Sinar Indonesia Baru, Januari 9th, 2009
Medan (SIB)
LMR-RI (Lembaga Missi Reclassering Republik Indonesia) Komisariat Wilayah Sumut selaku kuasa hukum masyarakat Koptan Desa Tanjung Jati menyurati Kepala BPN (Badan Pertanahan Nasional) Pusat di Jakarta mohon penjelasan areal tanah seluas 120 Ha di Desa Tanjung Jati, Kecamatan Selesai, Langkat yang hingga saat ini masih dikuasai oleh PTPN II Tanjung Jati.
Menurut Ketua Komwil LMR-RI Sumut Sedap Tarigan SH kepada wartawan di Medan, Kamis (8/1) dalam surat tertanggal 30 Desember 2008 itu, masyarakat melalui Almaun, delegasi petani penduduk Desa Tanjung Jati, Selesai, Langkat memohon penjelasan lahan seluas 120 Ha tersebut karena pihaknya telah mendapat penjelasan dari Menteri BUMN kepada BPN Pusat, areal tersebut tidak termasuk dalam HGU (di luar HGU) Kebun PTPN II Tanjung Jati dan harus didistribusikan kepada masyarakat selaku pemilik sebelumnya.
Dikatakan, pada Rabu (22/10-2008) lalu pihaknya bersama sejumlah masyarakat dan Almaun didampingi Ketua LMR-RI Sumut Sedap Tarigan SH selaku kuasa masyarakat mencoba menguasai lahan dimaksud dengan memasang plang bahwa areal itu dalam pengawasan LMR-RI selaku kuasa masyarakat. Namun, oleh pihak perkebunan plang tersebut dirobohkan karena menurut Askep Rahmadi Saputra yang hadir di lokasi bersama sejumlah petugas Papam Kebun, surat-surat terkait HGU lahan dimaksud ada di kantor PTPN II. Namun saat itu tidak sempat terjadi bentrok, ujar Tarigan.
Kemudian, pihaknya menyurati BPN Sumut No 049/03/LMR-RI/Komwilsu/XI/2008 tertanggal 7 Nopember 2008 mohon penjelasan tentang status lahan itu. Namun, BPN Sumut melalui suratnya 21 Nopember 2008 menyarankan agar LMR-RI menghubungi pihak PTPN II sebagai pemegang asset, ujar Tarigan.
Untuk itu, pihaknya menyurati Kepala BPN Pusat untuk mohon mengklarifikasi memberi penjelasan masalah lahan 120 Ha dimaksud sehingga masyarakat memperoleh suatu kepastian. Dalam surat yang ditembuskan antara lain ke Kejagung, KPK di Jakarta, Menteri BUMN, DPR RI, Gubsu dan Kapoldasu itu turut dilampirkan berkas kronologis serta kepemilikan tanah masyarakat tersebut sebelum dikuasai PTPN II. (r9/u)
31 Januari 2009
2009 BPN Sumut Targetkan 122.740 Bidang Tanah Disertifikasi
Sinar Indonesia Baru, Januari 19th, 2009
Medan (SIB)
Sebagai tindak lanjut program tahun sebelumnya, tahun 2009 Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Propinsi Sumut menargetkan 122.740 bidang tanah di Sumut selesai disertifikasi. Target ini termasuk dalam percepatan sertifikasi massal yang menjadi salah satu program utam BPN Sumut untuk tahun 2009 menuju visi dan misi BPN.
Hal ini dikemukakan Kakanwil BPN Sumut Ir Horasman Sitanggang kepada wartawan, Jumat (16/1) disela-sela acara penyerahan DIPA TA 2009 yang dihadiri ratusan pegawai BPN se Sumut di Kanwil BPN Jalan Brigjen Katamso Medan. Dalam daftar rekapitulasi anggaran DIPA TA 2009, Kanwil BPN Sumut dan 25 Kabupaten/Kota memperoleh anggaran dalam DIPA Rp121.645.974.000.
Ia mengutarakan ada empat program utama BPN Sumut tahun 2009 yakni percepatan sertifikasi massal, penertiban tanah terlantar, penyelesaian sengketa tanah dan PPAN (Reforma Agraria Nasional).
Untuk percepatan sertifikasi massal disediakan dua cara yakni swadaya dan subsidi. Untuk program subsidi yang terdiri dari 26.040 bidang PRONA, 1700 bidang UKM dan PPAN (DIPA) 35000 bidang, sedangkan untuk swadaya missal ada 60.000 bidang dengan paket hemat dengan biaya relatif murah, yang keseluruhannya berjumlah 122.740 bidang tanah.
Untuk mencapai ini, salah satu metode yang dilakukan adalah dengan menjemput bola, LARASITA, dimana BPN akan mendatangi dan melayani masyarakat.
Ditegaskan Horasman, tahun 2009, 26.040 bidang tanah dengan PRONA mencakup 25 Kabupaten/Kota yakni Medan 3500 bidang, Binjai (500), Tebing Tinggi (700), P Siantar (1000), T Bali (600), Sibolga (150), Langkat (1000), Deliserdang (3000), Simalungun (1000), Asahan (1000), Karo (3000), Dairi (790), Tapsel (600), L Batu (1000), Taput (1000), Tapteng (1000), Nias (1000), Tobasa (800), Madina (1000), P Sidempuan (250), Sergei (1500), Humbahas (500), Nisel (500), Samosir (250), Pakphak Bharat (400).
Akhir Januari LARASITA Dilaunching Gubsu
Target 122 ribu lebih bidang tanah yang disertifikasi akan dicapai dengan metode jemput bola yakni LARASITA (Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah). Dalam Program ini BPN akan langsung mendatangi dan melayani masyarakat yang telah memenuhi persyaratan IP4T yakni lokasi yang telah memenuhi inventaris pengadaan, pemanfaatan, pengawasan dan pemilikan tanah. Dimana tanah yang akan dilayani LARASITA adalah tanah yang relatif tidak banyak lagi masalah.
Untuk tahun 2009, telah disetujui 3 kabupaten/kota yakni Medan, P Siantar dan Deli Serdang yang akan dilayani LARASITA dan 2 lagi sedang dalam pengusulan, sehingga jumlahnya 5 kabupaten/kota.
Untuk memulai program LARASITA ini, kata Horasman, akhir Januari 2009 Gubsu akan melaunching LARASITA. (M22/u)
Medan (SIB)
Sebagai tindak lanjut program tahun sebelumnya, tahun 2009 Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Propinsi Sumut menargetkan 122.740 bidang tanah di Sumut selesai disertifikasi. Target ini termasuk dalam percepatan sertifikasi massal yang menjadi salah satu program utam BPN Sumut untuk tahun 2009 menuju visi dan misi BPN.
Hal ini dikemukakan Kakanwil BPN Sumut Ir Horasman Sitanggang kepada wartawan, Jumat (16/1) disela-sela acara penyerahan DIPA TA 2009 yang dihadiri ratusan pegawai BPN se Sumut di Kanwil BPN Jalan Brigjen Katamso Medan. Dalam daftar rekapitulasi anggaran DIPA TA 2009, Kanwil BPN Sumut dan 25 Kabupaten/Kota memperoleh anggaran dalam DIPA Rp121.645.974.000.
Ia mengutarakan ada empat program utama BPN Sumut tahun 2009 yakni percepatan sertifikasi massal, penertiban tanah terlantar, penyelesaian sengketa tanah dan PPAN (Reforma Agraria Nasional).
Untuk percepatan sertifikasi massal disediakan dua cara yakni swadaya dan subsidi. Untuk program subsidi yang terdiri dari 26.040 bidang PRONA, 1700 bidang UKM dan PPAN (DIPA) 35000 bidang, sedangkan untuk swadaya missal ada 60.000 bidang dengan paket hemat dengan biaya relatif murah, yang keseluruhannya berjumlah 122.740 bidang tanah.
Untuk mencapai ini, salah satu metode yang dilakukan adalah dengan menjemput bola, LARASITA, dimana BPN akan mendatangi dan melayani masyarakat.
Ditegaskan Horasman, tahun 2009, 26.040 bidang tanah dengan PRONA mencakup 25 Kabupaten/Kota yakni Medan 3500 bidang, Binjai (500), Tebing Tinggi (700), P Siantar (1000), T Bali (600), Sibolga (150), Langkat (1000), Deliserdang (3000), Simalungun (1000), Asahan (1000), Karo (3000), Dairi (790), Tapsel (600), L Batu (1000), Taput (1000), Tapteng (1000), Nias (1000), Tobasa (800), Madina (1000), P Sidempuan (250), Sergei (1500), Humbahas (500), Nisel (500), Samosir (250), Pakphak Bharat (400).
Akhir Januari LARASITA Dilaunching Gubsu
Target 122 ribu lebih bidang tanah yang disertifikasi akan dicapai dengan metode jemput bola yakni LARASITA (Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah). Dalam Program ini BPN akan langsung mendatangi dan melayani masyarakat yang telah memenuhi persyaratan IP4T yakni lokasi yang telah memenuhi inventaris pengadaan, pemanfaatan, pengawasan dan pemilikan tanah. Dimana tanah yang akan dilayani LARASITA adalah tanah yang relatif tidak banyak lagi masalah.
Untuk tahun 2009, telah disetujui 3 kabupaten/kota yakni Medan, P Siantar dan Deli Serdang yang akan dilayani LARASITA dan 2 lagi sedang dalam pengusulan, sehingga jumlahnya 5 kabupaten/kota.
Untuk memulai program LARASITA ini, kata Horasman, akhir Januari 2009 Gubsu akan melaunching LARASITA. (M22/u)
21 Januari 2009
Cucu Jenderal Soedirman Lawan Neo-liberalisme
Tribun Timur, Selasa, 20 Januari 2009
Jakarta, Tribun - Jenderal Soedirman Center yang diketuai oleh cucu Panglima Besar Jenderal Soedirman, Bugiakso berencana menggelar Rapat Umum Masyarakat Indonesia (RUMI) dalam rangka melawan neo-libralisme melalui momentum Pemilu 2009. Demikian disampaikan Ketua SC RUMI Gunawan yang didampingi Ketua OC Kartika Agenda dan Ketua Benteng Kedaulatan Farhan Effendi, Senin (19/1) di Jakarta.
RUMI yang akan digelar pada 1 Februari mendatang dan bertempat di Monumen Jogja Kembali, Sleman, Yogyakarta tersebut bekerjasama dengan Benteng Kedaulatan.
Rapat direncanakan akan diikuti sedikitnya oleh 500 ribu orang yang berasal dari berbagai daerah di seluruh Indonesia, guna mengambil jalan politik yang demokratik, konstitusional dan tetap di garis perjuangan massa serta melawan neo-liberalisme melalui momentum Pemilu 2009 dengan memilih presiden perubahan.
Para peserta, lanjut Gunawan, berasal dari petani, buruh, nelayan, masyarakat adat, pemuda, perempuan, agamawan dan budayawan yang berkomitmen terhadap perubahan melalui proses pemilihan umum.
Menurut kajian Jenderal Soedirman Center dan Benteng Kedaulatan, 10 tahun perjalanan reformasi, transisi demokrasi ternyata berjalan tidak sesuai dengan cita-cita reformasi yang dulu diperjuangkan oleh gerakan mahasiswa dengan dukungan segenap rakyat Indonesia.
"Yang terjadi adalah liberalisme yang dilegalkan melalui prosedural politik di pemerintahan dan DPR. Ujungnya adalah upah buruh tetap rendah, tidak berlangsungnya pembaruan agraria yang sejati dan dikuasainya kekayaan alam Indonesia oleh modal internasional. Tentu saja hal ini mengingkari UUD 1945 dan Ideologi Pancasila," tutur Gunawan.
Pendapat sama juga dikemukakan Pengurus Pusat Paguyuban Mantan Anggota DPR RI (PP-Padmanagri). Menurut ketuanya Mustahid Astari, walaupun judulnya Kabinet Presidensial, namun kenyatannya banyak wewenang presiden yang telah bergeser ke DPR.
Sementara itu MPR yang dahulu sebagai Majelis tertinggi di dalam struktur ketatanegaraan, telah kehilangan fungsinya yang pokok seperti menentukan GBHN dan menerima pertanggungjawaban presiden.
"Akibat tidak berperannya fungsi MPR itu, maka akan terjadi untuk pertama kalinya, presiden terpilih harus mempertanggungjawabkan segala pelaksanaan programnya kepada siapa pun, diakhir masa jabatannya pada tahun 2009," kata mantan anggota DPR itu.(persda network/js)
Jakarta, Tribun - Jenderal Soedirman Center yang diketuai oleh cucu Panglima Besar Jenderal Soedirman, Bugiakso berencana menggelar Rapat Umum Masyarakat Indonesia (RUMI) dalam rangka melawan neo-libralisme melalui momentum Pemilu 2009. Demikian disampaikan Ketua SC RUMI Gunawan yang didampingi Ketua OC Kartika Agenda dan Ketua Benteng Kedaulatan Farhan Effendi, Senin (19/1) di Jakarta.
RUMI yang akan digelar pada 1 Februari mendatang dan bertempat di Monumen Jogja Kembali, Sleman, Yogyakarta tersebut bekerjasama dengan Benteng Kedaulatan.
Rapat direncanakan akan diikuti sedikitnya oleh 500 ribu orang yang berasal dari berbagai daerah di seluruh Indonesia, guna mengambil jalan politik yang demokratik, konstitusional dan tetap di garis perjuangan massa serta melawan neo-liberalisme melalui momentum Pemilu 2009 dengan memilih presiden perubahan.
Para peserta, lanjut Gunawan, berasal dari petani, buruh, nelayan, masyarakat adat, pemuda, perempuan, agamawan dan budayawan yang berkomitmen terhadap perubahan melalui proses pemilihan umum.
Menurut kajian Jenderal Soedirman Center dan Benteng Kedaulatan, 10 tahun perjalanan reformasi, transisi demokrasi ternyata berjalan tidak sesuai dengan cita-cita reformasi yang dulu diperjuangkan oleh gerakan mahasiswa dengan dukungan segenap rakyat Indonesia.
"Yang terjadi adalah liberalisme yang dilegalkan melalui prosedural politik di pemerintahan dan DPR. Ujungnya adalah upah buruh tetap rendah, tidak berlangsungnya pembaruan agraria yang sejati dan dikuasainya kekayaan alam Indonesia oleh modal internasional. Tentu saja hal ini mengingkari UUD 1945 dan Ideologi Pancasila," tutur Gunawan.
Pendapat sama juga dikemukakan Pengurus Pusat Paguyuban Mantan Anggota DPR RI (PP-Padmanagri). Menurut ketuanya Mustahid Astari, walaupun judulnya Kabinet Presidensial, namun kenyatannya banyak wewenang presiden yang telah bergeser ke DPR.
Sementara itu MPR yang dahulu sebagai Majelis tertinggi di dalam struktur ketatanegaraan, telah kehilangan fungsinya yang pokok seperti menentukan GBHN dan menerima pertanggungjawaban presiden.
"Akibat tidak berperannya fungsi MPR itu, maka akan terjadi untuk pertama kalinya, presiden terpilih harus mempertanggungjawabkan segala pelaksanaan programnya kepada siapa pun, diakhir masa jabatannya pada tahun 2009," kata mantan anggota DPR itu.(persda network/js)
16 Januari 2009
Sertifikasi Tanah Lambat, Akses Kredit Terbatas
Kompas, Jumat, 18 Januari 2008
Jakarta, Kompas - Proses sertifikasi tanah milik pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM sangat lamban. Ini menyebabkan akses UMKM terhadap kredit perbankan menjadi terhambat.
Staf Khusus Menko Perekonomian Jannes Hutagalung mengungkapkan hal tersebut saat melaporkan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM, Kamis (17/1) di Jakarta.
Dalam laporannya, Jannes menyebutkan, target sertifikasi tanah tahun 2007 adalah seluruh target tahun 2006, yakni 10.240 sertifikat, ditambah target 2007 sebanyak 13.000 unit.
Namun, realisasinya ternyata hanya 3.335 sertifikat yang selesai atau hanya 32,57 persen dari target 2006. Padahal, biaya yang sudah diserahkan kepada kantor pertanahan di daerah cukup untuk 5.690 berkas atau 55,6 persen dari target.
Jannes menjelaskan, untuk tahun 2007 pemerintah telah melakukan proses pencairan dana untuk sertifikasi tanah UMKM di 23 provinsi.
Sertifikasi di 13 provinsi, dari 23 provinsi itu, terdiri dari 9.973 bidang tanah nonpertanian dan 2.894 bidang tanah pertanian.
Dana yang sudah dicairkan sekitar Rp 6 miliar. Menurut Jannes, dana itu sebenarnya cukup untuk melakukan sertifikasi di 17 provinsi. Tanah yang dapat disertifikasi mencakup 7.714 tanah nonpertanian dan 2.397 tanah pertanian atau perkebunan.
Hingga saat ini, kata Jannes, hanya Kalimantan Timur yang sudah memberikan laporan realisasi sertifikasi tanahnya, yakni 34 bidang, atau 0,26 persen dari target nasional.
Sertifikasi tanah dilakukan untuk memperkuat sistem penjaminan kredit bagi UMKM. Untuk mendorong program ini, Menneg Koperasi dan UKM, Menteri Dalam Negeri, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional menyempurnakan keputusan bersama tentang mekanisme pengajuan sertifikasi tanah sehingga prosedur pengajuan sertifikasi tanah milik UMKM menjadi lebih sederhana.
"Terkait sertifikasi tanah ini kami sudah melakukan berbagai usaha untuk mendorong percepatannya. Laporan pencairan dana ke daerah sudah sangat tinggi, tetapi realisasi sertifikasinya sangat kurang. Perlu waktu dan kesabaran. Tanpa sertifikat sulit bagi UMKM mendapatkan akses kredit," ujar Jannes. (OIN)
Jakarta, Kompas - Proses sertifikasi tanah milik pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM sangat lamban. Ini menyebabkan akses UMKM terhadap kredit perbankan menjadi terhambat.
Staf Khusus Menko Perekonomian Jannes Hutagalung mengungkapkan hal tersebut saat melaporkan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM, Kamis (17/1) di Jakarta.
Dalam laporannya, Jannes menyebutkan, target sertifikasi tanah tahun 2007 adalah seluruh target tahun 2006, yakni 10.240 sertifikat, ditambah target 2007 sebanyak 13.000 unit.
Namun, realisasinya ternyata hanya 3.335 sertifikat yang selesai atau hanya 32,57 persen dari target 2006. Padahal, biaya yang sudah diserahkan kepada kantor pertanahan di daerah cukup untuk 5.690 berkas atau 55,6 persen dari target.
Jannes menjelaskan, untuk tahun 2007 pemerintah telah melakukan proses pencairan dana untuk sertifikasi tanah UMKM di 23 provinsi.
Sertifikasi di 13 provinsi, dari 23 provinsi itu, terdiri dari 9.973 bidang tanah nonpertanian dan 2.894 bidang tanah pertanian.
Dana yang sudah dicairkan sekitar Rp 6 miliar. Menurut Jannes, dana itu sebenarnya cukup untuk melakukan sertifikasi di 17 provinsi. Tanah yang dapat disertifikasi mencakup 7.714 tanah nonpertanian dan 2.397 tanah pertanian atau perkebunan.
Hingga saat ini, kata Jannes, hanya Kalimantan Timur yang sudah memberikan laporan realisasi sertifikasi tanahnya, yakni 34 bidang, atau 0,26 persen dari target nasional.
Sertifikasi tanah dilakukan untuk memperkuat sistem penjaminan kredit bagi UMKM. Untuk mendorong program ini, Menneg Koperasi dan UKM, Menteri Dalam Negeri, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional menyempurnakan keputusan bersama tentang mekanisme pengajuan sertifikasi tanah sehingga prosedur pengajuan sertifikasi tanah milik UMKM menjadi lebih sederhana.
"Terkait sertifikasi tanah ini kami sudah melakukan berbagai usaha untuk mendorong percepatannya. Laporan pencairan dana ke daerah sudah sangat tinggi, tetapi realisasi sertifikasinya sangat kurang. Perlu waktu dan kesabaran. Tanpa sertifikat sulit bagi UMKM mendapatkan akses kredit," ujar Jannes. (OIN)
Sekolah Komunitas Petani (1): ANTARA TANAH DAN AKSES PENDIDIKAN
Kompas, 12 Juli 2008
Oleh P Bambang Wisudo
Pendidikan dan penguasaan atas tanah merupakan modal yang mesti dimiliki petani untuk hidup sejahtera. Akan tetapi justru dua hal itu jarang dimiliki petani. Sebagian besar petani tidak memiliki akses terhadap pendidikan dan tanah. Proses marjinalisasi pun berlangsung turun-temurun. Penguasa silih berganti, tetapi nasib petani makin terpinggirkan. Berharap suatu hari negara berpihak pada petani ibarat menunggu godot.
Para petani di Pasawahan yang tinggal di sekitar areal eks-perkebunan karet di pegunungan Cipucung, sekitar 70 kilometer dari Kota Ciamis, memilih tidak tinggal diam. Mereka bersama-sama berjuang untuk mendapatkan akses atas tanah dan pendidikan untuk anak-anak mereka. Hasilnya pun mulai dirasakan sekarang. Selain berhasil mendapatkan tanah garapan, para petani itu kini memiliki sebuah sekolah yang diidam-idamkan.
“Bagi saya, sekolah adalah nomor dua. Hal pertama yang harus diperjuangkan adalah tanah,” kata Oyon (48), tokoh masyarakat di Desa Pasawahan, Jawa Barat.
Pada awal tahun 2000, Oyon bersama sejumlah petani Pasawahan mulai bergerak. Mereka mengajukan permohonan untuk menggarap tanah eks perusahaan perkebunan karet yang ditelantarkan sejak tahun 1993.
Kawasan perkebunan karet tersebut sudah ditumbuhi semak belukar. Dua bulan permohonan itu tidak dijawab. Yakin bahwa hak guna usaha tanah perkebunan itu telah berakhir, para petani yang bergabung dalam Serikat Petani Pasundan itu kembali mengajukan permohonan menggarap tanah ke tingkat kabupaten. Permohonan itu lagi-lagi tidak dijawab. Setahun kemudian para petani melakukan aksi reklaiming dengan menebangi pohon-pohon karet yang ada di kawasan itu.
Dari lahan yang direklaim sekitar 170 hektar, tiap keluarga petani mendapatkan tanah garapan sekitar 200 bata atau sekitar seperempat hektar. Sampai sekarang Badan Pertanahan Nasional belum memberi lampu hijau tanah itu dikembalikan pada petani.
“Saya yakin tanah ini nanti akan jatuh ke rakyat,” kata Oyon yang bersekolah hanya sampai kelas VI SD.
Perjuangan para petani Pasawahan tidak berhenti di situ. Setelah kehidupan para petani itu mulai tertata, mereka bersama berembuk untuk menggarap pendidikan. Sampai tahun 2002, hanya sekitar 5 persen anak usia SMP di desa itu yang bersekolah. Setelah lulus SD biasanya anak-anak laki-laki menghabiskan waktunya untuk bermain. Anak-anak perempuan membantu ibunya, menjadi buruh jahit bordir, atau kawin di bawah umur.
Dengan bantuan aktivis SPP yang tinggal di desa itu sebagai guru sukarelawan, tahun ajaran baru 2003 mereka mulai menyelenggarakan sekolah. Bangunannya meminjam gedung madrasah. Anak-anak yang datang dari desa lain tinggal satu pondokan bersama guru-guru.
SMP Plus Pasawahan kini memiliki 65 murid. Mereka telah memiliki gedung sekolah dengan bangunan permanen. Dua kelas dibangun dengan dana swadya masyarakat. Dana yang terkumpul dari petani dan sahabat sekolah tidak kurang dari Rp 80 juta. Bangunan sekolah dibuat tinggi.
Plafon dibuat dari papan kayu, dipergunakan untuk perpustakaan dan tempat penginapan. Dua lainnya dibangun dari hibah Departemen Pendidikan sebesar Rp 100 juta. Sekolah itu berdiri di atas areal pertanian seluas empat hektar, bekas tanah perkebunan karet, yang masih bermasalah.
“Dulu, sebelum ada sekolah ini, anak-anak Pasawahan paling-paling bersekolah sampai lulus SD. Banyak anak yang tidak bisa melanjutkan
sekolah. Memang, katanya, sekolah gratis tetapi tetap saja butuh ongkos transpor. Padahal petani di sini hidup pas-pasan,” kata Sartiwi (17), siswa kelas III SMP Plus Pasawahan.
Untuk mencapai lokasi SMP terdekat, anak-anak di Pasawahan harus mengeluarkan ongkos ojek sekitar Rp 10.000 per hari. Belum lagi kalau hujan, jalanan tidak bisa dilewati.
Cerita Sartiwi dibenarkan Saud Sunaryo (50). Kata Sunaryo, petani di desa itu sebenarnya ingin anak-anaknya terus sekolah paling tidak sampai lulus SMP. Namun karena berat di ongkos, mereka akhirnya membiarkan anak-anak putus sekolah. Saud menuturkan, di desa itu memang pernah didirikan kelas jauh tetapi bubar setelah dua bulan berjalan.
Keberadaan SMP Plus Pasawahan ternyata bukan hanya berkah bagi anak-anak Pasawahan, tetapi juga bagi anak-anak dari desa-desa di Ciamis Selatan yang menjadi wilayah kerja Serikat Petani Pasundan.
Dari 65 anak yang kini belajar di SMP Plus Pasawahan, sejumlah 22 anak berasal dari desa lain. Mereka tinggal di pondokan bersama guru.
Pondokannya sangat sederhana. Mereka hanya tidur di lantai beralaskan tikar. Makanan pun seadanya. Beras disumbang dari petani dan sayur diambil di kebun. Untuk lauk-pauk, mereka biasanya memperoleh sepotong ikan asin atau tahu-tempe sebesar ibu jari.
“Kami memasak secara bergantian. Semua anak di sini bisa memasak,” kata Deni Sunaryo (16).
Anak-anak petani yang bersekolah di SMP Plus Paswahan merupakan anak-anak yang beruntung. Sekalipun memiliki seragam, mereka tidak harus bersekolah dengan mengenakan baju seragam. Mereka boleh pergi sekolah tanpa bersepatu. Tidak seperti anak-anak di sekolah pada umumnya, mereka bisa berinteraksi bebas dengan kawan-kawan dan guru.
Mereka bisa belajar sambil tiduran. Mereka memiliki waktu yang leluasa untuk berkesenian. Dua jam tiap hari Jumat dan sehari penuh tiap hari Sabtu mereka belajar bertani.
Tidak hanya itu. Tiap hari anak-anak itu dibiasakan menulis. Mereka bisa menulis puisi, cerita pendek, laporan kunjungan lapangan, ataupun membuat jurnal pengalaman mereka berkebun. Tiap anak mendapat bagian tanah untuk bereksperimen seluas 2 x 5 meter yang bebas dipergunakan untuk menanam apa saja. Rata-rata anak kelas II telah menghasilkan puluhan puisi.
Tiap bulan mereka menerbitkan buletin kelas yang diperbanyak dengan cara fotokopi. Sebagian dari mereka, ketika baru masuk ke SMP Plus Pasawahan, masih gagap membaca dan menulis. Kini membaca dan menulis menjadi menu penting dalam keseharian mereka.
Sekolah itu dilayani oleh empat belas guru, tiga di antaranya adalah anak-anak muda aktivis petani dari luar desa. Mereka bekerja tanpa dibayar. Baru beberapa bulan ini saja mereka mendapatkan uang transpor sebesar Rp 7.000 sehari mengajar berkat adanya dana bantuan operasional sekolah.
Saeful Milah (25), alumnus Universitas Galuh, sudah hampir dua tahun mengajar di Pasawahan tanpa memperoleh gaji. Ia makan dan tidur bersama anak-anak. Saeful sebelumnya pernah mengajar di Madrasah Tsanawiyah Sururon Garut. Sejak semester empat ia sudah terlibat dalam kegiatan-kegiatan pendampingan petani.
“Tidak terpikir mau berapa tahun saya mengajar di sini. Kalau sekolah ini sudah aman, tenaga pengajarnya mencukupi, saya baru mau meninggalkan sekolah ini dan merintis di tempat lain,” kata Saeful.
Haslinda Qadariyah (28), jebolan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, juga jatuh hati pada SMP Plus Sururon. Ia tidak merisaukan masa depannya. “Tidak tahu sampai kapan saya di sini. Anak-anaklah yang bikin saya betah. Kalau bisa, saya ingin lama tinggal di sini,” kata Haslinda.
SMP Plus Pasawahan merupakan kebanggaan petani Pasawahan. Di areal bekas tanah perkebunan, yang hanya bisa dijangkau dengan bersusah payah dengan menggunakan ojek atau mobil bak terbuka, terdapat sebuah sekolah yang tidak kalah dengan sekolah-sekolah di kota.
Perjuangan untuk memperoleh hak atas tanah dan pendidikan memberikan harapan baru bagi para petani yang selama ini dipinggirkan.***
Oleh P Bambang Wisudo
Pendidikan dan penguasaan atas tanah merupakan modal yang mesti dimiliki petani untuk hidup sejahtera. Akan tetapi justru dua hal itu jarang dimiliki petani. Sebagian besar petani tidak memiliki akses terhadap pendidikan dan tanah. Proses marjinalisasi pun berlangsung turun-temurun. Penguasa silih berganti, tetapi nasib petani makin terpinggirkan. Berharap suatu hari negara berpihak pada petani ibarat menunggu godot.
Para petani di Pasawahan yang tinggal di sekitar areal eks-perkebunan karet di pegunungan Cipucung, sekitar 70 kilometer dari Kota Ciamis, memilih tidak tinggal diam. Mereka bersama-sama berjuang untuk mendapatkan akses atas tanah dan pendidikan untuk anak-anak mereka. Hasilnya pun mulai dirasakan sekarang. Selain berhasil mendapatkan tanah garapan, para petani itu kini memiliki sebuah sekolah yang diidam-idamkan.
“Bagi saya, sekolah adalah nomor dua. Hal pertama yang harus diperjuangkan adalah tanah,” kata Oyon (48), tokoh masyarakat di Desa Pasawahan, Jawa Barat.
Pada awal tahun 2000, Oyon bersama sejumlah petani Pasawahan mulai bergerak. Mereka mengajukan permohonan untuk menggarap tanah eks perusahaan perkebunan karet yang ditelantarkan sejak tahun 1993.
Kawasan perkebunan karet tersebut sudah ditumbuhi semak belukar. Dua bulan permohonan itu tidak dijawab. Yakin bahwa hak guna usaha tanah perkebunan itu telah berakhir, para petani yang bergabung dalam Serikat Petani Pasundan itu kembali mengajukan permohonan menggarap tanah ke tingkat kabupaten. Permohonan itu lagi-lagi tidak dijawab. Setahun kemudian para petani melakukan aksi reklaiming dengan menebangi pohon-pohon karet yang ada di kawasan itu.
Dari lahan yang direklaim sekitar 170 hektar, tiap keluarga petani mendapatkan tanah garapan sekitar 200 bata atau sekitar seperempat hektar. Sampai sekarang Badan Pertanahan Nasional belum memberi lampu hijau tanah itu dikembalikan pada petani.
“Saya yakin tanah ini nanti akan jatuh ke rakyat,” kata Oyon yang bersekolah hanya sampai kelas VI SD.
Perjuangan para petani Pasawahan tidak berhenti di situ. Setelah kehidupan para petani itu mulai tertata, mereka bersama berembuk untuk menggarap pendidikan. Sampai tahun 2002, hanya sekitar 5 persen anak usia SMP di desa itu yang bersekolah. Setelah lulus SD biasanya anak-anak laki-laki menghabiskan waktunya untuk bermain. Anak-anak perempuan membantu ibunya, menjadi buruh jahit bordir, atau kawin di bawah umur.
Dengan bantuan aktivis SPP yang tinggal di desa itu sebagai guru sukarelawan, tahun ajaran baru 2003 mereka mulai menyelenggarakan sekolah. Bangunannya meminjam gedung madrasah. Anak-anak yang datang dari desa lain tinggal satu pondokan bersama guru-guru.
SMP Plus Pasawahan kini memiliki 65 murid. Mereka telah memiliki gedung sekolah dengan bangunan permanen. Dua kelas dibangun dengan dana swadya masyarakat. Dana yang terkumpul dari petani dan sahabat sekolah tidak kurang dari Rp 80 juta. Bangunan sekolah dibuat tinggi.
Plafon dibuat dari papan kayu, dipergunakan untuk perpustakaan dan tempat penginapan. Dua lainnya dibangun dari hibah Departemen Pendidikan sebesar Rp 100 juta. Sekolah itu berdiri di atas areal pertanian seluas empat hektar, bekas tanah perkebunan karet, yang masih bermasalah.
“Dulu, sebelum ada sekolah ini, anak-anak Pasawahan paling-paling bersekolah sampai lulus SD. Banyak anak yang tidak bisa melanjutkan
sekolah. Memang, katanya, sekolah gratis tetapi tetap saja butuh ongkos transpor. Padahal petani di sini hidup pas-pasan,” kata Sartiwi (17), siswa kelas III SMP Plus Pasawahan.
Untuk mencapai lokasi SMP terdekat, anak-anak di Pasawahan harus mengeluarkan ongkos ojek sekitar Rp 10.000 per hari. Belum lagi kalau hujan, jalanan tidak bisa dilewati.
Cerita Sartiwi dibenarkan Saud Sunaryo (50). Kata Sunaryo, petani di desa itu sebenarnya ingin anak-anaknya terus sekolah paling tidak sampai lulus SMP. Namun karena berat di ongkos, mereka akhirnya membiarkan anak-anak putus sekolah. Saud menuturkan, di desa itu memang pernah didirikan kelas jauh tetapi bubar setelah dua bulan berjalan.
Keberadaan SMP Plus Pasawahan ternyata bukan hanya berkah bagi anak-anak Pasawahan, tetapi juga bagi anak-anak dari desa-desa di Ciamis Selatan yang menjadi wilayah kerja Serikat Petani Pasundan.
Dari 65 anak yang kini belajar di SMP Plus Pasawahan, sejumlah 22 anak berasal dari desa lain. Mereka tinggal di pondokan bersama guru.
Pondokannya sangat sederhana. Mereka hanya tidur di lantai beralaskan tikar. Makanan pun seadanya. Beras disumbang dari petani dan sayur diambil di kebun. Untuk lauk-pauk, mereka biasanya memperoleh sepotong ikan asin atau tahu-tempe sebesar ibu jari.
“Kami memasak secara bergantian. Semua anak di sini bisa memasak,” kata Deni Sunaryo (16).
Anak-anak petani yang bersekolah di SMP Plus Paswahan merupakan anak-anak yang beruntung. Sekalipun memiliki seragam, mereka tidak harus bersekolah dengan mengenakan baju seragam. Mereka boleh pergi sekolah tanpa bersepatu. Tidak seperti anak-anak di sekolah pada umumnya, mereka bisa berinteraksi bebas dengan kawan-kawan dan guru.
Mereka bisa belajar sambil tiduran. Mereka memiliki waktu yang leluasa untuk berkesenian. Dua jam tiap hari Jumat dan sehari penuh tiap hari Sabtu mereka belajar bertani.
Tidak hanya itu. Tiap hari anak-anak itu dibiasakan menulis. Mereka bisa menulis puisi, cerita pendek, laporan kunjungan lapangan, ataupun membuat jurnal pengalaman mereka berkebun. Tiap anak mendapat bagian tanah untuk bereksperimen seluas 2 x 5 meter yang bebas dipergunakan untuk menanam apa saja. Rata-rata anak kelas II telah menghasilkan puluhan puisi.
Tiap bulan mereka menerbitkan buletin kelas yang diperbanyak dengan cara fotokopi. Sebagian dari mereka, ketika baru masuk ke SMP Plus Pasawahan, masih gagap membaca dan menulis. Kini membaca dan menulis menjadi menu penting dalam keseharian mereka.
Sekolah itu dilayani oleh empat belas guru, tiga di antaranya adalah anak-anak muda aktivis petani dari luar desa. Mereka bekerja tanpa dibayar. Baru beberapa bulan ini saja mereka mendapatkan uang transpor sebesar Rp 7.000 sehari mengajar berkat adanya dana bantuan operasional sekolah.
Saeful Milah (25), alumnus Universitas Galuh, sudah hampir dua tahun mengajar di Pasawahan tanpa memperoleh gaji. Ia makan dan tidur bersama anak-anak. Saeful sebelumnya pernah mengajar di Madrasah Tsanawiyah Sururon Garut. Sejak semester empat ia sudah terlibat dalam kegiatan-kegiatan pendampingan petani.
“Tidak terpikir mau berapa tahun saya mengajar di sini. Kalau sekolah ini sudah aman, tenaga pengajarnya mencukupi, saya baru mau meninggalkan sekolah ini dan merintis di tempat lain,” kata Saeful.
Haslinda Qadariyah (28), jebolan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, juga jatuh hati pada SMP Plus Sururon. Ia tidak merisaukan masa depannya. “Tidak tahu sampai kapan saya di sini. Anak-anaklah yang bikin saya betah. Kalau bisa, saya ingin lama tinggal di sini,” kata Haslinda.
SMP Plus Pasawahan merupakan kebanggaan petani Pasawahan. Di areal bekas tanah perkebunan, yang hanya bisa dijangkau dengan bersusah payah dengan menggunakan ojek atau mobil bak terbuka, terdapat sebuah sekolah yang tidak kalah dengan sekolah-sekolah di kota.
Perjuangan untuk memperoleh hak atas tanah dan pendidikan memberikan harapan baru bagi para petani yang selama ini dipinggirkan.***
Mereka Bangga Jadi Anak Desa
Kompas, 8 November 2006
P Bambang Wisudo
Seonggok jagung di kamar tak akan menolong seorang pemuda yang pandangan hidupnya berasal dari buku, dan tidak dari kehidupan. … Apakah gunanya pendidikan bila hanya akan membuat seorang menjadi asing di tengah kenyataan persoalannya.
Kritik terhadap dunia pendidikan dalam penggalan syair Rendra “Sajak Seonggok Jagung” ternyata tidak berlaku untuk SMP Plus Pasawahan. Sekolah yang berdiri di atas areal eks perkebunan karet di perbukitan Cipucung, sekitar 70 kilometer selatan Kota Ciamis, mendidik murid-muridnya untuk mencintai dan bangga menjadi anak petani.
Anak-anak SMP Plus Pasawahan tidak hanya dari buku-buku teks pelajaran, guru-buru bersertifikat tetapi juga bergulat dengan tanah yang kering di musim kemarau, belajar bersama masyarakat petani, dan mengenali dari dekat persoalan-persoalan yang menjadikan petani terpinggirkan. Bukan hanya itu saja, mereka diajak masuk ke dalam dunia tulis-menulis. Anak-anak itu tidak hanya membaca buku dan guntingan koran, tetapi juga menulis cerita pendek, puisi, kisah-kisah perjuangan hidup petani, sampai pengalaman mereka sehari-hari bergaul dengan tanaman. Di sekolah milik komunitas petani di desa terpencil itu, hampir tiada hari tanpa menulis.
Sebulan sekali, tiap kelas menerbitkan buletin sendiri. Penerbitan itu sangat sederhana. Sebagian ditulis tangan dan diperbanyak dengan fotokopi. Di kelas II, tiap anak pernah menulis belasan hingga puluhan puisi dan cerita pendek.
Akhir tahun lalu, sebagian kumpulan tulisan anak-anak itu diterbitkan dalam sebuah buku Aku Bangga Jadi Anak Desa yang mencantumkan tulisan pengantar Ketua Komnas Perlindungan Anak Seto Mulyadi.
Antara pena dan cangkul
Di SMP Plus Pasawahan, anak-anak bersahabat dengan pena dan cangkul. Tidak laki-laki, tidak perempuan. Semua harus mengenal cangkul.
Ketika musim kering tiba, anak-anak perempuan pun ikut bersusah payah mengangkat ember-ember air untuk menyirami tanaman. Perempuan dan laki-laki mendapatkan giliran untuk mencari rumput buat kambing-kambing yang dikandangkan di halaman sekolah. Mereka juga belajar menyemaikan bibit di kantong-kantong plastik.
Selain diberi tanggung jawab untuk menggarap petak tanah masing-masing, anak-anak itu juga menggarap kebun bersama di depan sekolah. Juni lalu mereka memanen 1,5 kuintal mentimun yang dijual dengan harga Rp 300.000. Tidak seperti petani kebanyakan, tiap anak menuliskannya dalam bentuk laporan.
“Kami ingin anak-anak ini kelak bisa bertani dengan cerdas. Dengan menuliskan semua kegiatan yang dilakukan, bila panenan jelek, mereka bisa melihat catatan untuk mencari penyebabnya,” kata Saeful Milah (25), guru SMP Plus Pasawahan.
Sindi (15), yang kini duduk di kelas dua, mengaku sudah terbiasa menulis puisi sejak ia kelas I. Hampir tiap hari, sebelum masuk sekolah, kalau tidak menulis puisi ia menulis cerita pendek. Ai Syatul Avifah (16) juga hampir tiap hari menulis.
Ia sering mengikuti pertemuan-pertemuan organisasi tani. Ia merekam baik-baik peristiwa-peristiwa menjelang dan sesudah aksi penebangan pohon karet oleh petani, penyerangan para preman, dan perlawanan balik oleh petani. Cerita-cerita itu dituliskan Avifah antara lain dalam sebuah cerita pendek tentang percakapan antara tanah dan pohon karet.
Menurut Saeful, pilihan untuk membiasakan anak-anak menulis merupakan hasil pemikiran bersama guru-guru SMP Plus Pasawahan. Saeful sendiri mengaku tidak mempunyai pengalaman dalam dunia tulis-menulis.
“Yang penting guru bisa mendorong murid untuk menulis. Mereka dibiasakan saja membuat catatan tertulis tentang apa yang dikerjakan, membuat puisi, atau cerita. Nyambung atau tidak, itu belakangan,” kata Saeful.
Haslinda Qadariyah (28), jebolan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran yang mengajar di sekolah itu, kebetulan sebelumnya menjadi sukarelawan pengelola majalah Komite Pembaruan Agraria (KPA) di Bandung.
Keterampilan itulah yang ditularkan kepda anak-anak Pasawahan.
“Tiap hari ada kegiatan membaca dan menulis. Mereka kami biasakan membaca tulisan dari guntingan-guntingan koran, mendiskusikan, dan menuliskannya kembali,” tutur Haslinda.
Secara periodik anak-anak Pasawahan diterjunkan ke organisasi-organisasi tani yang di Banjarsari untuk membuat laporan perjalanan.
Kurikulum nasional
SMP Plus Pasawahan mengadopsi kurikulum nasional. Mereka bersekolah antara jam 07.30 sampai jam 14.00. Tiap hari Jumat ada pelajaran bertani selama dua jam. Hari Sabtu merupakan hari penuh untuk bertani.
Sebelum sekolah dimulai, anak-anak biasanya telah berdatangan di sekolah untuk melihat kebun mereka. Setelah pelajaran usai, biasanya anak-anak itu masih berada di sekolah sampai sore untuk mengikuti kegiatan kesenian.
Tanpa kehadiran guru, anak-anak tersebut bisa belajar mandiri. Ketika diberi tugas oleh gurunya untuk mempersiapkan acara kesenian untuk pertemuan orangtua murid, anak-anak itu berembuk sendiri apa yang akan mereka lakukan.
Ada sekelompok anak yang berlatih membaca puisi, ada yang membuat teater dalam bahasa Sunda, ada yang berlatih calung. Jalan cerita, pembagian peran, dan lain-lainnya ditentukan oleh anak-anak sendiri.
Paryono (14) yang kini duduk di kelas dua, sangat terampil dalam memainkan calung, berteater, maupun bertani. “Saya senang bermain drama, main calung, dan banyak lagi. Saya kelak mau jadi guru di sini,” kata Paryono yang selalu sibuk mengerjakan sesuatu.
Sekalipun mengadopsi kurikulum nasional akan tetapi pendekatan yang dipakai SMP Plus Pasawahan berbeda dengan sekolah pada umumnya.
Mereka ingin mengembangkan anak sesuai kecerdasan yang dimiliki masing-masing. “Kami tidak menyamaratakan anak dan memaksa anak menyukai segala hal,” kata Saeful.
Dalam buku berjudul Aku Bangga Menjadi Anak Desa, anak-anak Pasawahan bercerita tentang desa mereka, tentang perjuangan orangtua mereka memperebutkan hak atas tanah, tentang sekolah mereka, bahkan opini tentang kenaikan harga Bahan Bakar Minyak yang menyengsarakan petani. Mereka memprotes ketidakberpihakan pemerintah kepada petani dan tidak diperhatikannya pendidikan bagi anak-anak di desa.
Rani Anggraeni (16) menulis tentang kebanggaannya sebagai anak desa. Ia sempat kebingungan mencari sekolah lanjutan karena ketiadaan biaya.
Ia tidak mau seperti seorang kawannya yang menyesal tidak bisa meneruskan sekolah karena harus pergi ke Jakarta mencari uang.
Ia juga bercerita tentang seorang temannya yang ke Bandung, katanya mau bersekolah, tetapi ternyata hanya bekerja sebagai pembantu rumah tangga.
“Aku bangga hidup di desa. Walaupun orangtuaku menjadi petani, aku tetap bangga. Desa dalah kekuatan ekonomi, desa menjadi harapan kita. Aku di desa sambil sekolah. Aku ingin membuat masyarakat di desaku tidak bodoh lagi …,” tulis Rani.
Sekolah komunitas mendekatkan pendidikan dengan persoalan nyata yang ada di lingkungannya.**
P Bambang Wisudo
Seonggok jagung di kamar tak akan menolong seorang pemuda yang pandangan hidupnya berasal dari buku, dan tidak dari kehidupan. … Apakah gunanya pendidikan bila hanya akan membuat seorang menjadi asing di tengah kenyataan persoalannya.
Kritik terhadap dunia pendidikan dalam penggalan syair Rendra “Sajak Seonggok Jagung” ternyata tidak berlaku untuk SMP Plus Pasawahan. Sekolah yang berdiri di atas areal eks perkebunan karet di perbukitan Cipucung, sekitar 70 kilometer selatan Kota Ciamis, mendidik murid-muridnya untuk mencintai dan bangga menjadi anak petani.
Anak-anak SMP Plus Pasawahan tidak hanya dari buku-buku teks pelajaran, guru-buru bersertifikat tetapi juga bergulat dengan tanah yang kering di musim kemarau, belajar bersama masyarakat petani, dan mengenali dari dekat persoalan-persoalan yang menjadikan petani terpinggirkan. Bukan hanya itu saja, mereka diajak masuk ke dalam dunia tulis-menulis. Anak-anak itu tidak hanya membaca buku dan guntingan koran, tetapi juga menulis cerita pendek, puisi, kisah-kisah perjuangan hidup petani, sampai pengalaman mereka sehari-hari bergaul dengan tanaman. Di sekolah milik komunitas petani di desa terpencil itu, hampir tiada hari tanpa menulis.
Sebulan sekali, tiap kelas menerbitkan buletin sendiri. Penerbitan itu sangat sederhana. Sebagian ditulis tangan dan diperbanyak dengan fotokopi. Di kelas II, tiap anak pernah menulis belasan hingga puluhan puisi dan cerita pendek.
Akhir tahun lalu, sebagian kumpulan tulisan anak-anak itu diterbitkan dalam sebuah buku Aku Bangga Jadi Anak Desa yang mencantumkan tulisan pengantar Ketua Komnas Perlindungan Anak Seto Mulyadi.
Antara pena dan cangkul
Di SMP Plus Pasawahan, anak-anak bersahabat dengan pena dan cangkul. Tidak laki-laki, tidak perempuan. Semua harus mengenal cangkul.
Ketika musim kering tiba, anak-anak perempuan pun ikut bersusah payah mengangkat ember-ember air untuk menyirami tanaman. Perempuan dan laki-laki mendapatkan giliran untuk mencari rumput buat kambing-kambing yang dikandangkan di halaman sekolah. Mereka juga belajar menyemaikan bibit di kantong-kantong plastik.
Selain diberi tanggung jawab untuk menggarap petak tanah masing-masing, anak-anak itu juga menggarap kebun bersama di depan sekolah. Juni lalu mereka memanen 1,5 kuintal mentimun yang dijual dengan harga Rp 300.000. Tidak seperti petani kebanyakan, tiap anak menuliskannya dalam bentuk laporan.
“Kami ingin anak-anak ini kelak bisa bertani dengan cerdas. Dengan menuliskan semua kegiatan yang dilakukan, bila panenan jelek, mereka bisa melihat catatan untuk mencari penyebabnya,” kata Saeful Milah (25), guru SMP Plus Pasawahan.
Sindi (15), yang kini duduk di kelas dua, mengaku sudah terbiasa menulis puisi sejak ia kelas I. Hampir tiap hari, sebelum masuk sekolah, kalau tidak menulis puisi ia menulis cerita pendek. Ai Syatul Avifah (16) juga hampir tiap hari menulis.
Ia sering mengikuti pertemuan-pertemuan organisasi tani. Ia merekam baik-baik peristiwa-peristiwa menjelang dan sesudah aksi penebangan pohon karet oleh petani, penyerangan para preman, dan perlawanan balik oleh petani. Cerita-cerita itu dituliskan Avifah antara lain dalam sebuah cerita pendek tentang percakapan antara tanah dan pohon karet.
Menurut Saeful, pilihan untuk membiasakan anak-anak menulis merupakan hasil pemikiran bersama guru-guru SMP Plus Pasawahan. Saeful sendiri mengaku tidak mempunyai pengalaman dalam dunia tulis-menulis.
“Yang penting guru bisa mendorong murid untuk menulis. Mereka dibiasakan saja membuat catatan tertulis tentang apa yang dikerjakan, membuat puisi, atau cerita. Nyambung atau tidak, itu belakangan,” kata Saeful.
Haslinda Qadariyah (28), jebolan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran yang mengajar di sekolah itu, kebetulan sebelumnya menjadi sukarelawan pengelola majalah Komite Pembaruan Agraria (KPA) di Bandung.
Keterampilan itulah yang ditularkan kepda anak-anak Pasawahan.
“Tiap hari ada kegiatan membaca dan menulis. Mereka kami biasakan membaca tulisan dari guntingan-guntingan koran, mendiskusikan, dan menuliskannya kembali,” tutur Haslinda.
Secara periodik anak-anak Pasawahan diterjunkan ke organisasi-organisasi tani yang di Banjarsari untuk membuat laporan perjalanan.
Kurikulum nasional
SMP Plus Pasawahan mengadopsi kurikulum nasional. Mereka bersekolah antara jam 07.30 sampai jam 14.00. Tiap hari Jumat ada pelajaran bertani selama dua jam. Hari Sabtu merupakan hari penuh untuk bertani.
Sebelum sekolah dimulai, anak-anak biasanya telah berdatangan di sekolah untuk melihat kebun mereka. Setelah pelajaran usai, biasanya anak-anak itu masih berada di sekolah sampai sore untuk mengikuti kegiatan kesenian.
Tanpa kehadiran guru, anak-anak tersebut bisa belajar mandiri. Ketika diberi tugas oleh gurunya untuk mempersiapkan acara kesenian untuk pertemuan orangtua murid, anak-anak itu berembuk sendiri apa yang akan mereka lakukan.
Ada sekelompok anak yang berlatih membaca puisi, ada yang membuat teater dalam bahasa Sunda, ada yang berlatih calung. Jalan cerita, pembagian peran, dan lain-lainnya ditentukan oleh anak-anak sendiri.
Paryono (14) yang kini duduk di kelas dua, sangat terampil dalam memainkan calung, berteater, maupun bertani. “Saya senang bermain drama, main calung, dan banyak lagi. Saya kelak mau jadi guru di sini,” kata Paryono yang selalu sibuk mengerjakan sesuatu.
Sekalipun mengadopsi kurikulum nasional akan tetapi pendekatan yang dipakai SMP Plus Pasawahan berbeda dengan sekolah pada umumnya.
Mereka ingin mengembangkan anak sesuai kecerdasan yang dimiliki masing-masing. “Kami tidak menyamaratakan anak dan memaksa anak menyukai segala hal,” kata Saeful.
Dalam buku berjudul Aku Bangga Menjadi Anak Desa, anak-anak Pasawahan bercerita tentang desa mereka, tentang perjuangan orangtua mereka memperebutkan hak atas tanah, tentang sekolah mereka, bahkan opini tentang kenaikan harga Bahan Bakar Minyak yang menyengsarakan petani. Mereka memprotes ketidakberpihakan pemerintah kepada petani dan tidak diperhatikannya pendidikan bagi anak-anak di desa.
Rani Anggraeni (16) menulis tentang kebanggaannya sebagai anak desa. Ia sempat kebingungan mencari sekolah lanjutan karena ketiadaan biaya.
Ia tidak mau seperti seorang kawannya yang menyesal tidak bisa meneruskan sekolah karena harus pergi ke Jakarta mencari uang.
Ia juga bercerita tentang seorang temannya yang ke Bandung, katanya mau bersekolah, tetapi ternyata hanya bekerja sebagai pembantu rumah tangga.
“Aku bangga hidup di desa. Walaupun orangtuaku menjadi petani, aku tetap bangga. Desa dalah kekuatan ekonomi, desa menjadi harapan kita. Aku di desa sambil sekolah. Aku ingin membuat masyarakat di desaku tidak bodoh lagi …,” tulis Rani.
Sekolah komunitas mendekatkan pendidikan dengan persoalan nyata yang ada di lingkungannya.**
PERESMIAN SMK PERTANIAN SERIKAT PETANI PASUNDAN
Garut, 22 Juli 2008
Para Sahabat yang Terhormat,
Untuk menguatkan kedudukan tawar dari para petani,
kini tak bisa lagi diharapkan dari kerja tambal sulam.
Pendidikan petani sejak masa mudanya merupakan jaminan sepenuhnya untuk
memerdekakan mereka dari belenggu ketakadilan dalam kehidupan pedesaan.
Serikat Petani Pasundan dan YAPEMAS akan mengadakan Peresmian (sekaligus MOS) :
SMK Pertanian Pasawahan Ciamis pada 22 July 2008 dan
SMK Pertanian Sururon Sarimukti Garut, pada 24 Juli 2008
Sekolah ini diselenggarakan dalam upaya melanjutkan sekolah yang sudah ada
yaitu, SMP Plus Pasawahan Ciamis dan Madrasah Tsanawiyah Sururon Garut
yang telah berjalan selama 6 tahun yang lalu.
Mohon Do'a dan Restunya.
Salam Hangat
Nissa Wargadipura
Direktur YAPEMAS (Lembaga Pelayan Serikat Petani Pasundan)
Jalan Raya Samarang 108A Honje Luhur
Tarogong Garut – Jawa Barat 44151
Telp/ Fax : +62262 231849
Blog: http://sppasundan.multiply.com
Para Sahabat yang Terhormat,
Untuk menguatkan kedudukan tawar dari para petani,
kini tak bisa lagi diharapkan dari kerja tambal sulam.
Pendidikan petani sejak masa mudanya merupakan jaminan sepenuhnya untuk
memerdekakan mereka dari belenggu ketakadilan dalam kehidupan pedesaan.
Serikat Petani Pasundan dan YAPEMAS akan mengadakan Peresmian (sekaligus MOS) :
SMK Pertanian Pasawahan Ciamis pada 22 July 2008 dan
SMK Pertanian Sururon Sarimukti Garut, pada 24 Juli 2008
Sekolah ini diselenggarakan dalam upaya melanjutkan sekolah yang sudah ada
yaitu, SMP Plus Pasawahan Ciamis dan Madrasah Tsanawiyah Sururon Garut
yang telah berjalan selama 6 tahun yang lalu.
Mohon Do'a dan Restunya.
Salam Hangat
Nissa Wargadipura
Direktur YAPEMAS (Lembaga Pelayan Serikat Petani Pasundan)
Jalan Raya Samarang 108A Honje Luhur
Tarogong Garut – Jawa Barat 44151
Telp/ Fax : +62262 231849
Blog: http://sppasundan.multiply.com
Langganan:
Postingan (Atom)