KETAHANAN PANGAN
Jumat, 23 Oktober 2009, BOYOLALI, KOMPAS - Kementerian Negara Riset dan Teknologi meminta pemerintah daerah mendorong petani menerapkan intensifikasi padi aerob terkendali berbasis organik. Hal ini diharapkan menjadi salah satu cara meningkatkan produktivitas pertanian di tengah keterbatasan lahan dan naiknya kebutuhan beras.
”Tahun 2025 diperkirakan produksi padi mencapai 66 juta ton gabah kering giling. Dengan perkiraan penduduk mencapai 319 juta jiwa dan kondisi pertanian stagnan, Indonesia akan kekurangan 13,1 juta ton gabah kering giling,” kata Deputi Menteri Negara Riset dan Teknologi Bidang Perkembangan Riset dan Teknologi Moh Nur Hidayat dalam Diskusi Penerapan Intensifikasi Padi Aerob Terkendali Berbasis Organik (IPAT BO) di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Kamis (22/10).
IPAT BO merupakan hasil pengembangan sistem intensifikasi padi yang dilakukan Prof Dr Tualar Simarmata, guru besar Fakultas Pertanian Universitas Padjajaran Bandung. Dengan sistem ini, jerami sisa panen dipotong dan didiamkan di sawah hingga membusuk.
Sistem ini diklaim hemat air, bibit, dan pupuk anorganik dengan menekankan pemanfaatan kekuatan biologis tanah, manajemen tanaman, serta pemupukan dan tata air. Cara ini diklaim mampu menghasilkan 8-12 ton gabah kering giling. Adapun hasil normal 4-6 ton per hektar.
”Setiap 5 ton jerami setara dengan 100 kilogram urea atau 30 kilogram SP-36 atau 200 kilogram KCl,” kata Simarmata.
Bupati Boyolali Sri Moeljanto mengatakan, saat ini produksi Boyolali 160.000 ton beras dengan tingkat konsumsi penduduk 103.000 ton per tahun. Dia menyambut baik upaya peningkatan produktivitas melalui terapan teknologi. Namun, ia berharap teknologi itu murah sehingga bisa dijangkau petani.
Di Semarang, sejumlah kalangan mengharapkan Menteri Pertanian yang baru, Suswono, menyelesaikan permasalahan penurunan harga gabah yang sangat merugikan petani.
Sementara itu, luas sawah di Yogyakarta terus menyempit akibat proses pembangunan. Data tahun 2008 menunjukkan, luas sawah tinggal 88 hektar, menurun sekitar 10 hektar dibandingkan tahun 2006 seluas 98 hektar. Luas Kota Yogyakarta 3.250 hektar.
Petak-petak sawah di Yogyakarta agak sulit ditemui karena terpisah-pisah dan berada di antara permukiman padat.
(GAL/WHO/AHA/WER)
23 Oktober 2009
22 September 2009
Pertanian Masuk Sektor Strategis
Sabtu, 19 September 2009
Jakarta, Kompas - Pertanian merupakan salah satu sektor sangat strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi. Karena menjadi gantungan hidup lebih dari 100 juta penduduk Indonesia.
Menurut guru besar Ilmu Ekonomi Institut Pertanian Bogor, Hermanto Siregar, Jumat (18/9) di Bogor, Jawa Barat, selain menyerap lebih dari 44 persen total angkatan kerja, sektor pertanian juga penting dalam penyediaan pangan bangsa.
"Negara belum bisa dikatakan berdaulat kalau belum berdaulat atas pangan," kata Hermanto.
Karena sifatnya yang strategis, sektor pertanian hendaknya ditangani profesional dan jauh dari kepentingan jangka pendek. Selain sektor pertanian, dalam bidang ekonomi sektor strategis lainnya adalah Departemen Keuangan dan Departemen Perindustrian. Departemen Perindustrian sangat strategis meningkatkan nilai tambah produk.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebelumnya mengatakan, selaku kepala pemerintahan yang dipilih rakyat, ia tidak akan memilih tokoh dan orang di kalangan partai politik untuk menempati jabatan penting dan strategis dalam kabinet mendatang (Kompas, 18/9).
Harapan agar sektor pertanian ditangani serius juga datang dari Forum Pangan dan Pertanian Indonesia. Forum, antara lain, beranggotakan praktisi perunggasan, peternak sapi-kerbau, pengusaha hortikultura, petani kedelai, ataupun organisasi tani.
Menurut Ketua Perhimpunan Sapi Kerbau Indonesia Teguh Boediyana, kabinet mendatang harus dapat dipertanggungjawabkan, baik kinerja kelembagaannya maupun perseorangan.
"Harus ada reevaluasi terkait berapa banyak uang yang sudah dikeluarkan pemerintah untuk pertanian dan apa capaiannya," katanya. Swasembada sapi, misalnya. Semula ditargetkan 2010, tetapi kini mundur tahun 2014.
Sekretaris Jenderal Dewan Jagung Nasional Maxdeyul Sola mengatakan, dalam era otonomi sekarang menteri pertanian tidak punya tangan yang bisa menjangkau ke daerah. "Kalau menterinya tidak profesional, akan lebih parah lagi," katanya.
Ketua Dewan Hortikultura Nasional yang juga Ketua Dewan Kedelai Nasional Benny A Kusbini menyatakan, Presiden tidak bisa lagi main-main menentukan Menteri Pertanian mendatang. "Menteri Pertanian harusnya memiliki kredibilitas tinggi, negarawan, dan mampu menjalankan apa yang sudah digariskan pemerintah," katanya. (MAS)
Jakarta, Kompas - Pertanian merupakan salah satu sektor sangat strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi. Karena menjadi gantungan hidup lebih dari 100 juta penduduk Indonesia.
Menurut guru besar Ilmu Ekonomi Institut Pertanian Bogor, Hermanto Siregar, Jumat (18/9) di Bogor, Jawa Barat, selain menyerap lebih dari 44 persen total angkatan kerja, sektor pertanian juga penting dalam penyediaan pangan bangsa.
"Negara belum bisa dikatakan berdaulat kalau belum berdaulat atas pangan," kata Hermanto.
Karena sifatnya yang strategis, sektor pertanian hendaknya ditangani profesional dan jauh dari kepentingan jangka pendek. Selain sektor pertanian, dalam bidang ekonomi sektor strategis lainnya adalah Departemen Keuangan dan Departemen Perindustrian. Departemen Perindustrian sangat strategis meningkatkan nilai tambah produk.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebelumnya mengatakan, selaku kepala pemerintahan yang dipilih rakyat, ia tidak akan memilih tokoh dan orang di kalangan partai politik untuk menempati jabatan penting dan strategis dalam kabinet mendatang (Kompas, 18/9).
Harapan agar sektor pertanian ditangani serius juga datang dari Forum Pangan dan Pertanian Indonesia. Forum, antara lain, beranggotakan praktisi perunggasan, peternak sapi-kerbau, pengusaha hortikultura, petani kedelai, ataupun organisasi tani.
Menurut Ketua Perhimpunan Sapi Kerbau Indonesia Teguh Boediyana, kabinet mendatang harus dapat dipertanggungjawabkan, baik kinerja kelembagaannya maupun perseorangan.
"Harus ada reevaluasi terkait berapa banyak uang yang sudah dikeluarkan pemerintah untuk pertanian dan apa capaiannya," katanya. Swasembada sapi, misalnya. Semula ditargetkan 2010, tetapi kini mundur tahun 2014.
Sekretaris Jenderal Dewan Jagung Nasional Maxdeyul Sola mengatakan, dalam era otonomi sekarang menteri pertanian tidak punya tangan yang bisa menjangkau ke daerah. "Kalau menterinya tidak profesional, akan lebih parah lagi," katanya.
Ketua Dewan Hortikultura Nasional yang juga Ketua Dewan Kedelai Nasional Benny A Kusbini menyatakan, Presiden tidak bisa lagi main-main menentukan Menteri Pertanian mendatang. "Menteri Pertanian harusnya memiliki kredibilitas tinggi, negarawan, dan mampu menjalankan apa yang sudah digariskan pemerintah," katanya. (MAS)
08 September 2009
PDIP Tak Mau Bertanggung Jawab atas Kegagalan Panen Petani
Kompas.com, Rabu, 10 September 2008
MEDAN, RABU - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan selaku pemberi
benih MSP kepada petani di Kabupaten Serdang Bedagai enggan
bertanggung jawab atas kegagalan panen petani yang menggunakan benih
tersebut. Menurut Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDIP Serdang Bedagai
Dolon JP Napitupulu, kegagalan panen petani yang menggunakan benih MSP
lebih disebabkan karena persoalan kelangkaan pupuk.
"Kami sudah dua kali berunjuk rasa ke kantor bupati dan DPRD Serdang
Bedagai, soal kelangkaan pupuk ini. Kalau tidak ada kelangkaan pupuk,
mestinya panen petani yang menggunakan benih MSP sesuai yang
diharapkan, " ujar Dolon saat dihubungi di Medan, Rabu (10/9).
Petani di Serdang Bedagai sempat tertarik menggunakan benih MSP,
karena selain dibagikan secara gratis oleh PDIP, petani juga
dijanjikan bakal menuai hasil panenan lebih banyak dibanding jika
mereka menanam benih yang biasa digunakan seperti Ciherang. Hasil
panen padi dengan benih MSP diklaim bisa mencapai lebih dari 10 ton
perhektar.
Namun kenyataannya, hasil maksimal yang didapat petani dengan benih
MSP hanya 5 ton perhektar. Di beberapa desa, malah hasil panennya
paling banyak 3 ton perhektar. Sedangkan, hasil panen petani yang
menggunakan benih Ciherang, rata-rata menc apai 7 ton perhektar.
Menurut Dolon, PDIP tak akan mengganti kerugian petani yang telah
menggunakan benih MSP. Selain lebih disebabkan karena persoalan
kelangkaan pupuk, Dolon mengungkapkan, benih MSP sebenarnya
diperuntukan bagi kader PDIP. Benih MSP ini sebenarnya untuk internal
kader partai. "Kalau orang lain tertarik ya silakan menggunakannya, "
katanya.
Saat Kompas menanyakan, mengapa PDIP berani memberikan benih yang
belum mendapat sertifikat dari Balai Sertifikasi Benih ke petani,
Dolon mengatakan, pemberian benih tersebut sebagai bagian dari upaya
agar MPS mendapatkan sertifikasi. "Ini kan masih dalam masa uji coba.
Uji coba ini tidak dilakukan hanya di Serdang Bedagai, tetapi berbagai
tempat di Indonesia, " katanya.
Wakil Bupati Serdang Bedagai Sukirman menolak anggapan, kegagalan
panen petani yang menggunakan benih MSP karena persoalan kelangkaan
pupuk. Menurut dia, petani Serdang Bedagai lainnya yang menggunakan
benih bersertifikat seperti Ciherang juga mengalami persoalan serupa.
Tetapi hasil panenan mereka tetap normal. Jadi ini (kegagalan panen
benih MSP) bukan karena kelangkaan pupuk. "Yang nanam pakai Ciherang
pun mengalami masalah kelangkaan pupuk," katanya.
Sukirman menilai wajar jika partai politik mencoba menarik simpati
pemilih dengan membagikan benih secara gratis. Namun menurut dia,
partai politik juga seharusnya tidak asal membagikan benih tanpa
sertifikat.
Padi adalah komoditas kultur teknis, bukan kultur politis. Tetapi jika
parpol-parpol mau menggunakan padi sebagai titik masuk ke masyarkat,
tentu sangat membantu pemerintah. Apalagi tenaga-tenaga penyuluh
pertanian dari pemerintah sangat kurang. Sebaiknya parpol
mengembangkan penyuluh swadaya dan mendampingi petani dengan varietas
yang sudah resmi dilepas atau benih bersertifikat, katanya.
Anggota DPRD Sumut dari Komisi B Abdul Hakim Siagian mengatakan,
kegagalan panen akibat pemberian benih tak bersertifikat merupakan
tindak pidana. Pemberi benih bisa dipidana karena dia memberikan benih
yang belum mendapatkan sertifikat resmi. "Apalagi kalau tanaman padi
ini langsung berhubungan dengan ketahanan pangan, " katanya.
Diterima Wakil Bupati, 1.000 Petani Membubarkan Diri
detik.com, Sunday, 05 July 2009
Sekitar 1.000 petani yang berdemo di Kantor Bupati Serdang Bedagai
(Sergai), Sumatera Utara (Sumut), Kamis (21/9/2006), akhirnya
membubarkan diri setelah Wakil Bupati Sergai Soekirman menyatakan
mendukung sikap petani yang menolak impor beras. Namun wakil bupati
menolak menandatangani berkas yang disodorkan petani.
Berkas yang disodorkan itu sebenarnya berisikan komitmen pemerintah
kabupaten dalam menolak impor beras masuk ke Indonesia, dan terutama
tidak sampai masuk ke Serdang Bedagai. Namun Wakil Bupati Soekirman
menyatakan, tidak dapat menandatangani berkas itu. Alasannnya, karena
dalam administrasi pemerintahan ada hal-hal yang harus diikuti. Ada
prosedur tetap.
"Tetapi kita mendukung sikap petani, menolak impor beras," kata
Soekirman yang disambut teriakan kegembiraan massa petani yang datang
dari berbagai kecamatan di kabupaten tersebut.
Soekirman juga menyatakan dalam perkembangan belakangan ini, pihaknya
terus berupaya melakukan perbaikan dalam bidang pertanian. Misalnya
dalam masalah pupuk. Semula kuota untuk Serdang Bedagai berjumlah 13
ribu ton, namun setelah diupayakan, akhirnya pemerintah pusat setuju
menaikkan menjadi 16 ribu ton. Perbaikan irigasi juga tengah dilakukan
di beberapa tempat.
"Dalam kasus tanah, saat ini juga ada tim yang tengah melakukan
pengkajian dan penelitian. Tetapi kebijakan mengenai ini merupakan
wewenang pemerintah pusat," kata Soekirman.
Sebelumnya saat berorasi, para petani yang dipimpin Ketua Serikat
Petani Serdang Bedagai (SPSB), yang juga bernama Sukirman, mendesak
agar 11 petani warga Desa Pergulaan, Kecamatan Sei Rampah, Sergai,
agar dibebaskan dari segala jenis tuntutan hukum.
Ke-11 petani itu saat ini berstatus terdakwa di Pengadilan Negeri
Tebing Tinggi Deli karena dipersalahkan menggarap lahan PT PP London
Sumatera Indonesia Tbk. Petani mengklaim tanah tersebut merupakan
lahan mereka yang dirampas secara sepihak sejak tahun 1974.
Petani juga meminta segera dibebaskan tujuh orang petani warga Kampung
Bantan, Kecamatan Sei Rampah, yang saat ini sudah dipidanakan. Mereka
dipersalahkan dalam sengketa lahan dengan PT Soeloeng Laoet, sebuah
perusahaan perkebunan kelapa sawit yang memiliki konsesi di Sergai.
Dalam kasus ini, petani menyatakan mereka sebagai pemilik lahan yang
dirampas sejak tahun 1966.
Usai diterima wakil bupati, massa akhirnya membubarkan diri. Mereka
kembali ke Lapangan ke Lapangan Firdaus, Sei Rampah, sekitar 500 meter
dari Kantor Bupati Sergai. Termasuk dalam iring-iringan rombongan yang
meninggalkan kantor bupati itu, satu unit truk yang membawa lengkap
peralatan sound system.
31 Agustus 2009
Pegawai Perhutani Tetap Diproses Hukum
Rabu, 5 Agustus 2009
CIAMIS, KOMPAS.com - Kasus penyelewengan penjualan kayu jati oleh tiga orang pegawai Perhutani di Tempat Penimbunan Kayu atau TPK Emplak, Kabupaten Ciamis yang merugikan negara senilai Rp 800 juta tetap diproses secara hukum. Hal ini merupakan bagian dari penegakan disiplin pegawai dan pencitraan Perhutani di mata masyarakat.
Ketiga orang tersebut adalah Kepala TPK Emplak Mj, penguji kayu AJ, dan staf input data Cw. Ketiganya sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat. Di antara ketiganya Cw belum masih dicari karena melarikan diri.
Demikian ditegaskan Kepala Biro Hukum, Keamanan, dan Humas (Hukamas) Perhutani Unit III Jabar Banten Andrie Suyatman, Rabu (5/8), di kantor Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Ciamis. "Tidak benar kalau kasus pemalsuan dokumen penjualan ini kami peti eskan atau ditutup-tutupi. Kasus ini justru terungkap dari mekanisme pengawasan internal dan kami sendiri yang melaporkannya ke polisi. Kami sangat tegas terhadap oknum pegawai kami yang terbukti bersalah," tuturnya.
Administratur Perhutani KPH Ciamis Dicky Yuana Rady, menjelaskan, kejadian tersebut terungkap pertengahan 2008 lalu. Ketika dilakukan pemeriksaan stok kayu setiap enam bulan sekali ditemukan adanya ketidasesuaian antara data volume penjualan, pendapatan dari penjualan, dengan kayu yang masih tersedia. Ternyata ketiga oknum pegawai di TPK Emplak telah menambahkan jumlah batang pada pesanan konsumen dan menurunkan kualitas kayu yang dibeli konsumen. Mereka juga memanipulasi data penjualan kayu tersebut. Keuntungan dari perbuatan itu dibagi dan dinikmati pelaku.
Saat ini berkas perkara ini masih ada di Polda Jabar sambil menunggu hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Barat. Setelah hasil audit ada maka sudah bisa dilimpahkan ke penyidik untuk diproses lebih lanjut.
"Adapun ketiga pegawai itu sekarang dinonaktifkan. Mj yang merupakan Kepala TPK Emplak pun dicopot dari jabatannya. Apakah akan ada pemutusan hubungan kerja nanti masih menunggu kekuatan hukum tetap. Sambil menunggu itu, ketiga pelaku nonaktif dan terus mengikuti proses hukum yang berjalan," kata Andrie.
Menurut dia, kasus penyelewengan di TPK ini adalah yang pertama kali di Perhutani Unit III Jabar Banten. Kasus serupa pernah terjadi di KRPH Cibatu, Garut tahun 2008, Sukabumi tahun 2006, dan salah satu KRPH di Banten tahun ini. Kasus penyelewengan pegawai yang selama ini muncul adalah praktik pencurian kayu.
Andrie mengaku kecolongan dengan terjadinya kasus ini. Peristiwa tersebut akan menjadi koreksi bagi internal Perhutani. Ke depan, pengawasan berjenjang di internal Perhutani akan diperketat. Selain itu, mutasi dan rotas pegawai juga akan terus dilakukan. Ia mengatakan, sebenarnya, mekanisme pengawasan selama ini sudah ketat. Pengelolaan data pun sudah komputerisasi. Namun, dalam hal ini orang yang menginput datanya lah yang salah.
Dicky menambahkan, penegakan hukum akan terus dilakukan apalagi saat ini Perhutani KPH Ciamis sedang menempuh sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL). Salah satu syarat mendapat sertifikat PHL adalah patuh pada hukum.
CIAMIS, KOMPAS.com - Kasus penyelewengan penjualan kayu jati oleh tiga orang pegawai Perhutani di Tempat Penimbunan Kayu atau TPK Emplak, Kabupaten Ciamis yang merugikan negara senilai Rp 800 juta tetap diproses secara hukum. Hal ini merupakan bagian dari penegakan disiplin pegawai dan pencitraan Perhutani di mata masyarakat.
Ketiga orang tersebut adalah Kepala TPK Emplak Mj, penguji kayu AJ, dan staf input data Cw. Ketiganya sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat. Di antara ketiganya Cw belum masih dicari karena melarikan diri.
Demikian ditegaskan Kepala Biro Hukum, Keamanan, dan Humas (Hukamas) Perhutani Unit III Jabar Banten Andrie Suyatman, Rabu (5/8), di kantor Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Ciamis. "Tidak benar kalau kasus pemalsuan dokumen penjualan ini kami peti eskan atau ditutup-tutupi. Kasus ini justru terungkap dari mekanisme pengawasan internal dan kami sendiri yang melaporkannya ke polisi. Kami sangat tegas terhadap oknum pegawai kami yang terbukti bersalah," tuturnya.
Administratur Perhutani KPH Ciamis Dicky Yuana Rady, menjelaskan, kejadian tersebut terungkap pertengahan 2008 lalu. Ketika dilakukan pemeriksaan stok kayu setiap enam bulan sekali ditemukan adanya ketidasesuaian antara data volume penjualan, pendapatan dari penjualan, dengan kayu yang masih tersedia. Ternyata ketiga oknum pegawai di TPK Emplak telah menambahkan jumlah batang pada pesanan konsumen dan menurunkan kualitas kayu yang dibeli konsumen. Mereka juga memanipulasi data penjualan kayu tersebut. Keuntungan dari perbuatan itu dibagi dan dinikmati pelaku.
Saat ini berkas perkara ini masih ada di Polda Jabar sambil menunggu hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Barat. Setelah hasil audit ada maka sudah bisa dilimpahkan ke penyidik untuk diproses lebih lanjut.
"Adapun ketiga pegawai itu sekarang dinonaktifkan. Mj yang merupakan Kepala TPK Emplak pun dicopot dari jabatannya. Apakah akan ada pemutusan hubungan kerja nanti masih menunggu kekuatan hukum tetap. Sambil menunggu itu, ketiga pelaku nonaktif dan terus mengikuti proses hukum yang berjalan," kata Andrie.
Menurut dia, kasus penyelewengan di TPK ini adalah yang pertama kali di Perhutani Unit III Jabar Banten. Kasus serupa pernah terjadi di KRPH Cibatu, Garut tahun 2008, Sukabumi tahun 2006, dan salah satu KRPH di Banten tahun ini. Kasus penyelewengan pegawai yang selama ini muncul adalah praktik pencurian kayu.
Andrie mengaku kecolongan dengan terjadinya kasus ini. Peristiwa tersebut akan menjadi koreksi bagi internal Perhutani. Ke depan, pengawasan berjenjang di internal Perhutani akan diperketat. Selain itu, mutasi dan rotas pegawai juga akan terus dilakukan. Ia mengatakan, sebenarnya, mekanisme pengawasan selama ini sudah ketat. Pengelolaan data pun sudah komputerisasi. Namun, dalam hal ini orang yang menginput datanya lah yang salah.
Dicky menambahkan, penegakan hukum akan terus dilakukan apalagi saat ini Perhutani KPH Ciamis sedang menempuh sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL). Salah satu syarat mendapat sertifikat PHL adalah patuh pada hukum.
Tanggung Jawabnya Menjaga Kayu, Eh Malah Mencuri Kayu
Rabu, 26 Agustus 2009
Laporan wartawan KOMPAS Antony Lee
BOYOLALI, KOMPAS.com — Petugas lepas Perum Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan Telawa di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, Saman (70), tertangkap menebang dan menyimpan 151 batang pohon jati dan mahoni. Polisi menduga, kayu curian itu akan dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup pelaku.
"Pelaku merupakan warga sekitar yang menjadi petugas lepas di Perum Perhutani KPH Telawa. Dia seharusnya bertugas mengamankan pohon-pohon di sana, tetapi justru menebangnya. Tersangka kami amankan Selasa sore," ujar Kepala Polres Boyolali Ajun Komisaris Besar Agus Suryo Nugroho di Boyolali, Rabu (26/8).
Menurut Agus, penahanan itu berdasarkan laporan dari petugas Perhutani bahwa ada seorang pengawas lepas yang justru menebangi pohon di kawasan itu. Kayu yang menjadi barang bukti terdiri dari jenis jati dan mahoni. Panjangnya 2 hingga 3 meter dengan diameter 10 hingga 30 sentimeter. Ada pula belasan yang sudah berbentuk balok kayu.
Saat petugas hendak mencari barang bukti dan pelaku, Agus mengaku petugasnya sempat dihalangi oleh warga sekitar. Mereka berpura-pura tidak tahu dan enggan merespons pertanyaan petugas. Namun, hal itu tidak sampai berujung bentrok fisik antara petugas dan warga Dusun Glondong, Desa Bengle, Kecamatan Wonosegoro itu.
Laporan wartawan KOMPAS Antony Lee
BOYOLALI, KOMPAS.com — Petugas lepas Perum Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan Telawa di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, Saman (70), tertangkap menebang dan menyimpan 151 batang pohon jati dan mahoni. Polisi menduga, kayu curian itu akan dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup pelaku.
"Pelaku merupakan warga sekitar yang menjadi petugas lepas di Perum Perhutani KPH Telawa. Dia seharusnya bertugas mengamankan pohon-pohon di sana, tetapi justru menebangnya. Tersangka kami amankan Selasa sore," ujar Kepala Polres Boyolali Ajun Komisaris Besar Agus Suryo Nugroho di Boyolali, Rabu (26/8).
Menurut Agus, penahanan itu berdasarkan laporan dari petugas Perhutani bahwa ada seorang pengawas lepas yang justru menebangi pohon di kawasan itu. Kayu yang menjadi barang bukti terdiri dari jenis jati dan mahoni. Panjangnya 2 hingga 3 meter dengan diameter 10 hingga 30 sentimeter. Ada pula belasan yang sudah berbentuk balok kayu.
Saat petugas hendak mencari barang bukti dan pelaku, Agus mengaku petugasnya sempat dihalangi oleh warga sekitar. Mereka berpura-pura tidak tahu dan enggan merespons pertanyaan petugas. Namun, hal itu tidak sampai berujung bentrok fisik antara petugas dan warga Dusun Glondong, Desa Bengle, Kecamatan Wonosegoro itu.
29 Agustus 2009
LMDH Terima Dana Sharing Profit dari Perhutani
Jum'at, 31 Juli 2009
BANJAR, (PRLM).- Puluhan paguyuban yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) menerima dana bantuan sharing profit sebesar Rp 608.796.513, yang merupakan bagi hasil dari pengelolaan hasil hutan.
Acara penyerahan yang dilaksanakan di obyek wisata Situ Mustika Kota Banjar, Kamis (30/7), tampak meriah, karena selain dihadiri para LMDH dari Banjar dan Ciamis, hadir pula Walikota Banjar, H. Herman Sutrisno, Bupati Ciamis, H. Engkon Komara serta beberapa anggota kepolisian dari sektor tempat LMDH berasal.
Dalam sambutannya, Administratur KPH Ciamis Ir Dicky Y Radi mengatakan, luas hutan di wilayah KPH Ciamis ini adalah 26.000 Ha dan hampir seluruhnya merupakan hutan produksi. Namun ternyata dalam pengelolaan hutan tersebut tidaklah mudah karena sering kali diwarnai konflik. (A-112/das)***
BANJAR, (PRLM).- Puluhan paguyuban yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) menerima dana bantuan sharing profit sebesar Rp 608.796.513, yang merupakan bagi hasil dari pengelolaan hasil hutan.
Acara penyerahan yang dilaksanakan di obyek wisata Situ Mustika Kota Banjar, Kamis (30/7), tampak meriah, karena selain dihadiri para LMDH dari Banjar dan Ciamis, hadir pula Walikota Banjar, H. Herman Sutrisno, Bupati Ciamis, H. Engkon Komara serta beberapa anggota kepolisian dari sektor tempat LMDH berasal.
Dalam sambutannya, Administratur KPH Ciamis Ir Dicky Y Radi mengatakan, luas hutan di wilayah KPH Ciamis ini adalah 26.000 Ha dan hampir seluruhnya merupakan hutan produksi. Namun ternyata dalam pengelolaan hutan tersebut tidaklah mudah karena sering kali diwarnai konflik. (A-112/das)***
Perhutani Desak OHL Lestari
Minggu, 31 Mei 2009
BANDUNG, (PRLM).- Sejumlah kalangan intern di Perum Perhutani Unit III mendesak manajemen membuktikan konsistensinya untuk menumpas ulah gangguan pada sejumlah areal kehutanan mereka.
Desakan mereka dilontarkan, menyusul masih adanya dualisme sikap dari kalangan Perum Perhutani Unit III, atas pengamanan hutan di Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Tasikmalaya, karena sebelumnya ada rencana naskah kesepahaman dengan Serikat Petani Pasundan (SPP) dalam Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).
Beberapa sumber di Perum Perhutani Unit III, Sabtu (30/5) mengatakan, banyak unsur Perhutani Unit III masih mempertanyakan keseriusan manajemen untuk tetap menggelar Operasi Hutan Lestari (OHL) "Lodaya", di mana tahun 2009 dijadwalkan dilakukan di KPH Tasikmalaya. Kendati Kepala Unit III, Bambang Setiabudy sudah menyatakan tak akan melakukan kesepahaman dengan SPP dan tetap akan melanjutkan OHL Lodaya, namun belum ada tanda-tanda perencanaan serius bahkan dikabarkan batal dilakukan.
KPH Tasikmalaya sendiri telah melakukan pertemuan dengan sejumlah aktivis lingkungan dan lembaga masyarakat desa hutan (LMDH), di Tasikmalaya, Senin (25/5) berkaitan rencana PHBM, di antaranya membahas keberadaan para anggota SPP. Beberapa sumber di Perhutani Unit III juga berharap, manajemen tetap konsisten melakukan pengamanan hutan serta menghindari melindungi kepentingan pribadi beberapa oknum. (A-81/A-26) ***
BANDUNG, (PRLM).- Sejumlah kalangan intern di Perum Perhutani Unit III mendesak manajemen membuktikan konsistensinya untuk menumpas ulah gangguan pada sejumlah areal kehutanan mereka.
Desakan mereka dilontarkan, menyusul masih adanya dualisme sikap dari kalangan Perum Perhutani Unit III, atas pengamanan hutan di Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Tasikmalaya, karena sebelumnya ada rencana naskah kesepahaman dengan Serikat Petani Pasundan (SPP) dalam Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).
Beberapa sumber di Perum Perhutani Unit III, Sabtu (30/5) mengatakan, banyak unsur Perhutani Unit III masih mempertanyakan keseriusan manajemen untuk tetap menggelar Operasi Hutan Lestari (OHL) "Lodaya", di mana tahun 2009 dijadwalkan dilakukan di KPH Tasikmalaya. Kendati Kepala Unit III, Bambang Setiabudy sudah menyatakan tak akan melakukan kesepahaman dengan SPP dan tetap akan melanjutkan OHL Lodaya, namun belum ada tanda-tanda perencanaan serius bahkan dikabarkan batal dilakukan.
KPH Tasikmalaya sendiri telah melakukan pertemuan dengan sejumlah aktivis lingkungan dan lembaga masyarakat desa hutan (LMDH), di Tasikmalaya, Senin (25/5) berkaitan rencana PHBM, di antaranya membahas keberadaan para anggota SPP. Beberapa sumber di Perhutani Unit III juga berharap, manajemen tetap konsisten melakukan pengamanan hutan serta menghindari melindungi kepentingan pribadi beberapa oknum. (A-81/A-26) ***
Bupati Menilai Perhutani & Perkebunan Tidak Beri Kontribusi
Kamis, 11 Juni 2009
TASIKMALAYA, (PRLM).- Keberadaan Perhutani Tasikmalaya dan sejumlah PTP perkebunan yang ada di daerah Kab. Tasikmalaya, dinilai kurang memberikan arti untuk pembangunan di daerahnya. Keberadaan perkebunan dan perhutani juga tidak pernah jelas kapan menanam dan menebangnya, karena tidak pernah ada laporan ke Pemkab Tasikmalaya.
"Mereka lapor kalau ada pohonnya ada yang ditebang oleh masyarakat. Satu pohon ada yang nebang saja, sudah ribut. Sedangkan, kalau mereka menebang, tidak pernah lapor. Termasuk, berapa dihasilkan oleh perusahaan perkebunan atau perhutani itu, pemkab tidak pernah tahu," kata Bupati Tasikmalaya Tatang Farhanul Hakim, di pendopo Kab. Tasikmalaya, Kamis (11/6), saat membuka seminar tentang pembaharuan agrarian sebagai pondasi pembangunan bangsa.
Hadir kesempatan itu, Direktur Land Reform Badan Pertanahan Nasional (BPN) Gunawan Sasmita, pengajar dari IPB Dr. Gunawan Wiradi, Sekjen SPP Agustiana dan pejabat lainnya.
Menurut Bupati Tatang, saat ini sengketa tanah antara perkebunan, atau perhutani dengan masyarakat di Tasikmalaya masih terjadi. Organisasi serikat petani pasundan (SPP) sering dituduh sebagai pelaku perambahan atau penebangan liar. Tapi, ketika bupati keliling menemui anggota SPP, ternyata tidak ada orang yang dianggap menjarah itu, kaya atau hidup berkecukupan.
Makanya, Pemkab Tasikmalaya telah mengirim surat ke Menteri Kehutanan MS Ka'ban agar pemkab diberikan kesempatan untuk mengelola lahan kritis yang tidak tergarap oleh Perhutani Tasikmalaya. Lahan itu, nantinya akan ditangani oleh Pemkab Tasikmalaya, dengan dikerjasamakan kepada masyarakat sekitar hutan. Dengan demikian, warga bisa memanfaatkan secara baik, sehingga kondisi hutan terjaga dan rakyat makmur.
Bupati juga minta Perhutani melakukan kemitraan dengan masyarakat, sehingga ada shaaring hasil kayu dan tumpang sarinya. Jika itu yang dilakukan, maka warga akan menjaga tegakan tanaman dan semua fungsi ekologis, ekonomi dan sosialnya terjaga.
Sedangkan, Wakil Adminstratur Perhutani Tasikmalaya Slamet Teguh mengatakan, sejak tahun 2002, Perhutani telah melakukan kemitraan dengan warga sekitar hutan. Dari 129 desa di sekitar kawasan hutan di Kab. Tasikmalaya, sebanyak 98 desa sudah ikut program pengelolaan hutan bersama masyarakat, dengan jumlah anggotanya mencapai 13.784 orang. Diharapkan, jumlah tersebut akan terus bertambah, kalau warga yang melakukan perambahan nantinya ditarik gabung ikut pengelolaan hutan bersama masyarakat. (A-97/das)***
TASIKMALAYA, (PRLM).- Keberadaan Perhutani Tasikmalaya dan sejumlah PTP perkebunan yang ada di daerah Kab. Tasikmalaya, dinilai kurang memberikan arti untuk pembangunan di daerahnya. Keberadaan perkebunan dan perhutani juga tidak pernah jelas kapan menanam dan menebangnya, karena tidak pernah ada laporan ke Pemkab Tasikmalaya.
"Mereka lapor kalau ada pohonnya ada yang ditebang oleh masyarakat. Satu pohon ada yang nebang saja, sudah ribut. Sedangkan, kalau mereka menebang, tidak pernah lapor. Termasuk, berapa dihasilkan oleh perusahaan perkebunan atau perhutani itu, pemkab tidak pernah tahu," kata Bupati Tasikmalaya Tatang Farhanul Hakim, di pendopo Kab. Tasikmalaya, Kamis (11/6), saat membuka seminar tentang pembaharuan agrarian sebagai pondasi pembangunan bangsa.
Hadir kesempatan itu, Direktur Land Reform Badan Pertanahan Nasional (BPN) Gunawan Sasmita, pengajar dari IPB Dr. Gunawan Wiradi, Sekjen SPP Agustiana dan pejabat lainnya.
Menurut Bupati Tatang, saat ini sengketa tanah antara perkebunan, atau perhutani dengan masyarakat di Tasikmalaya masih terjadi. Organisasi serikat petani pasundan (SPP) sering dituduh sebagai pelaku perambahan atau penebangan liar. Tapi, ketika bupati keliling menemui anggota SPP, ternyata tidak ada orang yang dianggap menjarah itu, kaya atau hidup berkecukupan.
Makanya, Pemkab Tasikmalaya telah mengirim surat ke Menteri Kehutanan MS Ka'ban agar pemkab diberikan kesempatan untuk mengelola lahan kritis yang tidak tergarap oleh Perhutani Tasikmalaya. Lahan itu, nantinya akan ditangani oleh Pemkab Tasikmalaya, dengan dikerjasamakan kepada masyarakat sekitar hutan. Dengan demikian, warga bisa memanfaatkan secara baik, sehingga kondisi hutan terjaga dan rakyat makmur.
Bupati juga minta Perhutani melakukan kemitraan dengan masyarakat, sehingga ada shaaring hasil kayu dan tumpang sarinya. Jika itu yang dilakukan, maka warga akan menjaga tegakan tanaman dan semua fungsi ekologis, ekonomi dan sosialnya terjaga.
Sedangkan, Wakil Adminstratur Perhutani Tasikmalaya Slamet Teguh mengatakan, sejak tahun 2002, Perhutani telah melakukan kemitraan dengan warga sekitar hutan. Dari 129 desa di sekitar kawasan hutan di Kab. Tasikmalaya, sebanyak 98 desa sudah ikut program pengelolaan hutan bersama masyarakat, dengan jumlah anggotanya mencapai 13.784 orang. Diharapkan, jumlah tersebut akan terus bertambah, kalau warga yang melakukan perambahan nantinya ditarik gabung ikut pengelolaan hutan bersama masyarakat. (A-97/das)***
Petani Tuntut Tanah Garapan
Selasa, 04 Agustus 2009
TASIKMALAYA, (PRLM).- Ratusan petani penggarap dari daerah Ciandum, Kec. Cipatujah, Kab. Tasikmalaya, Selasa (4/8) melakukan demonstrasi, ke DPRD Kab. Tasikmalaya. Mereka menuntut tanah perkebunan yang terlantar seluas 383 ha, untuk menjadi hak miliknya.
Massa datang dengan menggunakan berbagai angkutan bak terbuka, ke gedung dewan dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Di depan gedung DPRD Kab. Tasikmalaya, massa membentangkan spanduk menuntut tanah untuk penggarap. Satu persatu perwakilan penggarapan melakukan orasi.
Tanah yang menjadi tuntutan warga yaitu awalnya merupakan perkebunan koperasi, lalu dijual ke perkebunan PT Marba. Namun, sejak tahun 1990, perkebunan karet tersebut ditelantarkan, sehingga tanahnya digarap oleh warga. Ratusan keluarga menggarap lahan itu, karena terdesak kebutuhan ekonomi, untuk melepaskan diri dari kemiskinan.
Setelah aksi di halaman gedung dewan, massa diizinkan masuk ke ruangan paripurna. Mereka diterima oleh Ketua DPRD Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum dan puluhan anggotanya. Hadir Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Tasikmalaya Akur Nurasa, Sekjen Serikat Petani Pasundan (SPP) Agustiana, dan K. H. Miftah Fauzi.
Menurut Jaja, perwakilan warga Ciandum, aksi yang dilakukan oleh warganya, untuk meminta legalitas atas lahan itu. Warga sendiri sudah menggarap lahan itu, bertahun-tahun, namun proses kepemilikannya, tidak jelas.
Makannya, dia minta agar Pemkab Tasikmalaya mengalihkan hak guna usaha (HGU) itu, menjadi hak warga, sehingga penggarap merasa tenang. "Tolong kepada dewan, untuk membantu kami, karena warga benar-benar tak memiliki kekayaan, kecuali garapan itu," ujarnya.
Kepala BPN Akur Nurasa mengatakan, timnya memang sudah tujuh kali turun ke lapangan mengecek keberadaan perkebunan karet itu. Intinya, HGU sudah habis dan kondisinya terlantar.
Lahan itu, katanya bisa dialihkan menjadi hak milik warga, asal ada rekomendasi dari Dinas Perkebunan, dan Bupati Tasikmalaya. BPN Tasikmalaya siap untuk membantunya, termasuk dalam urusan sertifikasinya.
Ketua DPRD Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, dewan akan menurunkan tim untuk meninjau ke lapangan. Jika memang kondisi di lapangan, perkebunan itu sudah terlantar puluhan tahun, maka dewan setuju untuk direform ke penggarap. "Setelah dewan turun, nanti akan berikan rekomendasi," katanya.
Jawaban tersebut disambut baik oleh penggarap, dan mereka berharap dewan membantu menyelesaikan masalah tersebut. Sedangkan Sekjen SPP Agustiana menilai, wajar jika penggarap diberikan hak atas tanah tersebut. Nantinya, pemkab bermitra dengan warga dengan membuat badan usaha desa yang menampung hasil karet. (A-97/A-147)***
TASIKMALAYA, (PRLM).- Ratusan petani penggarap dari daerah Ciandum, Kec. Cipatujah, Kab. Tasikmalaya, Selasa (4/8) melakukan demonstrasi, ke DPRD Kab. Tasikmalaya. Mereka menuntut tanah perkebunan yang terlantar seluas 383 ha, untuk menjadi hak miliknya.
Massa datang dengan menggunakan berbagai angkutan bak terbuka, ke gedung dewan dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Di depan gedung DPRD Kab. Tasikmalaya, massa membentangkan spanduk menuntut tanah untuk penggarap. Satu persatu perwakilan penggarapan melakukan orasi.
Tanah yang menjadi tuntutan warga yaitu awalnya merupakan perkebunan koperasi, lalu dijual ke perkebunan PT Marba. Namun, sejak tahun 1990, perkebunan karet tersebut ditelantarkan, sehingga tanahnya digarap oleh warga. Ratusan keluarga menggarap lahan itu, karena terdesak kebutuhan ekonomi, untuk melepaskan diri dari kemiskinan.
Setelah aksi di halaman gedung dewan, massa diizinkan masuk ke ruangan paripurna. Mereka diterima oleh Ketua DPRD Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum dan puluhan anggotanya. Hadir Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Tasikmalaya Akur Nurasa, Sekjen Serikat Petani Pasundan (SPP) Agustiana, dan K. H. Miftah Fauzi.
Menurut Jaja, perwakilan warga Ciandum, aksi yang dilakukan oleh warganya, untuk meminta legalitas atas lahan itu. Warga sendiri sudah menggarap lahan itu, bertahun-tahun, namun proses kepemilikannya, tidak jelas.
Makannya, dia minta agar Pemkab Tasikmalaya mengalihkan hak guna usaha (HGU) itu, menjadi hak warga, sehingga penggarap merasa tenang. "Tolong kepada dewan, untuk membantu kami, karena warga benar-benar tak memiliki kekayaan, kecuali garapan itu," ujarnya.
Kepala BPN Akur Nurasa mengatakan, timnya memang sudah tujuh kali turun ke lapangan mengecek keberadaan perkebunan karet itu. Intinya, HGU sudah habis dan kondisinya terlantar.
Lahan itu, katanya bisa dialihkan menjadi hak milik warga, asal ada rekomendasi dari Dinas Perkebunan, dan Bupati Tasikmalaya. BPN Tasikmalaya siap untuk membantunya, termasuk dalam urusan sertifikasinya.
Ketua DPRD Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, dewan akan menurunkan tim untuk meninjau ke lapangan. Jika memang kondisi di lapangan, perkebunan itu sudah terlantar puluhan tahun, maka dewan setuju untuk direform ke penggarap. "Setelah dewan turun, nanti akan berikan rekomendasi," katanya.
Jawaban tersebut disambut baik oleh penggarap, dan mereka berharap dewan membantu menyelesaikan masalah tersebut. Sedangkan Sekjen SPP Agustiana menilai, wajar jika penggarap diberikan hak atas tanah tersebut. Nantinya, pemkab bermitra dengan warga dengan membuat badan usaha desa yang menampung hasil karet. (A-97/A-147)***
Massa Minta Perhutani Diaudit
CIAMIS, (PRLM).- Aksi massa Serikat Petani Pasundan (SPP) diwarnai bentrokan dengan polisi dan anggota polisi hutan (Polhut). Peristiwa tersebut berlangsung di depan Kantor Administratur Perhutani KPH Ciamis, Kamis, (6/8).
Massa meminta agar dilakukan audit terhadap Perhutani. Selain itu juga menuntut agar Perhutani dibubarkan, serta penegakkan hukum atas dugaan kasus korupsi di KPH Ciamis.
Keributan tersebut mengakibatkan kemacetan arus lalulintas di jalur utama Kota Banjar dengan Kabupaten Tasikmalaya, tepatnya di wilayah Kelurahan Kertasari, Kabupaten Ciamis. Sekitar 15 menit kemacetan mulai dapat diatasi.
Bentrokan yang lebih parah berhasil diredam setelah puluhan anggota Dalmas Polres Ciamis berhasil menenangkan kedua pihak yakni massa SPP dengan anggota Polhut Perhutani yang sedang siaga di tempat tersebut. Keributan berlangsung sekitar pukul 13.30 WIB.
Bermula ketika massa aksi yang naik puluhan sepedamotor dan sembilan mobil bak terbuka menuju arah timur melintas di depan kantor Perhutani. Tidak lama berselang, iring-iringan tersebut berbalik arah menuju barat.
Sementara itu puluhan anggota Dalmas berjaga di depan kantor, sedangkan ratusan polhut berada di bekalang pintu gerbang. Beberapa sumber menyebutkan, saat melintas di tempat tersebut, ada yang melempar batu dan kayu ke arah mobil yang mengangkut massa.
Mendapati kejadian itu beberapa massa khususnya yang naik sepedamotor kemudian berhenti. Mereka langsung mencoba merangsek dan menembus barisan pagar betis Dalmas. Bentrokan tidak dapat terelakkan.
Massa berhasil ditenangkan di diminta melanjutkan perjalanan. Sejumlah aktivis masih mencoba tetap melawan, akhirnya berhasil di jauhkan dari lokasi kejadian.
Sebelumnya, massa yang dari 15 kecamatan yang berjumlah sekitar 700 orang itu menggelar demo di halaman Pendopo Kabupaten Ciamis. Dalam aksinya massa yang terdiri dari kalangan perempuan bersama dengan anak anak itu, menduduki halaman pendopo.
Di tempat tersebut mereka menggelar mimbar bebas. Selain membentangkan spanduk yang isinya menuntut agar Perhutani dibubarkan, mereka juga mengibarkan puluhan bendera berlambang SPP. Puluhan anggota polisi juga tampak berjaga di sekitar lokasi aksi.
Setelah melakukan perdebatan panas, akhirnya perwakilan massa aksi diterima Wakil Bupati Ciamis Iing Syam Arifin, didampingi Asisten Daerah I, Mahmud dan lainnya. Selain itu juga ada Kepala Adm. Perhutani KPH Ciamis, Dicky Y Rady.
Saaat berlangsungnya dialog, salah seorang pegawai Perhutani yang sedang mengambil foto juga sempat bersitegang dengan salah seorang aktivis. Perwakilan massa juga memaksa agar foto dalam ruangan tersebut dihapus. (A-101/A-26).***
15 Agustus 2009
PT BUMN HL Resmi Berdiri di Bandung
Sabtu, 15 Agustus 2009
BANDUNG, (PRLM).- Sebuah anak perusahaan badan usaha milik negara bidang agroindustri resmi berdiri di Bandung, yang dimodali secara konsorsium oleh PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII, Perum Perhutani, PT Pupuk Kujang, PT Sang Hyang Seri, dan Perum Jasa Tirta II. Perusahaan patungan tersebut bernama PT BUMN HL (Bakti Usaha Menanam Lestari Hijau), yang bergerak dalam agrobisnis dan agoindustri berbasis pelestarian lingkungan.
Pendirian PT BUMN HL dilakukan di Kantor Perum Perhutani Unit III oleh lima direktur utama masing-masing BUMN pemodal, Bagas Angkasa (PTPN VIII), Upik Rosalina Wasrin (Perum Perhutani), Aas Asikin Idat (PT Pupuk Kujang), Edy Budiono (PT Sang Hyang Seri) dan Djendam Gurusinga (Perum Jasa Tirta II), yang dihadiri Deputi Meneg BUMN Bidang Agroindustri dan Percetakan, Agus Pakpakan, di hadapan notaris. PT BUMN HL dimodali total Rp 10 miliar, di mana masing-masing BUMN menyetor modal Rp 2 miliar.
Pejabat yang ditunjuk untuk mengelola PT BUMN HL adalah Z. Pohan (direktur utama), dan Ade Suryanti (komisaris utama). Saat ini penunjukan personel PT BUMN HL masih dalam tahap rintisan, namun operasional saat ini sudah dilakukan, misalnya pembibitan. (A-81/A-147)***
BANDUNG, (PRLM).- Sebuah anak perusahaan badan usaha milik negara bidang agroindustri resmi berdiri di Bandung, yang dimodali secara konsorsium oleh PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII, Perum Perhutani, PT Pupuk Kujang, PT Sang Hyang Seri, dan Perum Jasa Tirta II. Perusahaan patungan tersebut bernama PT BUMN HL (Bakti Usaha Menanam Lestari Hijau), yang bergerak dalam agrobisnis dan agoindustri berbasis pelestarian lingkungan.
Pendirian PT BUMN HL dilakukan di Kantor Perum Perhutani Unit III oleh lima direktur utama masing-masing BUMN pemodal, Bagas Angkasa (PTPN VIII), Upik Rosalina Wasrin (Perum Perhutani), Aas Asikin Idat (PT Pupuk Kujang), Edy Budiono (PT Sang Hyang Seri) dan Djendam Gurusinga (Perum Jasa Tirta II), yang dihadiri Deputi Meneg BUMN Bidang Agroindustri dan Percetakan, Agus Pakpakan, di hadapan notaris. PT BUMN HL dimodali total Rp 10 miliar, di mana masing-masing BUMN menyetor modal Rp 2 miliar.
Pejabat yang ditunjuk untuk mengelola PT BUMN HL adalah Z. Pohan (direktur utama), dan Ade Suryanti (komisaris utama). Saat ini penunjukan personel PT BUMN HL masih dalam tahap rintisan, namun operasional saat ini sudah dilakukan, misalnya pembibitan. (A-81/A-147)***
12 Agustus 2009
Pasokan Air Lancar, Petani Gunung Halu Tanam Padi
Rabu, 12 Agustus 2009
BANDUNG, (PRLM).- Kendati saat ini sudah sebulan memasuki musim kemarau, namun sejumlah petani padi di Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung kembali melakukan persiapan penanaman padi. Ini disebabkan, lahan-lahan sawah para petani di kecamatan tersebut, umumnya tetap terjamin pasokan airnya yang selalu tersedia dari kawasan perkebunan dan kehutanan yang ada.
Beberapa petani yang sedang mengolah sawahnya di Kec. Gunung Halu, Rabu (12/8), selalu menunjuk ke arah kawasan perkebunan teh PTPN VIII Kebun Montaya dan kawasan kehutanan Perum Perhutani Unit III, sebagai jaminan kelancaran pasokan air bagi lahan-lahan sawah mereka.
Selama kawasan perkebunan dan kehutanan di sana tetap terjaga, sejauh ini para petani selalu memperoleh manfaat dari cadangan air yang selalu tersedia dari waktu ke waktu.
Menurut para petani, karena lancarnya pasokan air dari perkebunan dan kehutanan, lahan-lahan sawah mereka selalu dapat ditanam sebanyak 3 kali dalam setahun. Apalagi jika sedang panen pada musim kemarau, banyak petani mampu menyimpan cadangan berasnya untuk kebutuhan sendiri, sedangkan sisanya dijual. (A-81/das)***
BANDUNG, (PRLM).- Kendati saat ini sudah sebulan memasuki musim kemarau, namun sejumlah petani padi di Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung kembali melakukan persiapan penanaman padi. Ini disebabkan, lahan-lahan sawah para petani di kecamatan tersebut, umumnya tetap terjamin pasokan airnya yang selalu tersedia dari kawasan perkebunan dan kehutanan yang ada.
Beberapa petani yang sedang mengolah sawahnya di Kec. Gunung Halu, Rabu (12/8), selalu menunjuk ke arah kawasan perkebunan teh PTPN VIII Kebun Montaya dan kawasan kehutanan Perum Perhutani Unit III, sebagai jaminan kelancaran pasokan air bagi lahan-lahan sawah mereka.
Selama kawasan perkebunan dan kehutanan di sana tetap terjaga, sejauh ini para petani selalu memperoleh manfaat dari cadangan air yang selalu tersedia dari waktu ke waktu.
Menurut para petani, karena lancarnya pasokan air dari perkebunan dan kehutanan, lahan-lahan sawah mereka selalu dapat ditanam sebanyak 3 kali dalam setahun. Apalagi jika sedang panen pada musim kemarau, banyak petani mampu menyimpan cadangan berasnya untuk kebutuhan sendiri, sedangkan sisanya dijual. (A-81/das)***
11 Agustus 2009
Perhutani Jateng Rugi Rp 3 Miliar
Selasa, 11 Agustus 2009
PURWOKERTO,(PRLM).-Kerugian Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah (Jateng) akibat gangguan keamanan hutan yang disebabkan pembalakan liar, pencurian, dan sebagainya, sejak Januari-Juli 2009 mencapai Rp 3 miliar atau menurun 30 persen dari tahun sebelumnya.
''Kerugian akibat gangguan keamanan hutan di Perum Perhutani Unit I Jateng tahun ini menurun sekitar 30 % seterara Rp 3 miliar," jelas Kepala Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah Ir. Heru Siswanto usai penandatanganan MoU kemitraan kewirausahaan dengan Rektor Unsoed Prof. Dr. Soedjarwo, Senin (10/8).
Kerugian yang disebabkan pembalakan liar dan dibandingkan periode yang sama tahun 2008 mencapai sekitar Rp 5 miliar.
Mengenai jumlah jumlah tunggak yang hilang akibat illegal logging dia tak hafal datanya. Tapi dilihat dari jumlah laporan polisi, tahun 2009 tunggakan perkara kasus illegal logging lebih sedikit dibandingkan tahun 2008.
''Ini menunjukkan dari tahun ke tahun jumlah gangguan keamanan di kawasan hutan Perhutani makin berkurang," tambah Haru.
Pencapaian itu menunjukkan koordinasi antara jajaran Polri dan Perhutani di Jateng sudah bagus. Kerja sama dua institusi antara Perhutani Unit I Jateng dengan Polda Jateng yang sekarang berjalan lama setiap tahun dilakukan evaluasi.
Bentuknya kerja sama berupa tindakan pre-emtif, preventif maupuan represif. Kegiatan operasi untuk mengatasi pembalakan liar dengan patroli dan operasi rutin misalnya dilakukan baik di kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan, seperti, di jalan atau tempat-tempat penggergajian kayu dan industri berbasis kayu. (A-99/A-50)***
PURWOKERTO,(PRLM).-Kerugian Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah (Jateng) akibat gangguan keamanan hutan yang disebabkan pembalakan liar, pencurian, dan sebagainya, sejak Januari-Juli 2009 mencapai Rp 3 miliar atau menurun 30 persen dari tahun sebelumnya.
''Kerugian akibat gangguan keamanan hutan di Perum Perhutani Unit I Jateng tahun ini menurun sekitar 30 % seterara Rp 3 miliar," jelas Kepala Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah Ir. Heru Siswanto usai penandatanganan MoU kemitraan kewirausahaan dengan Rektor Unsoed Prof. Dr. Soedjarwo, Senin (10/8).
Kerugian yang disebabkan pembalakan liar dan dibandingkan periode yang sama tahun 2008 mencapai sekitar Rp 5 miliar.
Mengenai jumlah jumlah tunggak yang hilang akibat illegal logging dia tak hafal datanya. Tapi dilihat dari jumlah laporan polisi, tahun 2009 tunggakan perkara kasus illegal logging lebih sedikit dibandingkan tahun 2008.
''Ini menunjukkan dari tahun ke tahun jumlah gangguan keamanan di kawasan hutan Perhutani makin berkurang," tambah Haru.
Pencapaian itu menunjukkan koordinasi antara jajaran Polri dan Perhutani di Jateng sudah bagus. Kerja sama dua institusi antara Perhutani Unit I Jateng dengan Polda Jateng yang sekarang berjalan lama setiap tahun dilakukan evaluasi.
Bentuknya kerja sama berupa tindakan pre-emtif, preventif maupuan represif. Kegiatan operasi untuk mengatasi pembalakan liar dengan patroli dan operasi rutin misalnya dilakukan baik di kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan, seperti, di jalan atau tempat-tempat penggergajian kayu dan industri berbasis kayu. (A-99/A-50)***
10 Agustus 2009
Perhutani Larang Rayakan HUT RI di Lima Gunung
Senin, 10 Agustus 2009
PURWOKERTO, (PRLM).-Perhutani Unit I Jawa Tengah (Jateng) melarang pendaki merayakan peringatan HUT Kemerdekaan RI ke 64 di puncak gunung, Menghindari kebakaran lima gunung di Jateng yaitu, Gunung Slamet, Sindoro, Sumbing, Merbabu dan Merapi ditutup bagi para pendaki
Musim kemarau yang lebih panjang pengaruh dari El Nino, menyebabkan gunung menjadi rawan kebakaran. Sehingga untuk sementara Perum Perhutani Unit I Jateng menutup pendakian.
Kepala Perhutani Unit I Jateng Heru Siswanto mengatakan, kita sudah menginstruksikan Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) untuk menutup sementara kegiatan pendakian di lima gunung .
“Pada kemarau semua gunung rawan terjadi kebakaran, kegiatan manusia di gunung salama ini menjadi pemicu terjadinya kebakaran," kata Heru usai menandatangai kerja sama tri partit antara Perhutani Unit I, Universitas Jendral Soedirman (Unsoed) dan masyarakat sekitar hutan
yang tergabung dalam lembaga masyarakat desa hutan (LMDH) di Unsoed Senin (10/8). (A-99/kur)***
PURWOKERTO, (PRLM).-Perhutani Unit I Jawa Tengah (Jateng) melarang pendaki merayakan peringatan HUT Kemerdekaan RI ke 64 di puncak gunung, Menghindari kebakaran lima gunung di Jateng yaitu, Gunung Slamet, Sindoro, Sumbing, Merbabu dan Merapi ditutup bagi para pendaki
Musim kemarau yang lebih panjang pengaruh dari El Nino, menyebabkan gunung menjadi rawan kebakaran. Sehingga untuk sementara Perum Perhutani Unit I Jateng menutup pendakian.
Kepala Perhutani Unit I Jateng Heru Siswanto mengatakan, kita sudah menginstruksikan Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) untuk menutup sementara kegiatan pendakian di lima gunung .
“Pada kemarau semua gunung rawan terjadi kebakaran, kegiatan manusia di gunung salama ini menjadi pemicu terjadinya kebakaran," kata Heru usai menandatangai kerja sama tri partit antara Perhutani Unit I, Universitas Jendral Soedirman (Unsoed) dan masyarakat sekitar hutan
yang tergabung dalam lembaga masyarakat desa hutan (LMDH) di Unsoed Senin (10/8). (A-99/kur)***
Kegiatan Patroli Hutan Ditingkatkan
Senin, 10 Agustus 2009
SUMEDANG, (PRLM).- Selama musim kemarau ini para Kepala Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) dan Kepala Resort Polisi Hutan (RPH) di wilayah kerja Perum Perhutani KPH Sumedang, diminta Administratur (adm) Kepala KPH Sumedang agar tidak meninggalkan wilayah kerjanya masing-masing.
Adm/Kepala KPH Sumedang Bambang Catur Wahyudi, didampingi Kepala Bagian Humas dan Agraria KPH Sumedang Suryana menyebutkan, hal itu ditekankan kepada para KBKPH dan KRPH sebagai salah satu upaya untuk mencegah terulangnya kembali kebakaran hutan Perhutani seperti yang selama ini sering terjadi pada musim kemarau.
"Kalaupun ada kepentingan lain yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga Kepala BKPH (asper) dan KRPH harus meninggalkan dulu wilayah kerjanya, sebelumnya asper atau KRPH yang bersangkutan harus melapor dulu ke KPH," ujar Suryana.
Selain itu, para KBKPH dan KRPH juga diminta agar selama musim kemarau lebih meningkatkan lagi kegiatan patroli hutan di wilayah kerjanya masing-masing. Terutama ke kawasan-kawasan hutan yang dinilai rawan terbakar pada musim kemarau. "Kalau di wilayah kerjanya terjadi kebakaran, seperti yang terjadi di BKPH Ujungjaya kemarin, segera tangani serta laporkan ke KPH," ujar Suryana.
Untuk mengantisipasi dan penanganan kebakaran hutan pada musim kemarau ini, KPH Sumedang juga telah menyiapkan sebuah mobil dan regu pemadam kebakaran (damkar). Mobil damkar yang kini disiagakan KPH Sumedang, berupa mobil patroli polhutan berupa mobil bak terbuka dilengkapi tangki torn air kapasitas 1000 leter, plus mesin dan selang penyemprot air.
Sementara regu damkarnya sendiri, adalah para anggota Polhutan KPH Sumedang. Namun, daya jelajah mobil serta daya jangkau dan kapasitas air yang dibawanya masih sangat terbatas. (A-91/A-147)***
SUMEDANG, (PRLM).- Selama musim kemarau ini para Kepala Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) dan Kepala Resort Polisi Hutan (RPH) di wilayah kerja Perum Perhutani KPH Sumedang, diminta Administratur (adm) Kepala KPH Sumedang agar tidak meninggalkan wilayah kerjanya masing-masing.
Adm/Kepala KPH Sumedang Bambang Catur Wahyudi, didampingi Kepala Bagian Humas dan Agraria KPH Sumedang Suryana menyebutkan, hal itu ditekankan kepada para KBKPH dan KRPH sebagai salah satu upaya untuk mencegah terulangnya kembali kebakaran hutan Perhutani seperti yang selama ini sering terjadi pada musim kemarau.
"Kalaupun ada kepentingan lain yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga Kepala BKPH (asper) dan KRPH harus meninggalkan dulu wilayah kerjanya, sebelumnya asper atau KRPH yang bersangkutan harus melapor dulu ke KPH," ujar Suryana.
Selain itu, para KBKPH dan KRPH juga diminta agar selama musim kemarau lebih meningkatkan lagi kegiatan patroli hutan di wilayah kerjanya masing-masing. Terutama ke kawasan-kawasan hutan yang dinilai rawan terbakar pada musim kemarau. "Kalau di wilayah kerjanya terjadi kebakaran, seperti yang terjadi di BKPH Ujungjaya kemarin, segera tangani serta laporkan ke KPH," ujar Suryana.
Untuk mengantisipasi dan penanganan kebakaran hutan pada musim kemarau ini, KPH Sumedang juga telah menyiapkan sebuah mobil dan regu pemadam kebakaran (damkar). Mobil damkar yang kini disiagakan KPH Sumedang, berupa mobil patroli polhutan berupa mobil bak terbuka dilengkapi tangki torn air kapasitas 1000 leter, plus mesin dan selang penyemprot air.
Sementara regu damkarnya sendiri, adalah para anggota Polhutan KPH Sumedang. Namun, daya jelajah mobil serta daya jangkau dan kapasitas air yang dibawanya masih sangat terbatas. (A-91/A-147)***
06 Agustus 2009
Dicky Dukung Audit Independen
Kamis, 06 Agustus 2009
CIAMIS, (PRLM).- Kepala Adm. Perhutani KPH Ciamis, Dicky Y. Rady mendukung langkah audit oleh auditor independen. Hal itu diungkapkanya menghadapi aksi massa Serikat Petani Pasundan (SPP), Kamis.
Seperti diketahui, massa minta agar dilakukan audit terhadap Perhutani. Selain itu juga menuntut agar Perhutani dibubarkan, serta penegakkan hukum atas dugaan kasus korupsi di KPH Ciamis.
Selain itu Dicky juga mengungkapkan adanya kasus penggelapan kayu yang terjadi di Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Emplak di Kec. Kalipucang.
Pihaknya juga telah menonaktifkan tiga karyawan perhutani yang terlibat dalam kasus tersebut, yakni MJ (53), saat itu sebagai Kepala TPK Emplak, AJ (35) petugas penguji kayu. Keduanya sudah ditahan oleh Polda Jabar. Selain itu juga masih ada seorang yang dicari, yakni petugas entry data, Ca (34).
’’Jadi tidak benar tuduhan kami menghentikan kasus tersebut. Saat ini masih ditangani oleh Polda. Soal audit, kami juga sangat setuju. Bahkan saat ini masih diaudit BPKP,’’ tuturnya didampingi Humas Perhutani Jabar, Ronald Suitella.
Berkenaan dengan tuduhan mengorbankan masyarakat sekitar hutan, dengan tegas dia menampiknya. ’’Mungkin mereka salah menafsirkan, yang ada adalah justru kami berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Misalnya dengan pemberian bagi hasil hutan, dan lainnya,’’ katanya.
Sebelumnya, Kabiro Hukum Keamanan dan Humas (Hukamas) Perum Perhutani Unit III Jawa Barat, Andrie Suyatman, mengungkapkan dalam kasus penggelapan kayu, Perhutani mengalami kerugian sekitar Rp. 1 miliar.
Modus penggelapan itu dengan menambah kayu yang akan di angkut ke luar dari TPK. Misalnya yang terjual 4 meter kubik, ternyata yang dinaikkan 5 meter kubik. Kasus tersebut terbongkar saat dilakukan evaluasi stok opname kayu. ’’Atas temuan tersebut, kami melaporkan kepada pihak yang berwajib. Sampai saat ini kasus tersebut masih ditangani Polda Jabar,’’ tuturnya. (A-101/A-26).***
CIAMIS, (PRLM).- Kepala Adm. Perhutani KPH Ciamis, Dicky Y. Rady mendukung langkah audit oleh auditor independen. Hal itu diungkapkanya menghadapi aksi massa Serikat Petani Pasundan (SPP), Kamis.
Seperti diketahui, massa minta agar dilakukan audit terhadap Perhutani. Selain itu juga menuntut agar Perhutani dibubarkan, serta penegakkan hukum atas dugaan kasus korupsi di KPH Ciamis.
Selain itu Dicky juga mengungkapkan adanya kasus penggelapan kayu yang terjadi di Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Emplak di Kec. Kalipucang.
Pihaknya juga telah menonaktifkan tiga karyawan perhutani yang terlibat dalam kasus tersebut, yakni MJ (53), saat itu sebagai Kepala TPK Emplak, AJ (35) petugas penguji kayu. Keduanya sudah ditahan oleh Polda Jabar. Selain itu juga masih ada seorang yang dicari, yakni petugas entry data, Ca (34).
’’Jadi tidak benar tuduhan kami menghentikan kasus tersebut. Saat ini masih ditangani oleh Polda. Soal audit, kami juga sangat setuju. Bahkan saat ini masih diaudit BPKP,’’ tuturnya didampingi Humas Perhutani Jabar, Ronald Suitella.
Berkenaan dengan tuduhan mengorbankan masyarakat sekitar hutan, dengan tegas dia menampiknya. ’’Mungkin mereka salah menafsirkan, yang ada adalah justru kami berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Misalnya dengan pemberian bagi hasil hutan, dan lainnya,’’ katanya.
Sebelumnya, Kabiro Hukum Keamanan dan Humas (Hukamas) Perum Perhutani Unit III Jawa Barat, Andrie Suyatman, mengungkapkan dalam kasus penggelapan kayu, Perhutani mengalami kerugian sekitar Rp. 1 miliar.
Modus penggelapan itu dengan menambah kayu yang akan di angkut ke luar dari TPK. Misalnya yang terjual 4 meter kubik, ternyata yang dinaikkan 5 meter kubik. Kasus tersebut terbongkar saat dilakukan evaluasi stok opname kayu. ’’Atas temuan tersebut, kami melaporkan kepada pihak yang berwajib. Sampai saat ini kasus tersebut masih ditangani Polda Jabar,’’ tuturnya. (A-101/A-26).***
05 Agustus 2009
Perhutani Bantah Petieskan Kasus Jati Ilegal
Rabu, 05 Agustus 2009
CIAMIS,(PRLM).- Perhutani unit III Jawa Barat membantah telah memetieskan kasus penggelapan kayu jati yang nilainya sekitar Rp 1 Miliar di Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Kecamatan Kalipucang, Kab. Ciamis. Sebaliknya sepenuhnya mendukung langkah Polda Jabar untuk mengusut tuntas kasus tersebut.
’’Tidak benar kalau ada yang menuduh kami memeti eskan kasus tersebut. Justru kami sepenuhnya mendukung langkah pengusutan kasus itu. Kami juga mengakui ada oknum Perhutani yang terlibat, dan sudah dinonaktifkan,’’ ungkap Kabiro Hukum Keamanan dan Humas (Hukamas) Perum Perhutani Unit III Jawa Barat, Andrie Suyatman, Rabu (5/8) di Kantor Administratur Perhutani Ciamis.
Didampingi Humas Perhutani Ronald Suitella dan Administratur Perhutani Ciamis, Dicy Y Randy, lebih lanjut diungkapkan kasus tersebut sudah berlangsung mulai pertengahan tahun 2008, namun baru terbongkar beberapa waktu lalu. Terbongkarnya penggelapan tersebut saat dilakukan evaluasi stok opname kayu.
Dalam kasus tersebut, dua orang sudah di tahan, yakni MJ(53), saat itu sebagai Kepala TPK Emplak, AJ (35) petugas penguji kayu. Selain itu juga masih ada seorang yang dicari, yakni Ca (34) petugas pemasukkan data.
’’Soal tuduhan tersangka berada di luar tahanan, karena masa penahanannya sudah habis. Dan menyangkut soal kerugian, juga masih menunggu hasil perhitungan BPKP Jabar. Kalau menelaah kasusnya, memang tidak mungkin dilakukan sendiri, termasuk kemungkinan ada kerjasama dengan beberapa pembeli,’’ katanya.
Andrie juga mengatakan modus penggelapan itu dengan menambah kayu yang akan di angkut ke luar dari TPK. Misalnya yang terjual 4 meter kubik, ternyata yang dinaikkan 5 meter kubik.
’’Ketika dilakukan evaluasi stok opname kayu, ternyata ada ketimpangan jumlah kayu dengan lainnya. Jadi kami ikut aktif mengungkap. Termasuk ikut mencari Ca sampai ke Kabupaten Cilacap,’’ ungkapnya.
Ronal Suitella mengaku merasa kecolongan dengan adanya kasus tersebut. Kasus tersebut juga dikatakan sebagai kasus pertama yang terjadi di TPK. ’’Kejadian tersebut juga menjadi bahan koreksi internal bagi kami,’’ tuturnya. (A-101/A-50)***
CIAMIS,(PRLM).- Perhutani unit III Jawa Barat membantah telah memetieskan kasus penggelapan kayu jati yang nilainya sekitar Rp 1 Miliar di Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Kecamatan Kalipucang, Kab. Ciamis. Sebaliknya sepenuhnya mendukung langkah Polda Jabar untuk mengusut tuntas kasus tersebut.
’’Tidak benar kalau ada yang menuduh kami memeti eskan kasus tersebut. Justru kami sepenuhnya mendukung langkah pengusutan kasus itu. Kami juga mengakui ada oknum Perhutani yang terlibat, dan sudah dinonaktifkan,’’ ungkap Kabiro Hukum Keamanan dan Humas (Hukamas) Perum Perhutani Unit III Jawa Barat, Andrie Suyatman, Rabu (5/8) di Kantor Administratur Perhutani Ciamis.
Didampingi Humas Perhutani Ronald Suitella dan Administratur Perhutani Ciamis, Dicy Y Randy, lebih lanjut diungkapkan kasus tersebut sudah berlangsung mulai pertengahan tahun 2008, namun baru terbongkar beberapa waktu lalu. Terbongkarnya penggelapan tersebut saat dilakukan evaluasi stok opname kayu.
Dalam kasus tersebut, dua orang sudah di tahan, yakni MJ(53), saat itu sebagai Kepala TPK Emplak, AJ (35) petugas penguji kayu. Selain itu juga masih ada seorang yang dicari, yakni Ca (34) petugas pemasukkan data.
’’Soal tuduhan tersangka berada di luar tahanan, karena masa penahanannya sudah habis. Dan menyangkut soal kerugian, juga masih menunggu hasil perhitungan BPKP Jabar. Kalau menelaah kasusnya, memang tidak mungkin dilakukan sendiri, termasuk kemungkinan ada kerjasama dengan beberapa pembeli,’’ katanya.
Andrie juga mengatakan modus penggelapan itu dengan menambah kayu yang akan di angkut ke luar dari TPK. Misalnya yang terjual 4 meter kubik, ternyata yang dinaikkan 5 meter kubik.
’’Ketika dilakukan evaluasi stok opname kayu, ternyata ada ketimpangan jumlah kayu dengan lainnya. Jadi kami ikut aktif mengungkap. Termasuk ikut mencari Ca sampai ke Kabupaten Cilacap,’’ ungkapnya.
Ronal Suitella mengaku merasa kecolongan dengan adanya kasus tersebut. Kasus tersebut juga dikatakan sebagai kasus pertama yang terjadi di TPK. ’’Kejadian tersebut juga menjadi bahan koreksi internal bagi kami,’’ tuturnya. (A-101/A-50)***
30 Juli 2009
Ribuan Hektare Hutan di Jabar Dirambah
Kamis, 30 Juli 2009
CIREBON, (PRLM).-Ribuan hektare areal hutan di Jawa Barat telah menjadi sasaran perambahan. Terparah terjadi di wilayah Priangan Selatan meliputi Kab.Ciamis, Tasikmalaya dan Garut.
Selain perambahan, pencurian kayu jati juga terhitung tinggi. Dalam setahun belakangan, dari Operasi hutan Lestari (OHL) yang digelar, sedikitnya telah mengamankan 1.000 meter kubik kayu jati curian.
Kepala Biro Hukum dan Keamanan Perhutani Unit III Jawa Barat-Banten, Ir. H. Andrie Suyatman mengungkapkan hal tersebut di Kota Cirebon, Kamis (30/7). Andrie ke Cirebon untuk menghadiri acara Monitoring/Evaluasi dan Pembinaan Teknis Kepolisian yang digelar KPH Perhutani Indramayu. Acara tersebut bekerjasama dengan dengan Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) dan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri).
Hadir Kepala Bagian Pembinaan Kepolisian Khusus Mabes Polri, Kombes Drs. Viktor Simanjuntak dan Kepala Bagian Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Kombes Drs. Ahmad zaenal, S.H dan wakil dari Polda Jabar.
"Hasil pendataan terakhir, ada sedikitnya 8.000 hektare hutan yang dirambah masyarakat. Kasus terparah terjadi di Priangan Selatan," tutur Andrie.
Pencurian kayu, juga masih relatif tinggi. Dalam OHL yang dilakukan bersama kepolisian, berhasil mengamankan 1.000 meter kubik kayu jati curian dari seluruh daerah di Jawa Barat.
"Memang ada penurunan, tapi masih relatif tinggi. Karena itu, kita terus mempererat koordinasi dengan kepolisian untuk pengamanan hutan," tutur Andrie didampingi Administratur Perhutani Indramayu, Ir. Oman Suherman, S.F. (A-93/kur)***
CIREBON, (PRLM).-Ribuan hektare areal hutan di Jawa Barat telah menjadi sasaran perambahan. Terparah terjadi di wilayah Priangan Selatan meliputi Kab.Ciamis, Tasikmalaya dan Garut.
Selain perambahan, pencurian kayu jati juga terhitung tinggi. Dalam setahun belakangan, dari Operasi hutan Lestari (OHL) yang digelar, sedikitnya telah mengamankan 1.000 meter kubik kayu jati curian.
Kepala Biro Hukum dan Keamanan Perhutani Unit III Jawa Barat-Banten, Ir. H. Andrie Suyatman mengungkapkan hal tersebut di Kota Cirebon, Kamis (30/7). Andrie ke Cirebon untuk menghadiri acara Monitoring/Evaluasi dan Pembinaan Teknis Kepolisian yang digelar KPH Perhutani Indramayu. Acara tersebut bekerjasama dengan dengan Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) dan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri).
Hadir Kepala Bagian Pembinaan Kepolisian Khusus Mabes Polri, Kombes Drs. Viktor Simanjuntak dan Kepala Bagian Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Kombes Drs. Ahmad zaenal, S.H dan wakil dari Polda Jabar.
"Hasil pendataan terakhir, ada sedikitnya 8.000 hektare hutan yang dirambah masyarakat. Kasus terparah terjadi di Priangan Selatan," tutur Andrie.
Pencurian kayu, juga masih relatif tinggi. Dalam OHL yang dilakukan bersama kepolisian, berhasil mengamankan 1.000 meter kubik kayu jati curian dari seluruh daerah di Jawa Barat.
"Memang ada penurunan, tapi masih relatif tinggi. Karena itu, kita terus mempererat koordinasi dengan kepolisian untuk pengamanan hutan," tutur Andrie didampingi Administratur Perhutani Indramayu, Ir. Oman Suherman, S.F. (A-93/kur)***
Lahan Perhutani Banyak Dijarah
Kamis, 30 Juli 2009
PURWAKARTA, (PRLM).- Sebanyak 7.100 ha dari 11.250 ha lahan hutan milik Perhutani yang berada di kawasan hutan negara di Telukjambe Karawang selama empat tahun belakangan ini dirambah oleh 2.192 orang. Saat ini Perhutani tengah mengupayakan lahan tersebut bisa dikelola lagi. Adanya bagian lahan Perhutani yang "lepas" itu merupakan buntut dari lahirnya SK Menhut dan Perkebunan nomor 831/KPTS-II/1999 tentang penunujukan kawasan hutan negara itu sebagai hutan pendidikan.
"Sejak lahirnya Keputusan Menhut dan Perkebunan nomor 831/KPTS-II/1999 yang mengubah hutan produksi dan lindung seluas 11.230 ha di Telukjambe menyebabkan terjadinya penjarahan atau penguasaan kawasan hutan negara menjadi miliki perorangan dan kelompok. Namun tahun 2004 keputusan itu diubah kembali menjadi bentuk semula yaitu kawasan hutan negara dan sejak itu Perhutani berupaya mengembalikan tanah yang dikuasai perorangan tersebut tapi belum membuahkan hasil," kata Ronald G Suitela, Kepala Seksi Humas Perum Perhutani Unit III Jabar dan Banten.
Menurut dia, berbagai upaya telah dilakukan Perum Perhutani untuk mengembalikan lahan yang dikuasi perorangan atau kelompok tersebut, salah satunya memperkarakan seorang penguasa lahan milik Perhutani yaitu Prof. Dr. Ir. Jhon W. Limbong karena telah merusak tanaman milik Perhutani pada tahun 2008 lalu. "Pengadilan Negeri Karawang telah memvonis bersalah terhadap Dr. Ir. Jhon W. Limbong karena telah merusak tanaman milik Perhutani," kata Ronald.
Diakuinya, pihak Perhutani mengalami kesulitan untuk mengambil alih kembali lahan yang dikuasai perorangan dan kelompok yang ada di Telukjambe, Karawang itu. Sebab, para penggarap atau pihak yang menguasai lahan milik Perhutani itu memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN setempat. (A-86/A-147)***
PURWAKARTA, (PRLM).- Sebanyak 7.100 ha dari 11.250 ha lahan hutan milik Perhutani yang berada di kawasan hutan negara di Telukjambe Karawang selama empat tahun belakangan ini dirambah oleh 2.192 orang. Saat ini Perhutani tengah mengupayakan lahan tersebut bisa dikelola lagi. Adanya bagian lahan Perhutani yang "lepas" itu merupakan buntut dari lahirnya SK Menhut dan Perkebunan nomor 831/KPTS-II/1999 tentang penunujukan kawasan hutan negara itu sebagai hutan pendidikan.
"Sejak lahirnya Keputusan Menhut dan Perkebunan nomor 831/KPTS-II/1999 yang mengubah hutan produksi dan lindung seluas 11.230 ha di Telukjambe menyebabkan terjadinya penjarahan atau penguasaan kawasan hutan negara menjadi miliki perorangan dan kelompok. Namun tahun 2004 keputusan itu diubah kembali menjadi bentuk semula yaitu kawasan hutan negara dan sejak itu Perhutani berupaya mengembalikan tanah yang dikuasai perorangan tersebut tapi belum membuahkan hasil," kata Ronald G Suitela, Kepala Seksi Humas Perum Perhutani Unit III Jabar dan Banten.
Menurut dia, berbagai upaya telah dilakukan Perum Perhutani untuk mengembalikan lahan yang dikuasi perorangan atau kelompok tersebut, salah satunya memperkarakan seorang penguasa lahan milik Perhutani yaitu Prof. Dr. Ir. Jhon W. Limbong karena telah merusak tanaman milik Perhutani pada tahun 2008 lalu. "Pengadilan Negeri Karawang telah memvonis bersalah terhadap Dr. Ir. Jhon W. Limbong karena telah merusak tanaman milik Perhutani," kata Ronald.
Diakuinya, pihak Perhutani mengalami kesulitan untuk mengambil alih kembali lahan yang dikuasai perorangan dan kelompok yang ada di Telukjambe, Karawang itu. Sebab, para penggarap atau pihak yang menguasai lahan milik Perhutani itu memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN setempat. (A-86/A-147)***
11 Juni 2009
Panen Berlipat di Lahan Tandus
Senin, 24 November 2008
TEMPO Interaktif, Edmonton: Musim kemarau yang panjang kini tak lagi menjadi masalah bagi petani. Riset yang dilakukan peneliti University of Alberta, Amerika Serikat, berhasil menemukan cara melipatgandakan hasil panen padi di sejumlah daerah terkering dan tandus di dunia. Jerome Bernier, calon doktor dari Departemen Ilmu Pertanian, Pangan dan Nutrisi di universitas tersebut, menemukan sekelompok gen beras yang memungkinkan hasil panen di wilayah yang tengah dilanda kekeringan parah meningkat sampai 100 persen.
Penemuan ini menandai pertama kalinya kelompok gen beras itu teridentifikasi. Riset Bernier ini juga berpotensi membantu para petani di sejumlah negara seperti India, Indonesia dan Thailand, yang sawahnya kerap dilanda bencana kekeringan. Nasi adalah makanan pokok yang paling banyak dikonsumsi manusia tiap tahun.
Hasil studi ini telah dipublikasikan dalam jurnal ilmu tumbuhan Euphytica terbaru. Riset Bernier dimulai empat tahun lalu dan difoksukan pada padi dataran tinggi. Padi jenis ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan mayoritas jenis padi lainnya, karena tumbuh di lahan kering yang tak digenangi air. "Jika dihantam kekeringan, panen anjlok sampai hampir tak menghasilkan apapun," kata Bernier.
Dia melaksanakan risetnya di International Rice Research Institute (IRRI) di Filipina, dan bekerjasama dengan peneliti di India. Bernier mengawali risetnya dengan 126 marker genetik dan mempersempit pencariannya ke sekelompok gen yang memiliki dampak sesuai harapannya.
Dalam kondisi yang amat kering, varietas padi dengan gen baru ini memperlihatkan produksi hampir dua kali lipat dibanding varietas yang tidak memiliki gen tersebut. Gen baru ini merangsang tanaman padi mengembangkan akar jauh lebih panjang, sehingga memungkinnya mencapai lapisan air yang tersimpan jauh di dalam tanah. "Bagi petani yang mengandalkan sawahnya untuk memberi makan keluarga mereka, hasil panen tambahan ini bisa membawa segudang manfaat," kata Bernier.
Berkurangnya panen yang gagal akibat kekeringan juga berarti adanya peningkatan suplai beras secara global, kata Dean Spaner, pembimbing proyek Bernier dan dosen ilmu pertanian, pangan dan nutrisi di University of Alberta.
TJANDRA | SCIENCEDAILY
TEMPO Interaktif, Edmonton: Musim kemarau yang panjang kini tak lagi menjadi masalah bagi petani. Riset yang dilakukan peneliti University of Alberta, Amerika Serikat, berhasil menemukan cara melipatgandakan hasil panen padi di sejumlah daerah terkering dan tandus di dunia. Jerome Bernier, calon doktor dari Departemen Ilmu Pertanian, Pangan dan Nutrisi di universitas tersebut, menemukan sekelompok gen beras yang memungkinkan hasil panen di wilayah yang tengah dilanda kekeringan parah meningkat sampai 100 persen.
Penemuan ini menandai pertama kalinya kelompok gen beras itu teridentifikasi. Riset Bernier ini juga berpotensi membantu para petani di sejumlah negara seperti India, Indonesia dan Thailand, yang sawahnya kerap dilanda bencana kekeringan. Nasi adalah makanan pokok yang paling banyak dikonsumsi manusia tiap tahun.
Hasil studi ini telah dipublikasikan dalam jurnal ilmu tumbuhan Euphytica terbaru. Riset Bernier dimulai empat tahun lalu dan difoksukan pada padi dataran tinggi. Padi jenis ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan mayoritas jenis padi lainnya, karena tumbuh di lahan kering yang tak digenangi air. "Jika dihantam kekeringan, panen anjlok sampai hampir tak menghasilkan apapun," kata Bernier.
Dia melaksanakan risetnya di International Rice Research Institute (IRRI) di Filipina, dan bekerjasama dengan peneliti di India. Bernier mengawali risetnya dengan 126 marker genetik dan mempersempit pencariannya ke sekelompok gen yang memiliki dampak sesuai harapannya.
Dalam kondisi yang amat kering, varietas padi dengan gen baru ini memperlihatkan produksi hampir dua kali lipat dibanding varietas yang tidak memiliki gen tersebut. Gen baru ini merangsang tanaman padi mengembangkan akar jauh lebih panjang, sehingga memungkinnya mencapai lapisan air yang tersimpan jauh di dalam tanah. "Bagi petani yang mengandalkan sawahnya untuk memberi makan keluarga mereka, hasil panen tambahan ini bisa membawa segudang manfaat," kata Bernier.
Berkurangnya panen yang gagal akibat kekeringan juga berarti adanya peningkatan suplai beras secara global, kata Dean Spaner, pembimbing proyek Bernier dan dosen ilmu pertanian, pangan dan nutrisi di University of Alberta.
TJANDRA | SCIENCEDAILY
Ketahanan Pangan Dianggap Belum Sentuh Rakyat Miskin
Kamis, 11 Juni 2009
TEMPO Interaktif, Bandung: Staf Ahli Dampak Sosial Departemen Sosial Gunawan Somodiningrat mengatakan, sistem ketahanan pangan Indonesia belum menyentuh rakyat miskin. "Pemerintah memang sudah menyediakan semuanya, tapi belum menyentuh masyarakat," ujarnya di Bandung, Kamis (11/6).
Menurut Gunawan, pemerintah sudah mengeluarkan berbagai kebijakan namun semuanya masih dinikmati orang-orang berduit. "Padahal persoalan kita yang paling penting justru terletak pada kemiskinan," ujar guru besar ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gajah Mada ini.
Gunawan mencontohkan, program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang digulirkan pemerintah habis dikonsumsi dalam waktu singkat. Padahal, bantuan itu harusnya digunakan untuk memancing tindakan ekonomi yang produktif. "Misalnya, penerima BLT bisa berkumpul dan mengumpulkan uang mereka untuk membentuk koperasi," katanya.
Salah satu penyebabnya lantaran pemerintah tidak menyiapkan pendamping sosial. Pendamping ini bisa membantu masyarakat miskin dalam hal advokasi dan edukasi saat memanfaatkan dana bantuan pemerintah. Masalah lain, pemerintah belum serius memperhatikan nasib petani. "Jangan bicara soal keberhasilan ketahanan pangan jika petani kita belum sejahtera," tutur Gunawan.
Kepala Badan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian Achmad Suryana mengakui masih adanya sejumlah masalah dalam program ketahanan pangan nasional. Salah satunya, kata dia, karena ketahanan pangan merupakan sistem yang kompleks. "Ada 16 departemen yang terlibat di dalam sistem ini," ungkapnya.
Apalagi, kata dia, pemantapan ketahanan pangan ke depan dinilai semakin sulit diwujudkan. "Penyebabnya misalnya perubahan iklim global, penduduk yang terus bertambah, dan degradasi sumber daya lahan dan air," ujar Suryana.
Namun ia mengaku pihaknya sudah menerapkan program aksi pemantapan ketahanan. Misalnya, kata Suryana, pemberdayaan petani melalui pengembangan usaha agribisnis pedesaan. "Program ini sasarannya 10 ribu desa pertahun," ujarnya.
Ada pula program pemberdayaan Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3) dengan sasaran 1.538 lembaga, Pemuda Membangun Desa dengan sasaran 1.570 orang, dan pengembangan Desa Mandiri Pangan dengan sasaran 1.234 desa rawan pangan di 350 kabupaten.
RANA AKBARI FITRIAWAN
TEMPO Interaktif, Bandung: Staf Ahli Dampak Sosial Departemen Sosial Gunawan Somodiningrat mengatakan, sistem ketahanan pangan Indonesia belum menyentuh rakyat miskin. "Pemerintah memang sudah menyediakan semuanya, tapi belum menyentuh masyarakat," ujarnya di Bandung, Kamis (11/6).
Menurut Gunawan, pemerintah sudah mengeluarkan berbagai kebijakan namun semuanya masih dinikmati orang-orang berduit. "Padahal persoalan kita yang paling penting justru terletak pada kemiskinan," ujar guru besar ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gajah Mada ini.
Gunawan mencontohkan, program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang digulirkan pemerintah habis dikonsumsi dalam waktu singkat. Padahal, bantuan itu harusnya digunakan untuk memancing tindakan ekonomi yang produktif. "Misalnya, penerima BLT bisa berkumpul dan mengumpulkan uang mereka untuk membentuk koperasi," katanya.
Salah satu penyebabnya lantaran pemerintah tidak menyiapkan pendamping sosial. Pendamping ini bisa membantu masyarakat miskin dalam hal advokasi dan edukasi saat memanfaatkan dana bantuan pemerintah. Masalah lain, pemerintah belum serius memperhatikan nasib petani. "Jangan bicara soal keberhasilan ketahanan pangan jika petani kita belum sejahtera," tutur Gunawan.
Kepala Badan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian Achmad Suryana mengakui masih adanya sejumlah masalah dalam program ketahanan pangan nasional. Salah satunya, kata dia, karena ketahanan pangan merupakan sistem yang kompleks. "Ada 16 departemen yang terlibat di dalam sistem ini," ungkapnya.
Apalagi, kata dia, pemantapan ketahanan pangan ke depan dinilai semakin sulit diwujudkan. "Penyebabnya misalnya perubahan iklim global, penduduk yang terus bertambah, dan degradasi sumber daya lahan dan air," ujar Suryana.
Namun ia mengaku pihaknya sudah menerapkan program aksi pemantapan ketahanan. Misalnya, kata Suryana, pemberdayaan petani melalui pengembangan usaha agribisnis pedesaan. "Program ini sasarannya 10 ribu desa pertahun," ujarnya.
Ada pula program pemberdayaan Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3) dengan sasaran 1.538 lembaga, Pemuda Membangun Desa dengan sasaran 1.570 orang, dan pengembangan Desa Mandiri Pangan dengan sasaran 1.234 desa rawan pangan di 350 kabupaten.
RANA AKBARI FITRIAWAN
09 Juni 2009
Gizi Buruk Mentahkan Retorika Sukses!
Lampung Pos, Minggu, 7 Juni 2009
H. Bambang Eka Wijaya
"GEMURUH retorika sukses meningkatkan gemerlap citra politisi dalam pemilu legislatif dan pemilu presiden, dimentahkan Maulana (5 tahun). Bocah bergizi buruk itu mengembuskan napas terakhir di RSUAM, 3 Juni!" ujar Umar. "Putra Muhammad Ansori (35 tahun), penarik becak asal Kotabaru, Panjang, Bandar Lampung, itu tak mampu menahan gerogotan kelaparan berlarut-larut!"
"Di ruang sama, berbaring Sukriya bin Khaeruddin (9 tahun) pasien gizi buruk asal Lampung Timur. Satu minggu hingga hari itu, ia tak sadarkan diri!" sambut Amir. "Kedua korban fatal puncak gunung es bejibunnya anak bergizi buruk itu klop sebagai cermin penderitaan warga kelas bawah kota dan desa yang tak teratasi oleh program-program jaring pengaman sosial (JPS) canangan Bank Dunia, dari raskin sampai BLT! Banyak warga miskin tak mampu menebus jatah raskin, hingga diambil pakai uang calo yang mengambil 10 kg dari 15 kg jatah berasnya per bulan! Atau BLT Rp100 ribu per bulan yang langsung diserahkan ke warung tempat utangnya menumpuk!"
"Berarti, sebagai ponstan penghilang rasa sakit sementara pun program-program JPS masih jauh dari memadai!" tegas Umar. "Bocah malang seperti Maulana dan Sukriya telah mementahkan keefektifan program-program simpul sukses politisi yang diekspose berlebihan dengan biaya iklan (yang pasti) amat mahal untuk meroketkan citra politisi! Sedang bahaya kelaparan larut di kalangan warga miskin, secara faktual bergelora mengiringi iklan-iklan sukses mengatasinya itu!"
"Namun begitu, bukan berarti program-program JPS itu tak perlu! Melainkan, itu saja jauh dari cukup!" timpal Amir. "Masih diperlukan program-program massif yang melibatkan kaum miskin dalam kelompok kerja terbatas di lokasi tempat tinggalnya untuk meningkatkan pendapatan riil secara kontinu, bukan berkala dengan jarak berbilang tahun--hanya tiap menjelang pemilu--yang terbukti letusan bencananya tak terkendali justru di musim pemilu! Bahkan, biaya iklan pencitraan sukses program itu bisa mengatasi letusan gejalanya jika uangnya dialihkan untuk tambahan konsumsi kelompok paling parah!"
"Tepat!" ujar Umar. "Dana berbagai iklan retorika sukses itu dialihkan untuk membentuk Posko Kelaparan di setiap lingkungan warga kritis, yang tugasnya setiap malam memonitor rintihan kelaparan dari rumah ke rumah--seperti Kalifah Umar bin Khattab! Setiap ada keluhan atau rintihan dari dalam rumah, petugas posko mengetuk pintunya lalu memeriksa, jangan-jangan sang ibu sedang menanak batu agar anaknya terlena dari lapar dan tertidur!"
"Iklan retorika sukses memang cuma menghibur para politisi yang membuat pembenaran sendiri kebijakannya!" tegas Amir. "Sedang warga miskin yang anak-anaknya kelaparan tidak menyaksikan iklan itu, karena tak punya televisi!" ***
H. Bambang Eka Wijaya
"GEMURUH retorika sukses meningkatkan gemerlap citra politisi dalam pemilu legislatif dan pemilu presiden, dimentahkan Maulana (5 tahun). Bocah bergizi buruk itu mengembuskan napas terakhir di RSUAM, 3 Juni!" ujar Umar. "Putra Muhammad Ansori (35 tahun), penarik becak asal Kotabaru, Panjang, Bandar Lampung, itu tak mampu menahan gerogotan kelaparan berlarut-larut!"
"Di ruang sama, berbaring Sukriya bin Khaeruddin (9 tahun) pasien gizi buruk asal Lampung Timur. Satu minggu hingga hari itu, ia tak sadarkan diri!" sambut Amir. "Kedua korban fatal puncak gunung es bejibunnya anak bergizi buruk itu klop sebagai cermin penderitaan warga kelas bawah kota dan desa yang tak teratasi oleh program-program jaring pengaman sosial (JPS) canangan Bank Dunia, dari raskin sampai BLT! Banyak warga miskin tak mampu menebus jatah raskin, hingga diambil pakai uang calo yang mengambil 10 kg dari 15 kg jatah berasnya per bulan! Atau BLT Rp100 ribu per bulan yang langsung diserahkan ke warung tempat utangnya menumpuk!"
"Berarti, sebagai ponstan penghilang rasa sakit sementara pun program-program JPS masih jauh dari memadai!" tegas Umar. "Bocah malang seperti Maulana dan Sukriya telah mementahkan keefektifan program-program simpul sukses politisi yang diekspose berlebihan dengan biaya iklan (yang pasti) amat mahal untuk meroketkan citra politisi! Sedang bahaya kelaparan larut di kalangan warga miskin, secara faktual bergelora mengiringi iklan-iklan sukses mengatasinya itu!"
"Namun begitu, bukan berarti program-program JPS itu tak perlu! Melainkan, itu saja jauh dari cukup!" timpal Amir. "Masih diperlukan program-program massif yang melibatkan kaum miskin dalam kelompok kerja terbatas di lokasi tempat tinggalnya untuk meningkatkan pendapatan riil secara kontinu, bukan berkala dengan jarak berbilang tahun--hanya tiap menjelang pemilu--yang terbukti letusan bencananya tak terkendali justru di musim pemilu! Bahkan, biaya iklan pencitraan sukses program itu bisa mengatasi letusan gejalanya jika uangnya dialihkan untuk tambahan konsumsi kelompok paling parah!"
"Tepat!" ujar Umar. "Dana berbagai iklan retorika sukses itu dialihkan untuk membentuk Posko Kelaparan di setiap lingkungan warga kritis, yang tugasnya setiap malam memonitor rintihan kelaparan dari rumah ke rumah--seperti Kalifah Umar bin Khattab! Setiap ada keluhan atau rintihan dari dalam rumah, petugas posko mengetuk pintunya lalu memeriksa, jangan-jangan sang ibu sedang menanak batu agar anaknya terlena dari lapar dan tertidur!"
"Iklan retorika sukses memang cuma menghibur para politisi yang membuat pembenaran sendiri kebijakannya!" tegas Amir. "Sedang warga miskin yang anak-anaknya kelaparan tidak menyaksikan iklan itu, karena tak punya televisi!" ***
KAMPANYE: Gerindra akan Perjuangkan Pupuk Petani
Selasa, 31 Maret 2009
PESAWARAN (Lampost): Partai Gerindra akan memudahkan petani mendapatkan pupuk dengan harga terjangkau. "Bukan seperti sekarang ini petani susah mencari pupuk. Kalaupun ada, harganya mahal," kata Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani dalam orasi politik kampanye terakhir Partai Gerindra di lapangan Desa Cipadang, Way Lima, Pesawaran, Minggu (29-3).
Menurut Ahmad Muzani yang juga caleg DPR daerah pemilihan Lampung 1, tingginya harga pupuk sangat merugikan petani, apalagi saat panen, harga padi anjlok. "Jika ini dibiarkan terus, petani akan makin melarat," kata dia. Untuk itu, Ahmad Muzani berpesan agar masyarakat Lampung menyukseskan tanggal 9 April 2009 dengan mencontreng caleg dari partai besutan Prabowo Subianto ini.
"Jangan lupa menconteng caleg Partai Gerindra untuk melakukan perubahan dan mendudukkan Prabowo Subianto menjadi presiden," kata dia di hadapan ribuan pendukung partai berlambang burung Garuda itu.
Selain dihadiri Ahmad Muzani, kampanye terakhir di Pesawaran ini juga dihadiri Sekjen Gerakan Muslim Indonesia Raya Habib Mahdi Alatas, Ketua DPD Partai Gerindra Lampung Gunadi Ibrahim, dan Ketua DPC Partai Gerindra Pesawaran Firmansyah. Kampanye diramaikan penampilan artis dangdut dari Ibu Kota, seperti Mansyur S., Sofia Sinta, dan Wulandari. Ahmad Muzani juga mengingatkan pada 9 April 2009 ada lima tahap masyarakat dalam menuju perubahan. "Masyarakat datang menuju TPS, masyarakat mendaftar ke TPS, masyarakat menerima kartu suara, masyarakat menuju bilik suara dan masyarakat buka kartu suara conteng Partai Gerindra," kata dia.
Ahmad Muzani juga menjanjikan jika Prabowo menjadi presiden berarti perubahan akan dicapai karena Partai Gerindra akan menyejahterakan para petani. n RLS/U-2
PESAWARAN (Lampost): Partai Gerindra akan memudahkan petani mendapatkan pupuk dengan harga terjangkau. "Bukan seperti sekarang ini petani susah mencari pupuk. Kalaupun ada, harganya mahal," kata Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani dalam orasi politik kampanye terakhir Partai Gerindra di lapangan Desa Cipadang, Way Lima, Pesawaran, Minggu (29-3).
Menurut Ahmad Muzani yang juga caleg DPR daerah pemilihan Lampung 1, tingginya harga pupuk sangat merugikan petani, apalagi saat panen, harga padi anjlok. "Jika ini dibiarkan terus, petani akan makin melarat," kata dia. Untuk itu, Ahmad Muzani berpesan agar masyarakat Lampung menyukseskan tanggal 9 April 2009 dengan mencontreng caleg dari partai besutan Prabowo Subianto ini.
"Jangan lupa menconteng caleg Partai Gerindra untuk melakukan perubahan dan mendudukkan Prabowo Subianto menjadi presiden," kata dia di hadapan ribuan pendukung partai berlambang burung Garuda itu.
Selain dihadiri Ahmad Muzani, kampanye terakhir di Pesawaran ini juga dihadiri Sekjen Gerakan Muslim Indonesia Raya Habib Mahdi Alatas, Ketua DPD Partai Gerindra Lampung Gunadi Ibrahim, dan Ketua DPC Partai Gerindra Pesawaran Firmansyah. Kampanye diramaikan penampilan artis dangdut dari Ibu Kota, seperti Mansyur S., Sofia Sinta, dan Wulandari. Ahmad Muzani juga mengingatkan pada 9 April 2009 ada lima tahap masyarakat dalam menuju perubahan. "Masyarakat datang menuju TPS, masyarakat mendaftar ke TPS, masyarakat menerima kartu suara, masyarakat menuju bilik suara dan masyarakat buka kartu suara conteng Partai Gerindra," kata dia.
Ahmad Muzani juga menjanjikan jika Prabowo menjadi presiden berarti perubahan akan dicapai karena Partai Gerindra akan menyejahterakan para petani. n RLS/U-2
LAMPUNG AGRO EXPO: Pupuk Organik Atasi Kelangkaan Pupuk
Jum'at, 3 April 2009
BANDAR LAMPUNG (Lampost): Meski memiliki potensi bahan baku pupuk organik yang kaya, Provinsi Lampung belum memiliki pabrik pengolahan pupuk organik. Akibatnya, Lampung masih memasok kebutuhan pupuk organik dari daerah Jawa.
Direktur Utama PT Indonesia Agro Fertilizer (IAF) Hendro Prasetyo, ditemui di arena Lampung Expo 2009 di kampus Politeknik Negeri Lampung (Polinela), Kamis (2-4), mengatakan perlu kerja sama antara perguruan tinggi, Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT), dan keseriusan pemerintah daerah untuk mendirikan pabrik pupuk organik di Lampung.
"Lampung sering mengalami kelangkaan pupuk. Bila Lampung bisa memproduksi sendiri kebutuhan pupuk petani, mudah-mudahan kelangkaan pupuk bisa teratasi," kata Hendro.
Menurut dia, bahan baku pembuat pupuk organik seperti pupuk kandang, zeolit, tandan kosong sawit, dan ampas tebu banyak terdapat di Lampung. Bahan-bahan tersebut justru dijual ke pabrik pupuk organik di Pulau Jawa. Setelah menjadi pupuk, distributor pupuk Lampung membeli pupuk dari Pulau Jawa tersebut untuk dijual kepada petani.
Sebagai distributor pupuk organik, PT IAF yang beralamat di perumahan Bataranila, Jalan Cempaka Blok C, Bandar Lampung, menyediakan pupuk organik, pupuk cair organik stimulan produk peternakan, biokompos, dan pupuk impor anorganik.
"Pupuk-pupuk tersebut tersedia di Lampung Expo 2009 dan di kantor kami atau cabang PT IAf yang ada Jakarta, Semarang, dan Surabaya," kata dia.
Pupuk organik yang disediakan PT IAF, antara lain Polymor, SP Guano, dan Biogreen. Adapula Agrorama pupuk majemuk cair. PT IAF juga menyediakan stimulan untuk hewan ternak seperti sapi, ayam, ikan, dan lain-lain. Selain itu, penetralisasi limbah industri, peternakan, dan rumah sakit, serta biokompos.
PT IAF yang mengekspor pupuk Polymore hingga ke Malaysia dan Zimbabwe ini bekerja sama dengan perusahan-perusahaan perkebunan swasta dan peternakan di Lampung untuk memasarkan pupuk organik, vitamin untuk menambah hasil produksi, dan produk lain.
Menurut dia, penggunaan pupuk organik memiliki banyak keunggulan. Antara lain menjaga tanah sebagai media tanam menjadi tidak rusak. Dan bila tanah tersebut tidak dipupuk pada musim tanam selanjutnya, tetap bisa berproduksi.
Keuntungan mengunakan Polymor misalnya, memenuhi kebutuhan unsur hara mikro dalam tanah, merangsang tanaman cepat buah, meningkatkan produksi tandan buah segar kepala sawit, meningkatkan volume getah dan rendemen pada tanaman karet. Pupuk ini juga mampu meningkatkan hasil produksi dan kualitas tanaman singkong dan meningkatkan jumlah bulir per malai 20%--30% untuk tanaman padi.
Sedangkan pengunaan pupuk cair Agrorama dapat merangsang pertumbuhan akar, batang, daun serta meningkatkan produktivitas hasil pertanian organik. Pupuk ini juga mengurangi penggunaan 50% pupuk kimia. n CR-1/E-2
BANDAR LAMPUNG (Lampost): Meski memiliki potensi bahan baku pupuk organik yang kaya, Provinsi Lampung belum memiliki pabrik pengolahan pupuk organik. Akibatnya, Lampung masih memasok kebutuhan pupuk organik dari daerah Jawa.
Direktur Utama PT Indonesia Agro Fertilizer (IAF) Hendro Prasetyo, ditemui di arena Lampung Expo 2009 di kampus Politeknik Negeri Lampung (Polinela), Kamis (2-4), mengatakan perlu kerja sama antara perguruan tinggi, Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT), dan keseriusan pemerintah daerah untuk mendirikan pabrik pupuk organik di Lampung.
"Lampung sering mengalami kelangkaan pupuk. Bila Lampung bisa memproduksi sendiri kebutuhan pupuk petani, mudah-mudahan kelangkaan pupuk bisa teratasi," kata Hendro.
Menurut dia, bahan baku pembuat pupuk organik seperti pupuk kandang, zeolit, tandan kosong sawit, dan ampas tebu banyak terdapat di Lampung. Bahan-bahan tersebut justru dijual ke pabrik pupuk organik di Pulau Jawa. Setelah menjadi pupuk, distributor pupuk Lampung membeli pupuk dari Pulau Jawa tersebut untuk dijual kepada petani.
Sebagai distributor pupuk organik, PT IAF yang beralamat di perumahan Bataranila, Jalan Cempaka Blok C, Bandar Lampung, menyediakan pupuk organik, pupuk cair organik stimulan produk peternakan, biokompos, dan pupuk impor anorganik.
"Pupuk-pupuk tersebut tersedia di Lampung Expo 2009 dan di kantor kami atau cabang PT IAf yang ada Jakarta, Semarang, dan Surabaya," kata dia.
Pupuk organik yang disediakan PT IAF, antara lain Polymor, SP Guano, dan Biogreen. Adapula Agrorama pupuk majemuk cair. PT IAF juga menyediakan stimulan untuk hewan ternak seperti sapi, ayam, ikan, dan lain-lain. Selain itu, penetralisasi limbah industri, peternakan, dan rumah sakit, serta biokompos.
PT IAF yang mengekspor pupuk Polymore hingga ke Malaysia dan Zimbabwe ini bekerja sama dengan perusahan-perusahaan perkebunan swasta dan peternakan di Lampung untuk memasarkan pupuk organik, vitamin untuk menambah hasil produksi, dan produk lain.
Menurut dia, penggunaan pupuk organik memiliki banyak keunggulan. Antara lain menjaga tanah sebagai media tanam menjadi tidak rusak. Dan bila tanah tersebut tidak dipupuk pada musim tanam selanjutnya, tetap bisa berproduksi.
Keuntungan mengunakan Polymor misalnya, memenuhi kebutuhan unsur hara mikro dalam tanah, merangsang tanaman cepat buah, meningkatkan produksi tandan buah segar kepala sawit, meningkatkan volume getah dan rendemen pada tanaman karet. Pupuk ini juga mampu meningkatkan hasil produksi dan kualitas tanaman singkong dan meningkatkan jumlah bulir per malai 20%--30% untuk tanaman padi.
Sedangkan pengunaan pupuk cair Agrorama dapat merangsang pertumbuhan akar, batang, daun serta meningkatkan produktivitas hasil pertanian organik. Pupuk ini juga mengurangi penggunaan 50% pupuk kimia. n CR-1/E-2
PERTANIAN: Pupuk Organik Tingkatkan Panen
Rabu, 8 April 2009
KOTABUMI (Lampost): Kepala Dinas Pertanian Lampung Utara (Lampura) H. Irhansyah Thoib, mengatakan penggunaan pupuk organik di lahan pertanian mampu meningkatkan hasil panen padi dan hortikultura sebesar 2 persen
Dia mengatakan itu saat membuka rapat kerja bulanan di Dinas Pertanian, Senin (6-4).
Dalam rapat, Irhansyah menekankan kepada UPTD yang hadir tentang manfaat penggunaan pupuk organik karena memiliki nilai lebih. Selain ramah lingkungan, bahan dasar pupuk amat melimpah di sekitar warga.
"Yang dibutuhkan sekarang tinggal bagaimana petani mengolah dan memanfaatkan bahan baku tersebut," kata dia.
"Yang tak kalah penting, harga pupuk ini murah dan dapat dibeli petani dengan harga terjangkau," ujarnya.
Pupuk organik adalah potensi yang belum tergarap maksimal di Kabupaten Lampung Utara. Dan bila penggunaannya dimaksimalkan, dapat sesuai program swasembada beras, khususnya untuk Lampung Utara.
Di Kabupaten ini, kebanyakan petani padi dan hortikultura tergantung pupuk kimia. Pupuk kimia memiliki keunggulan mendongrak hasil panen dalam waktu singkat dibanding pupuk organik. Tapi bila melihat kelestarian lahan, jangka panjang akan terlihat jelas bedanya.
Makin lama menggunakan pupuk organik, alam akan semakin subur. Berbeda dengan pupuk kimia, walaupun hasilnya melimpah lahan yang semakin lama semakin tergerus kesuburannya.
Hal senada diungkapkan Kasi pembibitan dan hortikultura, Murdoko. Menurut dia, padi yang menggunakan tambahan pupuk organik bersamaan dengan pupuk kimia terbukti meningkatkan hasil panen padi per hektare sekitar 2 kuintal tiap 5 tonnya. Atau, bila di lahan jagung ada kenaikan sekitar 2--5 persen per hektare. CHA/N
KOTABUMI (Lampost): Kepala Dinas Pertanian Lampung Utara (Lampura) H. Irhansyah Thoib, mengatakan penggunaan pupuk organik di lahan pertanian mampu meningkatkan hasil panen padi dan hortikultura sebesar 2 persen
Dia mengatakan itu saat membuka rapat kerja bulanan di Dinas Pertanian, Senin (6-4).
Dalam rapat, Irhansyah menekankan kepada UPTD yang hadir tentang manfaat penggunaan pupuk organik karena memiliki nilai lebih. Selain ramah lingkungan, bahan dasar pupuk amat melimpah di sekitar warga.
"Yang dibutuhkan sekarang tinggal bagaimana petani mengolah dan memanfaatkan bahan baku tersebut," kata dia.
"Yang tak kalah penting, harga pupuk ini murah dan dapat dibeli petani dengan harga terjangkau," ujarnya.
Pupuk organik adalah potensi yang belum tergarap maksimal di Kabupaten Lampung Utara. Dan bila penggunaannya dimaksimalkan, dapat sesuai program swasembada beras, khususnya untuk Lampung Utara.
Di Kabupaten ini, kebanyakan petani padi dan hortikultura tergantung pupuk kimia. Pupuk kimia memiliki keunggulan mendongrak hasil panen dalam waktu singkat dibanding pupuk organik. Tapi bila melihat kelestarian lahan, jangka panjang akan terlihat jelas bedanya.
Makin lama menggunakan pupuk organik, alam akan semakin subur. Berbeda dengan pupuk kimia, walaupun hasilnya melimpah lahan yang semakin lama semakin tergerus kesuburannya.
Hal senada diungkapkan Kasi pembibitan dan hortikultura, Murdoko. Menurut dia, padi yang menggunakan tambahan pupuk organik bersamaan dengan pupuk kimia terbukti meningkatkan hasil panen padi per hektare sekitar 2 kuintal tiap 5 tonnya. Atau, bila di lahan jagung ada kenaikan sekitar 2--5 persen per hektare. CHA/N
Penyelewengan Pupuk Sistematis
Senin, 13 April 2009
BANDAR LAMPUNG (Lampost): Terungkapnya berbagai praktek penyelewengan pupuk bersubsidi membuktikan ada sistem yang bekerja sehingga membuat pupuk tidak sampai petani. Sistem tertutup yang berlaku mulai 1 Januari 2009 masih menyimpan celah penyelewengan.
Demikian rangkuman pendapat pelaku pertanian atas pertanyaan Lampung Post atas kasus terungkapnya penyelewengan ratusan ton pupuk urea bersubsidi menjadi nonsubsidi di pabrik pengeringan jagung di Desa Sri Pendowo, Ketapang, Lampung Selatan, pekan lalu.
Ketua Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Lampung Selatan, Amin Syamsudin, mengatakan indikasi tersebut tampak dari pelaku penyelewengan yang merupakan pemain lama. "Kami sering bingung, setiap ada penangkapan pelaku penyelewengan pupuk, jarang selesai atau dihukum. Apakah ada penyelesaian tak resmi?" kata dia, Minggu (12-4).
Sistem rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) dalam penyaluran pupuk, kata Amin, sangat membantu petani. Sistem ini membuat kepastian jumlah pupuk yang mestinya diterima petani.
Namun, masih ada pihak-pihak yang tak ingin sistem RDKK berjalan mulus. "Kami sedang meneliti siapa yang bermain dan apakah ada unsur kesengajaan. Intinya, kami tak ingin ada petani yang kekurangan pupuk," kata Amin.
Pola RDKK yang bertumpu pada gabungan kelompok tani (gapoktan) sebagai lembaga yang menaungi petani dalam penyaluran pupuk, juga belum berjalan maksimal. Amin mencontohkan Gapoktan Subur Makmur, Ketapang, yang menebus pupuk 18 ton sejak 3 Februari 2009, hingga kini belum dikirim. "Mestinya sepekan setelah penebusan pupuk dikirim, tetapi ini dua bulan lebih."
Praktek penyelewengan pupuk ini juga mengemuka ketika Menteri Pertanian Anton Apriyantono, berdialog dengan petani di Desa Rama Gunawan, Kecamatan Seputih Raman, Lampung Tengah, Minggu (5-4). Hampir seluruh petani yang berbicara mengeluhkan masih buruknya sistem distribusi pupuk. "Sulit cari urea bersubsidi yang sesuai harga eceran tertinggi (HET), tapi kalau yang harganya di atas HET banyak, meski karungnya bersubsidi," kata seorang petani.
Menurut Anton, yang terjadi bukan kelangkaan pupuk, melainkan praktek penyelewengan. Atas laporan ini, Menteri berjanji menindaklanjutinya bersama aparat kepolisian dan produsen pupuk. "Saya minta jangan main-main dengan pupuk bersubsidi," kata Anton.
Area Manager PT Pupuk Sriwidjaja Lampung, Andi Syamsaimun, mengakui keterlibatan pemain lama dalam kasus penyelewengan. Dia mencontohkan kasus terakhir yang terjadi di Desa Sri Pendowo, Ketapang, Lamsel, merupakan pemain lama dan sudah dipecat sebagai penyalur. Menurut data Pusri, wilayah ini dilayani CV Carana Mandiri.
Namun, Andi mengatakan pengecer tersebut bukan binaan CV Carana Mandiri. "Pupuknya bisa didapat dari mana saja. Kami meminta kepolisian mengusut tuntas praktek ini, apalagi pelakunya sudah berkali-kali melakukannya," kata Andi.n MIN/E-2
Penyelewengan Pupuk Pascapola Distribusi Tertutup
- 6 Februari 2009
Polsek Jabung, Lampung Timur, menyita enam ton (120 sak) pupuk urea
bersubsidi dan mengamankan pembeli pupuk beserta truk.
- 13 Februari 2009
Polres Lampung Utara membongkar mafia pupuk di Desa Talangbojong,
Kotabumi Kota. Petugas menyita 70,5 ton pupuk, empat truk, dan
ratusan karung kosong bertuliskan urea bersubsidi.
- 6 April 2009
Sebanyak 16 kades dan ketua gabungan kelompok tani (gapoktan)
se-Kecamatan Ketapang memergoki bisnis penyelewengan
ratusan ton pupuk urea bersubsidi menjadi nonsubsidi
di pabrik pengeringan jagung di Desa Sri Pendowo, Ketapang, Lamsel.
BANDAR LAMPUNG (Lampost): Terungkapnya berbagai praktek penyelewengan pupuk bersubsidi membuktikan ada sistem yang bekerja sehingga membuat pupuk tidak sampai petani. Sistem tertutup yang berlaku mulai 1 Januari 2009 masih menyimpan celah penyelewengan.
Demikian rangkuman pendapat pelaku pertanian atas pertanyaan Lampung Post atas kasus terungkapnya penyelewengan ratusan ton pupuk urea bersubsidi menjadi nonsubsidi di pabrik pengeringan jagung di Desa Sri Pendowo, Ketapang, Lampung Selatan, pekan lalu.
Ketua Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Lampung Selatan, Amin Syamsudin, mengatakan indikasi tersebut tampak dari pelaku penyelewengan yang merupakan pemain lama. "Kami sering bingung, setiap ada penangkapan pelaku penyelewengan pupuk, jarang selesai atau dihukum. Apakah ada penyelesaian tak resmi?" kata dia, Minggu (12-4).
Sistem rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) dalam penyaluran pupuk, kata Amin, sangat membantu petani. Sistem ini membuat kepastian jumlah pupuk yang mestinya diterima petani.
Namun, masih ada pihak-pihak yang tak ingin sistem RDKK berjalan mulus. "Kami sedang meneliti siapa yang bermain dan apakah ada unsur kesengajaan. Intinya, kami tak ingin ada petani yang kekurangan pupuk," kata Amin.
Pola RDKK yang bertumpu pada gabungan kelompok tani (gapoktan) sebagai lembaga yang menaungi petani dalam penyaluran pupuk, juga belum berjalan maksimal. Amin mencontohkan Gapoktan Subur Makmur, Ketapang, yang menebus pupuk 18 ton sejak 3 Februari 2009, hingga kini belum dikirim. "Mestinya sepekan setelah penebusan pupuk dikirim, tetapi ini dua bulan lebih."
Praktek penyelewengan pupuk ini juga mengemuka ketika Menteri Pertanian Anton Apriyantono, berdialog dengan petani di Desa Rama Gunawan, Kecamatan Seputih Raman, Lampung Tengah, Minggu (5-4). Hampir seluruh petani yang berbicara mengeluhkan masih buruknya sistem distribusi pupuk. "Sulit cari urea bersubsidi yang sesuai harga eceran tertinggi (HET), tapi kalau yang harganya di atas HET banyak, meski karungnya bersubsidi," kata seorang petani.
Menurut Anton, yang terjadi bukan kelangkaan pupuk, melainkan praktek penyelewengan. Atas laporan ini, Menteri berjanji menindaklanjutinya bersama aparat kepolisian dan produsen pupuk. "Saya minta jangan main-main dengan pupuk bersubsidi," kata Anton.
Area Manager PT Pupuk Sriwidjaja Lampung, Andi Syamsaimun, mengakui keterlibatan pemain lama dalam kasus penyelewengan. Dia mencontohkan kasus terakhir yang terjadi di Desa Sri Pendowo, Ketapang, Lamsel, merupakan pemain lama dan sudah dipecat sebagai penyalur. Menurut data Pusri, wilayah ini dilayani CV Carana Mandiri.
Namun, Andi mengatakan pengecer tersebut bukan binaan CV Carana Mandiri. "Pupuknya bisa didapat dari mana saja. Kami meminta kepolisian mengusut tuntas praktek ini, apalagi pelakunya sudah berkali-kali melakukannya," kata Andi.n MIN/E-2
Penyelewengan Pupuk Pascapola Distribusi Tertutup
- 6 Februari 2009
Polsek Jabung, Lampung Timur, menyita enam ton (120 sak) pupuk urea
bersubsidi dan mengamankan pembeli pupuk beserta truk.
- 13 Februari 2009
Polres Lampung Utara membongkar mafia pupuk di Desa Talangbojong,
Kotabumi Kota. Petugas menyita 70,5 ton pupuk, empat truk, dan
ratusan karung kosong bertuliskan urea bersubsidi.
- 6 April 2009
Sebanyak 16 kades dan ketua gabungan kelompok tani (gapoktan)
se-Kecamatan Ketapang memergoki bisnis penyelewengan
ratusan ton pupuk urea bersubsidi menjadi nonsubsidi
di pabrik pengeringan jagung di Desa Sri Pendowo, Ketapang, Lamsel.
PERTANIAN: Kurang Pupuk, Bobot Panen Padi Berkurang
Kamis, 7 Mei 2009
SRAGI (Lampost): Para petani di Kecamatan Sragi, Lampung Selatan, mulai panen. Sayangnya, bobot padi yang dihasilkan pada panen tahun ini berkurang dibandingkan pada tahun lalu. Hal ini disebabkan pada masa tanam sebelumnya, petani kesulitan memperoleh pupuk sehingga berdampak kepada hasil panen padi kali ini.
Dadang (38), seorang petani di Sragi, mengatakan berat gabah yang dihasilkan pada panen kali ini menjadi berkurang dibandingkan pada hasil panen pada 2008 lalu.
"Kalau dilihat dari pertumbuhan batang padinya cukup bagus daripada tahun lalu. Namun, setelah kita lihat hasil gabahnya merosot dan tidak berbobot. Kemungkinan, bobot padi menjadi berkurang karena pada musim tanam yang lalu kami kesulitan untuk mendapatkan pupuk," kata Dadang, saat ditemui di areal persawahan miliknya, Selasa (5-5).
Sementara Sutris (32) juga mengatakan hal yang sama. Pada musim panen tahun lalu, dia memperoleh gabah sebanyak 7--8 ton/hektare. Namun, untuk saat ini hanya 6--7 ton/hektare. "Saya juga tidak tahu pasti kenapa bobot padi pada musim panen tahun ini berkurang. Hampir semua petani di sini mengalami hal yang sama," kata dia.
Terancam Gagal Panen
Sementara itu, sejumlah petani jagung di Kecamatan Sragi, Lamsel, mengalami hal sebaliknya. Mereka terancam gagal panen. Pasalnya, sejak beberapa bulan terakhir ini di kecamatan tersebut tidak diguyur hujan. Sehingga, dikhawatirkan tanaman jagung petani akan menjadi layu dan mati.
Bambang (38), seorang petani jagung, mengatakan petani jagung khawatir akan gagal panen jika hujan tidak turun. Padahal, tanaman jagung milik petani sudah berumur 25--40 hari.
"Tanaman jagung kami saat ini sudah mengembang atau berbuah. Namun, jika cuaca terus kemarau kami khawatir tanaman jagung tidak akan bertahan lama dan dipastikan kami gagal panen. Padahal, modal yang kami keluarkan untuk tanam jagung cukup banyak," kata dia.
Kepala Cabang Dinas (KCD) Badan Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Sragi, Bejo Adhi Setyo, ketika ditemui Selasa (5-5), membenarkan yang dialami petani jagung. Di mana, tanaman jagung milik petani seluas 1.400 hektare terancam gagal panen. n WAN/D-3
"Jika beberapa minggu ini tidak diguyur hujan, kemungkinan tanaman jagung di daerah ini banyak yang layu dan mati. Bahkan, petani juga terancam rugi puluhan juta," kata dia.
Disinggung mengenai hasil panen padi yang bobotnya berkurang, Bejo mengatakan untuk panen padi pada tahun ini, rata-rata bobot padi memang berkurang. Hal ini disebabkan petani pada musim tanam yang lalu kesulitan mendapatkan pupuk.
SRAGI (Lampost): Para petani di Kecamatan Sragi, Lampung Selatan, mulai panen. Sayangnya, bobot padi yang dihasilkan pada panen tahun ini berkurang dibandingkan pada tahun lalu. Hal ini disebabkan pada masa tanam sebelumnya, petani kesulitan memperoleh pupuk sehingga berdampak kepada hasil panen padi kali ini.
Dadang (38), seorang petani di Sragi, mengatakan berat gabah yang dihasilkan pada panen kali ini menjadi berkurang dibandingkan pada hasil panen pada 2008 lalu.
"Kalau dilihat dari pertumbuhan batang padinya cukup bagus daripada tahun lalu. Namun, setelah kita lihat hasil gabahnya merosot dan tidak berbobot. Kemungkinan, bobot padi menjadi berkurang karena pada musim tanam yang lalu kami kesulitan untuk mendapatkan pupuk," kata Dadang, saat ditemui di areal persawahan miliknya, Selasa (5-5).
Sementara Sutris (32) juga mengatakan hal yang sama. Pada musim panen tahun lalu, dia memperoleh gabah sebanyak 7--8 ton/hektare. Namun, untuk saat ini hanya 6--7 ton/hektare. "Saya juga tidak tahu pasti kenapa bobot padi pada musim panen tahun ini berkurang. Hampir semua petani di sini mengalami hal yang sama," kata dia.
Terancam Gagal Panen
Sementara itu, sejumlah petani jagung di Kecamatan Sragi, Lamsel, mengalami hal sebaliknya. Mereka terancam gagal panen. Pasalnya, sejak beberapa bulan terakhir ini di kecamatan tersebut tidak diguyur hujan. Sehingga, dikhawatirkan tanaman jagung petani akan menjadi layu dan mati.
Bambang (38), seorang petani jagung, mengatakan petani jagung khawatir akan gagal panen jika hujan tidak turun. Padahal, tanaman jagung milik petani sudah berumur 25--40 hari.
"Tanaman jagung kami saat ini sudah mengembang atau berbuah. Namun, jika cuaca terus kemarau kami khawatir tanaman jagung tidak akan bertahan lama dan dipastikan kami gagal panen. Padahal, modal yang kami keluarkan untuk tanam jagung cukup banyak," kata dia.
Kepala Cabang Dinas (KCD) Badan Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Sragi, Bejo Adhi Setyo, ketika ditemui Selasa (5-5), membenarkan yang dialami petani jagung. Di mana, tanaman jagung milik petani seluas 1.400 hektare terancam gagal panen. n WAN/D-3
"Jika beberapa minggu ini tidak diguyur hujan, kemungkinan tanaman jagung di daerah ini banyak yang layu dan mati. Bahkan, petani juga terancam rugi puluhan juta," kata dia.
Disinggung mengenai hasil panen padi yang bobotnya berkurang, Bejo mengatakan untuk panen padi pada tahun ini, rata-rata bobot padi memang berkurang. Hal ini disebabkan petani pada musim tanam yang lalu kesulitan mendapatkan pupuk.
PERTANIAN: Lampura Fokus ke Pupuk Organik
Jum'at, 29 Mei 2009
KOTABUMI (Lampost): Baru pada tahun 2010 Pemkab Lampung Utara beorientasi pada penggunaan pupuk organik peruntukan petani.
Kasi Kelembagaan Usaha Pertanian, Dinas Pertanian Yulianto, didampingi Staf Dinas Pertanian Jauhari di ruang kerjanya, Kamis (28-5), mengatakan penggunaan pupuk organik didasarkan pada pertimbangan kerap terjadi kelangkaan pupuk setiap musim tanam.
Kecuali, penggunaan pupuk organik dalam rangka memperbaiki struktur tanah yang telah rusak karena penggunaan pupuk kimia yang berlebihan di ladang pertanian.
"Pemkab juga berencana membangun pertanian berbasis ramah lingkungan, karena ini sejalan dengan persyaratan ekspor hasil pertanian yang di dalamnya memuat standar pupuk yang digunakan mesti menggunakan pupuk organik," ujarnya.
Dia mengatakan pupuk organik memiliki kelebihan dibanding pupuk kimia, selain mampu memperbaiki struktur tanah dari sifat fisika dan kimia, mencukupi ketersediaan unsur hara.
Juga akan menekan penggunaan pupuk kimia dan mampu menaikkan produksi hasil panen sebesar 5--10%.
Bahan baku yang akan digunakan untuk pembuatan pupuk organik juga melimpah.
Untuk memasyarakatkan penggunaannya, penyuluh pertanian selalu mendorong penggunaan pupuk organik di kalangan petani.
Sebagai stimulusnya, Dinas Pertanian pada 2007 telah mengalokasikan mesin pembuat pupuk organik di Abung Sumuli.
Tujuannya agar para petani dapat belajar bersama dan pengenalan cara pembuatan pupuk tersebut. n CHA/D-2
KOTABUMI (Lampost): Baru pada tahun 2010 Pemkab Lampung Utara beorientasi pada penggunaan pupuk organik peruntukan petani.
Kasi Kelembagaan Usaha Pertanian, Dinas Pertanian Yulianto, didampingi Staf Dinas Pertanian Jauhari di ruang kerjanya, Kamis (28-5), mengatakan penggunaan pupuk organik didasarkan pada pertimbangan kerap terjadi kelangkaan pupuk setiap musim tanam.
Kecuali, penggunaan pupuk organik dalam rangka memperbaiki struktur tanah yang telah rusak karena penggunaan pupuk kimia yang berlebihan di ladang pertanian.
"Pemkab juga berencana membangun pertanian berbasis ramah lingkungan, karena ini sejalan dengan persyaratan ekspor hasil pertanian yang di dalamnya memuat standar pupuk yang digunakan mesti menggunakan pupuk organik," ujarnya.
Dia mengatakan pupuk organik memiliki kelebihan dibanding pupuk kimia, selain mampu memperbaiki struktur tanah dari sifat fisika dan kimia, mencukupi ketersediaan unsur hara.
Juga akan menekan penggunaan pupuk kimia dan mampu menaikkan produksi hasil panen sebesar 5--10%.
Bahan baku yang akan digunakan untuk pembuatan pupuk organik juga melimpah.
Untuk memasyarakatkan penggunaannya, penyuluh pertanian selalu mendorong penggunaan pupuk organik di kalangan petani.
Sebagai stimulusnya, Dinas Pertanian pada 2007 telah mengalokasikan mesin pembuat pupuk organik di Abung Sumuli.
Tujuannya agar para petani dapat belajar bersama dan pengenalan cara pembuatan pupuk tersebut. n CHA/D-2
Lampung Berpotensi Sentra Pupuk Organik
Kamis, 4 Juni 2009
BANDAR LAMPUNG (Lampost): Berlimpahnya bahan baku membuat Lampung berpotensi menjadi sentra produksi pupuk organik. Pasarnya luas dan dapat menjadi solusi bagi kekurangan pupuk anorganik.
Hingga kini, baru ada satu produsen pupuk organik di Lampung dengan kapasitas terpasang 6.000 ton/tahun, yakni PT Sumber Alam Organik Sejahtera (SAOS), Natar, Lampung Selatan. Produsen ini belum sanggup memenuhi kebutuhan pupuk organik Lampung tahun 2009 sebanyak 17 ribu ton.
Direktur Utama PT SAOS, L. Soesilo Brata, mengatakan bahan baku pupuk organik seperti kotoran sapi (KS), kotoran ayam (KA), dan blothong (ampas tebu), melimpah dan cukup untuk menjadikan Lampung sebagai produsen pupuk organik untuk pasar Jawa dan Sumatera.
PT SAOS yang memproduksi pupuk organik Petroganik untuk PT Petrokimia Gresik, mendapat bahan baku KS dari Kelompok Tani Karang Taruna PT Santosa Agrindo (Santori), Bekri, Lampung Tengah. "KS dari Santori, bisa untuk dua hingga tiga pabrik pupuk organik," kata Soesilo Brata, Rabu (3-6).
Sebagai lumbung ternak nasional, Lampung memiliki sejumlah perusahaan ternak besar seperti PT Great Giant Livestock Company (GGLC), PT Tippindo, PT Juang Jaya Abadi Alam, dan PT Elders Indonesia. Belum lagi sekitar 1.500 peternak ayam ras intensif yang tergabung dalam ternak kemitraan dan anggota Perhimpunan Ternak Ayam Ras (Pintar).
Bahan baku lain yang belum banyak dimanfaatkan adalah blothong. PT SAOS kini tengah meneliti kemungkinan memakai ampas tapioka (onggok) sebagai bahan baku. Ketersediaan bahan pendukung seperti kapur mentah juga mencukupi. "Dari sisi bahan baku tak masalah, investor yang belum banyak mau masuk," kata Soesilo Brata.
Bahan baku pupuk organik, yakni KS/KA, kapur, dan mixtro (bahan campuran). Proses didahului penjemuran KS/KA, penghancuran (crusher), pan granular (proses membuat butiran), pengeringan (dryer), dan pengemasan (packaging).
Dari sisi pasar, menurut Sales Supervisor Petrokimia Gresik Lampung, Sunaryo, tidak ada masalah. "Berapa pun produksi akan kami tampung. Kebutuhan pupuk organik masih tinggi dan trennya meningkat," kata Sunaryo.
Dalam memenuhi tugas pemerintah menyediakan pupuk organik, Petrokimia Gresik membuka peluang kerja sama pembangunan 33 pabrik pupuk organik di Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Pabrik berkapasitas 10 ribu ton/tahun dengan investasi mesin Rp1,2 miliar.
Pemerintah memberikan subsidi pupuk organik Rp1.000/kg sehingga harga belinya di tingkat petani Rp500/kg. Namun, untuk produksi usaha kecil menengah (UKM) dan industri kecil menengah (IKM) mitra Petrogres, dibeli Rp1.135/kg.n MIN/E-2
BANDAR LAMPUNG (Lampost): Berlimpahnya bahan baku membuat Lampung berpotensi menjadi sentra produksi pupuk organik. Pasarnya luas dan dapat menjadi solusi bagi kekurangan pupuk anorganik.
Hingga kini, baru ada satu produsen pupuk organik di Lampung dengan kapasitas terpasang 6.000 ton/tahun, yakni PT Sumber Alam Organik Sejahtera (SAOS), Natar, Lampung Selatan. Produsen ini belum sanggup memenuhi kebutuhan pupuk organik Lampung tahun 2009 sebanyak 17 ribu ton.
Direktur Utama PT SAOS, L. Soesilo Brata, mengatakan bahan baku pupuk organik seperti kotoran sapi (KS), kotoran ayam (KA), dan blothong (ampas tebu), melimpah dan cukup untuk menjadikan Lampung sebagai produsen pupuk organik untuk pasar Jawa dan Sumatera.
PT SAOS yang memproduksi pupuk organik Petroganik untuk PT Petrokimia Gresik, mendapat bahan baku KS dari Kelompok Tani Karang Taruna PT Santosa Agrindo (Santori), Bekri, Lampung Tengah. "KS dari Santori, bisa untuk dua hingga tiga pabrik pupuk organik," kata Soesilo Brata, Rabu (3-6).
Sebagai lumbung ternak nasional, Lampung memiliki sejumlah perusahaan ternak besar seperti PT Great Giant Livestock Company (GGLC), PT Tippindo, PT Juang Jaya Abadi Alam, dan PT Elders Indonesia. Belum lagi sekitar 1.500 peternak ayam ras intensif yang tergabung dalam ternak kemitraan dan anggota Perhimpunan Ternak Ayam Ras (Pintar).
Bahan baku lain yang belum banyak dimanfaatkan adalah blothong. PT SAOS kini tengah meneliti kemungkinan memakai ampas tapioka (onggok) sebagai bahan baku. Ketersediaan bahan pendukung seperti kapur mentah juga mencukupi. "Dari sisi bahan baku tak masalah, investor yang belum banyak mau masuk," kata Soesilo Brata.
Bahan baku pupuk organik, yakni KS/KA, kapur, dan mixtro (bahan campuran). Proses didahului penjemuran KS/KA, penghancuran (crusher), pan granular (proses membuat butiran), pengeringan (dryer), dan pengemasan (packaging).
Dari sisi pasar, menurut Sales Supervisor Petrokimia Gresik Lampung, Sunaryo, tidak ada masalah. "Berapa pun produksi akan kami tampung. Kebutuhan pupuk organik masih tinggi dan trennya meningkat," kata Sunaryo.
Dalam memenuhi tugas pemerintah menyediakan pupuk organik, Petrokimia Gresik membuka peluang kerja sama pembangunan 33 pabrik pupuk organik di Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Pabrik berkapasitas 10 ribu ton/tahun dengan investasi mesin Rp1,2 miliar.
Pemerintah memberikan subsidi pupuk organik Rp1.000/kg sehingga harga belinya di tingkat petani Rp500/kg. Namun, untuk produksi usaha kecil menengah (UKM) dan industri kecil menengah (IKM) mitra Petrogres, dibeli Rp1.135/kg.n MIN/E-2
Kota Dapat Anugerah Ketahanan Pangan
Senin, 8 Juni 2009
BANDAR LAMPUNG (Lampost): Sukses meraih Adipura, Kota Bandar Lampung kembali akan menerima penghargaan Ketahanan Pangan. Penghargaan itu akan diberikan di Boyolali, Jawa Tengah, hari ini (8-6).
Penghargaan tingkat nasional tersebut akan diterima langsung Wali Kota Bandar Lampung Eddy Sutrisno dari Presiden Susilo Bambang Yudoyono. Kota Bandar Lampung merupakan salah satu daerah beberapa kabupaten/kota di Provinsi Lampung yang mendapatkan penghargaan ketahanan pangan.
Selain Bandar Lampung, Lampung Timur, Way Kanan, Tanggamus, Lampung Barat, juga mendapatkan penghargaan serupa. "Tapi, untuk tingkat kota, hanya Bandar Lampung yang mendapat penghargaan Ketahanan Pangan Tingkat Nasional," kata Eddy Sutrisno di rumah dinasnya, Minggu (7-6).
Menurut Eddy, rencana semula, berdasar pada undangan yang diterima Pemkot Bandar Lampung, penghargaan Ketahanan Pangan akan diberikan tanggal 2 Juni 2009. Namun, karena ada kegiatan nasional yang tidak bisa diundur jadwalnya, penghargaan itu baru diberikan besok (hari ini, red).
Saat ditanyakan atas dasar apa Bandar Lampung yang merupakan kota besar mendapatkan penghargaan nasional Ketahanan Pangan, Eddy menjelaskan peningkatan ketahanan pangan di daerah bukan hanya beras. Keberhasilan Kota Bandar Lampung mendapatkan penghargaan tersebut, setelah tahun 2008, Pemkot berhasil membebaskan lahan di Taman Burung, Sukarame. Setelah warga yang mendiami lahan itu diberikan pesangon untuk pindah, lahan tersebut diserahkan ke Dinas Pertanian dan Peternakan Bandar Lampung.
Lahan itu ternyata dimanfaatkan dengan baik. Lahan dikelola dengan ditanami padi organik tanpa pupuk kimia seluas 5 hektare. Ternyata, hasil produksi beras yang didapat mampu meningkatkan 18 persen produksi beras Bandar Lampung.
"Atas peningkatan produksi inilah kami dianggap berhasil menjaga ketahanan pangan daerah. Dan, hal ini dianggap merupakan prestasi yang luar biasa untuk sebuah kota dengan kategori kota besar," kata mantan anggota DPRD Lampung itu.
Eddy juga menjelaskan pihaknya sudah mengumpulkan semua RT dan lurah yang ada untuk memanfaatkan lahan seoptimal mungkin dengan menanam lahan tersebut dengan tanaman pangan. Misalnya, padi, jagung, ubi, dan lain sebagainya. "Pemanfaatan lahan yang sedikit secara optimal, ternyata dapat juga menghasilkan pangan yang banyak manfaat. minimal untuk warga Kota Bandar Lampung sendiri," kata Eddy.
Berdasar pada data yang dihimpun Lampung Post, di Kota Bandar Lampung tahun 2004 tercatat 1.655 hektare sawah dan menghasilkan 6.701 ton padi sawah. Produksi padi sawah meningkat pada 2006 dengan luas lahan olah 1.765 dan produksi mencapai 7.590 ton. Tahun 2008, dengan luas lahan 1.770 hektare, menghasilkan produksi padi lebih dari lebih dari 8.000 ton. n KIM/TRI/K-2
BANDAR LAMPUNG (Lampost): Sukses meraih Adipura, Kota Bandar Lampung kembali akan menerima penghargaan Ketahanan Pangan. Penghargaan itu akan diberikan di Boyolali, Jawa Tengah, hari ini (8-6).
Penghargaan tingkat nasional tersebut akan diterima langsung Wali Kota Bandar Lampung Eddy Sutrisno dari Presiden Susilo Bambang Yudoyono. Kota Bandar Lampung merupakan salah satu daerah beberapa kabupaten/kota di Provinsi Lampung yang mendapatkan penghargaan ketahanan pangan.
Selain Bandar Lampung, Lampung Timur, Way Kanan, Tanggamus, Lampung Barat, juga mendapatkan penghargaan serupa. "Tapi, untuk tingkat kota, hanya Bandar Lampung yang mendapat penghargaan Ketahanan Pangan Tingkat Nasional," kata Eddy Sutrisno di rumah dinasnya, Minggu (7-6).
Menurut Eddy, rencana semula, berdasar pada undangan yang diterima Pemkot Bandar Lampung, penghargaan Ketahanan Pangan akan diberikan tanggal 2 Juni 2009. Namun, karena ada kegiatan nasional yang tidak bisa diundur jadwalnya, penghargaan itu baru diberikan besok (hari ini, red).
Saat ditanyakan atas dasar apa Bandar Lampung yang merupakan kota besar mendapatkan penghargaan nasional Ketahanan Pangan, Eddy menjelaskan peningkatan ketahanan pangan di daerah bukan hanya beras. Keberhasilan Kota Bandar Lampung mendapatkan penghargaan tersebut, setelah tahun 2008, Pemkot berhasil membebaskan lahan di Taman Burung, Sukarame. Setelah warga yang mendiami lahan itu diberikan pesangon untuk pindah, lahan tersebut diserahkan ke Dinas Pertanian dan Peternakan Bandar Lampung.
Lahan itu ternyata dimanfaatkan dengan baik. Lahan dikelola dengan ditanami padi organik tanpa pupuk kimia seluas 5 hektare. Ternyata, hasil produksi beras yang didapat mampu meningkatkan 18 persen produksi beras Bandar Lampung.
"Atas peningkatan produksi inilah kami dianggap berhasil menjaga ketahanan pangan daerah. Dan, hal ini dianggap merupakan prestasi yang luar biasa untuk sebuah kota dengan kategori kota besar," kata mantan anggota DPRD Lampung itu.
Eddy juga menjelaskan pihaknya sudah mengumpulkan semua RT dan lurah yang ada untuk memanfaatkan lahan seoptimal mungkin dengan menanam lahan tersebut dengan tanaman pangan. Misalnya, padi, jagung, ubi, dan lain sebagainya. "Pemanfaatan lahan yang sedikit secara optimal, ternyata dapat juga menghasilkan pangan yang banyak manfaat. minimal untuk warga Kota Bandar Lampung sendiri," kata Eddy.
Berdasar pada data yang dihimpun Lampung Post, di Kota Bandar Lampung tahun 2004 tercatat 1.655 hektare sawah dan menghasilkan 6.701 ton padi sawah. Produksi padi sawah meningkat pada 2006 dengan luas lahan olah 1.765 dan produksi mencapai 7.590 ton. Tahun 2008, dengan luas lahan 1.770 hektare, menghasilkan produksi padi lebih dari lebih dari 8.000 ton. n KIM/TRI/K-2
BERAS: Pengadaan Capai 100 Ribu Ton
Selasa, 9 Juni 2009
BANDAR LAMPUNG (Lampost): Badan Urusan Logistik (Bulog) Divisi Regional (Divre) Lampung membeli beras petani sejumlah 102.072 ton hingga akhir pekan lalu (6-6). Pembelian ini sebagian dari kontrak yang disepakati bersama mitra kerja yang mencapai 107.448 ton.
Kepala Humas Bulog Divre Lampung Edi Hanif, Senin (8-6), mengatakan meskipun panen raya hampir selesai, pada Juni ini pemasukan beras ke gudang Bulog Lampung relatif baik. Rata-rata 1.000 ton beras masuk ke gudang Bulog setiap hari. "Bahkan realisasi 102.072 ton ini melebihi target pembelian tahun 2008 yang hanya 100 ribu ton. Melihat penyerapan yang masih tinggi, Bulog optimistis target 140 ribu ton sepanjang 2009 bisa tercapai," kata Edi Hanif.
Penyerapan 102.072 ton beras ke gudang Bulog ini berasal dari empat wilayah kerja Bulog yang bekerja sama dengan 105 mitra. Dari wilayah kerja Bulog Divre Lampung yang meliputi Bandar Lampung dan Tanggamus terserap 9.315 ton dari kontrak 10.425 ton. Kemudian Subdivre Lampung Tengah dengan wilayah kerja Lampung Tengah, Lampung Timur, dan Metro terserap 50.770 ton setara beras dari kontrak 53.745 ton.
Sedangkan dari Subdivre Lampung Utara dengan wilayah kerja Lampung Utara, Lampung Barat, Way Kanan, dan Tulangbawang terserap 21.339 ton dari kontrak 21.814 ton. Sementara dari Kansilog Kalianda (Lampung Selatan) masuk beras 20.648 ton dengan kontrak 21.464 ton.
"Jadi secara keseluruhan per 6 Juni 2009, beras yang masuk gudang Bulog mencapai 102.702 ton dari kontrak 107.448 ton. Sedangkan sisanya 5.376 ton akan masuk bertahap ke gudang setiap harinya seiring kontrak baru," kata dia.
Membaiknya penyerapan beras di tahun 2009, menurut Edi, didukung dengan harga terbaru pembelian Bulog berdasar harga pembelian pemerintah (HPP) yakni Inpres Nomor 8 tahun 2008. Sementara sepanjang tahun 2008, dari target 100 ribu ton hanya terealisasi 58.421 ton. "Padahal, Bulog berupaya mengejar target pembelian hingga akhir tahun dengan harga beras di pasaran umum telah jauh di atas HPP," ujarnya.n NOV/E-1
BANDAR LAMPUNG (Lampost): Badan Urusan Logistik (Bulog) Divisi Regional (Divre) Lampung membeli beras petani sejumlah 102.072 ton hingga akhir pekan lalu (6-6). Pembelian ini sebagian dari kontrak yang disepakati bersama mitra kerja yang mencapai 107.448 ton.
Kepala Humas Bulog Divre Lampung Edi Hanif, Senin (8-6), mengatakan meskipun panen raya hampir selesai, pada Juni ini pemasukan beras ke gudang Bulog Lampung relatif baik. Rata-rata 1.000 ton beras masuk ke gudang Bulog setiap hari. "Bahkan realisasi 102.072 ton ini melebihi target pembelian tahun 2008 yang hanya 100 ribu ton. Melihat penyerapan yang masih tinggi, Bulog optimistis target 140 ribu ton sepanjang 2009 bisa tercapai," kata Edi Hanif.
Penyerapan 102.072 ton beras ke gudang Bulog ini berasal dari empat wilayah kerja Bulog yang bekerja sama dengan 105 mitra. Dari wilayah kerja Bulog Divre Lampung yang meliputi Bandar Lampung dan Tanggamus terserap 9.315 ton dari kontrak 10.425 ton. Kemudian Subdivre Lampung Tengah dengan wilayah kerja Lampung Tengah, Lampung Timur, dan Metro terserap 50.770 ton setara beras dari kontrak 53.745 ton.
Sedangkan dari Subdivre Lampung Utara dengan wilayah kerja Lampung Utara, Lampung Barat, Way Kanan, dan Tulangbawang terserap 21.339 ton dari kontrak 21.814 ton. Sementara dari Kansilog Kalianda (Lampung Selatan) masuk beras 20.648 ton dengan kontrak 21.464 ton.
"Jadi secara keseluruhan per 6 Juni 2009, beras yang masuk gudang Bulog mencapai 102.702 ton dari kontrak 107.448 ton. Sedangkan sisanya 5.376 ton akan masuk bertahap ke gudang setiap harinya seiring kontrak baru," kata dia.
Membaiknya penyerapan beras di tahun 2009, menurut Edi, didukung dengan harga terbaru pembelian Bulog berdasar harga pembelian pemerintah (HPP) yakni Inpres Nomor 8 tahun 2008. Sementara sepanjang tahun 2008, dari target 100 ribu ton hanya terealisasi 58.421 ton. "Padahal, Bulog berupaya mengejar target pembelian hingga akhir tahun dengan harga beras di pasaran umum telah jauh di atas HPP," ujarnya.n NOV/E-1
BERAS: Bulog Lampung Lampaui Target Pengadaan 2008
Kamis, 4 Juni 2009
BANDAR LAMPUNG (Lampost): Pengadaan beras Perum Bulog Divre Lampung berhasil menembus angka 100 ribu ton atau melebihi target 2008. Tahun lalu, target pembelian beras Bulog Lampung sebanyak 100 ribu ton, tapi yang tercapai sebanyak 58.421 ton.
Tahun 2009, Bulog menargetkan pengadaan sebanyak 140 ribu ton. Bulog optimistis mampu mencapai target itu, mengingat masa panen masih akan berlangsung hingga Oktober mendatang. Humas Bulog Divre Lampung, Edi Hanif, mengatakan realisasi pembelian beras sampai Selasa (2-6), sebanyak 99.256 ton dan kontrak yang ditandatangani Bulog Lampung dengan mitra kerja sebanyak 105.340 ton. Sisa kontrak yang belum masuk sejumlah 6.048 ton.
"Pemasukan beras pada 1--2 Juni berjumlah 2.784 ton. Artinya, rata-rata pada awal Juni ini, Bulog dapat menyerap hasil panen petani di atas 1.000 ton per hari, meski panen raya berkurang," kata Edi Hanif, Rabu (3-6).
Bulog Divre Lampung dengan wilayah kerja Tanggamus, Pesawaran, dan Bandar Lampung membeli hasil panen petani 2009 sejumlah 8.979 ton setara beras sampai 2 Juni 2009 dengan jumlah kontrak 10.245 ton. Sedangkan Subdivre Lampung Tengah dengan wilayah kerja Lampung Tengah, Lampung Timur, dan Metro membeli hasil panen petani 2009 sejumlah 49.398 ton setara beras sampai 2 Juni 2009 dengan jumlah kontrak 52.752 ton.
Di Subdivre Lampung Utara dengan wilayah kerja Lampung Utara, Lampung Barat, Way Kanan, dan Tulangbawang berhasil menghimpun panen sebanyak 20.749 ton setara beras. Kemudian, Kansilog Kalianda dengan wilayah kerja Lampung Selatan membeli hasil panen petani 2009 sebanyak 20.130 ton setara beras.n MIN/E-2
BANDAR LAMPUNG (Lampost): Pengadaan beras Perum Bulog Divre Lampung berhasil menembus angka 100 ribu ton atau melebihi target 2008. Tahun lalu, target pembelian beras Bulog Lampung sebanyak 100 ribu ton, tapi yang tercapai sebanyak 58.421 ton.
Tahun 2009, Bulog menargetkan pengadaan sebanyak 140 ribu ton. Bulog optimistis mampu mencapai target itu, mengingat masa panen masih akan berlangsung hingga Oktober mendatang. Humas Bulog Divre Lampung, Edi Hanif, mengatakan realisasi pembelian beras sampai Selasa (2-6), sebanyak 99.256 ton dan kontrak yang ditandatangani Bulog Lampung dengan mitra kerja sebanyak 105.340 ton. Sisa kontrak yang belum masuk sejumlah 6.048 ton.
"Pemasukan beras pada 1--2 Juni berjumlah 2.784 ton. Artinya, rata-rata pada awal Juni ini, Bulog dapat menyerap hasil panen petani di atas 1.000 ton per hari, meski panen raya berkurang," kata Edi Hanif, Rabu (3-6).
Bulog Divre Lampung dengan wilayah kerja Tanggamus, Pesawaran, dan Bandar Lampung membeli hasil panen petani 2009 sejumlah 8.979 ton setara beras sampai 2 Juni 2009 dengan jumlah kontrak 10.245 ton. Sedangkan Subdivre Lampung Tengah dengan wilayah kerja Lampung Tengah, Lampung Timur, dan Metro membeli hasil panen petani 2009 sejumlah 49.398 ton setara beras sampai 2 Juni 2009 dengan jumlah kontrak 52.752 ton.
Di Subdivre Lampung Utara dengan wilayah kerja Lampung Utara, Lampung Barat, Way Kanan, dan Tulangbawang berhasil menghimpun panen sebanyak 20.749 ton setara beras. Kemudian, Kansilog Kalianda dengan wilayah kerja Lampung Selatan membeli hasil panen petani 2009 sebanyak 20.130 ton setara beras.n MIN/E-2
PRODUKSI BERAS: Enam Daerah di Lampung Raih Penghargaan Pangan
Selasa, 9 Juni 2009
BANDAR LAMPUNG (Lampost): Enam daerah kabupaten/kota di Provinsi Lampung meraih penghargaan Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Senin (8-6).
Keenam daerah yang berhasil meraih penghargaan adalah Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Barat, Lampung Timur, Tulangbawang, Tanggamus, dan Kabupaten Way Kanan. Daerah itu berhasil menaikkan produksi beras minimal lima persen.
Presiden Yudhoyono menyerahkan penghargaan tersebut dalam acara Jambore Sekolah Lapangan Pengelolaan Sumber Daya Tanaman Terpadu (SL-PTT) Padi, Jagung, dan Kedelai di Boyolali, Jawa Tengah.
Dia mengatakan petani bisa menciptakan swasembada beras dan ketahanan pangan untuk membangun kemandirian bangsa Indonesia. "Lima komoditas bisa berswasembada seperti beras, gula, jagung, daging sapi, dan kedelai," kata Presiden.
Bandar Lampung dinilai berhasil meningkatkan produksi beras 17,5% pada 2008. Keberhasilan itu menempatkan Bandar Lampung sebagai kota di Sumatera yang berhasil mendongkrak produksi berasnya.
"Di Sumatera, hanya tiga kota yang mendapatkan penghargaan P2BN, yaitu Bandar Lampung, Pagar Alam, dan Palembang. Bandar Lampung menjadi kota yang bisa mendongkrak produksi berasnya secara signifikan," kata Kabag Humas dan Infokom Pemkot Bandar Lampung, Zainuddin.
Dalam tiga tahun terakhir, kata dia, produksi padi di Bandar Lampung meningkat dari 8.000 ton/tahun menjadi 11 ribu ton/tahun. Sebagai ibu kota Provinsi Lampung, lahan pertanian di Bandar Lampung memang terbatas. Pada 2003, luas areal sawah hanya sekitar 1.655 hektare dengan produksi padi 6.701 ton/tahun. Pada 2005, areal sawah meningkat menjadi 1.777 hektare dengan produksi padi 7.590 ton/tahun.
Atas keberhasilan itu, Wali Kota Bandar Lampung Eddy Sutrisno mengatakan akan membatasi pengalihan fungsi lahan pertanian di Bandar Lampung agar produksi beras bisa tetap dipertahankan. n ITA/R-1
BANDAR LAMPUNG (Lampost): Enam daerah kabupaten/kota di Provinsi Lampung meraih penghargaan Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Senin (8-6).
Keenam daerah yang berhasil meraih penghargaan adalah Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Barat, Lampung Timur, Tulangbawang, Tanggamus, dan Kabupaten Way Kanan. Daerah itu berhasil menaikkan produksi beras minimal lima persen.
Presiden Yudhoyono menyerahkan penghargaan tersebut dalam acara Jambore Sekolah Lapangan Pengelolaan Sumber Daya Tanaman Terpadu (SL-PTT) Padi, Jagung, dan Kedelai di Boyolali, Jawa Tengah.
Dia mengatakan petani bisa menciptakan swasembada beras dan ketahanan pangan untuk membangun kemandirian bangsa Indonesia. "Lima komoditas bisa berswasembada seperti beras, gula, jagung, daging sapi, dan kedelai," kata Presiden.
Bandar Lampung dinilai berhasil meningkatkan produksi beras 17,5% pada 2008. Keberhasilan itu menempatkan Bandar Lampung sebagai kota di Sumatera yang berhasil mendongkrak produksi berasnya.
"Di Sumatera, hanya tiga kota yang mendapatkan penghargaan P2BN, yaitu Bandar Lampung, Pagar Alam, dan Palembang. Bandar Lampung menjadi kota yang bisa mendongkrak produksi berasnya secara signifikan," kata Kabag Humas dan Infokom Pemkot Bandar Lampung, Zainuddin.
Dalam tiga tahun terakhir, kata dia, produksi padi di Bandar Lampung meningkat dari 8.000 ton/tahun menjadi 11 ribu ton/tahun. Sebagai ibu kota Provinsi Lampung, lahan pertanian di Bandar Lampung memang terbatas. Pada 2003, luas areal sawah hanya sekitar 1.655 hektare dengan produksi padi 6.701 ton/tahun. Pada 2005, areal sawah meningkat menjadi 1.777 hektare dengan produksi padi 7.590 ton/tahun.
Atas keberhasilan itu, Wali Kota Bandar Lampung Eddy Sutrisno mengatakan akan membatasi pengalihan fungsi lahan pertanian di Bandar Lampung agar produksi beras bisa tetap dipertahankan. n ITA/R-1
Pertanahan:BPN Buka Loket Sengketa Tanah
Sabtu, 12 Mei 2007
BANDAR LAMPUNG (Lampost): Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Lampung, Horasman Sitanggang, menyatakan saat ini pihaknya membuka loket untuk penyelesaian sengketa tanah.
BPN, kata dia, tidak bisa lagi menepis penyelesaian sengketa itu bukan urusannya dan melemparkan ke pengadilan. "BPN sekarang tidak bisa lagi seperti itu," ujar Sitanggang, di ruang kerjanya, Jumat (10-5).
Jika ada masyarakat yang berkonflik, BPN harus melayani keluhan itu, karena BPN sudah dibekali "jurus-jurus" seperti mediasi, fasilitator dan rekonsiliasi. Semua permasalahan tersebut muaranya ke BPN.
Saat ini, BPN ingin menunjukkan pengelolaan masalah tanah sampai ke tingkat bawah, sesuai pidato Presiden mengenai pencanangan reformasi agraria dan program percepatan sertifikasi massal. "Program ini sekarang ditindaklanjuti BPN Lampung," kata Sitanggang.
Program tersebut terbagi tiga pola. Pertama, sertifikasi murni dibiayai pemerintah (APBN BPN dan APBD). Kedua, sertifikasi jalur swadaya dan ketiga sertifikasi lintas sektoral.
Dalam rangka percepatan sertifikasi massal, yang sedang bergerak di lapangan sertifikasi yang bisa disebut gratis yaitu prona (proyek nasional). Prona yang murni dibiayai negara ini ada 90 ribu bidang. Bantuan Bank Dunia 36 ribu bidang, transmigrasi 2.200 bidang, dan tambahan bantuan 4 ribu bidang.
Bantuan yang ini sekaligus untuk bantuan kunjungan kerja Presiden. Kemudian sertifikasi swadaya masyarakat (SMS) sekitar 90 ribu bidang, lalu kerja sama sektoral 85 ribu bidang, di antaranya ada yang untuk UKM, Dinas Peternakan, Dinas Pertanian.
Menurut Sitanggang, persoalan yang sekarang timbul bagaimana gerakan itu di lapangan. "Kan itu persoalannya," kata dia. Orang nomor satu di BPN Lampung ini mengaku dari permasalahan tersebut dia sering mendapatkan teror. Tetapi, dia tetap menjalankan prinsip sesuai petunjuk yang ada.
BPN telah menyiapkan tim kerja di lapangan sehingga tidak salah sasaran. Penunjukan lokasi direncanakan hingga ke desa-desa yang akan mendapat sertifikasi massal. Penetapan lokasi di semua wilayah kabupaten/kota ditentukan setelah mendapat masukan dari bawah
Mengapa program ini dibilang membantu rakyat? Sasarannya tidak boleh keliru, yaitu mereka yang memang tidak mampu dan luas tanahnya terbatas antara 150 hingga 300 meter persegi. Dalam pelaksanaannya BPN tetap membutuhkan mitra kerja yaitu Kelompok Masyarakat Sadar Tertib Tanah yang disebut (Pokmas Dartibnah).
Hal ini sekaligus memberdayakan kesadaran hukum masyarakat mengenai pertanahan. "Ada pin jika keluar biaya semua harus dimusyawarahkan terlebih dulu dan jelas berapa riilnya," kata Sitanggang.
Menyoal biaya yang dikeluhkan warga, Kakanwil BPN Lampung itu menambahkan terkadang di tempat ekstrem, timbul masalah baru. BPN hanya memberikan surat, tiba-tiba kepala desa dan camat bermain di balik layar, sehingga angkanya membengkak sampai Rp300-an ribu.
"Yang lebih eksteim, kalau enggak tiga ratus enggak boleh itu program prona. Ini yang susah," kata Sitanggang.
Sitanggang mengakui mencurigai jika ada proses sertifikasi massal tetapi yang mengurus tidak berurutan atau bolong-bolong. "Ini jelas bukan permainan BPN," ujarnya.
Dalam proses sertifikasi ini semua surat dari camat dan lurah tidak diperlukan. Alsannya pada saat pemilihan lokasi sudah dipertimbangkan, seperti perkampungan yang sudah lama. Jika ada sengketa, dipastikan rumah di tempat itu sudah dirobohkan warga.
"Yang paling tahu kan mereka yang berdekatan, bukan pejabatnya," ujarnya.
Tetapi terkadang, jika sudah bicara soal akta, banyak pihak yang mengambil keuntungan. "BPN yang mengerjakan hanya mengutip Rp225 ribu, sementara pihak lain cuma duduk manis mengutip uang sampai Rp300 ribu. Secara manusiawi BPN bisa iri to" ujarnya. Yang menyedihkan, BPN memelihara cara seperti itu. Guna menghindari semua itu, Kakanwil BPN telah memerintahkan semua kepala BPN di kabupaten/kota agar memberikan keputusan internal kepada para petugas dan melarang melakukan pungutan di luar ketentuan yang sudah diatur.
Menurut dia, di tubuh BPN untuk memindahkan pejabat hanya memerlukan menit. Sudah ada contoh yang terjadi pada kepala BPN di kabupaten. "Malam Mingggu izin pada saya mau ke Jakarta, malam itu juga saya dapat telepon agar melantik hari Minggunya. Ini yang terjadi," kata Sitanggang. n RIS/K-1
BANDAR LAMPUNG (Lampost): Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Lampung, Horasman Sitanggang, menyatakan saat ini pihaknya membuka loket untuk penyelesaian sengketa tanah.
BPN, kata dia, tidak bisa lagi menepis penyelesaian sengketa itu bukan urusannya dan melemparkan ke pengadilan. "BPN sekarang tidak bisa lagi seperti itu," ujar Sitanggang, di ruang kerjanya, Jumat (10-5).
Jika ada masyarakat yang berkonflik, BPN harus melayani keluhan itu, karena BPN sudah dibekali "jurus-jurus" seperti mediasi, fasilitator dan rekonsiliasi. Semua permasalahan tersebut muaranya ke BPN.
Saat ini, BPN ingin menunjukkan pengelolaan masalah tanah sampai ke tingkat bawah, sesuai pidato Presiden mengenai pencanangan reformasi agraria dan program percepatan sertifikasi massal. "Program ini sekarang ditindaklanjuti BPN Lampung," kata Sitanggang.
Program tersebut terbagi tiga pola. Pertama, sertifikasi murni dibiayai pemerintah (APBN BPN dan APBD). Kedua, sertifikasi jalur swadaya dan ketiga sertifikasi lintas sektoral.
Dalam rangka percepatan sertifikasi massal, yang sedang bergerak di lapangan sertifikasi yang bisa disebut gratis yaitu prona (proyek nasional). Prona yang murni dibiayai negara ini ada 90 ribu bidang. Bantuan Bank Dunia 36 ribu bidang, transmigrasi 2.200 bidang, dan tambahan bantuan 4 ribu bidang.
Bantuan yang ini sekaligus untuk bantuan kunjungan kerja Presiden. Kemudian sertifikasi swadaya masyarakat (SMS) sekitar 90 ribu bidang, lalu kerja sama sektoral 85 ribu bidang, di antaranya ada yang untuk UKM, Dinas Peternakan, Dinas Pertanian.
Menurut Sitanggang, persoalan yang sekarang timbul bagaimana gerakan itu di lapangan. "Kan itu persoalannya," kata dia. Orang nomor satu di BPN Lampung ini mengaku dari permasalahan tersebut dia sering mendapatkan teror. Tetapi, dia tetap menjalankan prinsip sesuai petunjuk yang ada.
BPN telah menyiapkan tim kerja di lapangan sehingga tidak salah sasaran. Penunjukan lokasi direncanakan hingga ke desa-desa yang akan mendapat sertifikasi massal. Penetapan lokasi di semua wilayah kabupaten/kota ditentukan setelah mendapat masukan dari bawah
Mengapa program ini dibilang membantu rakyat? Sasarannya tidak boleh keliru, yaitu mereka yang memang tidak mampu dan luas tanahnya terbatas antara 150 hingga 300 meter persegi. Dalam pelaksanaannya BPN tetap membutuhkan mitra kerja yaitu Kelompok Masyarakat Sadar Tertib Tanah yang disebut (Pokmas Dartibnah).
Hal ini sekaligus memberdayakan kesadaran hukum masyarakat mengenai pertanahan. "Ada pin jika keluar biaya semua harus dimusyawarahkan terlebih dulu dan jelas berapa riilnya," kata Sitanggang.
Menyoal biaya yang dikeluhkan warga, Kakanwil BPN Lampung itu menambahkan terkadang di tempat ekstrem, timbul masalah baru. BPN hanya memberikan surat, tiba-tiba kepala desa dan camat bermain di balik layar, sehingga angkanya membengkak sampai Rp300-an ribu.
"Yang lebih eksteim, kalau enggak tiga ratus enggak boleh itu program prona. Ini yang susah," kata Sitanggang.
Sitanggang mengakui mencurigai jika ada proses sertifikasi massal tetapi yang mengurus tidak berurutan atau bolong-bolong. "Ini jelas bukan permainan BPN," ujarnya.
Dalam proses sertifikasi ini semua surat dari camat dan lurah tidak diperlukan. Alsannya pada saat pemilihan lokasi sudah dipertimbangkan, seperti perkampungan yang sudah lama. Jika ada sengketa, dipastikan rumah di tempat itu sudah dirobohkan warga.
"Yang paling tahu kan mereka yang berdekatan, bukan pejabatnya," ujarnya.
Tetapi terkadang, jika sudah bicara soal akta, banyak pihak yang mengambil keuntungan. "BPN yang mengerjakan hanya mengutip Rp225 ribu, sementara pihak lain cuma duduk manis mengutip uang sampai Rp300 ribu. Secara manusiawi BPN bisa iri to" ujarnya. Yang menyedihkan, BPN memelihara cara seperti itu. Guna menghindari semua itu, Kakanwil BPN telah memerintahkan semua kepala BPN di kabupaten/kota agar memberikan keputusan internal kepada para petugas dan melarang melakukan pungutan di luar ketentuan yang sudah diatur.
Menurut dia, di tubuh BPN untuk memindahkan pejabat hanya memerlukan menit. Sudah ada contoh yang terjadi pada kepala BPN di kabupaten. "Malam Mingggu izin pada saya mau ke Jakarta, malam itu juga saya dapat telepon agar melantik hari Minggunya. Ini yang terjadi," kata Sitanggang. n RIS/K-1
Berdirinya Sekolah Kami
PENDIDIKAN
Kompas, Selasa, 9 Juni 2009
Ahmad Arif
Hujan semalam menyisakan tanah becek dan gigil dingin. Namun, sepagi itu, Desa Sarimukti di lereng Gunung Papandayan sudah hiruk pikuk. Di tanah lapang pinggir desa, puluhan buruh menaikkan sayuran ke truk. Mereka berbagi lahan dengan anak-anak kecil yang bermain bola.
Beberapa langkah dari tanah lapang itu, sejumlah lelaki sibuk bekerja. ”Tok... tok... sreeek... duk,” bunyi palu memukul paku bersaing dengan gesekan gergaji membelah kayu.
Guru, aparat desa—termasuk kepala desa—dan petani, bahu- membahu membangun gedung Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pertanian Sarimukti. ”Sedikit lagi selesai, tinggal pasang jendela dan mengecatnya,” kata Ridwan Saefudin (36), guru Matematika. Sekolah itu berdinding bambu berlantai papan.
SMK Pertanian Sarimukti dibuka tahun lalu. Selama itu pula pembangunan gedung dirintis. Sebanyak 42 siswanya menumpang di madrasah.
”Ayo semangat, anggap olahraga,” kata Yayan Supriyatna (47), Kepala Desa Sarimukti, sambil menghaluskan papan. Warga tersenyum. ”Tiap hari olahraga kami mencangkul, Pak,” seloroh seorang warga. Guyonan itu menambah guyub suasana.
Keguyuban pula yang menyangga sekolah itu. Warga menyumbang apa saja, dari kayu hingga bambu. Anak-anak tak ketinggalan, mengangkuti batu sungai untuk fondasi.
”Sekolah ini sumbangan warga dan Sahabat Sekolah (donatur). Kalau ditotal, habis Rp 45 juta. Ini demi perubahan nasib,” kata Ridwan.
Harapan perubahan
Langkah awal perubahan itu dimulai sejak 2003 saat warga mendirikan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Sururon. Ide pendirian sekolah setingkat SMP ini muncul dari pembicaraan warga dengan pengasuh Pesantren Sururon, aktivis Serikat Petani Pasundan, dan Yapemas. Sebelumnya, di Sarimukti hanya ada SD.
SMP terdekat ada di Sari Wangi, ibu kota kecamatan, yang harus ditempuh dengan ojek. Biayanya Rp 15.000, setara dengan penghasilan warga sehari. ”Waktu itu hanya dua anak yang lanjut ke SMP,” ujar Yayan.
MTs Sururon kini telah meluluskan 136 siswa. ”Awalnya banyak yang meragukan sekolah kami. Maklum, bangunan dan fasilitasnya terbatas. Semuanya gratis. Gurunya tamatan SMA dan SMP, hanya satu yang sarjana,” kata Ayi Sumarni (25), guru di MTs Sururon yang juga mahasiswi Universitas Garut.
Ridwan, yang juga Wakil Kepala MTs Sururon, mengungkapkan, gaji guru di sekolahnya tak tentu besarannya. ”Biasanya Rp 90.000 sebulan,” katanya. Gaji guru dibayar dari hasil usaha yang dikelola sekolah, seperti ternak ikan. Kolamnya dibuat di bawah lantai kelas. Para guru pun kebanyakan banting tulang mencari pekerjaan tambahan.
Lulusan MTs Sururon nyatanya berprestasi. Tingkat kelulusan hampir 100 persen. ”Dari tiga angkatan, hanya satu siswa yang tak lulus ujian nasional. Itu pun karena sakit,” kata Ayi. Bahkan, pada Ujian Nasional 2006, seorang siswa Sururon mendapat nilai sempurna di bidang Matematika.
Di sekolah lanjutan, alumni MTs Sururon juga berprestasi. Misalnya Siti Aminah (18), lulusan angkatan pertama yang selalu juara umum di SMK Pertanian Garut. Siti kini mendapat tawaran beasiswa dari Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Tak hanya Siti, semua alumnus MTs Sururon yang melanjutkan sekolah juga berprestasi di sekolah masing-masing.
Namun, hanya sedikit lulusan MTs Sururon yang bisa melanjutkan sekolah ke luar desa. Alasan utama, tak punya biaya. ”Itulah yang mendorong kami mendirikan SMK Sarimukti. Sekolah ini, seperti MTs Sururon, juga gratis,” kata Ridwan.
Belajar kehidupan
Tak hanya memiliki prestasi akademik, siswa MTs Sururon juga berani berpendapat dan bersikap, hasil
pengajaran dialogis dan kritis. Ketika melanjutkan studi, banyak dari mereka yang menjadi ketua OSIS di sekolah masing-masing.
Lebih dari itu, anak-anak juga belajar kehidupan. Sarif (17), selama empat tahun sekolah di Sarimukti, tak sepeser pun mendapatkan kiriman uang.
”Orangtua saya miskin. Dari awal mereka tak setuju saya sekolah,” kata Sarif asal Garut selatan, sekitar 150 kilometer dari Sarimukti. Tiga tahun Sarif sekolah di MTs Sururon, setahun terakhir di SMK Sarimukti.
Dulu, ketika mendapat informasi dari teman sekampung tentang sekolah gratis di MTs Sururon, Sarif pun nekat pergi. Di Sarimukti ia tinggal di asrama guru dan bekerja untuk hidup. ”Saya jadi buruh tani,” ujarnya. Puluhan siswa lain seperti Sarif, kenyang pengalaman hidup.
Awal 2004, Sarif dan sembilan siswa lain yang tinggal di asrama pernah dua hari tak makan. ”Kami kehabisan beras. Dua hari makan dedaunan. Waktu itu warga juga lagi susah karena lahan mereka diambil Perhutani,” kisah Sarif.
Ridwan, yang juga tinggal di asrama, menambahkan, ”Waktu itu saya ada urusan di Garut. Karena tak ada uang, terpaksa saat pulang ke Sarimukti jalan kaki. Hampir lima jam di jalan. Perut lapar dan haus, berharap di asrama ada makanan.”
Ternyata siswa di asrama juga kelaparan. ”Saya meminta seorang anak ke warung. Tetapi, dia pulang hanya membawa beberapa lembar bon tagihan utang. Utang kami di warung rupanya menumpuk,” katanya.
Hari sudah malam ketika datang ayah seorang murid dari Garut selatan. Dia membawa bekal lima bungkus nasi timbel yang segera dibagikan. ”Itulah makanan terenak yang pernah saya makan. Saya yakin selalu saja ada jalan kalau ikhlas dan berani,” kata Ridwan.
Seperti Ridwan, seperti itu pula keyakinan warga Sarimukti yang bergotong royong membangun sekolah pagi itu. Ya, pada sekolah itu harapan perubahan disandarkan....
Kompas, Selasa, 9 Juni 2009
Ahmad Arif
Hujan semalam menyisakan tanah becek dan gigil dingin. Namun, sepagi itu, Desa Sarimukti di lereng Gunung Papandayan sudah hiruk pikuk. Di tanah lapang pinggir desa, puluhan buruh menaikkan sayuran ke truk. Mereka berbagi lahan dengan anak-anak kecil yang bermain bola.
Beberapa langkah dari tanah lapang itu, sejumlah lelaki sibuk bekerja. ”Tok... tok... sreeek... duk,” bunyi palu memukul paku bersaing dengan gesekan gergaji membelah kayu.
Guru, aparat desa—termasuk kepala desa—dan petani, bahu- membahu membangun gedung Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pertanian Sarimukti. ”Sedikit lagi selesai, tinggal pasang jendela dan mengecatnya,” kata Ridwan Saefudin (36), guru Matematika. Sekolah itu berdinding bambu berlantai papan.
SMK Pertanian Sarimukti dibuka tahun lalu. Selama itu pula pembangunan gedung dirintis. Sebanyak 42 siswanya menumpang di madrasah.
”Ayo semangat, anggap olahraga,” kata Yayan Supriyatna (47), Kepala Desa Sarimukti, sambil menghaluskan papan. Warga tersenyum. ”Tiap hari olahraga kami mencangkul, Pak,” seloroh seorang warga. Guyonan itu menambah guyub suasana.
Keguyuban pula yang menyangga sekolah itu. Warga menyumbang apa saja, dari kayu hingga bambu. Anak-anak tak ketinggalan, mengangkuti batu sungai untuk fondasi.
”Sekolah ini sumbangan warga dan Sahabat Sekolah (donatur). Kalau ditotal, habis Rp 45 juta. Ini demi perubahan nasib,” kata Ridwan.
Harapan perubahan
Langkah awal perubahan itu dimulai sejak 2003 saat warga mendirikan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Sururon. Ide pendirian sekolah setingkat SMP ini muncul dari pembicaraan warga dengan pengasuh Pesantren Sururon, aktivis Serikat Petani Pasundan, dan Yapemas. Sebelumnya, di Sarimukti hanya ada SD.
SMP terdekat ada di Sari Wangi, ibu kota kecamatan, yang harus ditempuh dengan ojek. Biayanya Rp 15.000, setara dengan penghasilan warga sehari. ”Waktu itu hanya dua anak yang lanjut ke SMP,” ujar Yayan.
MTs Sururon kini telah meluluskan 136 siswa. ”Awalnya banyak yang meragukan sekolah kami. Maklum, bangunan dan fasilitasnya terbatas. Semuanya gratis. Gurunya tamatan SMA dan SMP, hanya satu yang sarjana,” kata Ayi Sumarni (25), guru di MTs Sururon yang juga mahasiswi Universitas Garut.
Ridwan, yang juga Wakil Kepala MTs Sururon, mengungkapkan, gaji guru di sekolahnya tak tentu besarannya. ”Biasanya Rp 90.000 sebulan,” katanya. Gaji guru dibayar dari hasil usaha yang dikelola sekolah, seperti ternak ikan. Kolamnya dibuat di bawah lantai kelas. Para guru pun kebanyakan banting tulang mencari pekerjaan tambahan.
Lulusan MTs Sururon nyatanya berprestasi. Tingkat kelulusan hampir 100 persen. ”Dari tiga angkatan, hanya satu siswa yang tak lulus ujian nasional. Itu pun karena sakit,” kata Ayi. Bahkan, pada Ujian Nasional 2006, seorang siswa Sururon mendapat nilai sempurna di bidang Matematika.
Di sekolah lanjutan, alumni MTs Sururon juga berprestasi. Misalnya Siti Aminah (18), lulusan angkatan pertama yang selalu juara umum di SMK Pertanian Garut. Siti kini mendapat tawaran beasiswa dari Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Tak hanya Siti, semua alumnus MTs Sururon yang melanjutkan sekolah juga berprestasi di sekolah masing-masing.
Namun, hanya sedikit lulusan MTs Sururon yang bisa melanjutkan sekolah ke luar desa. Alasan utama, tak punya biaya. ”Itulah yang mendorong kami mendirikan SMK Sarimukti. Sekolah ini, seperti MTs Sururon, juga gratis,” kata Ridwan.
Belajar kehidupan
Tak hanya memiliki prestasi akademik, siswa MTs Sururon juga berani berpendapat dan bersikap, hasil
pengajaran dialogis dan kritis. Ketika melanjutkan studi, banyak dari mereka yang menjadi ketua OSIS di sekolah masing-masing.
Lebih dari itu, anak-anak juga belajar kehidupan. Sarif (17), selama empat tahun sekolah di Sarimukti, tak sepeser pun mendapatkan kiriman uang.
”Orangtua saya miskin. Dari awal mereka tak setuju saya sekolah,” kata Sarif asal Garut selatan, sekitar 150 kilometer dari Sarimukti. Tiga tahun Sarif sekolah di MTs Sururon, setahun terakhir di SMK Sarimukti.
Dulu, ketika mendapat informasi dari teman sekampung tentang sekolah gratis di MTs Sururon, Sarif pun nekat pergi. Di Sarimukti ia tinggal di asrama guru dan bekerja untuk hidup. ”Saya jadi buruh tani,” ujarnya. Puluhan siswa lain seperti Sarif, kenyang pengalaman hidup.
Awal 2004, Sarif dan sembilan siswa lain yang tinggal di asrama pernah dua hari tak makan. ”Kami kehabisan beras. Dua hari makan dedaunan. Waktu itu warga juga lagi susah karena lahan mereka diambil Perhutani,” kisah Sarif.
Ridwan, yang juga tinggal di asrama, menambahkan, ”Waktu itu saya ada urusan di Garut. Karena tak ada uang, terpaksa saat pulang ke Sarimukti jalan kaki. Hampir lima jam di jalan. Perut lapar dan haus, berharap di asrama ada makanan.”
Ternyata siswa di asrama juga kelaparan. ”Saya meminta seorang anak ke warung. Tetapi, dia pulang hanya membawa beberapa lembar bon tagihan utang. Utang kami di warung rupanya menumpuk,” katanya.
Hari sudah malam ketika datang ayah seorang murid dari Garut selatan. Dia membawa bekal lima bungkus nasi timbel yang segera dibagikan. ”Itulah makanan terenak yang pernah saya makan. Saya yakin selalu saja ada jalan kalau ikhlas dan berani,” kata Ridwan.
Seperti Ridwan, seperti itu pula keyakinan warga Sarimukti yang bergotong royong membangun sekolah pagi itu. Ya, pada sekolah itu harapan perubahan disandarkan....
24 Mei 2009
Higher yields sought from the super rice
(China Daily) Updated: 2006-10-07
Super rice, a high-yielding strain, is expected to play a "super" role in feeding China, contributing at least one-third of the total amount of the cereal the country needs by 2010, the Ministry of Agriculture has said.
Rice is the staple food for at least 65 per cent of the residents on the mainland which is projected to produce 190 million tons in 2010 15 million tons more than the annual average in the past five years, Vice-Minister Wei Chao'an said.
In China, food grain includes rice, wheat, corn and others.
As its farmland is expected to continue shrinking in the years ahead, China has been seeking to improve per-unit output to provide adequate food for its growing population.
The government initiated a "national super rice hybridization project" in 1996. Yuan Longping, the world renowned "father of hybrid rice," is one of the scientists behind the project.
The resulting per-hectare yield in the first two phases of the project has reached nine tons in large areas of farmland and 12 tons in pilot farms, compared with national average of 6.7 tons, Wei said.
"We must popularize super rice varieties that show stellar performance in large-scale production, ... striving to spread them to 8 million hectares by 2010, with each hectare producing 900 kilograms more grain (compared with the yield from conventional seed)," Wei said in a document made available to China Daily last week.
The ministry did not provide a forecast of an average output for each hectare of super rice-sown farmland in 2010.
If the less optimistic level of nine tons per hectare is used to calculate the yields in the first phase of research, the 8-million-hectare super paddies are expected to produce 72 million tons in 2010, representing more than one-third of the 190 million tons of anticipated rice production that year, ministry sources say.
In the past 10 years, China's arable land has shrunk by 800,000 hectares a year. The shrinking momentum sees no signs of tailing off as urbanization continues, Wei said.
The central government's incentives offered to farmers in 2004 and 2005 had helped recover 2.33 million hectares of paddies each year, meaning it's difficult to further expand the acreage for rice, he added.
In 2010, the country will need at least 500 million tons of grain, Yang Jian, director of the ministry's Development Planning Department, said earlier.
"To realize the production goal, we must mainly rely on science and technology to improve per-unit output," Wei said.
Twenty leading super rice strains will be cultivated by 2010, he said.
Despite 10 years of research and development, most of China's 40-odd varieties of super rice are strains for only a single-season harvest and could thrive only in high-yield farmlands where natural conditions are relatively good, according to Chen Yanbin, another ministry official.
The country lacks strains that grow super in farmland under other conditions, Wei said.
Furthermore, inadequate auxiliary planting and management expertise have threatened to erode the production capacity of the super rice, he added.
So instead of focusing merely on the per-unit output on small patches of test farms, where production conditions are different from real farmland, the ministry has called on researchers to pay more attention to developing super rice seed that best meets production needs and giving technical guidance to farmers, Wei said.
Between 1999 and 2005, super rice had been planted on 13.3 million hectares, increasing rice output by 12 million tons, according to ministry statistics.
Super rice strains are mainly sown in 17 provinces, autonomous regions and municipalities in South and Northeast China.
Super rice, a high-yielding strain, is expected to play a "super" role in feeding China, contributing at least one-third of the total amount of the cereal the country needs by 2010, the Ministry of Agriculture has said.
Rice is the staple food for at least 65 per cent of the residents on the mainland which is projected to produce 190 million tons in 2010 15 million tons more than the annual average in the past five years, Vice-Minister Wei Chao'an said.
In China, food grain includes rice, wheat, corn and others.
As its farmland is expected to continue shrinking in the years ahead, China has been seeking to improve per-unit output to provide adequate food for its growing population.
The government initiated a "national super rice hybridization project" in 1996. Yuan Longping, the world renowned "father of hybrid rice," is one of the scientists behind the project.
The resulting per-hectare yield in the first two phases of the project has reached nine tons in large areas of farmland and 12 tons in pilot farms, compared with national average of 6.7 tons, Wei said.
"We must popularize super rice varieties that show stellar performance in large-scale production, ... striving to spread them to 8 million hectares by 2010, with each hectare producing 900 kilograms more grain (compared with the yield from conventional seed)," Wei said in a document made available to China Daily last week.
The ministry did not provide a forecast of an average output for each hectare of super rice-sown farmland in 2010.
If the less optimistic level of nine tons per hectare is used to calculate the yields in the first phase of research, the 8-million-hectare super paddies are expected to produce 72 million tons in 2010, representing more than one-third of the 190 million tons of anticipated rice production that year, ministry sources say.
In the past 10 years, China's arable land has shrunk by 800,000 hectares a year. The shrinking momentum sees no signs of tailing off as urbanization continues, Wei said.
The central government's incentives offered to farmers in 2004 and 2005 had helped recover 2.33 million hectares of paddies each year, meaning it's difficult to further expand the acreage for rice, he added.
In 2010, the country will need at least 500 million tons of grain, Yang Jian, director of the ministry's Development Planning Department, said earlier.
"To realize the production goal, we must mainly rely on science and technology to improve per-unit output," Wei said.
Twenty leading super rice strains will be cultivated by 2010, he said.
Despite 10 years of research and development, most of China's 40-odd varieties of super rice are strains for only a single-season harvest and could thrive only in high-yield farmlands where natural conditions are relatively good, according to Chen Yanbin, another ministry official.
The country lacks strains that grow super in farmland under other conditions, Wei said.
Furthermore, inadequate auxiliary planting and management expertise have threatened to erode the production capacity of the super rice, he added.
So instead of focusing merely on the per-unit output on small patches of test farms, where production conditions are different from real farmland, the ministry has called on researchers to pay more attention to developing super rice seed that best meets production needs and giving technical guidance to farmers, Wei said.
Between 1999 and 2005, super rice had been planted on 13.3 million hectares, increasing rice output by 12 million tons, according to ministry statistics.
Super rice strains are mainly sown in 17 provinces, autonomous regions and municipalities in South and Northeast China.
24 April 2009
Di Sekolah Gratis Guru Dibayar Seikhlasnya
TRIBUN JABAR, Senin, 2 Maret 2009
KEMAL SETIA PERMANA
Sekolah gartis di Kampung Nagrog, Desa Sarimukti, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut.
DI tengah mahalnya biaya pendidikan dan masih banyaknya pungutan liar, ternyata masih ada segelintir orang yang bersedia menyelenggarakan sekolah gratis. Sekolah ini diselenggarakan khusus bagi kaum tani yang tidak mampu di seluruh Priangan Timur. Adalah Serikat Petani Pasundan (SPP) yang menyelenggarakan sekolah gratis itu melalui Yayasan Pengembangan Masyarakat (Yapemas).
Sekolah setingkat SMP ini bernama Madrasah Tsanawiyah (MTs) Sururon, yang berdiri di Kampung Nagrog, Desa Sarimukti, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut. Sebuah desa cukup terpencil yang berjarak kurang lebih 30 kilometer dari Kecamatan Samarang.
Sekolah itu berdiri semipermanen. Bahkan bangunan kelas III, satu dari lima bangunan sekolah MTs Sururon ini, berdiri di atas kolam ikan. Fondasinya dibeton, tapi rangka bangunan dari kayu dan bilik.
Di seberang bangunan kelas III berdiri beberapa bangunan kelas lainnya yang terdiri dari bangunan kelas I dan II yang juga dibangun semipermanen. Beberapa meter dari bangunan kelas ini berdiri kantor MTs Sururon dan sebuah bangunan madrasah yang juga dipergunakan sebagai tempat tidur para santri.
Menurut Wakil Kepala Sekolah MTs Sururon, Ridwan Saepudin, yang juga merangkap sebagai guru, mereka yang berminat di sekolah itu tinggal mendaftar saja dengan rekomendasi lurah dan camat setempat.
Pada umumnya, para siswa-siswi di sini berasal dari seluruh wilayah Priangan Timur dari mulai Sumedang hingga Kabupaten Ciamis. Di sini mereka tidak hanya bisa bersekolah gratis, seragam dan buku-buku pun disediakan secara cuma- cuma oleh pihak sekolah. Tidak hanya itu, sekolah juga menyediakan penginapan siswa dan makan yang semuanya juga serba gratis.
MTs Sururon memiliki beberapa bangunan, di antaranya tiga bangunan kelas yang diisi oleh lima kelas itu kelas I (a dan b), II (a dan b) dan kelas III. Di bagian lainnya terdapat ruang kantor guru. Menurut Ince, panggilan akrab Ridwan Saepudin, ruangan guru ini multifungsi. "Di ruang guru ini terdapat perpustakaan, ruang komputer, juga tempat guru tidur jika kemalaman," tutur Ince sedikit bercanda.
Uniknya, di setiap kelas, tidak ada satu pun bangku yang biasa dijadikan tempat duduk murid untuk membaca dan menulis. Yang ada hanyalah satu meja kecil yang berada di depan khusus untuk guru menyimpan buku, serta beberapa lembar tikar yang dipakai sebagai alas para murid.
Para tenaga pengajar di MTs Sururon terdiri atas guru-guru dari berbagai tingkat lulusan, mulai dari lulusan SMA hingga perguruan tinggi. Semuanya berjumlah dua puluh pengajar. Namun, menurut Ince, tidak ada satu pun guru yang digaji tetap di sini. "Semuanya merupakan tenaga volunteer (relawan) yang dibayar seikhlasnya," tutur Ince.
Meski demikian, antusiasme guru dan murid di MTs Sururon semakin tahun semakin tinggi. Ini dibuktikan dengan jumlah siswa MTs Sururon yang kini mencapai jumlah 300. Tenaga pengajarnya pun, dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.
Ince menambahkan, sejak berdiri pada 2003, MTs Sururon sudah meluluskan tiga angkatan. Meski diselenggarakan secara gratis dan didanai swadaya antara pihak yayasan (Yapemas), orang tua siswa, dan para donatur, lulusan MTs Sururon terbukti mampu berbuat banyak di ajang pendikan nasional. Yang paling fenomenal adalah para lulusan angkatan pertama sekolah ini mencetak prestasi nasional.
"Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan MTs Sururon menjadi yang terbaik ujian akhir nasional (UAN) 2005 di bidang matematika," jelas Ince.
Setiap harinya, kegiatan belajar-mengajar formal para siswa digelar pukul 07.30 hingga pukul 14.00. Setelah Asar, kegiatan dilanjutkan dengan pelajaran nonformal berupa pelajaran agama dan pesantren. Kegiatan pesantren ini digelar hingga malam hari. Setelah pelajaran nonformal selesai, para siswa pun tidur di asrama yang sudah disediakan. Tentu saja asrama laki-laki dan wanita berada di tempat terpisah. "Begitulah seterusnya," tutur Ince.
Pendiri MTs Sururon yang juga sebagai Ketua Yapemas, Yudi Kurnia, mengungkapkan, didirikannya sekolah gratis ini bertujuan untuk meningkatkan harkat, martabat, dan SDM kaum tani yang selama ini identik dengan keterbelakangan.
MTs Sururon memang disediakan bagi mereka yang tidak mampu dan tergolong miskin. Namun karena keterbatasan, untuk sementara sekolah gratis ini diprioritaskan bagi para anak petani yang tidak mampu menyekolahkan anak-anak mereka.
Yapemas sendiri merupakan lembaga yang berasal dari Lembaga Pemuda Pelajar Mahasiswa Garut (LPPMG) yang menjadi cikal bakal terbentuknya SPP. Setelah pembentukan SPP, kemudian barulah dibentuk Yapemas sebagai lembaga berbadan hukum untuk mendirikan sekolah gratis MTs Sururon. (Kemal Setia Permana)
KEMAL SETIA PERMANA
Sekolah gartis di Kampung Nagrog, Desa Sarimukti, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut.
DI tengah mahalnya biaya pendidikan dan masih banyaknya pungutan liar, ternyata masih ada segelintir orang yang bersedia menyelenggarakan sekolah gratis. Sekolah ini diselenggarakan khusus bagi kaum tani yang tidak mampu di seluruh Priangan Timur. Adalah Serikat Petani Pasundan (SPP) yang menyelenggarakan sekolah gratis itu melalui Yayasan Pengembangan Masyarakat (Yapemas).
Sekolah setingkat SMP ini bernama Madrasah Tsanawiyah (MTs) Sururon, yang berdiri di Kampung Nagrog, Desa Sarimukti, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut. Sebuah desa cukup terpencil yang berjarak kurang lebih 30 kilometer dari Kecamatan Samarang.
Sekolah itu berdiri semipermanen. Bahkan bangunan kelas III, satu dari lima bangunan sekolah MTs Sururon ini, berdiri di atas kolam ikan. Fondasinya dibeton, tapi rangka bangunan dari kayu dan bilik.
Di seberang bangunan kelas III berdiri beberapa bangunan kelas lainnya yang terdiri dari bangunan kelas I dan II yang juga dibangun semipermanen. Beberapa meter dari bangunan kelas ini berdiri kantor MTs Sururon dan sebuah bangunan madrasah yang juga dipergunakan sebagai tempat tidur para santri.
Menurut Wakil Kepala Sekolah MTs Sururon, Ridwan Saepudin, yang juga merangkap sebagai guru, mereka yang berminat di sekolah itu tinggal mendaftar saja dengan rekomendasi lurah dan camat setempat.
Pada umumnya, para siswa-siswi di sini berasal dari seluruh wilayah Priangan Timur dari mulai Sumedang hingga Kabupaten Ciamis. Di sini mereka tidak hanya bisa bersekolah gratis, seragam dan buku-buku pun disediakan secara cuma- cuma oleh pihak sekolah. Tidak hanya itu, sekolah juga menyediakan penginapan siswa dan makan yang semuanya juga serba gratis.
MTs Sururon memiliki beberapa bangunan, di antaranya tiga bangunan kelas yang diisi oleh lima kelas itu kelas I (a dan b), II (a dan b) dan kelas III. Di bagian lainnya terdapat ruang kantor guru. Menurut Ince, panggilan akrab Ridwan Saepudin, ruangan guru ini multifungsi. "Di ruang guru ini terdapat perpustakaan, ruang komputer, juga tempat guru tidur jika kemalaman," tutur Ince sedikit bercanda.
Uniknya, di setiap kelas, tidak ada satu pun bangku yang biasa dijadikan tempat duduk murid untuk membaca dan menulis. Yang ada hanyalah satu meja kecil yang berada di depan khusus untuk guru menyimpan buku, serta beberapa lembar tikar yang dipakai sebagai alas para murid.
Para tenaga pengajar di MTs Sururon terdiri atas guru-guru dari berbagai tingkat lulusan, mulai dari lulusan SMA hingga perguruan tinggi. Semuanya berjumlah dua puluh pengajar. Namun, menurut Ince, tidak ada satu pun guru yang digaji tetap di sini. "Semuanya merupakan tenaga volunteer (relawan) yang dibayar seikhlasnya," tutur Ince.
Meski demikian, antusiasme guru dan murid di MTs Sururon semakin tahun semakin tinggi. Ini dibuktikan dengan jumlah siswa MTs Sururon yang kini mencapai jumlah 300. Tenaga pengajarnya pun, dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.
Ince menambahkan, sejak berdiri pada 2003, MTs Sururon sudah meluluskan tiga angkatan. Meski diselenggarakan secara gratis dan didanai swadaya antara pihak yayasan (Yapemas), orang tua siswa, dan para donatur, lulusan MTs Sururon terbukti mampu berbuat banyak di ajang pendikan nasional. Yang paling fenomenal adalah para lulusan angkatan pertama sekolah ini mencetak prestasi nasional.
"Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan MTs Sururon menjadi yang terbaik ujian akhir nasional (UAN) 2005 di bidang matematika," jelas Ince.
Setiap harinya, kegiatan belajar-mengajar formal para siswa digelar pukul 07.30 hingga pukul 14.00. Setelah Asar, kegiatan dilanjutkan dengan pelajaran nonformal berupa pelajaran agama dan pesantren. Kegiatan pesantren ini digelar hingga malam hari. Setelah pelajaran nonformal selesai, para siswa pun tidur di asrama yang sudah disediakan. Tentu saja asrama laki-laki dan wanita berada di tempat terpisah. "Begitulah seterusnya," tutur Ince.
Pendiri MTs Sururon yang juga sebagai Ketua Yapemas, Yudi Kurnia, mengungkapkan, didirikannya sekolah gratis ini bertujuan untuk meningkatkan harkat, martabat, dan SDM kaum tani yang selama ini identik dengan keterbelakangan.
MTs Sururon memang disediakan bagi mereka yang tidak mampu dan tergolong miskin. Namun karena keterbatasan, untuk sementara sekolah gratis ini diprioritaskan bagi para anak petani yang tidak mampu menyekolahkan anak-anak mereka.
Yapemas sendiri merupakan lembaga yang berasal dari Lembaga Pemuda Pelajar Mahasiswa Garut (LPPMG) yang menjadi cikal bakal terbentuknya SPP. Setelah pembentukan SPP, kemudian barulah dibentuk Yapemas sebagai lembaga berbadan hukum untuk mendirikan sekolah gratis MTs Sururon. (Kemal Setia Permana)
23 April 2009
Deptan Siap Perluas Lahan Panen 800 Ribu Hektare
Media Indonesia, Minggu, 19 April 2009
PURWOKERTO--MI: Departemen Pertanian (Deptan) mempersiapkan ekspor beras sebanyak 100 ribu ton. Ekspor itu dilaksanakan karena produksi pangan Indonesia mengalami surplus.
Bahkan, diperkirakan pada tahun 2009 ini diperkirakan mencapai 64 juta ton gabang kering giling (GKG). Salah satu upayanya adalah dengan mencetak sawah baru sehingga luasan panen bisa diperluas 800 ribu hektare (ha).
Menteri Pertanian (Mentan) Anton Apriyantono mengatakan bahwa sudah dipastikan bahwa Indonesia akan mengekspor beras, sementara yang ditetapkan sebanyak 100 ribu ton. "Ekspor dilakukan karena Indonesia mengalami surplus produksi pangan. Tahun 2008 lalu, Indonesia mampu menghasilkan 60,28 juta ton GKG,"kata Anton di sela-sela kuliah umum di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Jawa Tengah (Jateng), Sabtu (18/4) kemarin.
Dijelaskan oleh Anton, dalam rangka mencapai target produksi yang mencapai sekitar 63 juta ton hingga 64 juta ton pada tahun 2009, pihaknya telah meyiapkan sejumlah langkah. "Kebijakan yang diambil adalah meningkatkan produktivitas dengan pengadaan benih unggul, pupuk berimbang dan irigasi yang baik. Selain itu juga mengoptimalkan lahan dan pencetakan sawah baru,"jelasnya.
Menurut Mentan, pihaknya menargetkan tahun 2009 akan luasan panen bertambah luasnya dari 12 juta ha menjadi 12,8 ha. "Demikian juga produktivitas yang sebelumnya hanya mencapai rata-rata sekitar 5,08 ton menjadi 6 ton. Kalau itu berjalan baik, maka produksi padi nasional mencapai 63 juta ton hingga 64 juta ton,"ujarnya.
Mentan mengatakan pencetakan sawah baru memanfaatkan lahan-lahan tidur yang masih cukup luas di Indonesia. Dengan mengoptimalkan lahan tidur, maka akan dapat menambah luas sawahnya. Di sisi lain, konversi lahan sawah juga harus diperketat. (LD/OL-02)
PURWOKERTO--MI: Departemen Pertanian (Deptan) mempersiapkan ekspor beras sebanyak 100 ribu ton. Ekspor itu dilaksanakan karena produksi pangan Indonesia mengalami surplus.
Bahkan, diperkirakan pada tahun 2009 ini diperkirakan mencapai 64 juta ton gabang kering giling (GKG). Salah satu upayanya adalah dengan mencetak sawah baru sehingga luasan panen bisa diperluas 800 ribu hektare (ha).
Menteri Pertanian (Mentan) Anton Apriyantono mengatakan bahwa sudah dipastikan bahwa Indonesia akan mengekspor beras, sementara yang ditetapkan sebanyak 100 ribu ton. "Ekspor dilakukan karena Indonesia mengalami surplus produksi pangan. Tahun 2008 lalu, Indonesia mampu menghasilkan 60,28 juta ton GKG,"kata Anton di sela-sela kuliah umum di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Jawa Tengah (Jateng), Sabtu (18/4) kemarin.
Dijelaskan oleh Anton, dalam rangka mencapai target produksi yang mencapai sekitar 63 juta ton hingga 64 juta ton pada tahun 2009, pihaknya telah meyiapkan sejumlah langkah. "Kebijakan yang diambil adalah meningkatkan produktivitas dengan pengadaan benih unggul, pupuk berimbang dan irigasi yang baik. Selain itu juga mengoptimalkan lahan dan pencetakan sawah baru,"jelasnya.
Menurut Mentan, pihaknya menargetkan tahun 2009 akan luasan panen bertambah luasnya dari 12 juta ha menjadi 12,8 ha. "Demikian juga produktivitas yang sebelumnya hanya mencapai rata-rata sekitar 5,08 ton menjadi 6 ton. Kalau itu berjalan baik, maka produksi padi nasional mencapai 63 juta ton hingga 64 juta ton,"ujarnya.
Mentan mengatakan pencetakan sawah baru memanfaatkan lahan-lahan tidur yang masih cukup luas di Indonesia. Dengan mengoptimalkan lahan tidur, maka akan dapat menambah luas sawahnya. Di sisi lain, konversi lahan sawah juga harus diperketat. (LD/OL-02)
22 April 2009
Earthworms may help dealing with the trash
ShanghaiDaily.com, 2009-4-18
By Liu Xiaolin and Lu Feiran
TWO families from the Dianshanhu Lake Area in Qingpu District will raise earthworms as part of a pilot project launched by a local environmental protection organization.
Under the right conditions, 1 kilogram of earthworms can eat up to 1 kilogram of kitchen garbage every day and produce about half a kilogram of earthworm waste, which can be used as fertilizer. The pilot program aims to promote worm farms as an effective way to cut down kitchen waste in the city.
Similar trials in Beijing are under way. The local scheme is being promoted by the Shanghai Green Oasis Ecological Conservation and Communication Center and the Worldwide Fund for Nature.
The staff of the Shanghai Green Oasis Ecological Conservation and Communication Center have kept earthworms in their office for more than a year. They raise the earthworms in large plastic storage cases and feed them fruit skins and food leftovers.
Staff at the center said the digestive system of an earthworm contains various types of enzyme that are able to break down waste and even dispose of some toxic substances, such as heavy metals.
"Three or four families have applied to take part in the pilot scheme, but our experts haven't been in touch them yet," said a staff member at the center surnamed Chen, "We are going to select two families and the trial will begin in mid-May. We hope one day every family can raise earthworms in their home."
By Liu Xiaolin and Lu Feiran
TWO families from the Dianshanhu Lake Area in Qingpu District will raise earthworms as part of a pilot project launched by a local environmental protection organization.
Under the right conditions, 1 kilogram of earthworms can eat up to 1 kilogram of kitchen garbage every day and produce about half a kilogram of earthworm waste, which can be used as fertilizer. The pilot program aims to promote worm farms as an effective way to cut down kitchen waste in the city.
Similar trials in Beijing are under way. The local scheme is being promoted by the Shanghai Green Oasis Ecological Conservation and Communication Center and the Worldwide Fund for Nature.
The staff of the Shanghai Green Oasis Ecological Conservation and Communication Center have kept earthworms in their office for more than a year. They raise the earthworms in large plastic storage cases and feed them fruit skins and food leftovers.
Staff at the center said the digestive system of an earthworm contains various types of enzyme that are able to break down waste and even dispose of some toxic substances, such as heavy metals.
"Three or four families have applied to take part in the pilot scheme, but our experts haven't been in touch them yet," said a staff member at the center surnamed Chen, "We are going to select two families and the trial will begin in mid-May. We hope one day every family can raise earthworms in their home."
Langganan:
Postingan (Atom)