11 Juni 2009

Panen Berlipat di Lahan Tandus

Senin, 24 November 2008

TEMPO Interaktif, Edmonton
: Musim kemarau yang panjang kini tak lagi menjadi masalah bagi petani. Riset yang dilakukan peneliti University of Alberta, Amerika Serikat, berhasil menemukan cara melipatgandakan hasil panen padi di sejumlah daerah terkering dan tandus di dunia. Jerome Bernier, calon doktor dari Departemen Ilmu Pertanian, Pangan dan Nutrisi di universitas tersebut, menemukan sekelompok gen beras yang memungkinkan hasil panen di wilayah yang tengah dilanda kekeringan parah meningkat sampai 100 persen.

Penemuan ini menandai pertama kalinya kelompok gen beras itu teridentifikasi. Riset Bernier ini juga berpotensi membantu para petani di sejumlah negara seperti India, Indonesia dan Thailand, yang sawahnya kerap dilanda bencana kekeringan. Nasi adalah makanan pokok yang paling banyak dikonsumsi manusia tiap tahun.

Hasil studi ini telah dipublikasikan dalam jurnal ilmu tumbuhan Euphytica terbaru. Riset Bernier dimulai empat tahun lalu dan difoksukan pada padi dataran tinggi. Padi jenis ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan mayoritas jenis padi lainnya, karena tumbuh di lahan kering yang tak digenangi air. "Jika dihantam kekeringan, panen anjlok sampai hampir tak menghasilkan apapun," kata Bernier.

Dia melaksanakan risetnya di International Rice Research Institute (IRRI) di Filipina, dan bekerjasama dengan peneliti di India. Bernier mengawali risetnya dengan 126 marker genetik dan mempersempit pencariannya ke sekelompok gen yang memiliki dampak sesuai harapannya.

Dalam kondisi yang amat kering, varietas padi dengan gen baru ini memperlihatkan produksi hampir dua kali lipat dibanding varietas yang tidak memiliki gen tersebut. Gen baru ini merangsang tanaman padi mengembangkan akar jauh lebih panjang, sehingga memungkinnya mencapai lapisan air yang tersimpan jauh di dalam tanah. "Bagi petani yang mengandalkan sawahnya untuk memberi makan keluarga mereka, hasil panen tambahan ini bisa membawa segudang manfaat," kata Bernier.

Berkurangnya panen yang gagal akibat kekeringan juga berarti adanya peningkatan suplai beras secara global, kata Dean Spaner, pembimbing proyek Bernier dan dosen ilmu pertanian, pangan dan nutrisi di University of Alberta.

TJANDRA | SCIENCEDAILY

Ketahanan Pangan Dianggap Belum Sentuh Rakyat Miskin

Kamis, 11 Juni 2009

TEMPO Interaktif, Bandung
: Staf Ahli Dampak Sosial Departemen Sosial Gunawan Somodiningrat mengatakan, sistem ketahanan pangan Indonesia belum menyentuh rakyat miskin. "Pemerintah memang sudah menyediakan semuanya, tapi belum menyentuh masyarakat," ujarnya di Bandung, Kamis (11/6).

Menurut Gunawan, pemerintah sudah mengeluarkan berbagai kebijakan namun semuanya masih dinikmati orang-orang berduit. "Padahal persoalan kita yang paling penting justru terletak pada kemiskinan," ujar guru besar ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gajah Mada ini.

Gunawan mencontohkan, program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang digulirkan pemerintah habis dikonsumsi dalam waktu singkat. Padahal, bantuan itu harusnya digunakan untuk memancing tindakan ekonomi yang produktif. "Misalnya, penerima BLT bisa berkumpul dan mengumpulkan uang mereka untuk membentuk koperasi," katanya.

Salah satu penyebabnya lantaran pemerintah tidak menyiapkan pendamping sosial. Pendamping ini bisa membantu masyarakat miskin dalam hal advokasi dan edukasi saat memanfaatkan dana bantuan pemerintah. Masalah lain, pemerintah belum serius memperhatikan nasib petani. "Jangan bicara soal keberhasilan ketahanan pangan jika petani kita belum sejahtera," tutur Gunawan.

Kepala Badan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian Achmad Suryana mengakui masih adanya sejumlah masalah dalam program ketahanan pangan nasional. Salah satunya, kata dia, karena ketahanan pangan merupakan sistem yang kompleks. "Ada 16 departemen yang terlibat di dalam sistem ini," ungkapnya.

Apalagi, kata dia, pemantapan ketahanan pangan ke depan dinilai semakin sulit diwujudkan. "Penyebabnya misalnya perubahan iklim global, penduduk yang terus bertambah, dan degradasi sumber daya lahan dan air," ujar Suryana.

Namun ia mengaku pihaknya sudah menerapkan program aksi pemantapan ketahanan. Misalnya, kata Suryana, pemberdayaan petani melalui pengembangan usaha agribisnis pedesaan. "Program ini sasarannya 10 ribu desa pertahun," ujarnya.

Ada pula program pemberdayaan Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3) dengan sasaran 1.538 lembaga, Pemuda Membangun Desa dengan sasaran 1.570 orang, dan pengembangan Desa Mandiri Pangan dengan sasaran 1.234 desa rawan pangan di 350 kabupaten.

RANA AKBARI FITRIAWAN

09 Juni 2009

Gizi Buruk Mentahkan Retorika Sukses!

Lampung Pos, Minggu, 7 Juni 2009

H. Bambang Eka Wijaya

"GEMURUH retorika sukses meningkatkan gemerlap citra politisi dalam pemilu legislatif dan pemilu presiden, dimentahkan Maulana (5 tahun). Bocah bergizi buruk itu mengembuskan napas terakhir di RSUAM, 3 Juni!" ujar Umar. "Putra Muhammad Ansori (35 tahun), penarik becak asal Kotabaru, Panjang, Bandar Lampung, itu tak mampu menahan gerogotan kelaparan berlarut-larut!"

"Di ruang sama, berbaring Sukriya bin Khaeruddin (9 tahun) pasien gizi buruk asal Lampung Timur. Satu minggu hingga hari itu, ia tak sadarkan diri!" sambut Amir. "Kedua korban fatal puncak gunung es bejibunnya anak bergizi buruk itu klop sebagai cermin penderitaan warga kelas bawah kota dan desa yang tak teratasi oleh program-program jaring pengaman sosial (JPS) canangan Bank Dunia, dari raskin sampai BLT! Banyak warga miskin tak mampu menebus jatah raskin, hingga diambil pakai uang calo yang mengambil 10 kg dari 15 kg jatah berasnya per bulan! Atau BLT Rp100 ribu per bulan yang langsung diserahkan ke warung tempat utangnya menumpuk!"

"Berarti, sebagai ponstan penghilang rasa sakit sementara pun program-program JPS masih jauh dari memadai!" tegas Umar. "Bocah malang seperti Maulana dan Sukriya telah mementahkan keefektifan program-program simpul sukses politisi yang diekspose berlebihan dengan biaya iklan (yang pasti) amat mahal untuk meroketkan citra politisi! Sedang bahaya kelaparan larut di kalangan warga miskin, secara faktual bergelora mengiringi iklan-iklan sukses mengatasinya itu!"

"Namun begitu, bukan berarti program-program JPS itu tak perlu! Melainkan, itu saja jauh dari cukup!" timpal Amir. "Masih diperlukan program-program massif yang melibatkan kaum miskin dalam kelompok kerja terbatas di lokasi tempat tinggalnya untuk meningkatkan pendapatan riil secara kontinu, bukan berkala dengan jarak berbilang tahun--hanya tiap menjelang pemilu--yang terbukti letusan bencananya tak terkendali justru di musim pemilu! Bahkan, biaya iklan pencitraan sukses program itu bisa mengatasi letusan gejalanya jika uangnya dialihkan untuk tambahan konsumsi kelompok paling parah!"

"Tepat!" ujar Umar. "Dana berbagai iklan retorika sukses itu dialihkan untuk membentuk Posko Kelaparan di setiap lingkungan warga kritis, yang tugasnya setiap malam memonitor rintihan kelaparan dari rumah ke rumah--seperti Kalifah Umar bin Khattab! Setiap ada keluhan atau rintihan dari dalam rumah, petugas posko mengetuk pintunya lalu memeriksa, jangan-jangan sang ibu sedang menanak batu agar anaknya terlena dari lapar dan tertidur!"

"Iklan retorika sukses memang cuma menghibur para politisi yang membuat pembenaran sendiri kebijakannya!" tegas Amir. "Sedang warga miskin yang anak-anaknya kelaparan tidak menyaksikan iklan itu, karena tak punya televisi!" ***

KAMPANYE: Gerindra akan Perjuangkan Pupuk Petani

Selasa, 31 Maret 2009

PESAWARAN (Lampost)
: Partai Gerindra akan memudahkan petani mendapatkan pupuk dengan harga terjangkau. "Bukan seperti sekarang ini petani susah mencari pupuk. Kalaupun ada, harganya mahal," kata Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani dalam orasi politik kampanye terakhir Partai Gerindra di lapangan Desa Cipadang, Way Lima, Pesawaran, Minggu (29-3).

Menurut Ahmad Muzani yang juga caleg DPR daerah pemilihan Lampung 1, tingginya harga pupuk sangat merugikan petani, apalagi saat panen, harga padi anjlok. "Jika ini dibiarkan terus, petani akan makin melarat," kata dia. Untuk itu, Ahmad Muzani berpesan agar masyarakat Lampung menyukseskan tanggal 9 April 2009 dengan mencontreng caleg dari partai besutan Prabowo Subianto ini.

"Jangan lupa menconteng caleg Partai Gerindra untuk melakukan perubahan dan mendudukkan Prabowo Subianto menjadi presiden," kata dia di hadapan ribuan pendukung partai berlambang burung Garuda itu.

Selain dihadiri Ahmad Muzani, kampanye terakhir di Pesawaran ini juga dihadiri Sekjen Gerakan Muslim Indonesia Raya Habib Mahdi Alatas, Ketua DPD Partai Gerindra Lampung Gunadi Ibrahim, dan Ketua DPC Partai Gerindra Pesawaran Firmansyah. Kampanye diramaikan penampilan artis dangdut dari Ibu Kota, seperti Mansyur S., Sofia Sinta, dan Wulandari. Ahmad Muzani juga mengingatkan pada 9 April 2009 ada lima tahap masyarakat dalam menuju perubahan. "Masyarakat datang menuju TPS, masyarakat mendaftar ke TPS, masyarakat menerima kartu suara, masyarakat menuju bilik suara dan masyarakat buka kartu suara conteng Partai Gerindra," kata dia.

Ahmad Muzani juga menjanjikan jika Prabowo menjadi presiden berarti perubahan akan dicapai karena Partai Gerindra akan menyejahterakan para petani. n RLS/U-2

LAMPUNG AGRO EXPO: Pupuk Organik Atasi Kelangkaan Pupuk

Jum'at, 3 April 2009

BANDAR LAMPUNG (Lampost)
: Meski memiliki potensi bahan baku pupuk organik yang kaya, Provinsi Lampung belum memiliki pabrik pengolahan pupuk organik. Akibatnya, Lampung masih memasok kebutuhan pupuk organik dari daerah Jawa.

Direktur Utama PT Indonesia Agro Fertilizer (IAF) Hendro Prasetyo, ditemui di arena Lampung Expo 2009 di kampus Politeknik Negeri Lampung (Polinela), Kamis (2-4), mengatakan perlu kerja sama antara perguruan tinggi, Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT), dan keseriusan pemerintah daerah untuk mendirikan pabrik pupuk organik di Lampung.

"Lampung sering mengalami kelangkaan pupuk. Bila Lampung bisa memproduksi sendiri kebutuhan pupuk petani, mudah-mudahan kelangkaan pupuk bisa teratasi," kata Hendro.

Menurut dia, bahan baku pembuat pupuk organik seperti pupuk kandang, zeolit, tandan kosong sawit, dan ampas tebu banyak terdapat di Lampung. Bahan-bahan tersebut justru dijual ke pabrik pupuk organik di Pulau Jawa. Setelah menjadi pupuk, distributor pupuk Lampung membeli pupuk dari Pulau Jawa tersebut untuk dijual kepada petani.

Sebagai distributor pupuk organik, PT IAF yang beralamat di perumahan Bataranila, Jalan Cempaka Blok C, Bandar Lampung, menyediakan pupuk organik, pupuk cair organik stimulan produk peternakan, biokompos, dan pupuk impor anorganik.

"Pupuk-pupuk tersebut tersedia di Lampung Expo 2009 dan di kantor kami atau cabang PT IAf yang ada Jakarta, Semarang, dan Surabaya," kata dia.

Pupuk organik yang disediakan PT IAF, antara lain Polymor, SP Guano, dan Biogreen. Adapula Agrorama pupuk majemuk cair. PT IAF juga menyediakan stimulan untuk hewan ternak seperti sapi, ayam, ikan, dan lain-lain. Selain itu, penetralisasi limbah industri, peternakan, dan rumah sakit, serta biokompos.

PT IAF yang mengekspor pupuk Polymore hingga ke Malaysia dan Zimbabwe ini bekerja sama dengan perusahan-perusahaan perkebunan swasta dan peternakan di Lampung untuk memasarkan pupuk organik, vitamin untuk menambah hasil produksi, dan produk lain.

Menurut dia, penggunaan pupuk organik memiliki banyak keunggulan. Antara lain menjaga tanah sebagai media tanam menjadi tidak rusak. Dan bila tanah tersebut tidak dipupuk pada musim tanam selanjutnya, tetap bisa berproduksi.

Keuntungan mengunakan Polymor misalnya, memenuhi kebutuhan unsur hara mikro dalam tanah, merangsang tanaman cepat buah, meningkatkan produksi tandan buah segar kepala sawit, meningkatkan volume getah dan rendemen pada tanaman karet. Pupuk ini juga mampu meningkatkan hasil produksi dan kualitas tanaman singkong dan meningkatkan jumlah bulir per malai 20%--30% untuk tanaman padi.

Sedangkan pengunaan pupuk cair Agrorama dapat merangsang pertumbuhan akar, batang, daun serta meningkatkan produktivitas hasil pertanian organik. Pupuk ini juga mengurangi penggunaan 50% pupuk kimia. n CR-1/E-2

PERTANIAN: Pupuk Organik Tingkatkan Panen

Rabu, 8 April 2009

KOTABUMI (Lampost): Kepala Dinas Pertanian Lampung Utara (Lampura) H. Irhansyah Thoib, mengatakan penggunaan pupuk organik di lahan pertanian mampu meningkatkan hasil panen padi dan hortikultura sebesar 2 persen

Dia mengatakan itu saat membuka rapat kerja bulanan di Dinas Pertanian, Senin (6-4).

Dalam rapat, Irhansyah menekankan kepada UPTD yang hadir tentang manfaat penggunaan pupuk organik karena memiliki nilai lebih. Selain ramah lingkungan, bahan dasar pupuk amat melimpah di sekitar warga.

"Yang dibutuhkan sekarang tinggal bagaimana petani mengolah dan memanfaatkan bahan baku tersebut," kata dia.

"Yang tak kalah penting, harga pupuk ini murah dan dapat dibeli petani dengan harga terjangkau," ujarnya.

Pupuk organik adalah potensi yang belum tergarap maksimal di Kabupaten Lampung Utara. Dan bila penggunaannya dimaksimalkan, dapat sesuai program swasembada beras, khususnya untuk Lampung Utara.

Di Kabupaten ini, kebanyakan petani padi dan hortikultura tergantung pupuk kimia. Pupuk kimia memiliki keunggulan mendongrak hasil panen dalam waktu singkat dibanding pupuk organik. Tapi bila melihat kelestarian lahan, jangka panjang akan terlihat jelas bedanya.

Makin lama menggunakan pupuk organik, alam akan semakin subur. Berbeda dengan pupuk kimia, walaupun hasilnya melimpah lahan yang semakin lama semakin tergerus kesuburannya.

Hal senada diungkapkan Kasi pembibitan dan hortikultura, Murdoko. Menurut dia, padi yang menggunakan tambahan pupuk organik bersamaan dengan pupuk kimia terbukti meningkatkan hasil panen padi per hektare sekitar 2 kuintal tiap 5 tonnya. Atau, bila di lahan jagung ada kenaikan sekitar 2--5 persen per hektare. CHA/N

Penyelewengan Pupuk Sistematis

Senin, 13 April 2009

BANDAR LAMPUNG (Lampost)
: Terungkapnya berbagai praktek penyelewengan pupuk bersubsidi membuktikan ada sistem yang bekerja sehingga membuat pupuk tidak sampai petani. Sistem tertutup yang berlaku mulai 1 Januari 2009 masih menyimpan celah penyelewengan.

Demikian rangkuman pendapat pelaku pertanian atas pertanyaan Lampung Post atas kasus terungkapnya penyelewengan ratusan ton pupuk urea bersubsidi menjadi nonsubsidi di pabrik pengeringan jagung di Desa Sri Pendowo, Ketapang, Lampung Selatan, pekan lalu.

Ketua Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Lampung Selatan, Amin Syamsudin, mengatakan indikasi tersebut tampak dari pelaku penyelewengan yang merupakan pemain lama. "Kami sering bingung, setiap ada penangkapan pelaku penyelewengan pupuk, jarang selesai atau dihukum. Apakah ada penyelesaian tak resmi?" kata dia, Minggu (12-4).

Sistem rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) dalam penyaluran pupuk, kata Amin, sangat membantu petani. Sistem ini membuat kepastian jumlah pupuk yang mestinya diterima petani.

Namun, masih ada pihak-pihak yang tak ingin sistem RDKK berjalan mulus. "Kami sedang meneliti siapa yang bermain dan apakah ada unsur kesengajaan. Intinya, kami tak ingin ada petani yang kekurangan pupuk," kata Amin.

Pola RDKK yang bertumpu pada gabungan kelompok tani (gapoktan) sebagai lembaga yang menaungi petani dalam penyaluran pupuk, juga belum berjalan maksimal. Amin mencontohkan Gapoktan Subur Makmur, Ketapang, yang menebus pupuk 18 ton sejak 3 Februari 2009, hingga kini belum dikirim. "Mestinya sepekan setelah penebusan pupuk dikirim, tetapi ini dua bulan lebih."

Praktek penyelewengan pupuk ini juga mengemuka ketika Menteri Pertanian Anton Apriyantono, berdialog dengan petani di Desa Rama Gunawan, Kecamatan Seputih Raman, Lampung Tengah, Minggu (5-4). Hampir seluruh petani yang berbicara mengeluhkan masih buruknya sistem distribusi pupuk. "Sulit cari urea bersubsidi yang sesuai harga eceran tertinggi (HET), tapi kalau yang harganya di atas HET banyak, meski karungnya bersubsidi," kata seorang petani.

Menurut Anton, yang terjadi bukan kelangkaan pupuk, melainkan praktek penyelewengan. Atas laporan ini, Menteri berjanji menindaklanjutinya bersama aparat kepolisian dan produsen pupuk. "Saya minta jangan main-main dengan pupuk bersubsidi," kata Anton.

Area Manager PT Pupuk Sriwidjaja Lampung, Andi Syamsaimun, mengakui keterlibatan pemain lama dalam kasus penyelewengan. Dia mencontohkan kasus terakhir yang terjadi di Desa Sri Pendowo, Ketapang, Lamsel, merupakan pemain lama dan sudah dipecat sebagai penyalur. Menurut data Pusri, wilayah ini dilayani CV Carana Mandiri.

Namun, Andi mengatakan pengecer tersebut bukan binaan CV Carana Mandiri. "Pupuknya bisa didapat dari mana saja. Kami meminta kepolisian mengusut tuntas praktek ini, apalagi pelakunya sudah berkali-kali melakukannya," kata Andi.n MIN/E-2

Penyelewengan Pupuk Pascapola Distribusi Tertutup

- 6 Februari 2009

Polsek Jabung, Lampung Timur, menyita enam ton (120 sak) pupuk urea

bersubsidi dan mengamankan pembeli pupuk beserta truk.

- 13 Februari 2009

Polres Lampung Utara membongkar mafia pupuk di Desa Talangbojong,

Kotabumi Kota. Petugas menyita 70,5 ton pupuk, empat truk, dan

ratusan karung kosong bertuliskan urea bersubsidi.

- 6 April 2009

Sebanyak 16 kades dan ketua gabungan kelompok tani (gapoktan)

se-Kecamatan Ketapang memergoki bisnis penyelewengan

ratusan ton pupuk urea bersubsidi menjadi nonsubsidi

di pabrik pengeringan jagung di Desa Sri Pendowo, Ketapang, Lamsel.

PERTANIAN: Kurang Pupuk, Bobot Panen Padi Berkurang

Kamis, 7 Mei 2009

SRAGI (Lampost)
: Para petani di Kecamatan Sragi, Lampung Selatan, mulai panen. Sayangnya, bobot padi yang dihasilkan pada panen tahun ini berkurang dibandingkan pada tahun lalu. Hal ini disebabkan pada masa tanam sebelumnya, petani kesulitan memperoleh pupuk sehingga berdampak kepada hasil panen padi kali ini.

Dadang (38), seorang petani di Sragi, mengatakan berat gabah yang dihasilkan pada panen kali ini menjadi berkurang dibandingkan pada hasil panen pada 2008 lalu.

"Kalau dilihat dari pertumbuhan batang padinya cukup bagus daripada tahun lalu. Namun, setelah kita lihat hasil gabahnya merosot dan tidak berbobot. Kemungkinan, bobot padi menjadi berkurang karena pada musim tanam yang lalu kami kesulitan untuk mendapatkan pupuk," kata Dadang, saat ditemui di areal persawahan miliknya, Selasa (5-5).

Sementara Sutris (32) juga mengatakan hal yang sama. Pada musim panen tahun lalu, dia memperoleh gabah sebanyak 7--8 ton/hektare. Namun, untuk saat ini hanya 6--7 ton/hektare. "Saya juga tidak tahu pasti kenapa bobot padi pada musim panen tahun ini berkurang. Hampir semua petani di sini mengalami hal yang sama," kata dia.

Terancam Gagal Panen

Sementara itu, sejumlah petani jagung di Kecamatan Sragi, Lamsel, mengalami hal sebaliknya. Mereka terancam gagal panen. Pasalnya, sejak beberapa bulan terakhir ini di kecamatan tersebut tidak diguyur hujan. Sehingga, dikhawatirkan tanaman jagung petani akan menjadi layu dan mati.

Bambang (38), seorang petani jagung, mengatakan petani jagung khawatir akan gagal panen jika hujan tidak turun. Padahal, tanaman jagung milik petani sudah berumur 25--40 hari.

"Tanaman jagung kami saat ini sudah mengembang atau berbuah. Namun, jika cuaca terus kemarau kami khawatir tanaman jagung tidak akan bertahan lama dan dipastikan kami gagal panen. Padahal, modal yang kami keluarkan untuk tanam jagung cukup banyak," kata dia.

Kepala Cabang Dinas (KCD) Badan Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Sragi, Bejo Adhi Setyo, ketika ditemui Selasa (5-5), membenarkan yang dialami petani jagung. Di mana, tanaman jagung milik petani seluas 1.400 hektare terancam gagal panen. n WAN/D-3

"Jika beberapa minggu ini tidak diguyur hujan, kemungkinan tanaman jagung di daerah ini banyak yang layu dan mati. Bahkan, petani juga terancam rugi puluhan juta," kata dia.

Disinggung mengenai hasil panen padi yang bobotnya berkurang, Bejo mengatakan untuk panen padi pada tahun ini, rata-rata bobot padi memang berkurang. Hal ini disebabkan petani pada musim tanam yang lalu kesulitan mendapatkan pupuk.

PERTANIAN: Lampura Fokus ke Pupuk Organik

Jum'at, 29 Mei 2009

KOTABUMI (Lampost)
: Baru pada tahun 2010 Pemkab Lampung Utara beorientasi pada penggunaan pupuk organik peruntukan petani.

Kasi Kelembagaan Usaha Pertanian, Dinas Pertanian Yulianto, didampingi Staf Dinas Pertanian Jauhari di ruang kerjanya, Kamis (28-5), mengatakan penggunaan pupuk organik didasarkan pada pertimbangan kerap terjadi kelangkaan pupuk setiap musim tanam.

Kecuali, penggunaan pupuk organik dalam rangka memperbaiki struktur tanah yang telah rusak karena penggunaan pupuk kimia yang berlebihan di ladang pertanian.

"Pemkab juga berencana membangun pertanian berbasis ramah lingkungan, karena ini sejalan dengan persyaratan ekspor hasil pertanian yang di dalamnya memuat standar pupuk yang digunakan mesti menggunakan pupuk organik," ujarnya.

Dia mengatakan pupuk organik memiliki kelebihan dibanding pupuk kimia, selain mampu memperbaiki struktur tanah dari sifat fisika dan kimia, mencukupi ketersediaan unsur hara.

Juga akan menekan penggunaan pupuk kimia dan mampu menaikkan produksi hasil panen sebesar 5--10%.

Bahan baku yang akan digunakan untuk pembuatan pupuk organik juga melimpah.

Untuk memasyarakatkan penggunaannya, penyuluh pertanian selalu mendorong penggunaan pupuk organik di kalangan petani.

Sebagai stimulusnya, Dinas Pertanian pada 2007 telah mengalokasikan mesin pembuat pupuk organik di Abung Sumuli.

Tujuannya agar para petani dapat belajar bersama dan pengenalan cara pembuatan pupuk tersebut. n CHA/D-2

Lampung Berpotensi Sentra Pupuk Organik

Kamis, 4 Juni 2009

BANDAR LAMPUNG (Lampost)
: Berlimpahnya bahan baku membuat Lampung berpotensi menjadi sentra produksi pupuk organik. Pasarnya luas dan dapat menjadi solusi bagi kekurangan pupuk anorganik.

Hingga kini, baru ada satu produsen pupuk organik di Lampung dengan kapasitas terpasang 6.000 ton/tahun, yakni PT Sumber Alam Organik Sejahtera (SAOS), Natar, Lampung Selatan. Produsen ini belum sanggup memenuhi kebutuhan pupuk organik Lampung tahun 2009 sebanyak 17 ribu ton.

Direktur Utama PT SAOS, L. Soesilo Brata, mengatakan bahan baku pupuk organik seperti kotoran sapi (KS), kotoran ayam (KA), dan blothong (ampas tebu), melimpah dan cukup untuk menjadikan Lampung sebagai produsen pupuk organik untuk pasar Jawa dan Sumatera.

PT SAOS yang memproduksi pupuk organik Petroganik untuk PT Petrokimia Gresik, mendapat bahan baku KS dari Kelompok Tani Karang Taruna PT Santosa Agrindo (Santori), Bekri, Lampung Tengah. "KS dari Santori, bisa untuk dua hingga tiga pabrik pupuk organik," kata Soesilo Brata, Rabu (3-6).

Sebagai lumbung ternak nasional, Lampung memiliki sejumlah perusahaan ternak besar seperti PT Great Giant Livestock Company (GGLC), PT Tippindo, PT Juang Jaya Abadi Alam, dan PT Elders Indonesia. Belum lagi sekitar 1.500 peternak ayam ras intensif yang tergabung dalam ternak kemitraan dan anggota Perhimpunan Ternak Ayam Ras (Pintar).

Bahan baku lain yang belum banyak dimanfaatkan adalah blothong. PT SAOS kini tengah meneliti kemungkinan memakai ampas tapioka (onggok) sebagai bahan baku. Ketersediaan bahan pendukung seperti kapur mentah juga mencukupi. "Dari sisi bahan baku tak masalah, investor yang belum banyak mau masuk," kata Soesilo Brata.

Bahan baku pupuk organik, yakni KS/KA, kapur, dan mixtro (bahan campuran). Proses didahului penjemuran KS/KA, penghancuran (crusher), pan granular (proses membuat butiran), pengeringan (dryer), dan pengemasan (packaging).

Dari sisi pasar, menurut Sales Supervisor Petrokimia Gresik Lampung, Sunaryo, tidak ada masalah. "Berapa pun produksi akan kami tampung. Kebutuhan pupuk organik masih tinggi dan trennya meningkat," kata Sunaryo.

Dalam memenuhi tugas pemerintah menyediakan pupuk organik, Petrokimia Gresik membuka peluang kerja sama pembangunan 33 pabrik pupuk organik di Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Pabrik berkapasitas 10 ribu ton/tahun dengan investasi mesin Rp1,2 miliar.

Pemerintah memberikan subsidi pupuk organik Rp1.000/kg sehingga harga belinya di tingkat petani Rp500/kg. Namun, untuk produksi usaha kecil menengah (UKM) dan industri kecil menengah (IKM) mitra Petrogres, dibeli Rp1.135/kg.n MIN/E-2

Kota Dapat Anugerah Ketahanan Pangan

Senin, 8 Juni 2009

BANDAR LAMPUNG (Lampost)
: Sukses meraih Adipura, Kota Bandar Lampung kembali akan menerima penghargaan Ketahanan Pangan. Penghargaan itu akan diberikan di Boyolali, Jawa Tengah, hari ini (8-6).

Penghargaan tingkat nasional tersebut akan diterima langsung Wali Kota Bandar Lampung Eddy Sutrisno dari Presiden Susilo Bambang Yudoyono. Kota Bandar Lampung merupakan salah satu daerah beberapa kabupaten/kota di Provinsi Lampung yang mendapatkan penghargaan ketahanan pangan.

Selain Bandar Lampung, Lampung Timur, Way Kanan, Tanggamus, Lampung Barat, juga mendapatkan penghargaan serupa. "Tapi, untuk tingkat kota, hanya Bandar Lampung yang mendapat penghargaan Ketahanan Pangan Tingkat Nasional," kata Eddy Sutrisno di rumah dinasnya, Minggu (7-6).

Menurut Eddy, rencana semula, berdasar pada undangan yang diterima Pemkot Bandar Lampung, penghargaan Ketahanan Pangan akan diberikan tanggal 2 Juni 2009. Namun, karena ada kegiatan nasional yang tidak bisa diundur jadwalnya, penghargaan itu baru diberikan besok (hari ini, red).

Saat ditanyakan atas dasar apa Bandar Lampung yang merupakan kota besar mendapatkan penghargaan nasional Ketahanan Pangan, Eddy menjelaskan peningkatan ketahanan pangan di daerah bukan hanya beras. Keberhasilan Kota Bandar Lampung mendapatkan penghargaan tersebut, setelah tahun 2008, Pemkot berhasil membebaskan lahan di Taman Burung, Sukarame. Setelah warga yang mendiami lahan itu diberikan pesangon untuk pindah, lahan tersebut diserahkan ke Dinas Pertanian dan Peternakan Bandar Lampung.

Lahan itu ternyata dimanfaatkan dengan baik. Lahan dikelola dengan ditanami padi organik tanpa pupuk kimia seluas 5 hektare. Ternyata, hasil produksi beras yang didapat mampu meningkatkan 18 persen produksi beras Bandar Lampung.

"Atas peningkatan produksi inilah kami dianggap berhasil menjaga ketahanan pangan daerah. Dan, hal ini dianggap merupakan prestasi yang luar biasa untuk sebuah kota dengan kategori kota besar," kata mantan anggota DPRD Lampung itu.

Eddy juga menjelaskan pihaknya sudah mengumpulkan semua RT dan lurah yang ada untuk memanfaatkan lahan seoptimal mungkin dengan menanam lahan tersebut dengan tanaman pangan. Misalnya, padi, jagung, ubi, dan lain sebagainya. "Pemanfaatan lahan yang sedikit secara optimal, ternyata dapat juga menghasilkan pangan yang banyak manfaat. minimal untuk warga Kota Bandar Lampung sendiri," kata Eddy.

Berdasar pada data yang dihimpun Lampung Post, di Kota Bandar Lampung tahun 2004 tercatat 1.655 hektare sawah dan menghasilkan 6.701 ton padi sawah. Produksi padi sawah meningkat pada 2006 dengan luas lahan olah 1.765 dan produksi mencapai 7.590 ton. Tahun 2008, dengan luas lahan 1.770 hektare, menghasilkan produksi padi lebih dari lebih dari 8.000 ton. n KIM/TRI/K-2

BERAS: Pengadaan Capai 100 Ribu Ton

Selasa, 9 Juni 2009

BANDAR LAMPUNG (Lampost)
: Badan Urusan Logistik (Bulog) Divisi Regional (Divre) Lampung membeli beras petani sejumlah 102.072 ton hingga akhir pekan lalu (6-6). Pembelian ini sebagian dari kontrak yang disepakati bersama mitra kerja yang mencapai 107.448 ton.

Kepala Humas Bulog Divre Lampung Edi Hanif, Senin (8-6), mengatakan meskipun panen raya hampir selesai, pada Juni ini pemasukan beras ke gudang Bulog Lampung relatif baik. Rata-rata 1.000 ton beras masuk ke gudang Bulog setiap hari. "Bahkan realisasi 102.072 ton ini melebihi target pembelian tahun 2008 yang hanya 100 ribu ton. Melihat penyerapan yang masih tinggi, Bulog optimistis target 140 ribu ton sepanjang 2009 bisa tercapai," kata Edi Hanif.

Penyerapan 102.072 ton beras ke gudang Bulog ini berasal dari empat wilayah kerja Bulog yang bekerja sama dengan 105 mitra. Dari wilayah kerja Bulog Divre Lampung yang meliputi Bandar Lampung dan Tanggamus terserap 9.315 ton dari kontrak 10.425 ton. Kemudian Subdivre Lampung Tengah dengan wilayah kerja Lampung Tengah, Lampung Timur, dan Metro terserap 50.770 ton setara beras dari kontrak 53.745 ton.

Sedangkan dari Subdivre Lampung Utara dengan wilayah kerja Lampung Utara, Lampung Barat, Way Kanan, dan Tulangbawang terserap 21.339 ton dari kontrak 21.814 ton. Sementara dari Kansilog Kalianda (Lampung Selatan) masuk beras 20.648 ton dengan kontrak 21.464 ton.

"Jadi secara keseluruhan per 6 Juni 2009, beras yang masuk gudang Bulog mencapai 102.702 ton dari kontrak 107.448 ton. Sedangkan sisanya 5.376 ton akan masuk bertahap ke gudang setiap harinya seiring kontrak baru," kata dia.

Membaiknya penyerapan beras di tahun 2009, menurut Edi, didukung dengan harga terbaru pembelian Bulog berdasar harga pembelian pemerintah (HPP) yakni Inpres Nomor 8 tahun 2008. Sementara sepanjang tahun 2008, dari target 100 ribu ton hanya terealisasi 58.421 ton. "Padahal, Bulog berupaya mengejar target pembelian hingga akhir tahun dengan harga beras di pasaran umum telah jauh di atas HPP," ujarnya.n NOV/E-1

BERAS: Bulog Lampung Lampaui Target Pengadaan 2008

Kamis, 4 Juni 2009

BANDAR LAMPUNG (Lampost)
: Pengadaan beras Perum Bulog Divre Lampung berhasil menembus angka 100 ribu ton atau melebihi target 2008. Tahun lalu, target pembelian beras Bulog Lampung sebanyak 100 ribu ton, tapi yang tercapai sebanyak 58.421 ton.

Tahun 2009, Bulog menargetkan pengadaan sebanyak 140 ribu ton. Bulog optimistis mampu mencapai target itu, mengingat masa panen masih akan berlangsung hingga Oktober mendatang. Humas Bulog Divre Lampung, Edi Hanif, mengatakan realisasi pembelian beras sampai Selasa (2-6), sebanyak 99.256 ton dan kontrak yang ditandatangani Bulog Lampung dengan mitra kerja sebanyak 105.340 ton. Sisa kontrak yang belum masuk sejumlah 6.048 ton.

"Pemasukan beras pada 1--2 Juni berjumlah 2.784 ton. Artinya, rata-rata pada awal Juni ini, Bulog dapat menyerap hasil panen petani di atas 1.000 ton per hari, meski panen raya berkurang," kata Edi Hanif, Rabu (3-6).

Bulog Divre Lampung dengan wilayah kerja Tanggamus, Pesawaran, dan Bandar Lampung membeli hasil panen petani 2009 sejumlah 8.979 ton setara beras sampai 2 Juni 2009 dengan jumlah kontrak 10.245 ton. Sedangkan Subdivre Lampung Tengah dengan wilayah kerja Lampung Tengah, Lampung Timur, dan Metro membeli hasil panen petani 2009 sejumlah 49.398 ton setara beras sampai 2 Juni 2009 dengan jumlah kontrak 52.752 ton.

Di Subdivre Lampung Utara dengan wilayah kerja Lampung Utara, Lampung Barat, Way Kanan, dan Tulangbawang berhasil menghimpun panen sebanyak 20.749 ton setara beras. Kemudian, Kansilog Kalianda dengan wilayah kerja Lampung Selatan membeli hasil panen petani 2009 sebanyak 20.130 ton setara beras.n MIN/E-2

PRODUKSI BERAS: Enam Daerah di Lampung Raih Penghargaan Pangan

Selasa, 9 Juni 2009

BANDAR LAMPUNG (Lampost)
: Enam daerah kabupaten/kota di Provinsi Lampung meraih penghargaan Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Senin (8-6).

Keenam daerah yang berhasil meraih penghargaan adalah Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Barat, Lampung Timur, Tulangbawang, Tanggamus, dan Kabupaten Way Kanan. Daerah itu berhasil menaikkan produksi beras minimal lima persen.

Presiden Yudhoyono menyerahkan penghargaan tersebut dalam acara Jambore Sekolah Lapangan Pengelolaan Sumber Daya Tanaman Terpadu (SL-PTT) Padi, Jagung, dan Kedelai di Boyolali, Jawa Tengah.

Dia mengatakan petani bisa menciptakan swasembada beras dan ketahanan pangan untuk membangun kemandirian bangsa Indonesia. "Lima komoditas bisa berswasembada seperti beras, gula, jagung, daging sapi, dan kedelai," kata Presiden.

Bandar Lampung dinilai berhasil meningkatkan produksi beras 17,5% pada 2008. Keberhasilan itu menempatkan Bandar Lampung sebagai kota di Sumatera yang berhasil mendongkrak produksi berasnya.

"Di Sumatera, hanya tiga kota yang mendapatkan penghargaan P2BN, yaitu Bandar Lampung, Pagar Alam, dan Palembang. Bandar Lampung menjadi kota yang bisa mendongkrak produksi berasnya secara signifikan," kata Kabag Humas dan Infokom Pemkot Bandar Lampung, Zainuddin.

Dalam tiga tahun terakhir, kata dia, produksi padi di Bandar Lampung meningkat dari 8.000 ton/tahun menjadi 11 ribu ton/tahun. Sebagai ibu kota Provinsi Lampung, lahan pertanian di Bandar Lampung memang terbatas. Pada 2003, luas areal sawah hanya sekitar 1.655 hektare dengan produksi padi 6.701 ton/tahun. Pada 2005, areal sawah meningkat menjadi 1.777 hektare dengan produksi padi 7.590 ton/tahun.

Atas keberhasilan itu, Wali Kota Bandar Lampung Eddy Sutrisno mengatakan akan membatasi pengalihan fungsi lahan pertanian di Bandar Lampung agar produksi beras bisa tetap dipertahankan. n ITA/R-1

Pertanahan:BPN Buka Loket Sengketa Tanah

Sabtu, 12 Mei 2007

BANDAR LAMPUNG (Lampost): Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Lampung, Horasman Sitanggang, menyatakan saat ini pihaknya membuka loket untuk penyelesaian sengketa tanah.

BPN, kata dia, tidak bisa lagi menepis penyelesaian sengketa itu bukan urusannya dan melemparkan ke pengadilan. "BPN sekarang tidak bisa lagi seperti itu," ujar Sitanggang, di ruang kerjanya, Jumat (10-5).

Jika ada masyarakat yang berkonflik, BPN harus melayani keluhan itu, karena BPN sudah dibekali "jurus-jurus" seperti mediasi, fasilitator dan rekonsiliasi. Semua permasalahan tersebut muaranya ke BPN.

Saat ini, BPN ingin menunjukkan pengelolaan masalah tanah sampai ke tingkat bawah, sesuai pidato Presiden mengenai pencanangan reformasi agraria dan program percepatan sertifikasi massal. "Program ini sekarang ditindaklanjuti BPN Lampung," kata Sitanggang.

Program tersebut terbagi tiga pola. Pertama, sertifikasi murni dibiayai pemerintah (APBN BPN dan APBD). Kedua, sertifikasi jalur swadaya dan ketiga sertifikasi lintas sektoral.

Dalam rangka percepatan sertifikasi massal, yang sedang bergerak di lapangan sertifikasi yang bisa disebut gratis yaitu prona (proyek nasional). Prona yang murni dibiayai negara ini ada 90 ribu bidang. Bantuan Bank Dunia 36 ribu bidang, transmigrasi 2.200 bidang, dan tambahan bantuan 4 ribu bidang.

Bantuan yang ini sekaligus untuk bantuan kunjungan kerja Presiden. Kemudian sertifikasi swadaya masyarakat (SMS) sekitar 90 ribu bidang, lalu kerja sama sektoral 85 ribu bidang, di antaranya ada yang untuk UKM, Dinas Peternakan, Dinas Pertanian.

Menurut Sitanggang, persoalan yang sekarang timbul bagaimana gerakan itu di lapangan. "Kan itu persoalannya," kata dia. Orang nomor satu di BPN Lampung ini mengaku dari permasalahan tersebut dia sering mendapatkan teror. Tetapi, dia tetap menjalankan prinsip sesuai petunjuk yang ada.

BPN telah menyiapkan tim kerja di lapangan sehingga tidak salah sasaran. Penunjukan lokasi direncanakan hingga ke desa-desa yang akan mendapat sertifikasi massal. Penetapan lokasi di semua wilayah kabupaten/kota ditentukan setelah mendapat masukan dari bawah

Mengapa program ini dibilang membantu rakyat? Sasarannya tidak boleh keliru, yaitu mereka yang memang tidak mampu dan luas tanahnya terbatas antara 150 hingga 300 meter persegi. Dalam pelaksanaannya BPN tetap membutuhkan mitra kerja yaitu Kelompok Masyarakat Sadar Tertib Tanah yang disebut (Pokmas Dartibnah).

Hal ini sekaligus memberdayakan kesadaran hukum masyarakat mengenai pertanahan. "Ada pin jika keluar biaya semua harus dimusyawarahkan terlebih dulu dan jelas berapa riilnya," kata Sitanggang.

Menyoal biaya yang dikeluhkan warga, Kakanwil BPN Lampung itu menambahkan terkadang di tempat ekstrem, timbul masalah baru. BPN hanya memberikan surat, tiba-tiba kepala desa dan camat bermain di balik layar, sehingga angkanya membengkak sampai Rp300-an ribu.

"Yang lebih eksteim, kalau enggak tiga ratus enggak boleh itu program prona. Ini yang susah," kata Sitanggang.

Sitanggang mengakui mencurigai jika ada proses sertifikasi massal tetapi yang mengurus tidak berurutan atau bolong-bolong. "Ini jelas bukan permainan BPN," ujarnya.

Dalam proses sertifikasi ini semua surat dari camat dan lurah tidak diperlukan. Alsannya pada saat pemilihan lokasi sudah dipertimbangkan, seperti perkampungan yang sudah lama. Jika ada sengketa, dipastikan rumah di tempat itu sudah dirobohkan warga.

"Yang paling tahu kan mereka yang berdekatan, bukan pejabatnya," ujarnya.

Tetapi terkadang, jika sudah bicara soal akta, banyak pihak yang mengambil keuntungan. "BPN yang mengerjakan hanya mengutip Rp225 ribu, sementara pihak lain cuma duduk manis mengutip uang sampai Rp300 ribu. Secara manusiawi BPN bisa iri to" ujarnya. Yang menyedihkan, BPN memelihara cara seperti itu. Guna menghindari semua itu, Kakanwil BPN telah memerintahkan semua kepala BPN di kabupaten/kota agar memberikan keputusan internal kepada para petugas dan melarang melakukan pungutan di luar ketentuan yang sudah diatur.

Menurut dia, di tubuh BPN untuk memindahkan pejabat hanya memerlukan menit. Sudah ada contoh yang terjadi pada kepala BPN di kabupaten. "Malam Mingggu izin pada saya mau ke Jakarta, malam itu juga saya dapat telepon agar melantik hari Minggunya. Ini yang terjadi," kata Sitanggang. n RIS/K-1

Berdirinya Sekolah Kami

PENDIDIKAN

Kompas, Selasa, 9 Juni 2009

Ahmad Arif

Hujan semalam menyisakan tanah becek dan gigil dingin. Namun, sepagi itu, Desa Sarimukti di lereng Gunung Papandayan sudah hiruk pikuk. Di tanah lapang pinggir desa, puluhan buruh menaikkan sayuran ke truk. Mereka berbagi lahan dengan anak-anak kecil yang bermain bola.

Beberapa langkah dari tanah lapang itu, sejumlah lelaki sibuk bekerja. ”Tok... tok... sreeek... duk,” bunyi palu memukul paku bersaing dengan gesekan gergaji membelah kayu.

Guru, aparat desa—termasuk kepala desa—dan petani, bahu- membahu membangun gedung Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pertanian Sarimukti. ”Sedikit lagi selesai, tinggal pasang jendela dan mengecatnya,” kata Ridwan Saefudin (36), guru Matematika. Sekolah itu berdinding bambu berlantai papan.

SMK Pertanian Sarimukti dibuka tahun lalu. Selama itu pula pembangunan gedung dirintis. Sebanyak 42 siswanya menumpang di madrasah.

”Ayo semangat, anggap olahraga,” kata Yayan Supriyatna (47), Kepala Desa Sarimukti, sambil menghaluskan papan. Warga tersenyum. ”Tiap hari olahraga kami mencangkul, Pak,” seloroh seorang warga. Guyonan itu menambah guyub suasana.

Keguyuban pula yang menyangga sekolah itu. Warga menyumbang apa saja, dari kayu hingga bambu. Anak-anak tak ketinggalan, mengangkuti batu sungai untuk fondasi.

”Sekolah ini sumbangan warga dan Sahabat Sekolah (donatur). Kalau ditotal, habis Rp 45 juta. Ini demi perubahan nasib,” kata Ridwan.

Harapan perubahan

Langkah awal perubahan itu dimulai sejak 2003 saat warga mendirikan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Sururon. Ide pendirian sekolah setingkat SMP ini muncul dari pembicaraan warga dengan pengasuh Pesantren Sururon, aktivis Serikat Petani Pasundan, dan Yapemas. Sebelumnya, di Sarimukti hanya ada SD.

SMP terdekat ada di Sari Wangi, ibu kota kecamatan, yang harus ditempuh dengan ojek. Biayanya Rp 15.000, setara dengan penghasilan warga sehari. ”Waktu itu hanya dua anak yang lanjut ke SMP,” ujar Yayan.

MTs Sururon kini telah meluluskan 136 siswa. ”Awalnya banyak yang meragukan sekolah kami. Maklum, bangunan dan fasilitasnya terbatas. Semuanya gratis. Gurunya tamatan SMA dan SMP, hanya satu yang sarjana,” kata Ayi Sumarni (25), guru di MTs Sururon yang juga mahasiswi Universitas Garut.

Ridwan, yang juga Wakil Kepala MTs Sururon, mengungkapkan, gaji guru di sekolahnya tak tentu besarannya. ”Biasanya Rp 90.000 sebulan,” katanya. Gaji guru dibayar dari hasil usaha yang dikelola sekolah, seperti ternak ikan. Kolamnya dibuat di bawah lantai kelas. Para guru pun kebanyakan banting tulang mencari pekerjaan tambahan.

Lulusan MTs Sururon nyatanya berprestasi. Tingkat kelulusan hampir 100 persen. ”Dari tiga angkatan, hanya satu siswa yang tak lulus ujian nasional. Itu pun karena sakit,” kata Ayi. Bahkan, pada Ujian Nasional 2006, seorang siswa Sururon mendapat nilai sempurna di bidang Matematika.

Di sekolah lanjutan, alumni MTs Sururon juga berprestasi. Misalnya Siti Aminah (18), lulusan angkatan pertama yang selalu juara umum di SMK Pertanian Garut. Siti kini mendapat tawaran beasiswa dari Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Tak hanya Siti, semua alumnus MTs Sururon yang melanjutkan sekolah juga berprestasi di sekolah masing-masing.

Namun, hanya sedikit lulusan MTs Sururon yang bisa melanjutkan sekolah ke luar desa. Alasan utama, tak punya biaya. ”Itulah yang mendorong kami mendirikan SMK Sarimukti. Sekolah ini, seperti MTs Sururon, juga gratis,” kata Ridwan.

Belajar kehidupan

Tak hanya memiliki prestasi akademik, siswa MTs Sururon juga berani berpendapat dan bersikap, hasil

pengajaran dialogis dan kritis. Ketika melanjutkan studi, banyak dari mereka yang menjadi ketua OSIS di sekolah masing-masing.

Lebih dari itu, anak-anak juga belajar kehidupan. Sarif (17), selama empat tahun sekolah di Sarimukti, tak sepeser pun mendapatkan kiriman uang.

”Orangtua saya miskin. Dari awal mereka tak setuju saya sekolah,” kata Sarif asal Garut selatan, sekitar 150 kilometer dari Sarimukti. Tiga tahun Sarif sekolah di MTs Sururon, setahun terakhir di SMK Sarimukti.

Dulu, ketika mendapat informasi dari teman sekampung tentang sekolah gratis di MTs Sururon, Sarif pun nekat pergi. Di Sarimukti ia tinggal di asrama guru dan bekerja untuk hidup. ”Saya jadi buruh tani,” ujarnya. Puluhan siswa lain seperti Sarif, kenyang pengalaman hidup.

Awal 2004, Sarif dan sembilan siswa lain yang tinggal di asrama pernah dua hari tak makan. ”Kami kehabisan beras. Dua hari makan dedaunan. Waktu itu warga juga lagi susah karena lahan mereka diambil Perhutani,” kisah Sarif.

Ridwan, yang juga tinggal di asrama, menambahkan, ”Waktu itu saya ada urusan di Garut. Karena tak ada uang, terpaksa saat pulang ke Sarimukti jalan kaki. Hampir lima jam di jalan. Perut lapar dan haus, berharap di asrama ada makanan.”

Ternyata siswa di asrama juga kelaparan. ”Saya meminta seorang anak ke warung. Tetapi, dia pulang hanya membawa beberapa lembar bon tagihan utang. Utang kami di warung rupanya menumpuk,” katanya.

Hari sudah malam ketika datang ayah seorang murid dari Garut selatan. Dia membawa bekal lima bungkus nasi timbel yang segera dibagikan. ”Itulah makanan terenak yang pernah saya makan. Saya yakin selalu saja ada jalan kalau ikhlas dan berani,” kata Ridwan.

Seperti Ridwan, seperti itu pula keyakinan warga Sarimukti yang bergotong royong membangun sekolah pagi itu. Ya, pada sekolah itu harapan perubahan disandarkan....