Pikiran Rakyat, Senin, 23 Juni 2008
JAKARTA, (PRLM).- Ratusan masyarakat dan petani Jawa Barat yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bubarkan Perhutani (ARBP), melakukan aksi di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jln. Rasuna Said, Jakarta, Senin (23/6).
Mereka menuntut agar KPK mengusut korupsi dan ilegal loging yang dilakukan oleh Perhutani, khususnya di Jabar. Dari KPK mereka pun bergerak ke Mabes Polri meminta kepada aparat kepolisian segera mengusut operasi ilegal loging yang disertai tindakan intimidasi dan kekerasan terhadap petani dan serikat petani.
"Sejauh ini Perhutani tidak pernah disentuh oleh penegak hukum. Padahal, Perhutani telah mengalihfungsikan hutan lindung menjadi hutan produksi yang menyebabkan rusaknya lingkungan di Jabar," kata Ibang Lukman Nurdin, Deputi Umum Serikat Petani Pasundan (SPP) yang merupakan bagian dari ARBP.
Mereka juga akan mempraperadilkan Polda Jabar yang telah menangkap Sekjen SPP dan beberapa aktivis lingkungan yang dianggap sebagai perusak lingkungan.
"Sekarang kami sedang mengumpulkan materi yang akan dipraperadilkan," kata Ibang. (A-154/A-140)
Tampilkan postingan dengan label demo. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label demo. Tampilkan semua postingan
13 Januari 2009
500 Ibu-ibu Unjuk Rasa
Pikiran Rakyat, Selasa, 24 Juni 2008
BANDUNG, (PRLM),- sekitar 500 orang ibu-ibu dari Tasikmalaya, Garut dan Ciamis yang mengaku tergabung dalam "Aliansi Rakyat yang Menuntut Pembubaran Perhutani," Selasa (24/6) melakukan aksi unjuk rasa di halaman Kejati Jabar, Jln. R.E Martadinata.Selain berorasi Mereka juga menggelar poster yang intinya meminta Perhutani Dibubarkan.
Menurut juru bicara mereka, Erni Kartini, selain meminta pembubaran Perhutani, mereka juga meminta dihentikannya operasi illegal logging serta meminta dihentikannya kekerasan dan kriminalisasi terhadap petani dan kepada pimpinan Serikat Petani Pasundan (SPP), Agustiana.
Perwakilan pengunjukrasa sebanyak 10 orang, akhirnya diterima Kasie Penkum Kejati Jabar, Dadang Alex. "Kami terima aspirasinya dan kami akan menyampaikan kepada atasan,"kata Dadang. (A-113/A-120).***
BANDUNG, (PRLM),- sekitar 500 orang ibu-ibu dari Tasikmalaya, Garut dan Ciamis yang mengaku tergabung dalam "Aliansi Rakyat yang Menuntut Pembubaran Perhutani," Selasa (24/6) melakukan aksi unjuk rasa di halaman Kejati Jabar, Jln. R.E Martadinata.Selain berorasi Mereka juga menggelar poster yang intinya meminta Perhutani Dibubarkan.
Menurut juru bicara mereka, Erni Kartini, selain meminta pembubaran Perhutani, mereka juga meminta dihentikannya operasi illegal logging serta meminta dihentikannya kekerasan dan kriminalisasi terhadap petani dan kepada pimpinan Serikat Petani Pasundan (SPP), Agustiana.
Perwakilan pengunjukrasa sebanyak 10 orang, akhirnya diterima Kasie Penkum Kejati Jabar, Dadang Alex. "Kami terima aspirasinya dan kami akan menyampaikan kepada atasan,"kata Dadang. (A-113/A-120).***
16 Oktober 2008
Petani menuntut pembaruan agraria
16/10/2008
Liputan6.com, Jakarta: Ratusan orang dari berbagai kelompok organisasi petani berunjuk rasa di depan Kantor Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di kawasan Monas, Jakarta, Kamis (16/10). Mereka mereka menuntut pembaruan agraria bagi kaum tani di seluruh Indonesia.
Para pengunjuk rasa juga menilai para petani tidak banyak mendapat keuntungan selama pembaruan agraria belum menjadi prioritas. Mereka juga mendesak dicabutnya sejumlah peraturan yang dianggap menghambat kemajuan para petani. Para penunjuk rasa menunding monopolistik perusahaan swasta menjadi salah satu penyebab belum sejahteranya kaum tani. Aksi yang berlangsung sejak pagi tadi hingga siang ini masih berlangsung.(IAN/Tim Liputan 6 SCTV)
Liputan6.com, Jakarta: Ratusan orang dari berbagai kelompok organisasi petani berunjuk rasa di depan Kantor Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di kawasan Monas, Jakarta, Kamis (16/10). Mereka mereka menuntut pembaruan agraria bagi kaum tani di seluruh Indonesia.
Para pengunjuk rasa juga menilai para petani tidak banyak mendapat keuntungan selama pembaruan agraria belum menjadi prioritas. Mereka juga mendesak dicabutnya sejumlah peraturan yang dianggap menghambat kemajuan para petani. Para penunjuk rasa menunding monopolistik perusahaan swasta menjadi salah satu penyebab belum sejahteranya kaum tani. Aksi yang berlangsung sejak pagi tadi hingga siang ini masih berlangsung.(IAN/Tim Liputan 6 SCTV)
Serikat Petani Gelar Unjukrasa Menuntut Pembaruan Agraria
16/10/08
Jakarta (ANTARA News) - Ratusan orang dari Serikat Petani Indonesia (SPI) menggelar unjukrasa menuntut dilaksanakannya pembaruan agraria, dengan meredistribusi lahan-lahan produktif untuk para petani kecil.
"Ini semua penting untuk mewujudkan kedaulatan pangan di tengah krisis pangan dan keuangan yang sedang menghantam dunia," kata Ketua Umum SPI, Henry Saragih, yang bersama massa berdemo di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu, dalam rangka memperingati Hari Pangan Dunia 16 oktober.
Menurut dia, program ketahanan pangan yang digagas World Food Summit 1996 serta Gerakan Petani Internasional dengan pertanian masif, monokultur, berorientasi ekspor dan padat modal tidak akan berhasil.
Sebaliknya, pertanian kecil berbasis keluarga, polikultur, berorientasi memenuhi kebutuhan pangan lokal dan padat karya justru akan memecahkan masalah mendasar pertanian dan pangan, sekaligus kemiskinan, ujarnya.
"Dalam kurun waktu 10 tahun sejak berdiri 1998, SPI telah mengubah perkebunan besar dan lahan subur yang tidak digarap menjadi tanah rakyat dan dikuasai secara adil untuk memenuhi kebutuhan pangan," katanya.
Pada 2007-2012, lanjut dia, pihaknya berencana melaksanakan reforma agraria sejati dan mewujudkan 200 ribu hektar lahan produktif untuk petani kecil berbasis keluarga di seluruh Indonesia.
Massa yang hadir terlihat duduk-duduk kelelahan di sepanjang jalur hijau Jl Medan Merdeka Selatan dengan pakaian bermacam-macam, termasuk ibu-ibu yang menggendong anaknya. Sejumlah bus dan mini bus terlihat terparkir di sisi-sisi jalan dan menyebabkan kemacetan.
Beberapa pemuda menyebarkan brosur dan berorasi. Beberapa mengaku dari Komite Bersama Peringatan Hari Tani Nasional 2008. Para pedagang kaki lima tidak melepas kesempatan untuk datang berjualan di tengah kerumunan massa. (*)
COPYRIGHT © 2008
Jakarta (ANTARA News) - Ratusan orang dari Serikat Petani Indonesia (SPI) menggelar unjukrasa menuntut dilaksanakannya pembaruan agraria, dengan meredistribusi lahan-lahan produktif untuk para petani kecil.
"Ini semua penting untuk mewujudkan kedaulatan pangan di tengah krisis pangan dan keuangan yang sedang menghantam dunia," kata Ketua Umum SPI, Henry Saragih, yang bersama massa berdemo di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu, dalam rangka memperingati Hari Pangan Dunia 16 oktober.
Menurut dia, program ketahanan pangan yang digagas World Food Summit 1996 serta Gerakan Petani Internasional dengan pertanian masif, monokultur, berorientasi ekspor dan padat modal tidak akan berhasil.
Sebaliknya, pertanian kecil berbasis keluarga, polikultur, berorientasi memenuhi kebutuhan pangan lokal dan padat karya justru akan memecahkan masalah mendasar pertanian dan pangan, sekaligus kemiskinan, ujarnya.
"Dalam kurun waktu 10 tahun sejak berdiri 1998, SPI telah mengubah perkebunan besar dan lahan subur yang tidak digarap menjadi tanah rakyat dan dikuasai secara adil untuk memenuhi kebutuhan pangan," katanya.
Pada 2007-2012, lanjut dia, pihaknya berencana melaksanakan reforma agraria sejati dan mewujudkan 200 ribu hektar lahan produktif untuk petani kecil berbasis keluarga di seluruh Indonesia.
Massa yang hadir terlihat duduk-duduk kelelahan di sepanjang jalur hijau Jl Medan Merdeka Selatan dengan pakaian bermacam-macam, termasuk ibu-ibu yang menggendong anaknya. Sejumlah bus dan mini bus terlihat terparkir di sisi-sisi jalan dan menyebabkan kemacetan.
Beberapa pemuda menyebarkan brosur dan berorasi. Beberapa mengaku dari Komite Bersama Peringatan Hari Tani Nasional 2008. Para pedagang kaki lima tidak melepas kesempatan untuk datang berjualan di tengah kerumunan massa. (*)
COPYRIGHT © 2008
Ratusan Petani Protes Keadilan di Depan Istana Merdeka
16/10/08
Jakarta (ANTARA News) - Ratusan demonstran dari gabungan petani mendatangi Istana Merdeka Kamis pagi dengan berjalan kaki maupun menggunakan beberapa mobil bak terbuka yang dilengkapi dengan pengeras suara.
Massa demonstran membawa sejumlah spanduk dan pamflet yang antara lain menuntut adanya perlakukan adil terhadap para petani termasuk meminta dilakukannya "landreform".
Lalu lintas di sejumlah jalan sekitar kawasan Monas, Jakarta Pusat Kamis sekitar pukul 10.00 WIB tersendat akibat aksi demonstrasi para petani yang hendak menuju depan Istana Merdeka.
Lalu lintas di sekitar Jalan Merdeka Selatan tersendat karena terhalang massa demonstran yang memadari satu jalur dari tiga jalur di Jalan Merdeka Selatan.
Kemacetan juga terjadi di depan bundaran Patung Tani dan Jalan Medan Merdeka Timur.
Meski demikian arus lalu lintas di Jalan M.H Thamrin menuju arah Medan Merdeka Barat masih lancar.(*)
COPYRIGHT © 2008
Jakarta (ANTARA News) - Ratusan demonstran dari gabungan petani mendatangi Istana Merdeka Kamis pagi dengan berjalan kaki maupun menggunakan beberapa mobil bak terbuka yang dilengkapi dengan pengeras suara.
Massa demonstran membawa sejumlah spanduk dan pamflet yang antara lain menuntut adanya perlakukan adil terhadap para petani termasuk meminta dilakukannya "landreform".
Lalu lintas di sejumlah jalan sekitar kawasan Monas, Jakarta Pusat Kamis sekitar pukul 10.00 WIB tersendat akibat aksi demonstrasi para petani yang hendak menuju depan Istana Merdeka.
Lalu lintas di sekitar Jalan Merdeka Selatan tersendat karena terhalang massa demonstran yang memadari satu jalur dari tiga jalur di Jalan Merdeka Selatan.
Kemacetan juga terjadi di depan bundaran Patung Tani dan Jalan Medan Merdeka Timur.
Meski demikian arus lalu lintas di Jalan M.H Thamrin menuju arah Medan Merdeka Barat masih lancar.(*)
COPYRIGHT © 2008
24 Juni 2008
Ribuan Petani Desak Polisi Periksa Perhutani -- Kasus Pembalakan Liar di Jawa Barat
Selasa, 24 Juni 2008
TEMPO Interaktif, BANDUNG:Seribuan petani dan perempuan yang tergabung dalam Aliansi Perempuan Indonesia hari ini berunjuk rasa di di depan Gedung Sate, Bandung. Mereka menuntut pemerintah dan polisi, mengusut tuntas pembalakan liar di Jawa Barat. Terutama dengan memeriksa oknum Perhutani. " Pengelolaan hutan yang dilakukan Perum Perhutani banyak kejanggalan" kata Erni Kartono, Koordinator unjuk rasa.
Para warga asal Ciamis, Garut, Tasikmalaya, Subang dan Sumedang yang mayoritas perempuan ini mengelar aksinya dengan duduk-duduk di depan pintu gerbang bagian barat Gedung Sate. Mereka duduk meriung, di depan peralatan soundsystem, tempat beberapa rekannya berorasi.
Menurut Erni, mereka berunjuk rasa karena petani di sekitar hutan takut dituduh pembalak liar. Mereka menuduh Perhutani itu sebenarnya adalah dalang dari pembalakan liar yang sebenarnya. " Tapi Perhutani malah memfitnah masyarakat" ujarnya.
Erni mengatakan, Perhutani sebenarnya hanya diberikan hak pengelolaan hutan atas tanahnya. Ini tak bisa diartikan, Perhutani menguasai atau mendapatkan tanahnya. "Kenapa mereka berani menjual, menukar dan menyewakan ke pihak lain? " katanya berorasi.
Bahkan, kata Erni, beberapa kawasan hutan juga dieksplorasi untuk tambang dalianse seperti di Gunung Guntur, Cipanas, Garut. Karenanya, mereka minta polisi dan pemerintah mengusut tuntas pencurian kayu. Terutama di kawasan hutan lindung Cigugur, Ciamis, Gunung Gelap, kabupaten Garut, dan Cikelet, Garut.
Selain itu, di desa Tanjung Karang dan Ngantang, kecamatan Cigalontang Tasikmalaya.
Mereka menyatakan, apabila Polda tidak segera mengusut kerusakan di kawasan itu, mereka akan melapor ke Mabes Polri dan KPK.
Erick Priberkah Hadi
TEMPO Interaktif, BANDUNG:Seribuan petani dan perempuan yang tergabung dalam Aliansi Perempuan Indonesia hari ini berunjuk rasa di di depan Gedung Sate, Bandung. Mereka menuntut pemerintah dan polisi, mengusut tuntas pembalakan liar di Jawa Barat. Terutama dengan memeriksa oknum Perhutani. " Pengelolaan hutan yang dilakukan Perum Perhutani banyak kejanggalan" kata Erni Kartono, Koordinator unjuk rasa.
Para warga asal Ciamis, Garut, Tasikmalaya, Subang dan Sumedang yang mayoritas perempuan ini mengelar aksinya dengan duduk-duduk di depan pintu gerbang bagian barat Gedung Sate. Mereka duduk meriung, di depan peralatan soundsystem, tempat beberapa rekannya berorasi.
Menurut Erni, mereka berunjuk rasa karena petani di sekitar hutan takut dituduh pembalak liar. Mereka menuduh Perhutani itu sebenarnya adalah dalang dari pembalakan liar yang sebenarnya. " Tapi Perhutani malah memfitnah masyarakat" ujarnya.
Erni mengatakan, Perhutani sebenarnya hanya diberikan hak pengelolaan hutan atas tanahnya. Ini tak bisa diartikan, Perhutani menguasai atau mendapatkan tanahnya. "Kenapa mereka berani menjual, menukar dan menyewakan ke pihak lain? " katanya berorasi.
Bahkan, kata Erni, beberapa kawasan hutan juga dieksplorasi untuk tambang dalianse seperti di Gunung Guntur, Cipanas, Garut. Karenanya, mereka minta polisi dan pemerintah mengusut tuntas pencurian kayu. Terutama di kawasan hutan lindung Cigugur, Ciamis, Gunung Gelap, kabupaten Garut, dan Cikelet, Garut.
Selain itu, di desa Tanjung Karang dan Ngantang, kecamatan Cigalontang Tasikmalaya.
Mereka menyatakan, apabila Polda tidak segera mengusut kerusakan di kawasan itu, mereka akan melapor ke Mabes Polri dan KPK.
Erick Priberkah Hadi
08 April 2008
AGRA & KRKP: Duabelas Peserta Aksi untuk Menyerukan Penyelamatan Beras Lokal ditangkap! Polda Jaya telah Bertindak Berlebihan!
Siaran Pers Bersama
Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), Gabungan Serikat Buruh Independen (GSBI), Front Mahasiswa Nasional (FMN)
Jakarta—Pada tanggal 8 April 2008, Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) bersama Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) dan beberapa elemen lain menggelar aksi demonstrasi untuk mengampanyekan tentang pentingnya penyelamatan beras lokal sebagai salah satu usaha untuk mewujudkan kedaulatan pangan.
Aksi ini diselenggarakan sebagai salah satu bagian dari rangkaian evaluasi kampanye menolak penyebaran beras organik di Asia yang pada tahun ini dilaksanakan di Indonesia dengan tuan rumah pelaksana, yakni Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) dan Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA).
Didalam aksi tersebut, delegasi-delegasi dari berbagai negeri di Asia yang turut dalam forum evaluasi tersebut, turut mengikuti rangkaian aksi. Hal ini sebagai salah satu bentuk solidaritas internasional yang ditunjukkan oleh sesama aktivis di Asia yang peduli pada kelangsungan hidup bibit padi lokal sebagai salah satu instrument pokok untuk menegakkan kedaulatan pangan dan menanggulangi krisis harga pangan dunia yang telah menyengsarakan rakyat di hampir seluruh negara Asia.
Witoro, dari Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan, mengatakan bahwa pihaknya telah memberikan pemberitahuan perihal pelaksanaan aksi tersebut kepada Kepolisian Daerah Jakarta Raya. Di dalam pemberitahuan tersebut, disebutkan pula bahwa delegasi-delegasi internasional akan turut serta mengikuti aksi tersebut.
Pemberitahuan juga telah diajukan kepada Menteri Pertanian RI, Ir. Anton Aprijantono dan telah mendapatkan persetujuan darinya. Bahkan, sebelum penangkapan, Menteri Pertanian Anton Aprijantono menyempatkan diri untuk bertemu dan berdialog dengan seluruh delegasi internasional dan delegasi dari Indonesia yang diwakili KRKP dan AGRA.
Namun di lapangan, pihak Polda Jaya malah seolah menepis hal itu dan bersikukuh memaksa para delegasi internasional yang turut dalam aksi untuk datang ke Mapolda.
Pada saat ini, seluruh delegasi internasional, diantaranya Teoh, Clare, Sorah (PAN-AP, Malaysia); Rodha (APC, Filipina), dan beberapa delegasi lain dari Thailand dan Vietnam. Di samping para delegasi dari internasional, beberapa peserta dari Indonesia, Witoro (KRKP), Rahmat (AGRA), dan Erpan Faryadi (AGRA) yang turut dalam aksi tersebut telah berada di Mapolda untuk dimintai keterangan. Belum jelas apa yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian.
Penangkapan ini adalah suatu aksi yang berlebihan serta menunjukkan ketidakprofesionalan pihak kepolisian. Sikap ini menunjukkan bahwa pihak pemerintah Indonesia masih sensitifitas atas masalah.
Bila mengingat bahwa tema aksi yang diusung adalah mengenai sikap penolakan terhadap beras hasil rekayasa genetik yang terbukti tidak higienis dan seruan untuk penyelamatan beras lokal sebagai instrument pokok, sesungguhnya tidak ada alasan bagi Kepolisian untuk menangkap para peserta, termasuk delegasi internasional.
Oleh karenanya, kami menuntut BEBASKAN SELURUH PESERTA AKSI YANG SAAT INI DITANGKAP OLEH KEPOLISIAN DAERAH JAKARTA RAYA.
Demikian, terima kasih
Juru Bicara
Ragil Sugiyarna
Aliansi Gerakan Reforma Agraria
Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), Gabungan Serikat Buruh Independen (GSBI), Front Mahasiswa Nasional (FMN)
- Duabelas Peserta Aksi untuk Menyerukan Penyelamatan Beras Lokal ditangkap! Polda Jaya telah Bertindak Berlebihan!
- Kepolisian Daerah Jakarta Raya harus membebaskan seluruh peserta aksi yang ditangkap (8/4) tanpa syarat!
Jakarta—Pada tanggal 8 April 2008, Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) bersama Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) dan beberapa elemen lain menggelar aksi demonstrasi untuk mengampanyekan tentang pentingnya penyelamatan beras lokal sebagai salah satu usaha untuk mewujudkan kedaulatan pangan.
Aksi ini diselenggarakan sebagai salah satu bagian dari rangkaian evaluasi kampanye menolak penyebaran beras organik di Asia yang pada tahun ini dilaksanakan di Indonesia dengan tuan rumah pelaksana, yakni Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) dan Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA).
Didalam aksi tersebut, delegasi-delegasi dari berbagai negeri di Asia yang turut dalam forum evaluasi tersebut, turut mengikuti rangkaian aksi. Hal ini sebagai salah satu bentuk solidaritas internasional yang ditunjukkan oleh sesama aktivis di Asia yang peduli pada kelangsungan hidup bibit padi lokal sebagai salah satu instrument pokok untuk menegakkan kedaulatan pangan dan menanggulangi krisis harga pangan dunia yang telah menyengsarakan rakyat di hampir seluruh negara Asia.
Witoro, dari Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan, mengatakan bahwa pihaknya telah memberikan pemberitahuan perihal pelaksanaan aksi tersebut kepada Kepolisian Daerah Jakarta Raya. Di dalam pemberitahuan tersebut, disebutkan pula bahwa delegasi-delegasi internasional akan turut serta mengikuti aksi tersebut.
Pemberitahuan juga telah diajukan kepada Menteri Pertanian RI, Ir. Anton Aprijantono dan telah mendapatkan persetujuan darinya. Bahkan, sebelum penangkapan, Menteri Pertanian Anton Aprijantono menyempatkan diri untuk bertemu dan berdialog dengan seluruh delegasi internasional dan delegasi dari Indonesia yang diwakili KRKP dan AGRA.
Namun di lapangan, pihak Polda Jaya malah seolah menepis hal itu dan bersikukuh memaksa para delegasi internasional yang turut dalam aksi untuk datang ke Mapolda.
Pada saat ini, seluruh delegasi internasional, diantaranya Teoh, Clare, Sorah (PAN-AP, Malaysia); Rodha (APC, Filipina), dan beberapa delegasi lain dari Thailand dan Vietnam. Di samping para delegasi dari internasional, beberapa peserta dari Indonesia, Witoro (KRKP), Rahmat (AGRA), dan Erpan Faryadi (AGRA) yang turut dalam aksi tersebut telah berada di Mapolda untuk dimintai keterangan. Belum jelas apa yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian.
Penangkapan ini adalah suatu aksi yang berlebihan serta menunjukkan ketidakprofesionalan pihak kepolisian. Sikap ini menunjukkan bahwa pihak pemerintah Indonesia masih sensitifitas atas masalah.
Bila mengingat bahwa tema aksi yang diusung adalah mengenai sikap penolakan terhadap beras hasil rekayasa genetik yang terbukti tidak higienis dan seruan untuk penyelamatan beras lokal sebagai instrument pokok, sesungguhnya tidak ada alasan bagi Kepolisian untuk menangkap para peserta, termasuk delegasi internasional.
Oleh karenanya, kami menuntut BEBASKAN SELURUH PESERTA AKSI YANG SAAT INI DITANGKAP OLEH KEPOLISIAN DAERAH JAKARTA RAYA.
Demikian, terima kasih
Juru Bicara
Ragil Sugiyarna
Aliansi Gerakan Reforma Agraria
26 Maret 2008
Petani Mogok, Argentina Dilanda Krisis Pangan
Rabu, 26 Maret 2008
BUENOS AIRES--MI: Protes selama dua minggu para petani Argentina akibat pajak baru, mulai menimbulkan kekurangan makanan, menambah tekanan bagi Presiden Cristina Fernandez agar menuntaskan konflik terbesar yang ia hadapi sejak berkuasa Desember.
Perdagangan di pasar biji-bijian dan ternak terbesar negara itu telah terhenti sejak mulainya pemogokan pada 13 Maret dan mengurangi pasokan daging dan sejumlah produk susu di toko-toko makanan.
Para petani memblokir jalan-jalan dengan traktor dan pengiriman biji-bijian sama sekali lumpuh selama protes. Argentina adalah salah satu pemasok utama dunia untuk kedelai, jagung, gandum dan daging sapi.
Para pemimpin pemogokan mengatakan protes akan berlanjut sampai pemerintah membatalkan rezim pajak ekspor baru, yang telah memberlakukan skala penurunan bea dan kenaikan besar pungutan atas kedelai dan penjualan bunga matahari.
Menteri Kehakiman Anibal Fernandez mengatakan kepada radio setempat pemerintah mau berunding namun tak membiarkan para petani berceloteh bagaimana seharusnya semuanya dikerjakan.
Para menteri pernah mengatakan pemogokan itu harus dibatalkan sebelum pembicaraan dapat dimulai.
Itu merupakan konflik terbesar yang pernah dihadapi Fernandez sejak berkuasa Desember dan menandai pemburukan hubungan yang tegang dengan petani, yang mengecam langkah-langkah anti inflasi seperti dalam larangan ekspor dan kendali harga.
Para pemimpin diperkirakan akan bertemu Selasa untuk memutuskan apakah akan melanjutkan protes mereka, yang telah mempengaruhi pengiriman biji-bijian.
"Pada saat ini, mayoritas (para eksportir biji-bijian) tidak beroperasi. Karena kami sama sekali tidak memiliki ternak, biji-bijian, minyak dan makanan," kata Alberto Rodriguez, direktur Pusat Ekspor Sereal (CEC) dan kelompok produsen minyak sayur CIARA.
Sejumlah eksportir mendeklarasikan force majeure akhir pekan lalu dikarenakan pemogokan tersebut, mengalihkan pengiriman kedelai ke Amerika Serikat, kata para pedagang AS.
Frustasi
Kelompok konsumen dan peritel mengatakan laporan kekosongan persediaan di supermarket dan toko grosir semakin meningkat saat protes berlanjut.
"Pada umumnya, barang-barang yang berkurang adalah daging sapi dan sejumlah produk susu," kata FABA, sebuah federasi yang menaungi toko-toko grosir kecil di seluruh negeri.
Protes di Argentina juga telah melemahkan nilai mata uang peso dikarenakan berkurangnya arus masuk dolar dari para eksportir pertanian.
Tetapi pemblokiran jalan telah menjadi aspek yang paling nampak dari protes tersebut. Di sejumlah wilayah, para pengemudi truk yang frustrasi mulai membersihkan sendiri barikade jalan bebas hambatan.
Para demonstran telah membolehkan truk lewat sepanjang mereka tidak membawa hasil-hasil pertanian.
Para petani di rintangan jalan membagikan pamplet, mengatakan pajak ekspor pemerintah yang besar mengambil (uang) dari komunitas desa kita, dari para pemilik toko kita dan industri kita. Dengan uang ini bisa ada lebih banyak investasi lagi, lebih banyak lapangan kerja dan masa depan yang lebih baik untuk setiap orang.
Para pejabat pemerintah telah mengeluarkan sinyal mencoba mengakhiri krisis dengan mengumumkan kesepakatan batas-harga atas pupuk dan usulan untuk membentuk sebuah badan khusus guna mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh para petani kecil.
Namun sejauh ini, hal itu belumlah cukup bagi para petani, yang mengatakan kenaikan pajak ekspor hanyalah yang terakhir dalam serangkaian kebijakan pemerintah yang akan berakhir dengan mengurangi output pertanian.
Pemerintah menggunakan pungutan atas ekspor biji-bijian untuk memperbesar pendapatan negara pada saat harga komoditas tak biasanya tinggi, dan mengekang inflasi tinggi lokal, khususnya jenis makanan dasar. (Rtr/Ant/OL-06)
14 Maret 2008
Indonesian environmental refugees protest
Greenleft, 14 March 2008
A massive environmental disaster in Sidoarjo, Indonesia, has forced 15,000 people to leave their homes in the past two years. An enormous eruption of hot mud that began in May 2006 continues to flow at a rate of 148,000 cubic metres a day. Activists hold Indonesian oil and gas company PT Lapindo Brantas responsible. They charge that the eruption was caused by a gas drilling operation on unstable volcanic land.
On February 19, thousands of environmental refugees protested against a parliamentary report that labelled the eruption a natural disaster. “We will ease the blockade if [parliament] calls it a human error, but we will stay here if parliament calls the mudflow a natural disaster”, a local villager, Orasi Djoko, told Reuters on February 19.
A massive environmental disaster in Sidoarjo, Indonesia, has forced 15,000 people to leave their homes in the past two years. An enormous eruption of hot mud that began in May 2006 continues to flow at a rate of 148,000 cubic metres a day. Activists hold Indonesian oil and gas company PT Lapindo Brantas responsible. They charge that the eruption was caused by a gas drilling operation on unstable volcanic land.
On February 19, thousands of environmental refugees protested against a parliamentary report that labelled the eruption a natural disaster. “We will ease the blockade if [parliament] calls it a human error, but we will stay here if parliament calls the mudflow a natural disaster”, a local villager, Orasi Djoko, told Reuters on February 19.
19 Juni 2007
Ribuan Petani Jawa Barat Tuntut Pembaruan Agraria
TEMPO Interaktif, Bandung, Selasa, 19 Juni 2007: Ribuan petani dari berbagai daerah Jawa Barat memadati Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat Jalan Dipati Ukur Bandung pagi ini. Mereka datang untuk menuntut realisasi Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN).
Mereka datang menggunakan berbagai macam kendaraan sejak kemarin sore. Sebagian besar datang dari Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Subang, Sumedang, Cianjur, dan Sukabumi. Mereka tergabung dalam Gerakan Petani Jawa Barat Menggugat.
Selain dari Serikat Petani Pasundan, aksi ini juga didukung oleh elemen mahasiswa, Lembaga Bantuan Hukum Bandung, Walhi, Himpunan Petani Nelayan Pakidulan Sukabumi.
Menurut Koordinator Gerakan Petani Jawa Barat Menggugat, Agustiana, aksi ini digelar untuk menagih janji pemerintah dalam merealisasikan PPAN. Agus mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah mengeluarkan kebijakan ini sejak Mei lalu, "Namun di tingkat daerah masih banyak pihak yang menghalanginya," ujar Agustiana.
Salah satu indikasinya, menurut Agustiana, masih adanya kriminalisasi terhadap petani. "Dalam penyelesaian sengketa agraria, sering dianggap sebagai penjahat," ujarnya.
Selain itu, kerap terjadi kekerasan terhadap petani dan upaya mempersulit pemanfaatan tanah bagi para petani penggarap. Rencananya para petani ini akan bergerak ke gedung DPRD Jawa Barat untuk menyampaikan aspirasi mereka. Sementara itu, petugas kepolisian mengalihkan sejumlah arus lalu lintas karena aksi ini membuat jalan di sekitar Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat menjadi macet.
RANA AKBARI
Mereka datang menggunakan berbagai macam kendaraan sejak kemarin sore. Sebagian besar datang dari Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Subang, Sumedang, Cianjur, dan Sukabumi. Mereka tergabung dalam Gerakan Petani Jawa Barat Menggugat.
Selain dari Serikat Petani Pasundan, aksi ini juga didukung oleh elemen mahasiswa, Lembaga Bantuan Hukum Bandung, Walhi, Himpunan Petani Nelayan Pakidulan Sukabumi.
Menurut Koordinator Gerakan Petani Jawa Barat Menggugat, Agustiana, aksi ini digelar untuk menagih janji pemerintah dalam merealisasikan PPAN. Agus mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah mengeluarkan kebijakan ini sejak Mei lalu, "Namun di tingkat daerah masih banyak pihak yang menghalanginya," ujar Agustiana.
Salah satu indikasinya, menurut Agustiana, masih adanya kriminalisasi terhadap petani. "Dalam penyelesaian sengketa agraria, sering dianggap sebagai penjahat," ujarnya.
Selain itu, kerap terjadi kekerasan terhadap petani dan upaya mempersulit pemanfaatan tanah bagi para petani penggarap. Rencananya para petani ini akan bergerak ke gedung DPRD Jawa Barat untuk menyampaikan aspirasi mereka. Sementara itu, petugas kepolisian mengalihkan sejumlah arus lalu lintas karena aksi ini membuat jalan di sekitar Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat menjadi macet.
RANA AKBARI
Langganan:
Postingan (Atom)