waktunya untuk bermain. Anak-anak
perempuan membantu ibunya, menjadi buruh jahit bordir, atau kawin di
bawah umur.
Dengan bantuan aktivis SPP yang tinggal di desa itu sebagai guru
sukarelawan, tahun ajaran baru 2003 mereka mulai menyelenggarakan
sekolah. Bangunannya meminjam gedung madrasah. Anak-anak yang datang
dari desa lain tinggal satu pondokan bersama guru-guru.
SMP Plus Pasawahan kini memiliki 65 murid. Mereka telah memiliki
gedung sekolah dengan bangunan permanen. Dua kelas dibangun dengan
dana swadya masyarakat. Dana yang terkumpul dari petani dan sahabat
sekolah tidak kurang dari Rp 80 juta. Bangunan sekolah dibuat tinggi.
Plafon dibuat dari papan kayu, dipergunakan untuk perpustakaan dan
tempat penginapan. Dua lainnya dibangun dari hibah Departemen
Pendidikan sebesar Rp 100 juta. Sekolah itu berdiri di atas areal
pertanian seluas empat hektar, bekas tanah perkebunan karet, yang
masih bermasalah.
“Dulu, sebelum ada sekolah ini, anak-anak Pasawahan paling-paling
bersekolah sampai lulus SD. Banyak anak yang tidak bisa melanjutkan
sekolah. Memang, katanya, sekolah gratis tetapi tetap saja butuh
ongkos transpor. Padahal petani di sini hidup pas-pasan,” kata
Sartiwi (17), siswa kelas III SMP Plus Pasawahan.
Untuk mencapai lokasi SMP terdekat, anak-anak di Pasawahan harus
mengeluarkan ongkos ojek sekitar Rp 10.000 per hari. Belum lagi kalau
hujan, jalanan tidak bisa dilewati.
Cerita Sartiwi dibenarkan Saud Sunaryo (50). Kata Sunaryo, petani
di desa itu sebenarnya ingin anak-anaknya terus sekolah paling tidak
sampai lulus SMP. Namun karena berat di ongkos, mereka akhirnya
membiarkan anak-anak putus sekolah. Saud menuturkan, di desa itu
memang pernah didirikan kelas jauh tetapi bubar setelah dua bulan
berjalan.
Keberadaan SMP Plus Pasawahan ternyata bukan hanya berkah bagi
anak-anak Pasawahan, tetapi juga bagi anak-anak dari desa-desa di
Ciamis Selatan yang menjadi wilayah kerja Serikat Petani Pasundan.
Dari 65 anak yang kini belajar di SMP Plus Pasawahan, sejumlah 22
anak berasal dari desa lain. Mereka tinggal di pondokan bersama guru.
Pondokannya sangat sederhana. Mereka hanya tidur di lantai beralaskan
tikar. Makanan pun seadanya. Beras disumbang dari petani dan sayur
diambil di kebun. Untuk lauk-pauk, mereka biasanya memperoleh
sepotong ikan asin atau tahu-tempe sebesar ibu jari.
“Kami memasak secara bergantian. Semua anak di sini bisa
memasak,” kata Deni Sunaryo (16).
Anak-anak petani yang bersekolah di SMP Plus Paswahan merupakan
anak-anak yang beruntung. Sekalipun memiliki seragam, mereka tidak
harus bersekolah dengan mengenakan baju seragam. Mereka boleh pergi
sekolah tanpa bersepatu. Tidak seperti anak-anak di sekolah pada
umumnya, mereka bisa berinteraksi bebas dengan kawan-kawan dan guru.
Mereka bisa belajar sambil tiduran. Mereka memiliki waktu yang
leluasa untuk berkesenian. Dua jam tiap hari Jumat dan sehari penuh
tiap hari Sabtu mereka belajar bertani.
Tidak hanya itu. Tiap hari anak-anak itu dibiasakan menulis.
Mereka bisa menulis puisi, cerita pendek, laporan kunjungan lapangan,
ataupun membuat jurnal pengalaman mereka berkebun. Tiap anak mendapat
bagian tanah untuk bereksperimen seluas 2 x 5 meter yang bebas
dipergunakan untuk menanam apa saja. Rata-rata anak kelas II telah
menghasilkan puluhan puisi.
Tiap bulan mereka menerbitkan buletin kelas yang diperbanyak
dengan cara fotokopi. Sebagian dari mereka, ketika baru masuk ke SMP
Plus Pasawahan, masih gagap membaca dan menulis. Kini membaca dan
menulis menjadi menu penting dalam keseharian mereka.
Sekolah itu dilayani oleh empat belas guru, tiga di antaranya
adalah anak-anak muda aktivis petani dari luar desa. Mereka bekerja
tanpa dibayar. Baru beberapa bulan ini saja mereka mendapatkan uang
transpor sebesar Rp 7.000 sehari mengajar berkat adanya dana bantuan
operasional sekolah.
Saeful Milah (25), alumnus Universitas Galuh, sudah hampir dua
tahun mengajar di Pasawahan tanpa memperoleh gaji. Ia makan dan tidur
bersama anak-anak. Saeful sebelumnya pernah mengajar di Madrasah
Tsanawiyah Sururon Garut. Sejak semester empat ia sudah terlibat
dalam kegiatan-kegiatan pendampingan petani.
“Tidak terpikir mau berapa tahun saya mengajar di sini. Kalau
sekolah ini sudah aman, tenaga pengajarnya mencukupi, saya baru mau
meninggalkan sekolah ini dan merintis di tempat lain,” kata Saeful.
Haslinda Qadariyah (28), jebolan Fakultas Ilmu Komunikasi
Universitas Padjadjaran, juga jatuh hati pada SMP Plus Sururon. Ia
tidak merisaukan masa depannya. “Tidak tahu sampai kapan saya di
sini. Anak-anaklah yang bikin saya betah. Kalau bisa, saya ingin lama
tinggal di sini,” kata Haslinda.
SMP Plus Pasawahan merupakan kebanggaan petani Pasawahan. Di
areal bekas tanah perkebunan, yang hanya bisa dijangkau dengan
bersusah payah dengan menggunakan ojek atau mobil bak terbuka,
terdapat sebuah sekolah yang tidak kalah dengan sekolah-sekolah di
kota.
Perjuangan untuk memperoleh hak atas tanah dan pendidikan
memberikan harapan baru bagi para petani yang selama ini dipinggirkan.***
Langganan:
Postingan (Atom)