10 April 2010

Pengunjuk Rasa Tuntut KPK Tuntaskan Korupsi di BPN Sidoarjo

Senin, 04 Mei 2009 JAKARTA--MI: Massa yang menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Senin (4/5), mendesak dituntaskannya dugaan korupsi Rp24 milliar di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sidoarjo, Jawa Timur.

Pengunjuk rasa yang mengatasnamakan Lingkar Aksi Berantas Korupsi Indonesia (Labirin) itu terdiri dari berbagai elemen masyarakat, di antaranya mahasiswa, pemuda dan masyarakat antikorupsi asal Jawa Timur (Jatim).

"Kami mendesak KPK segera turun tangan untuk mengusut dugaaan korupsi yang dilakukan Kepala BPN Sidoarjo,"ungkap Kordinator Lapangan (Korlap) Labirin Fauzan ditemui di sela-sela aksi unjuk rasa.

Selain membagi-bagikan selebaran kepada pengguna jalan, unjuk rasa yang dijaga belasan polisi dari Polres Jakarta Selatan tersebut juga dilakukan dengan berorasi di pintu masuk kantor KPK.

"Dugaan korupsi yang dilakukan Kepala BPN Sidorajo itu bermula dari sengketa tanah di Desa Peranti, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, seluas 24 hektare antara Puskopkar (Pusat Koperasi Karyawan) Jatim dengan pihak PT Fortuna Harisindo Diantama,"ujar Fauzan.

BPN Sidoarjo kata Korlap Labirin itu, terindikasi berpihak kepada PT Fortuna Harisindo Diantama, karena mengeluarkan kebijakan dengan memberi peta bidang tanah yang disengketakan, tanpa mempertimbangkan riwayat kepemilikan tanah yang disengketakan itu.

"Riwayat tanah itu menunjukkan secara sah dimiliki oleh Puskopkar Jatim. Namun, pihak BPN Sidoarjo terindikasi berpihak pada salah satu pihak bersengketa sehingga tindakan tersebut kami nilai tidak memenuhi rasa keadilan hukum," ujarnya.

Pengunjuk rasa akhirnya membubarkan diri setelah perwakilan mereka diterima anggota KPK. Namun, mereka berjanji akan kembali menggelar aksi unjuk rasa dengan massa yang lebih besar jika KPK tidak merespon laporan mereka.

"Kami akan datang dengan massa yang lebih besar jika KPK tidak merespon laporan tersebut. Kami telah menyampaikan data-data dugaan korupsi tersebut dan jika lima hari tidak ada respon dari KPK, kami akan kembali berunjukrasa," ungkap Korlap Labirin itu. (Ant/OL-01)

Tidak ada komentar: