Selasa, 6 April 2010 - Karawang, Kompas - Banjir yang tiga kali melanda Karawang dalam tiga bulan terakhir berpotensi mengancam produksi padi tahun ini. Intensifikasi perlu digencarkan untuk memacu produktivitas lahan.
Banjir semakin mengacaukan jadwal tanam yang sebelumnya mundur 1-2 bulan akibat pergeseran musim. Petani korban banjir kehilangan modal hingga jutaan rupiah dan rugi waktu karena harus menunggu air surut dan menanam ulang.
Menurut catatan Kompas, luapan Sungai Citarum di Karawang, hingga Senin (5/4), menggenangi 961 hektar sawah di sekitar Daerah Aliran Sungai Citarum di tujuh kecamatan. Sebanyak 794 ha di antaranya gagal panen, terdiri dari 774 ha padi usia 1-100 hari dan persemaian untuk lahan 20 ha.
Banjir itu mengulang peristiwa serupa di pesisir utara Karawang dua bulan sebelumnya. Pada pertengahan Januari banjir melanda 12.461 ha padi di 12 kecamatan dan menyebabkan 6.346 ha di antaranya puso. Pada pertengahan Februari banjir akibat luapan saluran pembuang menggenangi 2.340 ha di beberapa kecamatan. Petani di pesisir utara, melalui beberapa perwakilan di Cilamaya Kulon, Cilamaya Wetan, Tempuran, dan Pakisjaya, meminta pemerintah segera memperbaiki tanggul, mengeruk endapan, serta melebarkan saluran pembuang agar banjir tidak berulang. Sedikitnya lima petani menyampaikan hal itu saat Menteri Pertanian Suswono berkunjung, akhir Januari.
Adapun petani di kanan-kiri Sungai Citarum meminta pihak terkait mengantisipasi meluapnya sungai melalui perbaikan tata kelola waduk dan distribusi air. Harapan serupa disampaikan Arifin Kertasaputra, Sekretaris Daerah yang juga Ketua Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana Karawang, akhir Maret.
Harus serius
Ketua Kelompok Dewi Sri di Desa Cariumulya, Kecamatan Telagasari, Akom Kartim (45); Ketua Kelompok Tani Sri Rejeki di Desa Lemahabang, Kecamatan Lemahabang, Subhan Efendi (40); dan pengurus Gabungan Kelompok Tani Bagja di Kecamatan Cilamaya Wetan, Toni Afandi (33), meminta pemerintah serius mengantisipasi banjir dan memacu produksi dengan intensifikasi. Salah satunya melalui pola budidaya system of rice intensification (SRI).
Pola SRI dinilai cocok untuk persawahan rawan kekeringan di pesisir utara menghadapi musim gadu ini. Penerapan SRI terbukti dapat menghemat air hingga separuh dari 8.000 meter kubik kebutuhan air per hektar per musim tanam.
Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan Karawang Nahrowi Muhamad Nur menyatakan, anomali cuaca dan banjir menyebabkan mundurnya jadwal tanam di sebagian wilayah pertanian Karawang awal tahun ini. Namun, pihaknya optimistis mencapai target 1,37 juta ton gabah kering panen (GKP) tahun 2010.
Selain intensifikasi, pihaknya berharap bantuan pupuk dan benih dapat memotivasi petani untuk memacu produksi. Setelah membagikan 158.650 kilogram benih, 50 ton urea, 25 ton NPK, dan 25 ton pupuk organik untuk petani korban banjir, Januari lalu, pemerintah berencana menyalurkan 19.850 kg benih padi untuk petani korban banjir Sungai Citarum. Bantuan didistribusikan pekan ini agar petani dapat segera menanam lagi.
"Benih bantuan akan didistribusikan oleh PT Sang Hyang Sri ke 23 kelompok tani di enam kecamatan (minus Klari karena tidak ada puso) paling lambat Kamis pekan ini di bawah pengawasan Dinas Pertanian Karawang," kata Nahrowi.
Hingga akhir Maret Dinas Pertanian Karawang mencatat luas panen 19.000 ha dari luas tanam musim rendeng 94.311 ha. Produksi diperkirakan mencapai 136.800 ton GKP atau sekitar 9,9 persen dari target produksi tahun ini. (mkn)
Tampilkan postingan dengan label pangan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label pangan. Tampilkan semua postingan
06 April 2010
23 Oktober 2009
Petani Didorong Terapkan Intensifikasi Padi Aerob
KETAHANAN PANGAN
Jumat, 23 Oktober 2009, BOYOLALI, KOMPAS - Kementerian Negara Riset dan Teknologi meminta pemerintah daerah mendorong petani menerapkan intensifikasi padi aerob terkendali berbasis organik. Hal ini diharapkan menjadi salah satu cara meningkatkan produktivitas pertanian di tengah keterbatasan lahan dan naiknya kebutuhan beras.
”Tahun 2025 diperkirakan produksi padi mencapai 66 juta ton gabah kering giling. Dengan perkiraan penduduk mencapai 319 juta jiwa dan kondisi pertanian stagnan, Indonesia akan kekurangan 13,1 juta ton gabah kering giling,” kata Deputi Menteri Negara Riset dan Teknologi Bidang Perkembangan Riset dan Teknologi Moh Nur Hidayat dalam Diskusi Penerapan Intensifikasi Padi Aerob Terkendali Berbasis Organik (IPAT BO) di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Kamis (22/10).
IPAT BO merupakan hasil pengembangan sistem intensifikasi padi yang dilakukan Prof Dr Tualar Simarmata, guru besar Fakultas Pertanian Universitas Padjajaran Bandung. Dengan sistem ini, jerami sisa panen dipotong dan didiamkan di sawah hingga membusuk.
Sistem ini diklaim hemat air, bibit, dan pupuk anorganik dengan menekankan pemanfaatan kekuatan biologis tanah, manajemen tanaman, serta pemupukan dan tata air. Cara ini diklaim mampu menghasilkan 8-12 ton gabah kering giling. Adapun hasil normal 4-6 ton per hektar.
”Setiap 5 ton jerami setara dengan 100 kilogram urea atau 30 kilogram SP-36 atau 200 kilogram KCl,” kata Simarmata.
Bupati Boyolali Sri Moeljanto mengatakan, saat ini produksi Boyolali 160.000 ton beras dengan tingkat konsumsi penduduk 103.000 ton per tahun. Dia menyambut baik upaya peningkatan produktivitas melalui terapan teknologi. Namun, ia berharap teknologi itu murah sehingga bisa dijangkau petani.
Di Semarang, sejumlah kalangan mengharapkan Menteri Pertanian yang baru, Suswono, menyelesaikan permasalahan penurunan harga gabah yang sangat merugikan petani.
Sementara itu, luas sawah di Yogyakarta terus menyempit akibat proses pembangunan. Data tahun 2008 menunjukkan, luas sawah tinggal 88 hektar, menurun sekitar 10 hektar dibandingkan tahun 2006 seluas 98 hektar. Luas Kota Yogyakarta 3.250 hektar.
Petak-petak sawah di Yogyakarta agak sulit ditemui karena terpisah-pisah dan berada di antara permukiman padat.
(GAL/WHO/AHA/WER)
Jumat, 23 Oktober 2009, BOYOLALI, KOMPAS - Kementerian Negara Riset dan Teknologi meminta pemerintah daerah mendorong petani menerapkan intensifikasi padi aerob terkendali berbasis organik. Hal ini diharapkan menjadi salah satu cara meningkatkan produktivitas pertanian di tengah keterbatasan lahan dan naiknya kebutuhan beras.
”Tahun 2025 diperkirakan produksi padi mencapai 66 juta ton gabah kering giling. Dengan perkiraan penduduk mencapai 319 juta jiwa dan kondisi pertanian stagnan, Indonesia akan kekurangan 13,1 juta ton gabah kering giling,” kata Deputi Menteri Negara Riset dan Teknologi Bidang Perkembangan Riset dan Teknologi Moh Nur Hidayat dalam Diskusi Penerapan Intensifikasi Padi Aerob Terkendali Berbasis Organik (IPAT BO) di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Kamis (22/10).
IPAT BO merupakan hasil pengembangan sistem intensifikasi padi yang dilakukan Prof Dr Tualar Simarmata, guru besar Fakultas Pertanian Universitas Padjajaran Bandung. Dengan sistem ini, jerami sisa panen dipotong dan didiamkan di sawah hingga membusuk.
Sistem ini diklaim hemat air, bibit, dan pupuk anorganik dengan menekankan pemanfaatan kekuatan biologis tanah, manajemen tanaman, serta pemupukan dan tata air. Cara ini diklaim mampu menghasilkan 8-12 ton gabah kering giling. Adapun hasil normal 4-6 ton per hektar.
”Setiap 5 ton jerami setara dengan 100 kilogram urea atau 30 kilogram SP-36 atau 200 kilogram KCl,” kata Simarmata.
Bupati Boyolali Sri Moeljanto mengatakan, saat ini produksi Boyolali 160.000 ton beras dengan tingkat konsumsi penduduk 103.000 ton per tahun. Dia menyambut baik upaya peningkatan produktivitas melalui terapan teknologi. Namun, ia berharap teknologi itu murah sehingga bisa dijangkau petani.
Di Semarang, sejumlah kalangan mengharapkan Menteri Pertanian yang baru, Suswono, menyelesaikan permasalahan penurunan harga gabah yang sangat merugikan petani.
Sementara itu, luas sawah di Yogyakarta terus menyempit akibat proses pembangunan. Data tahun 2008 menunjukkan, luas sawah tinggal 88 hektar, menurun sekitar 10 hektar dibandingkan tahun 2006 seluas 98 hektar. Luas Kota Yogyakarta 3.250 hektar.
Petak-petak sawah di Yogyakarta agak sulit ditemui karena terpisah-pisah dan berada di antara permukiman padat.
(GAL/WHO/AHA/WER)
11 Desember 2008
Sekolah Lapangan: Kekuatan Ada di Halaman Sendiri
 |
| KOMPAS/AUFRIDA WISMI WARASTRI / Kompas Images Seorang petani memperlihatkan hasil kebun cokelat yang sudah dirawat di Desa Siforrasi, Kabupaten Nias, Sumatera Utara. |
Kompas, Selasa, 9 Desember 2008
Oleh AUFRIDA WISMI WARASTRI
Ternyata memang perlu sekolah untuk mengetahui betapa kayanya alam yang dipunyai, dinikmati, dan terutama menghidupi selama ini. Dalam sekolah muncul sebuah kesadaran bahwa dengan perawatan dan pemeliharaan yang baik, alam akan memberi pengembalian yang paling baik pula kepada manusia.
Hal ini dibuktikan oleh warga Desa Siforoasi, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias. Selama ini semua tersedia melimpah di Desa Siforoasi. Tanaman kakao tumbuh rimbun. Babi, ternak khas Nias, tumbuh gemuk dan bisa disembelih saat pesta atau menjadi investasi untuk mahar dalam perkawinan.
Namun, saat warga Desa Siforoasi, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias, baik ibu maupun bapak bergabung dalam sekolah lapangan di balai desa setempat, mereka baru sadar bahwa dengan perawatan yang baik, hasil tanaman dan ternak itu akan lebih baik. Ternak dan tanaman akan lebih sehat, manusianya juga lebih sehat.
Sekolah lapangan itu juga mengajak siswa melakukan pendekatan dalam mengolah tanah secara organik.
Hal ini dirasakan salah satunya oleh Nurlida Bawamenewi (27). Empat kali dalam satu minggu selama enam bulan warga Desa Siforoasi itu bersekolah. Dua kali seminggu ibu tiga anak itu belajar bagaimana memelihara babi, dua kali seminggu lainnya ia belajar bagaimana memelihara tanaman kakao atau cokelat.
Di sekolah peternakan, Nurlida belajar dari mencuci kandang babi, memandikan babi, mengidentifikasi penyakit babi, meramu makanan yang sehat untuk babi, hingga menyuntikkan obat ke tubuh hewan tambun itu. ”Selama ini ya kami kasih makan saja ke babi,” tutur Nurlida akhir September lalu.
Ia baru tahu, agar bisa cepat tumbuh, saat masih kecil, gigi babi harus dicopot. Sebelum gigi dicopot, babi harus disuntik vitamin B kompleks, supaya radang gusi cepat sembuh. Gigi babi dicopot supaya babi banyak minum susu induknya dan tidak mengigit induknya.
Selain daun ubi, babi juga perlu diberi makanan tambahan, berupa campuran parutan kelapa dan telur.
Sedangkan di sekolah cokelat ia belajar memelihara tanaman coklat yang selama ini sudah tumbuh di ladangnya. Bagaimana memangkas pohon cokelat supaya hasilnya maksimal, bagaimana memupuk pohon dengan kotoran babi yang sudah diolah, hingga bagaimana mengeringkan biji-biji cokelat supaya hasilnya lebih harum dan punya nilai jual tinggi. Diajarkan pula teknik okulasi.
Bagaimana jika pohon cokelat diserang ulat? Cukup lubang tempat ulat berada disumpal tembakau. Ulat pasti mati.
Kakao
Pulau Nias yang selalu diguyur hujan ternyata juga menguntungkan petani kakao karena tanaman kakao di Nias tak mengenal gugur daun. Produksi terus bisa terjadi.
Cokelat dan babi sudah menghidupi Nurlida dan sekitar 2.500 warga Siforoasi selama hidupnya. Semuanya tumbuh bersama dirinya di seputar pekarangan rumah. Hanya saja selama ini Nurlida dan juga warga Siforoasi tidak tahu bagaimana merawatnya.
Selama ini jebolan sekolah dasar itu mendapatkan ilmu perawatan pertanian dan peternakan dari orangtuanya sebagai sebuah kebiasaan tanpa tahu alasannya. Ketidaktahuan itu sekarang terbuka.
Jika sebelumnya kandang babi hanya sebatas kandang belaka plus bau busuk kotoran babi, sekarang kandang babi selalu bersih diguyur air. Saluran pembuangan air dibuat di setiap kandang babi. Kotoran babi dikumpulkan di belakang kandang untuk dijadikan pupuk tanaman cokelat.
Dua kali sehari Nurlida membersihkan kandang babi. Babi juga ia sikat dua kali sehari. ”Empat bulan saya lakukan itu, babi sehat, cepat besar, makannya banyak, dan tidak bau,” kata Nurlida.
Sedangkan tanaman cokelat yang biasanya tumbuh bersama semak-semak dan penuh dahan- dahan kini terpotong rapi dengan tanah yang bersih. Semak- semak, dahan, dan kulit buah biji cokelat yang sudah dipanen juga tidak dibuang begitu saja. Sampah organik itu ditanam ke tanah untuk dijadikan pupuk.
Nurlida merasakan memang perbedaan babi yang dirawat baik dengan babi yang hanya diberi makan. Meskipun sama- sama gemuk, babi yang tidak dirawat tubuhnya penuh lemak seperti yang selama ini terjadi. Sementara babi yang dirawat baik menjadi gemuk karena tubuhnya penuh daging. Saat ditimbang, babi yang dirawat baik lebih berat dibandingkan babi yang tidak dirawat.
Demikian juga dengan kakao. Tanaman kakao yang dirawat menghasilkan biji kakao yang lebih besar dan berisi. Setiap butir dalam buah kakao menjadi biji yang padat meskipun jumlahnya sedikit.
Heribertus Bawamenewi (26) yang 250 batang kakaonya dijadikan demplot sekolah lapangan menunjukkan perbedaan biji kakao dari tanaman yang dirawat dengan baik dan dirawat seadanya.
Biji kakao yang dipangkas dahannya, disiangi tanahnya, dipupuk organik, hasilnya lebih padat. Sementara yang dirawat ala kadarnya, dipupuk dengan pupuk kimia, justru banyak yang kopong. ”Dulu dalam satu kali panen maksimal 5 kilogram, sekarang ada 12 kilogram,” ujar Heribertus. Biasanya dalam satu ons kakao terdapat 120 biji kakao, sekarang cukup 80 biji kakao.
Sekolah pertanian
Sekolah pertanian itu juga membuat wawasan para peserta meluas. Perlakuan yang sama di sekolah antara laki-laki dan perempuan membuat peserta perempuan lebih percaya diri.
Dalam salah satu pelajaran, seluruh tugas harian bapak dan ibu diinventarisasi. Ternyata ditemukan bahwa pekerjaan seorang ibu lebih banyak daripada pekerjaan bapak. Selain harus mengurus rumah dan makan bagi seluruh keluarga, tanggung jawab merawat kebun dan ternak sejatinya ada pada ibu. Sementara para bapak lebih bertanggung jawab pada hal-hal di luar rumah. Para bapak pun akhirnya tersadar selama ini telah membebani istri mereka dengan banyak pekerjaan.
Mengapa Heribertus, Nurlida, dan warga Siforoasi begitu antusias dengan sekolah pertanian itu? ”Selama ini tidak pernah ada kegiatan seperti ini, kami ini seolah tidak pernah diperhatikan,” kata Kepala Desa Siforoasi Fatulusi Bawamenewi (32). ”Sekolah ini ibarat kail, bukan materi yang kami dapat, tetapi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kami,” kata Fatulusi.
Sekolah dimulai pukul 09.00 hingga pukul 15.00 di balai desa. Di Dusun III ada 99 ibu yang ikut kelas ternak dan 99 bapak yang ikut kelas kakao, khususnya di Dusun III. Total 610 petani di Siforoasi, 340 petani perempuan, dan 290 petani laki-laki yang mengikuti sekolah. Sekolah juga mendidik kader-kader petani.
Sekolah yang diselenggarakan sebuah tim kerja sama antara Oxfam dan Pertanian Alternatif Sumatera Utara (Pansu) itu menarik karena mereka tidak hanya berdiskusi, tetapi juga praktik dalam demplot percontohan. Selama enam bulan peserta benar-benar bisa membuktikan perbedaan antara kakao yang dirawat dan yang tidak dirawat serta babi yang dirawat dan yang tidak dirawat.
Para siswa sekolah lapangan itu juga membentuk koperasi. Setiap bulan siswa membayar iuran Rp 10.000. Ada tiga koperasi yang dibentuk di Desa Siforoasi. ”Uangnya sudah bisa dipinjam,” kata Nurlida yang juga kader koperasi itu.
Sayangnya, desa yang masyarakatnya bersemangat itu tidak terfasilitasi infrastruktur yang baik. Desa itu terisolasi oleh Sungai Idanömulö yang lebarnya 60 meter. Tak ada jembatan yang menghubungkan Desa Siforoasi dengan desa tetangga. Untuk mencapai Desa Siforoasi, seseorang harus menyeberang sungai. Kalau banjir, air sungai baru surut setelah lima jam.
”Padahal, dalam seminggu kami bisa menghasilkan dua truk kakao,” kata Fatulusi. Desa berpenduduk 2.500 jiwa itu juga belum teraliri listrik. Tidak ada kendaraan di desa yang terbagi dalam empat dusun itu. Perjalanan ke dusun lain dan desa tetangga harus dilakukan dengan jalan kaki selama dua jam. Petugas kesehatan di puskesmas desa setempat pun hengkang karena tidak betah.
”Kami harus berobat ke desa tetangga sehingga banyak warga kami yang meninggal karena terlambat ditangani,” kata Fatulusi.
Ini yang membuat masyarakat sangat gembira ketika ada lembaga yang membantu daerahnya dan memberi perhatian. Bukankah pemerintah juga punya penyuluh pertanian?
Menurut sejumlah warga, penyuluh pertanian bukan orang pertanian. Selama ini malah sibuk berdagang. ”Tidak ada pejabat yang pernah datang ke desa kami,” kata Fatulusi. Pejabat yang datang pertama kali ke desa itu adalah Kepala Subdin Koperasi Dinas Koperasi Kabupaten Nias T Mendrofa yang harus berjuang menyeberang menembus banjir untuk mencapai desa itu. Ia datang mewakili kepala dinas untuk hadir dalam acara penyerahan sertifikat kelulusan sekolah lapangan sekaligus pendirian koperasi. ”Saya juga baru pertama kali ke sini,” tutur Mendrofa.
Saat masyarakat bekerja giat dan sadar akan kekayaan alamnya dan kini mampu mengembangkannya sendiri, pemerintah ditunggu memfasilitasi infrastruktur.
14 Mei 2008
Supriatin, Menikmati Manisnya Stroberi
 |
| KOMPAS/CORNELIUS HELMY HERLAMBANG / Kompas Images Supriatin |
Oleh Dwi Bayu Radius dan Cornelius Helmy
”Let me take you down cause I’m going to strawberry fields/ nothing is real/ and nothing to get hung about… strawberry fields forever...”
Itulah lagu ”Strawberry Fields Forever” dari kelompok musik asal Inggris, Beatles, yang ditulis dan dinyanyikan John Lennon. Di Desa Jambudipa, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, kebun stroberi itu benar-benar ”riil”. Orang bisa berjalan-jalan menikmati kehijauan kebun stroberi. Bahkan, kita juga bisa memetik dan mencecap manisnya buah berwarna merah tersebut.
Kebun stroberi yang dirintis Supriatin Budiman (58) sejak tahun 1999 itu diberi nama Vin’s Berry Park. Lelaki kelahiran Jakarta itu memulai usaha tersebut dari sebidang tanah seluas 5.000 meter persegi.
Pada awalnya ia sempat terseok-seok. Dia menghadapi berbagai masalah, mulai dari soal kualitas bibit stroberi yang jelek sampai panen yang gagal. Titik cerah datang ketika Supriatin mendapat informasi mengenai bibit stroberi kualitas terbaik dari California, Amerika Serikat, seperti Earlybrite, Festival, dan Sweetcharlie.
”Sebelum itu saya masih menggunakan bibit Shantung asal China atau Nioho asal Jepang. Buahnya kecil dan tekstur buahnya juga lembek sehingga cepat busuk. Rasanya pun tidak terlalu manis. Sedangkan bibit asal California umumnya berbuah lebih besar dengan tekstur daging buah tidak lembek. Selain itu, rasanya jauh lebih manis dan berumur lebih panjang,” kata Supriatin.
Bibit asal California itu ternyata tergolong unggul. Nyatanya, hasil panen melimpah dan konsumen pun bertambah. Dia lalu memperluas kebun menjadi sekitar 2 hektar, dengan 50.000 tanaman stroberi.
Kapasitas produksi rata-rata pun berlipat ganda dari yang semula 10 kilogram per hari menjadi rata-rata 20 kilogram per hari. Bila seluruh tanaman berbuah bersamaan, produksi bisa mencapai 1 kuintal per hari.
Dengan upaya yang ulet dan sungguh-sungguh menjaga kualitas, ia pun mendapat kepercayaan konsumen. Mereka diajaknya berkunjung ke kebun. Mereka dipersilakan melihat sendiri bahwa produk stroberi itu dihasilkan tanpa bahan pengawet.
Stroberi tersebut dijual dalam kemasan dengan harga Rp 70.000 per kilogram untuk ukuran super, Rp 60.000 ukuran medium sampai besar, Rp 50.000 medium sampai kecil, dan Rp 40.000 per kilogram untuk ukuran kecil.
Selain stroberi, Supriatin juga tengah mengobservasi blackberry dan raspberry dengan jumlah masing-masing 1.500 dan 3.000 pohon. Dia ingin kebun itu bisa menjadi tempat pembudidayaan buah dengan pupuk organik.
Kafe stroberi
Usaha Supriatin tidak berhenti hanya dengan kebun stroberi. Setelah menguasai hulu sebagai penghasil stroberi, dia pun merambah wilayah hilir dengan membuat beragam produk olahan stroberi, seperti selai, sirup, es krim, dan yoghurt.
Ia juga melebarkan sayap usaha dengan membuka Vin’s Berry Cafe, rumah makan di Jalan Patuha, Kota Bandung. Di tempat santap ini tersedia menu yang menggunakan bahan baku stroberi. Untuk operasional kebun dan rumah makan itu, Supriatin mempekerjakan lebih dari 25 orang.
Dalam perkembangan selanjutnya, Vin’s Berry Park sejak tahun 2006 juga menjadi ladang penelitian. Para mahasiswa seperti dari Institut Teknologi Bandung dan Universitas Padjadjaran pun menggunakan kebun itu untuk belajar berbagai ilmu, antara lain manajemen budidaya, pemasaran, dan perkebunan.
”Saya ingin berperan sebagai semacam dosen pembimbing lapangan,” katanya.
Bukan hanya mahasiswa, anak-anak dan siapa saja yang ingin mengenal stroberi bisa datang ke kebun Supriatin. Di sini, sambil bermain, anak-anak bisa belajar tentang pelestarian alam, budidaya tanaman, serta aktivitas luar ruang atau outbound.
Jangan kaget kalau di sekitar kebun stroberi itu juga tersedia arena ketangkasan seperti gokar, tali luncur atau flying fox, papan panjat, titian tali (high rope), sampai kolam untuk bermain rakit.
Peluang pasar
Dari pengalaman membudidayakan stroberi, Supriatin bisa melihat potensi besar buah itu. Tetapi, sejauh ini stroberi belum dimanfaatkan maksimal oleh masyarakat. Varietas, metode penanaman, dan sistem penjualan stroberi relatif belum tergarap.
Infrastruktur penanaman stroberi yang dilakukan petani Jawa Barat pun umumnya masih tradisional. Misalnya dalam penggunaan sistem pengairan. Tanaman umumnya masih disiram secara konvensional dan ditanam di alam terbuka. Akibatnya, kualitas air tidak bisa terkontrol sehingga berpengaruh buruk pada buah.
”Ada cara lebih baik, seperti selang hidroponik atau irigasi tetes, yang langsung disalurkan ke media tanam setiap bibit tanaman. Jika ada tanaman yang terkena penyakit atau serangan hama, langsung diisolasi dan dimusnahkan,” katanya.
”Melalui pengenalan secara terus-menerus, petani mulai menggunakan varietas impor walaupun harga bibit lebih mahal. Mereka percaya, ketika panen, untungnya akan lebih besar bila menggunakan bibit impor,” ujarnya.
Ke depan, Supriatin berharap tanaman stroberi bisa menjadi andalan bagi penduduk Lembang atau daerah lain yang mempunyai ketinggian lebih dari 1.000 meter. Bila dikerjakan dengan serius, dia yakin, stroberi bisa memberikan lapangan kerja yang layak bagi banyak orang.
Ia memberi contoh pada masyarakat yang berada di sekitar Vin’s Berry Park. Sekarang, 13 orang sudah menjadi tenaga pembantu sebagai pengelola perkebunan. Tugas mereka tidak hanya melayani pengunjung, tetapi juga belajar cara bercocok tanam yang baik, pelatihan aktivitas luar ruang, hingga belajar pengelolaan pemasaran.
”Saya berharap mereka juga bisa mandiri. Suatu hari nanti mereka diharapkan memajukan Lembang dengan memaksimalkan potensi stroberi. Mereka yang ingin belajar datang saja, saya akan membantu,” kata Supriatin.
Apa yang diharapkan Supriatin rasanya tak berlebihan. Peluang usaha itu kini mulai terlihat hasilnya. Dari Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, hingga Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, terhampar hijau-merah kebun stroberi. Persis fantasi John Lennon: ”Strawberry fields forever....”
09 April 2008
Kemandirian Pangan dan Gerakan Politik Tani
Oleh Tutut Herlina
JAKARTA – ”Kita harus mulai berpikir beberapa bulan ke depan. Karena pada masa itu, dunia akan mengalami krisis pangan. Kita harus bersiap-siap”. Peringatan itu muncul dari mantan Menteri Perekonomian Rizal Ramly dalam diskusi di Caffee Marios Place, Jakarta Pusat, akhir tahun 2007 lalu. Sejurus kemudian, kritikan atas kebijakan negara soal pertanian juga meluncur deras.
Dia menilai, Indonesia sebagai negara agraris seharusnya memetik hasil atas krisis tersebut, karena jumlah tanah untuk pertanian sebenarnya sangat luas dan mencukupi untuk meningkatkan produksi pertanian. Namun, dalam kenyataannya, hal tersebut tidak mungkin terjadi di bumi nusantara.
Penyebabnya adalah kebijakan negara yang tidak pernah memihak kaum tani. Sejak zaman Orde Baru (Orba) pembangunan pertanian lebih diarahkan untuk kepentingan pemilik modal industri pertanian.
Selang beberapa bulan kemudian dan hingga saat ini negeri ini memang dihadapkan pada masalah pangan akibat kenaikan harga pangan dunia. Rakyat panik. Meski pemerintah mengaku stok pangan mencukupi, faktanya harga beras di pasar tradisional mulai merambat naik.
Melihat kondisi ini, sejumlah jalan keluar digaungkan dari para pengamat melalui media massa maupun diskusi-diskusi. Pendapat pun terbelah antara kelompok yang berhaluan neoliberal dengan kelompok prokerakyatan.
Bagi kelompok berhaluan neoliberal, jalan keluar yang diberikan adalah pencabutan subsidi beras dan menganjurkan penggunaan mekanisme pasar. Pemerintah hanya didorong untuk menciptakan lapangan pekerjaan, supaya rakyat bisa melakukan pembelian.
Tentu saja pendapat ini ditentang kelompok yang prokerakyatan. Bagi mereka, mendorong penciptaan lapangan pekerjaan, tetapi di sisi lain menafikan keberadaan pangan murah tentu saja akan menimbulkan kebijakan yang kontraproduktif. Bagaimanapun juga, kesediaan pangan murah lebih membawa dampak pada kesejahteraan yang lebih memadai, tatkala upah buruh di negeri ini juga masih terbilang murah.
Direktur Internasional for Global Justice (IGJ) Bonny Setiawan menegaskan ketahanan pangan Indonesia saat ini lemah karena prioritas pada sektor pertanian hanya pemanis bibir. Banyak kebijakan yang dibuat oleh penguasa umumnya lebih menguntungkan para pemilik modal.
Petani dalam negeri dibiarkan bersaing dengan industri pertanian dalam sebuah mekanisme pasar bebas. Dari sisi akses ekonomi dan politik mempersaingkan petani miskin dengan pemiliki modal sama artinya seperti yang diistilahkan sosiolog Arief Budiman, sebagai sebuah kebijakan memperdagangkan ayam dengan musang dalam satu pasar.
Artinya, ayam tak akan pernah bisa melawan musang, tapi sebaliknya, ayamlah yakni petani miskin yang dimakan oleh musang yang dalam hal ini adalah pemilik modal.
Karena itu, jika ingin keluar dari jeratan ketergantungan, pemerintah seharusnya mulai melakukan pengawasan terhadap bantuan beras dan pangan lainnya supaya tidak menjadi introduksi untuk memasukkan pangan impor dan mengacaukan pangan dalam negeri.
Selama ini banyak bantuan asing yang dibungkus sebagai program kemanusiaan ternyata tidak lebih dari usaha untuk memasukkan komoditas negara pemberi bantuan secara pelan-pelan, yang kemudian hari malah menggeser produk-produk dalam negeri.
Sebuah strategi jangka panjang sangat diperlukan, mulai dari mensubsidi petani di bidang pupuk, mengembalikan fungsi Bulog sebagai regulator, pengoperasionalan kembali lumbung-lumbung padi, kemudahan distribusi serta proteksi pangan dalam negeri. Khusus untuk subsidi, kebijakan harus lebih diarahkan pada pemberian jaminan berupa asuransi petani sebagai back up jika panen gagal.
”Di negara maju yang kapitalis justru kaum tani menjadi prioritas. Dulu di Indonesia ada bulog tetapi korup. Kalau pemerintah mau seharusnya Bulog kembali seperti dulu tapi harus bersih, bukan malah menyerahkan ke mekanisme pasar,” katanya.
Mengorganisasi Petani
Mantan anggota Partai Sosialis Indonesia (PSI) Wiladi juga mengatakan ke depan diperlukan adanya insentif dan disinsentif bagi para petani. Ini untuk mendorong petani menanam tanaman pokok ketimbang menanam tanaman komoditas yang lagi ngetren.
”Harus diperbaiki sistemnya. Harus dipikirkan juga membuat lumbung-lumbung karena ada global warming,” katanya. Sealin itu, kata Wiladi, perbaikan juga bisa dilakukan dari petani sendiri dengan cara berkreasi dan melakukan penghitungan secara konkret sebelum masa tanam.
Namun, itu hanya ekonomisme. Karennya, Harry Subagyo dari Serikat Tani Nasional (STN) menegaskan, perubahan tak hanya bertumpu pada penguasa, tetapi juga bisa dilakukan dari kaum tani sendiri dengan cara mengorganisir diri. Ini merupakan jalan keluar bagi kaum tani yang paling tepat karena kebijakan yang dilahirkan oleh negara yang diwakili kelas kapital tidak bisa diharapkan dan hanya menghamba pada kepentingan kapitalisme global.
Kaum tani, kata Harry, juga harus sadar, sedang berhadapan dengan kaum penghisap dan penindas yang berpotensi mendominasi kehidupan masyarakat Indonesia. ”Ini agar petani bisa membebaskan diri dari aksi-aksi mereka menentang kepentingan kaum penindas dan penghisap beserta alat-alat politiknya. Tanpa itu, petani yang sekarang memang menjadi fokus di negeri ini akan tetap tertindas karena tak ada partai politik yang membela kepentingan mereka,” kata Herry.
Pada akhirnya, petani memang harus mengorganisasi diri, melakukan tindakan-tindakan untuk mempengaruhi jalannya transformasi sosial-politik. Kaum tani harus berjuang dan sadar bahwa mereka mewakili sebuah kelas dalam masyarakat yang mayoritas, yang dalam teori sosial disebut sebagai kelompok yang memiliki ”takdir” untuk menjadi agen perubahan.
Petani perlu bersatu dalam sebuah gerakan politik dan tidak boleh hanya bertumpu pada ekonomisme. Pasalnya, ekonomisme justru hanya menjauhkan kaum tani untuk mendapatkan hak-haknya melalui perjuangan politik. Tanpa itu, petani akan semakin tertindas di tengah globalisasi. n
JAKARTA – ”Kita harus mulai berpikir beberapa bulan ke depan. Karena pada masa itu, dunia akan mengalami krisis pangan. Kita harus bersiap-siap”. Peringatan itu muncul dari mantan Menteri Perekonomian Rizal Ramly dalam diskusi di Caffee Marios Place, Jakarta Pusat, akhir tahun 2007 lalu. Sejurus kemudian, kritikan atas kebijakan negara soal pertanian juga meluncur deras.
Dia menilai, Indonesia sebagai negara agraris seharusnya memetik hasil atas krisis tersebut, karena jumlah tanah untuk pertanian sebenarnya sangat luas dan mencukupi untuk meningkatkan produksi pertanian. Namun, dalam kenyataannya, hal tersebut tidak mungkin terjadi di bumi nusantara.
Penyebabnya adalah kebijakan negara yang tidak pernah memihak kaum tani. Sejak zaman Orde Baru (Orba) pembangunan pertanian lebih diarahkan untuk kepentingan pemilik modal industri pertanian.
Selang beberapa bulan kemudian dan hingga saat ini negeri ini memang dihadapkan pada masalah pangan akibat kenaikan harga pangan dunia. Rakyat panik. Meski pemerintah mengaku stok pangan mencukupi, faktanya harga beras di pasar tradisional mulai merambat naik.
Melihat kondisi ini, sejumlah jalan keluar digaungkan dari para pengamat melalui media massa maupun diskusi-diskusi. Pendapat pun terbelah antara kelompok yang berhaluan neoliberal dengan kelompok prokerakyatan.
Bagi kelompok berhaluan neoliberal, jalan keluar yang diberikan adalah pencabutan subsidi beras dan menganjurkan penggunaan mekanisme pasar. Pemerintah hanya didorong untuk menciptakan lapangan pekerjaan, supaya rakyat bisa melakukan pembelian.
Tentu saja pendapat ini ditentang kelompok yang prokerakyatan. Bagi mereka, mendorong penciptaan lapangan pekerjaan, tetapi di sisi lain menafikan keberadaan pangan murah tentu saja akan menimbulkan kebijakan yang kontraproduktif. Bagaimanapun juga, kesediaan pangan murah lebih membawa dampak pada kesejahteraan yang lebih memadai, tatkala upah buruh di negeri ini juga masih terbilang murah.
Direktur Internasional for Global Justice (IGJ) Bonny Setiawan menegaskan ketahanan pangan Indonesia saat ini lemah karena prioritas pada sektor pertanian hanya pemanis bibir. Banyak kebijakan yang dibuat oleh penguasa umumnya lebih menguntungkan para pemilik modal.
Petani dalam negeri dibiarkan bersaing dengan industri pertanian dalam sebuah mekanisme pasar bebas. Dari sisi akses ekonomi dan politik mempersaingkan petani miskin dengan pemiliki modal sama artinya seperti yang diistilahkan sosiolog Arief Budiman, sebagai sebuah kebijakan memperdagangkan ayam dengan musang dalam satu pasar.
Artinya, ayam tak akan pernah bisa melawan musang, tapi sebaliknya, ayamlah yakni petani miskin yang dimakan oleh musang yang dalam hal ini adalah pemilik modal.
Karena itu, jika ingin keluar dari jeratan ketergantungan, pemerintah seharusnya mulai melakukan pengawasan terhadap bantuan beras dan pangan lainnya supaya tidak menjadi introduksi untuk memasukkan pangan impor dan mengacaukan pangan dalam negeri.
Selama ini banyak bantuan asing yang dibungkus sebagai program kemanusiaan ternyata tidak lebih dari usaha untuk memasukkan komoditas negara pemberi bantuan secara pelan-pelan, yang kemudian hari malah menggeser produk-produk dalam negeri.
Sebuah strategi jangka panjang sangat diperlukan, mulai dari mensubsidi petani di bidang pupuk, mengembalikan fungsi Bulog sebagai regulator, pengoperasionalan kembali lumbung-lumbung padi, kemudahan distribusi serta proteksi pangan dalam negeri. Khusus untuk subsidi, kebijakan harus lebih diarahkan pada pemberian jaminan berupa asuransi petani sebagai back up jika panen gagal.
”Di negara maju yang kapitalis justru kaum tani menjadi prioritas. Dulu di Indonesia ada bulog tetapi korup. Kalau pemerintah mau seharusnya Bulog kembali seperti dulu tapi harus bersih, bukan malah menyerahkan ke mekanisme pasar,” katanya.
Mengorganisasi Petani
Mantan anggota Partai Sosialis Indonesia (PSI) Wiladi juga mengatakan ke depan diperlukan adanya insentif dan disinsentif bagi para petani. Ini untuk mendorong petani menanam tanaman pokok ketimbang menanam tanaman komoditas yang lagi ngetren.
”Harus diperbaiki sistemnya. Harus dipikirkan juga membuat lumbung-lumbung karena ada global warming,” katanya. Sealin itu, kata Wiladi, perbaikan juga bisa dilakukan dari petani sendiri dengan cara berkreasi dan melakukan penghitungan secara konkret sebelum masa tanam.
Namun, itu hanya ekonomisme. Karennya, Harry Subagyo dari Serikat Tani Nasional (STN) menegaskan, perubahan tak hanya bertumpu pada penguasa, tetapi juga bisa dilakukan dari kaum tani sendiri dengan cara mengorganisir diri. Ini merupakan jalan keluar bagi kaum tani yang paling tepat karena kebijakan yang dilahirkan oleh negara yang diwakili kelas kapital tidak bisa diharapkan dan hanya menghamba pada kepentingan kapitalisme global.
Kaum tani, kata Harry, juga harus sadar, sedang berhadapan dengan kaum penghisap dan penindas yang berpotensi mendominasi kehidupan masyarakat Indonesia. ”Ini agar petani bisa membebaskan diri dari aksi-aksi mereka menentang kepentingan kaum penindas dan penghisap beserta alat-alat politiknya. Tanpa itu, petani yang sekarang memang menjadi fokus di negeri ini akan tetap tertindas karena tak ada partai politik yang membela kepentingan mereka,” kata Herry.
Pada akhirnya, petani memang harus mengorganisasi diri, melakukan tindakan-tindakan untuk mempengaruhi jalannya transformasi sosial-politik. Kaum tani harus berjuang dan sadar bahwa mereka mewakili sebuah kelas dalam masyarakat yang mayoritas, yang dalam teori sosial disebut sebagai kelompok yang memiliki ”takdir” untuk menjadi agen perubahan.
Petani perlu bersatu dalam sebuah gerakan politik dan tidak boleh hanya bertumpu pada ekonomisme. Pasalnya, ekonomisme justru hanya menjauhkan kaum tani untuk mendapatkan hak-haknya melalui perjuangan politik. Tanpa itu, petani akan semakin tertindas di tengah globalisasi. n
26 Maret 2008
Petani Mogok, Argentina Dilanda Krisis Pangan
Rabu, 26 Maret 2008
BUENOS AIRES--MI: Protes selama dua minggu para petani Argentina akibat pajak baru, mulai menimbulkan kekurangan makanan, menambah tekanan bagi Presiden Cristina Fernandez agar menuntaskan konflik terbesar yang ia hadapi sejak berkuasa Desember.
Perdagangan di pasar biji-bijian dan ternak terbesar negara itu telah terhenti sejak mulainya pemogokan pada 13 Maret dan mengurangi pasokan daging dan sejumlah produk susu di toko-toko makanan.
Para petani memblokir jalan-jalan dengan traktor dan pengiriman biji-bijian sama sekali lumpuh selama protes. Argentina adalah salah satu pemasok utama dunia untuk kedelai, jagung, gandum dan daging sapi.
Para pemimpin pemogokan mengatakan protes akan berlanjut sampai pemerintah membatalkan rezim pajak ekspor baru, yang telah memberlakukan skala penurunan bea dan kenaikan besar pungutan atas kedelai dan penjualan bunga matahari.
Menteri Kehakiman Anibal Fernandez mengatakan kepada radio setempat pemerintah mau berunding namun tak membiarkan para petani berceloteh bagaimana seharusnya semuanya dikerjakan.
Para menteri pernah mengatakan pemogokan itu harus dibatalkan sebelum pembicaraan dapat dimulai.
Itu merupakan konflik terbesar yang pernah dihadapi Fernandez sejak berkuasa Desember dan menandai pemburukan hubungan yang tegang dengan petani, yang mengecam langkah-langkah anti inflasi seperti dalam larangan ekspor dan kendali harga.
Para pemimpin diperkirakan akan bertemu Selasa untuk memutuskan apakah akan melanjutkan protes mereka, yang telah mempengaruhi pengiriman biji-bijian.
"Pada saat ini, mayoritas (para eksportir biji-bijian) tidak beroperasi. Karena kami sama sekali tidak memiliki ternak, biji-bijian, minyak dan makanan," kata Alberto Rodriguez, direktur Pusat Ekspor Sereal (CEC) dan kelompok produsen minyak sayur CIARA.
Sejumlah eksportir mendeklarasikan force majeure akhir pekan lalu dikarenakan pemogokan tersebut, mengalihkan pengiriman kedelai ke Amerika Serikat, kata para pedagang AS.
Frustasi
Kelompok konsumen dan peritel mengatakan laporan kekosongan persediaan di supermarket dan toko grosir semakin meningkat saat protes berlanjut.
"Pada umumnya, barang-barang yang berkurang adalah daging sapi dan sejumlah produk susu," kata FABA, sebuah federasi yang menaungi toko-toko grosir kecil di seluruh negeri.
Protes di Argentina juga telah melemahkan nilai mata uang peso dikarenakan berkurangnya arus masuk dolar dari para eksportir pertanian.
Tetapi pemblokiran jalan telah menjadi aspek yang paling nampak dari protes tersebut. Di sejumlah wilayah, para pengemudi truk yang frustrasi mulai membersihkan sendiri barikade jalan bebas hambatan.
Para demonstran telah membolehkan truk lewat sepanjang mereka tidak membawa hasil-hasil pertanian.
Para petani di rintangan jalan membagikan pamplet, mengatakan pajak ekspor pemerintah yang besar mengambil (uang) dari komunitas desa kita, dari para pemilik toko kita dan industri kita. Dengan uang ini bisa ada lebih banyak investasi lagi, lebih banyak lapangan kerja dan masa depan yang lebih baik untuk setiap orang.
Para pejabat pemerintah telah mengeluarkan sinyal mencoba mengakhiri krisis dengan mengumumkan kesepakatan batas-harga atas pupuk dan usulan untuk membentuk sebuah badan khusus guna mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh para petani kecil.
Namun sejauh ini, hal itu belumlah cukup bagi para petani, yang mengatakan kenaikan pajak ekspor hanyalah yang terakhir dalam serangkaian kebijakan pemerintah yang akan berakhir dengan mengurangi output pertanian.
Pemerintah menggunakan pungutan atas ekspor biji-bijian untuk memperbesar pendapatan negara pada saat harga komoditas tak biasanya tinggi, dan mengekang inflasi tinggi lokal, khususnya jenis makanan dasar. (Rtr/Ant/OL-06)
19 Januari 2007
Buah Simalakama Politik Beras (Opini)
Sinar Harapan, 19 Januari 2007
Oleh
Posman Sibuea
Beberapa minggu terakhir ini harga beras melambung tinggi. Pengakuan pedagang beras di sejumlah daerah, saat ini adalah harga beras termahal yang pernah mereka rasakan. Menko Perekonomian Boediono pun mengaku khawatir mengikuti perkembangan harga beras. Untuk itu pemerintah telah melakukan operasi pasar (OP) beras di sejumlah daerah guna meredam kenaikan harga makanan pokok yang satu ini.
Kenaikan harga beras adalah buah simalakama politik beras. Jika harga beras naik, maka masyarakat konsumen beras yang jumlahnya amat banyak di negeri ini akan mengalami kesulitan untuk memperolehnya di tengah daya beli yang kian menurun. Sementara, jika harga beras turun petani, si pahlawan ketahanan pangan, akan mengalami keterpurukan ekonomi, karena harga gabahnya tidak akan mengalami kenaikan meski berbagai kebutuhan hidup lainnya sudah mengalami kenaikan harga.
Pertanyaannya, mengapa setiap ada kelangkaan beras yang memicu kenaikan harga, pemerintah selalu mengambil langkah jangka pendek, yakni operasi pasar. Rasanya sulit memprediksi kesaktian OP dapat menyelesaikan masalah. OP dapat diibaratkan sebagai alat pemadam kebakaran.
Jika apinya sudah mereda, dibutuhkan keseriusan untuk menjaga dan merawat bangunan agar tidak terulang kebakaran. Lantas, dalam hal perwudan ketahanan pangan yang kokoh, pemerintah harus berhenti menggiring warga untuk terus mengonsumsi beras lewat pengadaan OP beras.
Implikasi pelaksanaan OP beras akan menetaskan nikmat membawa sengsara. Nikmat bagi masyarakat konsumen beras di perkotaan karena dapat membeli beras dengan harga murah. Namun membawa sengsara bagi petani padi karena gabah mereka tidak pernah menyentuh level harga dasar yang sudah mencapai Rp 2000 per kg.
Jika pemerintah selalu ikut campur tangan dalam penentuan harga beras, rakyat perkotaan akan merasa dininabobokan dan tidak memberi ruang untuk memulai mengonsumsi pangan nonberas berbasis diversifikasi.
Mimpi Buruk Malthus
Di tengah OP beras, muncul pertanyaan, apa yang salah dalam konsep diversifikasi konsumsi pangan sehingga begitu susah mewujudkan? Padahal kata diversifikasi bak sebuah mantra yang sering dikomat-kamitkan sejak tahun 1974, berkaitan dengan ketahanan pangan nasional yang menempatkan melulu beras sebagai makanan pokok.
Operasi pasar menjadi bukti kegagalan program diversifikasi pangan. Beras telah mengkristal sebagai makanan pokok, mengingkari deklarasi yang dideklarasikan pemerintah sendiri sejak 32 tahun lalu. Program diversifikasi dijangka menjadi buffer untuk mengurangi laju konsumsi beras.
Namun, hingga kini tingkat konsumsi beras di Indonesia tetap tinggi, yakni 135 kg per kapita per tahun. Dengan jumlah penduduk 222 juta jiwa, pemerintah harus menyediakan sekitar 30 juta ton beras per tahun. Suatu beban amat berat di tengah maraknya alih fungsi lahan belakangan ini.
Berangkat dari masalah kelangkaan beras saat ini, muncul pertanyaan bagaimana situasi pangan 2007? Ada dua alasan mengapa pertanyaan ini diajukan. Pertama, mimpi buruk Thomas Malthus bahwa pertambahan penduduk terjadi secara eksponensial, sementara kenaikan produksi pangan terjadi secara linier, sudah mendekati kenyataan di Indonesia. Laju pertumbuhan penduduk saat ini tetap tinggi, yakni 1,60 persen.
Artinya, ada pertambahan penduduk pemakan nasi sekitar tiga juta jiwa lebih per tahun yang membutuhkan beras sebanyak 420.000 ton per tahun. Sementara produksi padi tahun 2006 hanya naik 1,11 persen.
Kedua, pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya tak dapat ditunda-tunda sehingga permasalahan pangan harus ditempatkan pada topik sentral dalam pembangunan nasional. Namun, kenyataannya belum terjadi perubahan fundamental baik pada aras kebijakan, visi maupun paradigma dalam menangani persoalan ketahanan pangan ke arah yang lebih baik.
Kegagalan mempertahankan swasembada 1984 padahal dapat dijadikan sebagai petunjuk untuk melangkah ke arah peningkatan produksi pangan dalam arti luas guna memenuhi kebutuhan warga.
Jika setiap ada gejolak kelangkaan beras, pemerintah selalu menggelar OP, maka ”politik nasi” tetap dipakai sebagai kenderaan politik untuk melanggengkan kekuasaan yang berimplikasi hilangnya komitmen mewujudkan diversifikasi pangan.
Tiga Langkah
Apa langkah yang harus ditempuh pemerintah di tahun 2007 guna mendorong masyarakat mau mengurangi konsumsi beras? Langkah pertama yang patut dilakukan adalah diversifikasi produksi dan ketersediaan pangan. Diversifikasi konsumsi pangan bisa tercapai jika tersedia pangan yang juga beraneka ragam.
Ketersediaan aneka jenis bahan pangan baik berupa sumber enersi maupun sumber gizi lainnya seperti protein, lemak, vitamin dan mineral, dalam bentuk bahan mentah atau olahan akan menjamin terpenuhinya kebutuhan konsumsi pangan secara berkelanjutan.
Selama ini ada anggapan keliru bahwa diversifikasi hanya diartikan dari perspektif substitusi makanan pokok beras. dengan berbagai umbi-umbian, atau sumber karbohidrat lainnya. Diversifikasi sejatinya mencakup pangan secara keseluruhan baik bagi golongan sumber karbohidrat maupun pangan sumber zat gizi lainnya.
Kedua, meningkatkan daya beli masyarakat. Salah satu faktor yang menyebabkan kegagalan diversifikasi adalah kemiskinan. Dengan penghasilan di bawah dua dolar AS per hari kemampuan sekitar 109 juta penduduk Indonesia yang tergolong miskin masih amat terbatas melakukan diversifikasi konsumsi pangan.
Akhirnya mereka tetap tergantung pada beras OP (raskin) yang disediakan pemerintah sehingga susah beralih ke makanan alternatif berbasis lokal. Karena itu, pemerintah harus menciptakan lapangan kerja dan mendukung gerakan antikorupsi yang kini digagasi berbagai kelompok masyarakat.
Ketiga, melakukan pengembangan teknologi pengolahan pangan. Beranekaragamnya pangan yang tersedia terutama ditentukan oleh produksi pangan dan perkembangan teknologi pengolahan pangan, yang dapat menghasilkan berbagai produk pangan olahan berbasis padi-padian, umbi-umbian, hasil ternak, ikan, buah dan sayur dan hasil pangan lainnya dengan mutu terjamin.
Jika program ini diikuti pelatihan bagi perempuan sehingga mereka mampu berimprovisasi di bidang pengolahan produk pangan lokal akan dapat mengatrol kesejahteraan mereka karena keuntungan yang diperoleh jauh lebih besar dibandingkan menjual pangan nonolahan.
Dari perspektif gizi, diversifikasi konsumsi pangan memiliki mutu gizi yang lebih berimbang dibandingkan mutu masing-masing pangan penyusunnya. Jadi, dalam menyongsong “Indonesia Sehat 2010” paradigmanya tidak lagi semata meningkatkan produksi beras nasional tapi pemerintah harus mampu memproduksi beraneka jenis bahan pangan sebagai salah satu pilar perwujudan diversifikasi konsumsi pangan.
Penulis adalah doktor dalam Bidang Ilmu dan Teknologi Pangan. Dosen di Jurusan Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian, Unika St Thomas SU Medan.
Oleh
Posman Sibuea
Beberapa minggu terakhir ini harga beras melambung tinggi. Pengakuan pedagang beras di sejumlah daerah, saat ini adalah harga beras termahal yang pernah mereka rasakan. Menko Perekonomian Boediono pun mengaku khawatir mengikuti perkembangan harga beras. Untuk itu pemerintah telah melakukan operasi pasar (OP) beras di sejumlah daerah guna meredam kenaikan harga makanan pokok yang satu ini.
Kenaikan harga beras adalah buah simalakama politik beras. Jika harga beras naik, maka masyarakat konsumen beras yang jumlahnya amat banyak di negeri ini akan mengalami kesulitan untuk memperolehnya di tengah daya beli yang kian menurun. Sementara, jika harga beras turun petani, si pahlawan ketahanan pangan, akan mengalami keterpurukan ekonomi, karena harga gabahnya tidak akan mengalami kenaikan meski berbagai kebutuhan hidup lainnya sudah mengalami kenaikan harga.
Pertanyaannya, mengapa setiap ada kelangkaan beras yang memicu kenaikan harga, pemerintah selalu mengambil langkah jangka pendek, yakni operasi pasar. Rasanya sulit memprediksi kesaktian OP dapat menyelesaikan masalah. OP dapat diibaratkan sebagai alat pemadam kebakaran.
Jika apinya sudah mereda, dibutuhkan keseriusan untuk menjaga dan merawat bangunan agar tidak terulang kebakaran. Lantas, dalam hal perwudan ketahanan pangan yang kokoh, pemerintah harus berhenti menggiring warga untuk terus mengonsumsi beras lewat pengadaan OP beras.
Implikasi pelaksanaan OP beras akan menetaskan nikmat membawa sengsara. Nikmat bagi masyarakat konsumen beras di perkotaan karena dapat membeli beras dengan harga murah. Namun membawa sengsara bagi petani padi karena gabah mereka tidak pernah menyentuh level harga dasar yang sudah mencapai Rp 2000 per kg.
Jika pemerintah selalu ikut campur tangan dalam penentuan harga beras, rakyat perkotaan akan merasa dininabobokan dan tidak memberi ruang untuk memulai mengonsumsi pangan nonberas berbasis diversifikasi.
Mimpi Buruk Malthus
Di tengah OP beras, muncul pertanyaan, apa yang salah dalam konsep diversifikasi konsumsi pangan sehingga begitu susah mewujudkan? Padahal kata diversifikasi bak sebuah mantra yang sering dikomat-kamitkan sejak tahun 1974, berkaitan dengan ketahanan pangan nasional yang menempatkan melulu beras sebagai makanan pokok.
Operasi pasar menjadi bukti kegagalan program diversifikasi pangan. Beras telah mengkristal sebagai makanan pokok, mengingkari deklarasi yang dideklarasikan pemerintah sendiri sejak 32 tahun lalu. Program diversifikasi dijangka menjadi buffer untuk mengurangi laju konsumsi beras.
Namun, hingga kini tingkat konsumsi beras di Indonesia tetap tinggi, yakni 135 kg per kapita per tahun. Dengan jumlah penduduk 222 juta jiwa, pemerintah harus menyediakan sekitar 30 juta ton beras per tahun. Suatu beban amat berat di tengah maraknya alih fungsi lahan belakangan ini.
Berangkat dari masalah kelangkaan beras saat ini, muncul pertanyaan bagaimana situasi pangan 2007? Ada dua alasan mengapa pertanyaan ini diajukan. Pertama, mimpi buruk Thomas Malthus bahwa pertambahan penduduk terjadi secara eksponensial, sementara kenaikan produksi pangan terjadi secara linier, sudah mendekati kenyataan di Indonesia. Laju pertumbuhan penduduk saat ini tetap tinggi, yakni 1,60 persen.
Artinya, ada pertambahan penduduk pemakan nasi sekitar tiga juta jiwa lebih per tahun yang membutuhkan beras sebanyak 420.000 ton per tahun. Sementara produksi padi tahun 2006 hanya naik 1,11 persen.
Kedua, pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya tak dapat ditunda-tunda sehingga permasalahan pangan harus ditempatkan pada topik sentral dalam pembangunan nasional. Namun, kenyataannya belum terjadi perubahan fundamental baik pada aras kebijakan, visi maupun paradigma dalam menangani persoalan ketahanan pangan ke arah yang lebih baik.
Kegagalan mempertahankan swasembada 1984 padahal dapat dijadikan sebagai petunjuk untuk melangkah ke arah peningkatan produksi pangan dalam arti luas guna memenuhi kebutuhan warga.
Jika setiap ada gejolak kelangkaan beras, pemerintah selalu menggelar OP, maka ”politik nasi” tetap dipakai sebagai kenderaan politik untuk melanggengkan kekuasaan yang berimplikasi hilangnya komitmen mewujudkan diversifikasi pangan.
Tiga Langkah
Apa langkah yang harus ditempuh pemerintah di tahun 2007 guna mendorong masyarakat mau mengurangi konsumsi beras? Langkah pertama yang patut dilakukan adalah diversifikasi produksi dan ketersediaan pangan. Diversifikasi konsumsi pangan bisa tercapai jika tersedia pangan yang juga beraneka ragam.
Ketersediaan aneka jenis bahan pangan baik berupa sumber enersi maupun sumber gizi lainnya seperti protein, lemak, vitamin dan mineral, dalam bentuk bahan mentah atau olahan akan menjamin terpenuhinya kebutuhan konsumsi pangan secara berkelanjutan.
Selama ini ada anggapan keliru bahwa diversifikasi hanya diartikan dari perspektif substitusi makanan pokok beras. dengan berbagai umbi-umbian, atau sumber karbohidrat lainnya. Diversifikasi sejatinya mencakup pangan secara keseluruhan baik bagi golongan sumber karbohidrat maupun pangan sumber zat gizi lainnya.
Kedua, meningkatkan daya beli masyarakat. Salah satu faktor yang menyebabkan kegagalan diversifikasi adalah kemiskinan. Dengan penghasilan di bawah dua dolar AS per hari kemampuan sekitar 109 juta penduduk Indonesia yang tergolong miskin masih amat terbatas melakukan diversifikasi konsumsi pangan.
Akhirnya mereka tetap tergantung pada beras OP (raskin) yang disediakan pemerintah sehingga susah beralih ke makanan alternatif berbasis lokal. Karena itu, pemerintah harus menciptakan lapangan kerja dan mendukung gerakan antikorupsi yang kini digagasi berbagai kelompok masyarakat.
Ketiga, melakukan pengembangan teknologi pengolahan pangan. Beranekaragamnya pangan yang tersedia terutama ditentukan oleh produksi pangan dan perkembangan teknologi pengolahan pangan, yang dapat menghasilkan berbagai produk pangan olahan berbasis padi-padian, umbi-umbian, hasil ternak, ikan, buah dan sayur dan hasil pangan lainnya dengan mutu terjamin.
Jika program ini diikuti pelatihan bagi perempuan sehingga mereka mampu berimprovisasi di bidang pengolahan produk pangan lokal akan dapat mengatrol kesejahteraan mereka karena keuntungan yang diperoleh jauh lebih besar dibandingkan menjual pangan nonolahan.
Dari perspektif gizi, diversifikasi konsumsi pangan memiliki mutu gizi yang lebih berimbang dibandingkan mutu masing-masing pangan penyusunnya. Jadi, dalam menyongsong “Indonesia Sehat 2010” paradigmanya tidak lagi semata meningkatkan produksi beras nasional tapi pemerintah harus mampu memproduksi beraneka jenis bahan pangan sebagai salah satu pilar perwujudan diversifikasi konsumsi pangan.
Penulis adalah doktor dalam Bidang Ilmu dan Teknologi Pangan. Dosen di Jurusan Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian, Unika St Thomas SU Medan.
Langganan:
Postingan (Atom)