Jatuhnya Harga sawit; Cerita Manis Itu Kini Berubah Duka

Kompas, Jumat, 17 Oktober 2008

SYAHNAN RANGKUTI

Anjloknya harga sawit sampai Rp 300 per kilogram dari harga sebelumnya mencapai Rp 2.000 per kg telah membuat petani, terutama petani swadaya (yang tidak memiliki kerja sama dengan perkebunan besar BUMN maupun swasta), babak belur.


Bahori (23) masih bisa tersenyum. Walau senyum itu kecut. Sesekali ia juga tertawa, tetapi ketawa itu pun sumbang. Ketika dijumpai di areal kebun kelapa sawit miliknya, ia baru saja menjual hasil panen tandan buah segar sawit sebanyak 1 ton.

Selasa, menjelang senja, ia sendiri saja di tengah kebunnya seluas 2 hektar di Desa Sialang Jaya, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Riau—sekitar 200 kilometer dari Pekanbaru.

Dengan harga tandan buah segar (TBS) sekarang ini yang hanya Rp 300 per kilogram, ayah seorang bayi itu tentunya mendapat penghasilan Rp 300.000. Tetapi, tunggu dulu. Hitungan matematis itu belum putus. Bahori harus mengeluarkan uang Rp 50.000 untuk upah melangsir (membawa TBS dari kebunnya ke pinggir jalan besar dengan menggunakan kendaraan berpenggerak empat roda). Dia juga harus mengeluarkan uang Rp 300.000 untuk membayar upah tiga pekerja harian masing-masing Rp 100.000 untuk memanen selama dua hari. ”Saya nombok Rp 50.000. Namun, apa boleh buat. Saya memilih untuk tetap memanen karena kata orang, kalau tidak dipanen, nanti pohon sawit rusak dan tidak mau berbuah lagi,” kata Bahori.

Untuk menutup utang, Bahori kembali ke profesi lama, yaitu menjadi buruh di kebun orang lain. Sepanjang Selasa itu dia bekerja di kebun orang. Upahnya Rp 60.000 sehari. Alhasil, setelah membayar utang Rp 50.000, penghasilan bersihnya hari itu hanya Rp 10.000.

Syaifudin yang memiliki kebun seluas 5 hektar juga senasib dengan Bahori. Hari itu ia mempekerjakan enam orang untuk panen sebanyak 2 ton. Padahal, masih ada 2 ton lagi TBS siap panen.

”Biarlah 2 ton lagi itu tetap dipohonnya sampai panen dua minggu lagi. Mana tau harga bisa membaik. Kalau pohonnya mau rusak, biarlah. Asal jangan seluruhnya,” kata Syaifudin.

Syaifudin mengatakan, ia mendapat uang Rp 600.000 dari panen sebanyak 2 ton. Namun uang itu langsung dipotong Rp 240.000 untuk upah empat buruh angkut TBS ke tempat penumpukan dan Rp 140.000 lagi untuk upah dua pendodos (pemetik buah dari pohon). Pendapatannya masih berkurang lagi karena harus membayar upah melangsir dengan mobil Rp 100.000. Artinya, penghasilan bersih hari itu sebesar Rp 120.000 untuk hasil panen sebanyak 2 ton.

”Sebelum harga anjlok, biasanya saya mendapat uang minimal Rp 4 juta dari sekali panen. Dalam satu bulan panen dua kali atau Rp 8 juta sebulan. Sekarang ini hitung saja pendapatan saya,” kata Syaifudin.

Tentang upah melangsir yang mahal lebih disebabkan buruknya kondisi jalan ke perkebunan petani.

Tidak mengherankan bila biaya untuk mengangkut satu ton TBS dari kebun ke pinggir jalan yang berjarak sekitar 1 kilometer, petani harus membayar Rp 50.000 atau Rp 50 per kilogram.

Di sebuah desa eks transmigrasi, biaya transportasi bahkan mencapai Rp 200 per kilogram atau Rp 200.000 per ton. Hal itu disebabkan jalan hancur dan jaraknya lebih dari 5 kilometer.

Namun tidak semua jalan ke perkebunan petani di Rokan Hulu, begitu buruk. Di sebuah tempat tidak jauh dari kota Pasirpengarayan, ibu kota Kabupaten Rokan Hulu, jalan menuju perkebunan seorang kuat di Rokan Hulu ternyata diaspal hotmiks dengan lebar 12 meter.

Cerita manis pemilik kebun sawit di Riau tersebut saat ini sudah berubah menjadi cerita duka. Harga TBS Rp 300 per kilogram, menurut Ardiman Daulay, Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Cabang Rokan Hulu, sama seperti kondisi 12 tahun lalu saat menjelang krisis moneter melanda Indonesia tahun 1997. ”Dulu sebelum krismon, harga sawit memang Rp 300 per kilogram, tetapi harga-harga barang masih jauh lebih murah dibandingkan sekarang. Waktu itu harga beras masih ada yang Rp 1.000 per kilogram. Pada saat krismon dahulu, petani kami justru menikmati hasil karena harga sawit naik menjadi Rp 800 sampai Rp 1.000 per kilogram. Sekarang ini petani sawit yang mengalami krisis,” kata Daulay yang memiliki 2.500 anggota dengan lahan 118.000 hektar.

Menurut Daulay, bukan hanya petani yang mengalami krisis. Pedagang pengumpul mengalami nasib sama. Kusno, seorang tauke sawit (sebutan untuk pedagang pengumpul), sudah meminta keringanan kepada Bank BRI setempat untuk menunda pembayaran cicilan utangnya.

Sebelum harga anjlok, Kusno meminjamkan uang kepada petani, nilainya Rp 200 juta. Ini biasa dilakukan toke sawit agar petani mau menjual buah kepada mereka. Seluruh uang berasal dari pinjaman di Bank BRI. Sekarang ini seluruh piutang Kusno tidak dapat ditagih, karena petani peminjam tidak mampu membayar. ”Kalau BRI tidak bersedia menunda cicilan, rumah Kusno akan segera disita bank,” ujar Daulay.

Menurut Daulay, petani dari Desa Tandun sampai mencoba bunuh diri, meminum obat serangga, karena dililit utang Rp 200 juta di bank dan tidak dapat membayar. Untungnya, niat bunuh diri cepat ketahuan keluarganya dan si petani dapat diselamatkan.

Krisis sawit seperti musim kemarau yang merontokkan segala sesuatu. Empat hari lalu, empat sepeda motor ditarik dealer karena petani menunggak cicilan. Lalu, dua pabrik kelapa sawit di Rokan Hulu, yaitu di Desa I, Ujung Batu, dan Petapahan, terpaksa pula ditutup karena cadangan CPO pabrik belum terjual.

Krisis keuangan global kali ini, eksesnya ternyata menjalar tanpa ampun kepada petani kecil. Sayangnya, 80 persen dari 2.500 anggota Apkasindo Rokan Hulu merupakan petani kecil dengan lahan rata-rata 2 hektar.

”Yang kami harapkan, pemerintah mau minta perbankan menunda pembayaran cicilan petani. Kalau tidak, akan lebih banyak petani sawit yang stres atau gila,” kata Daulay.

Teknologi Pertanian: Dengan ATP Atasi Kemiskinan

Kompas, Rabu, 15 Oktober 2008

Yuni Ikawati

Kembali ke kampung halaman untuk menghindari konflik di daerah transmigrasi, para eks transmigran asal Jawa Barat menghadapi ancaman lain, yakni kemelaratan. Menjadi warga terpinggirkan di daerah asalnya, mereka ditempatkan di kawasan perbukitan yang terisolasi, kurang subur, dan rawan longsor di Cianjur Selatan.

Untuk melepaskan mereka dari jerat kemiskinan, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Cianjur menjalin kerja sama dengan Kementerian Negara Riset dan Teknologi memperkenalkan sistem pertanian terpadu berbasis teknologi tepat guna.

Cita-cita para transmigran mencari kehidupan lebih baik di tanah seberang telah tercapai ketika mereka berhasil menjadi petani sukses dan beranak-pinak. Namun, nasib baik rupanya tidak lama berpihak pada warga transmigran di Nanggroe Aceh Darussalam, Lampung, Kalimantan Barat, dan Maluku.

Konflik berdarah di daerah- daerah pada pasca-reformasi mendorong mereka—termasuk para transmigran dari Jawa Barat—berangsur-angsur kembali ke desa asalya, mulai tahun 1997.

Namun, di kampung halaman, mereka kembali ke titik nol, ibarat putaran roda pedati, kini mereka di titik terbawah. Mereka berjumlah 3.000 kepala keluarga, menjadi warga kelas bawah di lahan marginal.

Dengan lahan seluas 8.000 meter persegi yang diberikan kepada tiap kepala keluarga di desa Koleberes, Kecamatan Cikadu, mestinya mereka sudah dapat bangkit dari keterpurukan. Namun, ternyata lahan yang ada —seluas 25 hektar—tidak tergolong subur. ”Padahal pada masa Pemerintahan Hindia Belanda, daerah itu merupakan bagian dari sentra perkebunan teh di Jawa Barat, yang terbesar di Asia,” ungkap Menteri Negara Riset dan Teknologi Kusmayanto Kadiman dalam kunjungan kerjanya ke daerah relokasi, 7-8 Oktober 2008. Daerah itu kemudian dijadikan agrotechno park (ATP).

Ketidaksuburan kawasan perbukitan itu dibuktikan dengan hasil penelitian Sutardjo, Kepala Bidang Tanaman Perkebunan dan Kehutanan Pusat Teknologi Pertanian Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Penelitiannya menyebutkan, kadar karbon organik pada tanah di Koleberes di bawah 1 persen. Padahal untuk lahan pertanian minimal 3 persen.

Unsur hara dalam tanah akan terbawa dalam tanaman yang dipanen. Tanpa pemberian unsur hara dari bahan organik, antara lain pupuk kompos, kesuburan tanah akan terus menurun.

Rehabilitasi lahan di daerah itu, menurut Sutardjo, dapat dilakukan dengan memberikan limbah serbuk gergaji. Bahan organik dapat kembali menyuburkan tanah karena kemampuannya menyerap air dua kali dari bobotnya. Jumlah limbah penggergajian di daerah itu tak sebanding dengan luas tanah.

Beberapa waktu lalu, pakar pertanian terpadu mantan peneliti BPPT, Achsin, menjelaskan, untuk skala kecil penyuburan tanah juga dapat dilakukan dengan memberikan kotoran sapi atau ternak pemamah biak lainnya. Pada skala besar, penyuburan tanah dapat memakai legium cover crop atau tanaman perintis, seperti lamtoro sebagai tegakan dan gamal tanaman yang merambat. Keduanya dapat menyerap nitrogen untuk ditambatkan pada tanah.

”Bulan Oktober merupakan saat tepat untuk menanam tanaman perintis. Sehingga pada akhir musim hujan mendatang, di bulan Maret-April, tanaman itu sudah subur,” ujar Achsin yang merintis pembangunan ATP Palembang. Tanaman perintis itu lalu diintegrasikan dengan jenis kambing kacang yang tahan terhadap HCN (asam sianida) yang ada di daunnya.

Kotoran ternak ini ditebar untuk menambah kesuburan. ”Akan lebih subur kalau ditambah jenis rizobium atau mikoriza penyubur,” tambahnya.

Pada lahan yang ditanami lamtoro dan gamal per hektarnya bisa memelihara 50 ekor induk kambing kacang, yang dalam dua tahun dapat beranak enam ekor. Menurut Achsin yang kini tengah merintis pendirian Muara Enim Practical University, menjelang kemarau kambing dapat dijual karena cadangan pangannya terbatas.

Pada sistem pertanian terpadu di ATP Koleberes diternakkan domba garut di samping sapi dan ayam, urai Ophirtus Sumule, Ketua Tim dari KNRT.

Dalam kunjungannya, Kusmayanto Kadiman menyerahkan bantuan kepada petani andalan Partidjo, eks transmigran Lampung, berupa lahan 8.000 meter persegi (untuk ditanami rumput gajah, jagung, kopi, dan kina), 2 sapi, 3 kambing, dan 50 ayam. ”Dengan modal itu, ia akan menjadi model bagi petani lain dalam menerapkan sistem pertanian terpadu,” ujarnya.

Dengan tanaman dan ternak itu, petani dapat memperoleh kecukupan sumber untuk pakan ternak, pupuk, dan memberikan mereka penghasilan dalam skala harian, mingguan, bulanan, hingga tahunan.

Melalui ATP Koleberes, Kementerian Negara Riset dan Teknologi akan terus memberikan supervisi dan fasilitasi teknologi hingga masyarakat sekitar menjadi mandiri mengelola potensi sumber daya alamnya. Ini diperkirakan dapat terwujud pada 2011. ATP Koleberes diharapkan menjadi rujukan bagi kabupaten lain di Jawa Barat.

Perkebunan kina

Pembangunan ATP Koleberes Cianjur dirintis oleh Pemda Jabar sejak tahun 2005. Hingga tahun ini, pembangunan ATP telah melibatkan KNRT, Kadin Jabar, Balitbangda Jabar, Dinas Pendidikan Jabar, Unpad, dan Depdiknas.

Kawasan ATP seluas 25 hektar ini terdiri dari kebun kina 6 ha, jagung 4 ha, jahe 5,75 ha, dan sisanya untuk hijauan makanan ternak, kopi, dan pisang. Juga terbangun kadang ternak, gedung pascapanen/prosessing: pengering hybrid (6 ton per hari), ruang prosesing hasil panen, dan gudang serta warung informasi teknologi, serta ruang pendidikan dan pelatihan.

ATP Koleberes Cianjur akan dikembangkan untuk perkebunan kina—kini masih impor 5.000 ton per tahun. Produksi kulit kina di dalam negeri sendiri hanya sekitar 1.800 ton per tahun.

Permintaan kulit kina oleh industri nasional tinggi karena kegunaannya beragam, yaitu untuk bahan baku farmasi, minuman ringan, kosmetik, penyamakan kulit, dan biopestisida.

Menurut Sutardjo, Indonesia memiliki jenis tanaman kina yang tinggi kandungan kinina sulfatnya, yaitu zat yang digunakan untuk membuat pil kina, di atas 14 persen—dua kali lipat dari kina di negara lain.

Penanaman tanaman perkebunan yang berjangka tahunan berfungsi untuk mengikat tanah sehingga mencegah longsor, erosi, dan sebagai penahan air untuk memperbaiki sistem hidrologis wilayah perbukitan itu. ”Pemilihan lokasi Koleberes Cikadu didasarkan hasil studi Badan Penelitian Pengembangan Daerah Jawa Barat yang merekomendasikan pengembangan kina di kawasan ini,” jelas Ophirtus Sumule, Kepala Bidang Pengembangan Sistem Jaringan Produksi KNRT.

Brimob Sisakan Satu Kompi di Kawasan Operasi Pembal;akan Hutan

Pikiran Rakyat, Rabu, 25 Juni 2008

CIAMIS, (PRLM) - Sebagian personel anggota Brimob Polda Jabar sudah ditarik dari wilayah Operasi Hutan Lestari Lodaya 2008, yang dipusatkan di kawasan hutan Cigugur dan Harumandala Kec. Cigugur, Kab. Ciamis. Namun demikian, masih ada satu kompi Brimob dan polsus Perhutani lainnya masih disiagakan di kawasan operasi, sampai batas waktu yang belum ditentukan.

"Unlimited. Tidak dibatasi waktu, bisa seminggu lagi, sebulan, bahkan bisa setahun. Jika masih kurang siap untuk menambah personel, kita masih melakukan penyisiran sekaligus tahap pemulihan" kata Ketua Satgas Pemulihan Operasi Hutan Lestari Lodaya 2008, AKBP Supratman, di sela-sela sosialisasi PHBM (Pemanfaatan Hutan Bersama Masyarakat) di Kecamatan Cigugur, Rabu (25/6).

Hingga saat ini, sudah empat orang yang ditangkap dan diminta keterangannya. Selain itu ada delapan orang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Bahkan, tidak menutup kemungkinan jumlah DPO akan bertambah sesuai dengan perkembangan yang saat ini terjadi di lapangan.

Saat ini, tambahnya, masyarakat harus terus diberi motivasi serta kepercayaan tidak perlu takut terhadap kelompok yang selama ini melakukan pembalakan liar. Selain itu masyarakat diminta untuk tetap bersatu, sehingga kelompok terorganisir itu tidak lagi melakukan aktivitasnya. "Masa warga satu kampung, satu desa kalah hanya oleh satu, lima atau 30 orang. Kita beri motivasi tentang daya tangkal masyarakat. Selain itu dibarengi dengan penyuluhan dari Perhutani maupun polisi," katanya searaya menambahkan selama opersai berhasil mengamanakan 105 truk kayu jati dan mahoni.

Dalam kegiatan sosialisasi yang diadakan di Kec. Cigugur diikuti sedikitnya 50 tokoh masyarakat, di antaranya tujuh kepala desa sekitar kawasan hutan Cigugur dan Harumandala, seperti Desa Cigugur, Kertamanadala, Kertaharja, Cempaka, Pagerbumi, Cimindi, dan Bunisari.

Selain Supratman, sosialisasi juga melibatkan Kasi PHBM Perhutani Jabar Isnin Soiban dan Camat Cigugur Irwansyah, Danramil Cigugur Kapten Inf. Erick Ruswana. Secara umum, mereka menegaskan bahwa masyarakat tidak lagi perlu takut terhadap kelompok terorganisir yang ikut berperan dalam pembalakan liar di kawasan tersebut.(A-101/A-37)***

Agustiana Akhirnya ke Polda Jawa Barat

Kasus Pembalakan Liar di Jawa Barat

Senin, 23 Juni 2008

TEMPO Interaktif, BANDUNG: Aktivis yang juga Sekretaris Jenderal (Sekjen) Serikat Petani Pasundan Agustiana Senin (23/6) petang akhirnya datang ke Markas Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat. Meski begitu, kedatangan Agustiana tidak untuk menyerahkan diri. "Dia sudah datang dan memberikan keterangan pada penyidik, " kata Kapolda Jawa Barat Inspektur Jenderal Susno Duadji di Bandung, Senin (23/6) petang.

Menurut Susno, Agustiana datang ke Mapolda Jabar untuk mengklarifikasi terkait statusnya yang dinyatakan sebagai DPO (daftar pencarian orang) oleh Polda Jabar. Sejauh ini, Polisi tidak menetapkan ia buron. "Beberapa waktu lalu saya menghimbau dia. Dia sendiri yang merasa buron dan sudah menjelaskan duduk persoalannya,"ujarnya.

Termasuk, kemungkinan ada oknum instansi tertentu yang melakukan pembalakan liar. Juga anggota petugas keamanan lainnya. Sejauh ini, Susno mengaku telah meminta timnya mengecek, adakah yang terlibat. "Jika ada, siapapun yang mencampuri kedaulatan hukum, kami libas semuanya" ujarnya.

Susno mengaku tak gentar dan akan terus mengusut kejahatan pembalakan liar di Ciamis Jawa Barat. Menurut dia,apa yang dilakukannya semata mengembalikan kedaulatan Negara. "Jika kemarin di kawasan sekian ribu hektar itu, petugas perhutani, kepala desa dan camat pun di sweefing. Itu kedaulatan siapa? Ini tidak bisa dibenarkan.,"ujarnya seraya menyatakan, tugas aparatnya di kawasan itu, menegakkan hukum dan kedaulatan negara.

Seperti diketahui, pekan lalu, Agustiana masuk dalam DPO Polda Jawa Barat karena diduga terlibat pembalakan liar di sejumlah hutan di kawasan Cigugur, Ciamis, Jawa Barat. Ini adalah hasil operasi berbagai satuan dari Polda Jawa Barat ke ke hutan Cigugur Kab. Ciamis. Tim yang terdiri dari Satuan Brimob, Reserse, dan Intelkam itu diharapkan mengungkap kasus pembalakan dan menangkap pelakunya.

Alwan Ridha Ramdhani

Garut (Daerah) Tertinggal di Jawa Barat

Oleh: Sukron Abdilah

22-Mar-2008 - KabarIndonesia - Saya lahir di Garut. Daerah ini menjadi awal bagi saya untuk menghirup udara kehidupan. Tapi, pemberitaan yang menyatakan bahwa Kabupaten Garut merupakan daerah tertinggal di Jawa Barat, membuat saya tertegun. Mengapa? Sebab, daerah yang pernah dikunjungi oleh artis Hollywood tahun 20-an, Charlie Chaplin dan Ratu Belanda ini, tak seperti sebutan banyak orang: "Swiss van Java". Tepat kalau disebut "Somalia van Java", karena pertumbuhan ekonomi daerah tertinggal di Indonesia baru sebatas 3-5 persen. Termasuk daerah Garut, tempat lahir saya.

Berbeda dengan daerah kota yang maju, pertumbuhan ekonominya sekitar 6-8 persen pertahun. Bukankah ini merupakan bentuk dari kesenjangan? Dan, Kabupaten Garut untuk tahun ini termasuk ke dalam 40 daerah tertinggal yang akan mengalami percepatan dari pemerintah. Alhamdulillah, semoga saja sepeninggal kepemimpinan Agus Supriadi,Kabupaten Garut bisa menaikkan harkat dan martabatnya.

Setelah saya membaca berita di H.U.Pikiran Rakyat, yang menyebutkan bahwa dari 32.000 desa di Indonesia, sekitar 10.000 desa di antaranya 3-5 tahun ke depan belum bisa teraliri listrik. Di Garut Selatan, dengan kecerdasan masyarakat perkampungan, ada yang membuat turbin pembangkit tenaga listrik swadaya. Jadi, sebetulnya urang Garut adalah manusia Indonesia yang potensial sekali melahirkan generasi yang tercerahkan. Lantas, kenapa urutannya di daerah Jabar menginjak posisi terakhir sebagai daerah tertinggal?

Padahal, alam dan masyarakat Garut sangat mendukung untuk terciptanya daerah yang maju dan berkeadilan. Bukan menjadi daerah yang tertinggal seperti yang sedang disandang saat ini.

Tah, kumaha atuh ka urang Garut anu di kota. Dalam memajukan daerah kelahirannya. Jangan seperti gegeden-gegeden yang sekarang menjabat sebagai orang terpenting di pemerintahan, tapi melupakan kulitnya (Kabupaten Garut). Di dalam pemilihan kepala daerah nanti, urang Garut mesti pikir rangkepeun memilih calon Bupati. Biar kabupaten Garut tidak rusak dan bangkrut.