Alih Fungsi Lahan
Selasa, 11 Mei 2010
BANDUNG, KOMPAS - Dinas Kehutanan Jawa Barat mencatat 52.654 hektar hutan di wilayah provinsi ini dirambah pihak swasta atau warga. Seluas 21.971 ha di antaranya digunakan untuk permukiman, jalan, sekolah, dan fasilitas umum lain. Sementara 9.681 ha dimanfaatkan untuk tambak, 86 ha untuk pertambangan, dan 20.916 ha untuk perkebunan swasta.
"Perambahan hutan ini sukar diatasi karena harus berhadapan dengan organisasi kemasyarakatan yang menghimpun warga, seperti Serikat Petani Pasundan yang ditemui di Tasikmalaya dan Ciamis," kata Kepala Dinas Kehutanan Jabar Anang Sudarna, Senin (10/5) di Bandung.
Daerah yang dirambah warga itu disebut Anang sebagai wilayah konflik, sedangkan di luar wilayah konflik ada 14.000 ha hutan rusak. "Khusus untuk wilayah hutan di luar konflik pada tahun ini akan ditanami sekitar 10.000 ha, sisanya tahun depan," ujarnya.
Pesimistis
Namun, ia pesimistis hutan di wilayah konflik bisa dihutankan kembali hingga tahun depan. Upaya persuasif dan represif terus dilakukan terhadap perambah yang mengatasnamakan diri sebagai petani. Menurut hitung-hitungan normal, kawasan hutan di Jabar seluas sekitar 847.000 ha seharusnya bisa dihutankan kembali pada 2010 dengan program Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis dari Pemerintah Provinsi Jabar dan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dari pemerintah pusat.
Anang beralasan target itu belum tercapai karena Dinas Kehutanan Jabar harus menghadapi warga yang nekat mempertahankan usaha pertanian sayur di kawasan hutan. "Okupasi lahan oleh warga itu dilakukan sedikit demi sedikit, ada yang 2 ha, bahkan 1 ha. Sukar menyadarkan mereka, khususnya warga kampung yang berbatasan dengan hutan," katanya.
Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Jabar Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, reboisasi termasuk dalam konsep Jabar menuju provinsi hijau (green province) pada 2025. (REK)
25 April 2010
Mengapa Sukapura Menjadi Tasikmalaya ?
Nama Tasikmalaya diduga muncul setelah peristiwa meletusnya Gunung Galunggung pada Oktober 1822. Berdasarkan catatan Belanda, "Topographien Dienst", Tasikmalaya berasal dari "keusik ngalayah" yang dalam bahasa Sunda berarti pasir di mana-mana. Seabad kemudian, daerah itu tumbuh sebagai pusat perekonomian di Priangan Timur.
Tasikmalaya merupakan bagian dari Kabupaten Sukapura. Kabupaten itu merupakan bentukan Mataram ketika menguasai Priangan (1620-1677). Sultan Agung memberikan daerah ini kepada Tumenggung Wiraadegdaha atas jasanya menumpas pemberontakan Dipati Ukur pada 1629-1632. Wiraadegdaha kemudian menjadi bupati pertama Sukapura dengan gelar Wiradadaha I (1633-1673).
Tahun 1832, pemerintah kolonial meminta Bupati Wiradadaha VIII (1807-1837) memindahkan pusat pemerintahan Sukapura ke Manonjaya. Perpindahan ini terkait dengan kepentingan perkebunan Hindia Belanda. Dibandingkan dengan Sukaraja, topografi Manonjaya lebih datar sehingga memudahkan pengangkutan nilam, tanaman wajib perkebunan pada masa itu.
Namun, ibu kota Manonjaya bertahan 68 tahun. Tanggal 1 Oktober 1901, pemerintah kolonial memerintahkan pemindahan ibu kota ke Afdeling Tasikmalaya, sebuah daerah di kaki Gunung Galunggung. Daerah yang bernama Tasikmalaya itu dinilai lebih luas, subur, dan indah sehingga cocok dijadikan ibu kota sekaligus untuk pengembangan perkebunan nilam.
Perpindahan ini terjadi pada masa RT Wiraadiningrat (1901-1908). Bupati yang bergelar Dalem Aria ini adalah bupati pertama yang berkedu-dukan di Tasikmalaya. Seiring dengan perkembangan Tasikmalaya, nama Sukapura diganti menjadi Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 1913. Kabupaten ini tercatat sebagai pusat Karesidenan Priangan Timur pada tahun 1925.
11 April 2010
Ciamis Hanya Dapat Rp 2,4 M untuk Rehab Sekolah Korban Gempa
SABTU, 10 APRIL 2010 CIAMIS, TRIBUN - Dari 273 ruang kelas SD korban gempa 7,3 SR yang belum direhab, hanya 62 ruang kelas yang mendapat bantuan APBN untuk direhab pada tahun anggaran (TA) 2010 ini.
"Besar bantuannya Rp 2,4 miliar untuk merehab 62 ruang kelas korban gempa," ujar Kepala Dinas Pendidikan Ciamis Drs H Akasah MBA seusai pembukaan pemilihan siswa, guru, dan komite sekolah berprestasi se-Ciamis di kampus SMAN III Ciamis, Sabtu (10/4).
Pemilihan siswa, guru dan komite sekolah berprestasi ini diikuti oleh 579 orang siswa mulai dari tingkat TK, SD, SMP, hingga SMA/SMK, guru, dan komite sekolah.
Jumlah bantuan yang diterima Ciamis ini, kata Akasah jauh, di bawah jumlah yang diterima Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Bandung. Padahal Ciamis merupakan daerah terparah dilanda gempa 2 September 2009 itu.
Menurut Akasah, gempa tersebut telah memorakporandakan 482 ruang kelas di 119 SD yang ada di Ciamis. Sejumlah SD malah luluh lantak semua ruang kelasnya, seperti SD Pusakanegara II Baregbeg, SD Purwodadi I dan SD Purwodadi II, serta SD Kertaharja II Cijeungjing.
Sebanyak 169 ruang kelas dari 482 ruang yang porak poranda akibat goncangan gempa itu sudah direhab dari dana DAK Tahun Anggaran (TA) 2009 karena kebetulan ke-169 ruang kelas itu sudah masuk daftar penerima DAK dan porak poranda diguncang gempa sebelum direhab. Dan 40 ruang kelas lainnya sudah dan sedang direhab oleh pihak ketiga.(sta)
"Besar bantuannya Rp 2,4 miliar untuk merehab 62 ruang kelas korban gempa," ujar Kepala Dinas Pendidikan Ciamis Drs H Akasah MBA seusai pembukaan pemilihan siswa, guru, dan komite sekolah berprestasi se-Ciamis di kampus SMAN III Ciamis, Sabtu (10/4).
Pemilihan siswa, guru dan komite sekolah berprestasi ini diikuti oleh 579 orang siswa mulai dari tingkat TK, SD, SMP, hingga SMA/SMK, guru, dan komite sekolah.
Jumlah bantuan yang diterima Ciamis ini, kata Akasah jauh, di bawah jumlah yang diterima Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Bandung. Padahal Ciamis merupakan daerah terparah dilanda gempa 2 September 2009 itu.
Menurut Akasah, gempa tersebut telah memorakporandakan 482 ruang kelas di 119 SD yang ada di Ciamis. Sejumlah SD malah luluh lantak semua ruang kelasnya, seperti SD Pusakanegara II Baregbeg, SD Purwodadi I dan SD Purwodadi II, serta SD Kertaharja II Cijeungjing.
Sebanyak 169 ruang kelas dari 482 ruang yang porak poranda akibat goncangan gempa itu sudah direhab dari dana DAK Tahun Anggaran (TA) 2009 karena kebetulan ke-169 ruang kelas itu sudah masuk daftar penerima DAK dan porak poranda diguncang gempa sebelum direhab. Dan 40 ruang kelas lainnya sudah dan sedang direhab oleh pihak ketiga.(sta)
Dana untuk Korban Gempa Dipotong Hingga 85 Persen
Tribunjabar.co.id, SELASA, 5 JANUARI 2010
"Tidak jelas siapa saja yang menerima bantuan pada tahap pertama ini. Akibatnya timbul gejolak di masyarakat..."
TASIKMALAYA, TRIBUN- Dana bantuan untuk korban gempa yang rumahnya mengalami kerusakan tingkat sedang diduga disunat pengurus kelompok masyarakat (Pokmas) di lapangan. Alasan penyunatan bantuan, dana digunakan uang lelah pengurus dan dibagikan kepada korban lain yang belum masuk daftar penerima bantuan.
Seharusnya korban gempa menerima dana rehab rumah sedang sebesar Rp 10 juta per rumah. Namun yang terjadi, mereka hanya menerima Rp 1,5 juta hingga Rp 1,8 juta.
Padahal Bupati Tasikmalaya, H Tatang Farhanul Hakim, saat seremoni pencairan dana gempa, beberapa waktu lalu, sudah mewanti-wanti kepada petugas di lapangan agar dana bantuan rehab rumah itu tidak dipotong dan dibagi rata. Sebab aturan dari pusat mensyaratkan demikian. Selain itu, bantuan kali ini merupakan bantuan tahap pertama dan warga yang belum masuk daftar akan memperoleh bantuan pada tahun depan.
"Rumah saya mengalami rusak sedang dan sudah menerima dana bantuan sebesar Rp 1,5 juta. Selain menerima uang itu, saya pun menyerahkan uang Rp 150 ribu sebagai uang lelah Pokmas yang sudah ke sana kemari mengurusi pencairan dana bantuan ini," kata Undang (45), korban gempa di Kampung Munjulm, Desa Sukasukur, Kecamatan Cisayon, Senin (4/1).
Ditanya apakah ia tahu bahwa jatah yang harus diterimanya Rp 10 juta, Undang sempat termenung namun lantas mengatakan, pihak Pokmas untuk sementara memberikan dana sebesar itu. Sisanya Rp 8,5 juta untuk korban lain yang belum kebagian. "Saya ikhlas saja, apalagi dibagi rata untuk warga lain. Termasuk memberi uang lelah, saya juga ikhlas," ujarnya.
Sadar (48), salah seorang tokoh warga Kampung Munjul, mengungkapkan, selain adanya pembagian rata dana bantuan serta munculnya "uang lelah" bagi Pokmas, tahapan penyaluran bantuan pun tidak transparan dan tidak ada koordinasi dengan seluruh Ketua RT. "Tidak jelas siapa saja yang menerima bantuan pada tahap pertama ini. Akibatnya timbul gejolak di masyarakat," ujarnya.
Hal itu diakui Ketua RT 01 RW 05 Kampung Munjul, Ny Ari Ariasih. "Saya didatangi para korban gempa yang belum kebagian. Mereka marah?marah dan menuding saya sengaja tidak membagikan dana tersebut. Padahal boro-boro memegang uang, dikasih tahu pun tidak oleh Pokmas. Tapi saya lah yang kena getahnya. Harusnya mereka protes ke Pokmas," katanya.
Pemerintah pusat dan provinsi telah mengucurkan dana bantuan untuk korban gempa, akhir Desember tahun lalu. Pemerintah Provinsi Jabar mengucurkan bantuan Rp 36,8 miliar, sementara pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana membantu sebesar Rp 31,3 miliar. Di Kabupaten Tasikmalaya terdapat 28.484 KK yang rumahnya tergolong rusak ringan, 3.024 KK termasuk rusa berat, dan 16.018 KK masuk kategori rusak sedang.(stf)
"Mau Lihat Dulu Aturannya"
TERKAIT dugaan pemotongan dana bantuan bagi korban gempa untuk kategori rusak sedang, Ketua Satkorlak Penanggulangan Bencana Kabupaten Tasikmalaya, HE Hidayat, mengatakan, jika kebijakan membagi rata dana bantuan dikeluarkan Satkorlak maupun Satlak di tingkat kecamatan, jelas menyalahi aturan. Tetapi jika hal itu dilakukan atas dasar kearifan masyarakat, pihaknya akan mengkaji aturan yang ada apakah itu menyalahi atau tidak.
"Kita akan lihat, apakah kebijakan itu dikeluarkan oleh Satkorlak, Satlak atau atas kearifan masyarakat saja. Jika memang itu hasil musyawarah di tingkat masyarakat, kita tidak lantas menindak. Tapi mau dilihat dulu aturannya apakah hal seperti itu melanggar atau tidak," ujar Hidayat, Senin (4/1).
Selain persoalan pemotongan dana bantuan, di lapangan pun banyak korban gempa yang tidak tercatat sebagai penerima bantuan. Ny Euis (50), misalnya, terpaksa hanya bisa gigit jari karena tidak akan menerima dana bantuan. Rumahnya yang retak?retak mengangga dibiarkan. Sedang yang retak kecil berupaya ditambah. "Tidak punya biaya untuk memperbaikinya, jadi dibiarkan saja begitu," katanya.(stf)
"Tidak jelas siapa saja yang menerima bantuan pada tahap pertama ini. Akibatnya timbul gejolak di masyarakat..."
TASIKMALAYA, TRIBUN- Dana bantuan untuk korban gempa yang rumahnya mengalami kerusakan tingkat sedang diduga disunat pengurus kelompok masyarakat (Pokmas) di lapangan. Alasan penyunatan bantuan, dana digunakan uang lelah pengurus dan dibagikan kepada korban lain yang belum masuk daftar penerima bantuan.
Seharusnya korban gempa menerima dana rehab rumah sedang sebesar Rp 10 juta per rumah. Namun yang terjadi, mereka hanya menerima Rp 1,5 juta hingga Rp 1,8 juta.
Padahal Bupati Tasikmalaya, H Tatang Farhanul Hakim, saat seremoni pencairan dana gempa, beberapa waktu lalu, sudah mewanti-wanti kepada petugas di lapangan agar dana bantuan rehab rumah itu tidak dipotong dan dibagi rata. Sebab aturan dari pusat mensyaratkan demikian. Selain itu, bantuan kali ini merupakan bantuan tahap pertama dan warga yang belum masuk daftar akan memperoleh bantuan pada tahun depan.
"Rumah saya mengalami rusak sedang dan sudah menerima dana bantuan sebesar Rp 1,5 juta. Selain menerima uang itu, saya pun menyerahkan uang Rp 150 ribu sebagai uang lelah Pokmas yang sudah ke sana kemari mengurusi pencairan dana bantuan ini," kata Undang (45), korban gempa di Kampung Munjulm, Desa Sukasukur, Kecamatan Cisayon, Senin (4/1).
Ditanya apakah ia tahu bahwa jatah yang harus diterimanya Rp 10 juta, Undang sempat termenung namun lantas mengatakan, pihak Pokmas untuk sementara memberikan dana sebesar itu. Sisanya Rp 8,5 juta untuk korban lain yang belum kebagian. "Saya ikhlas saja, apalagi dibagi rata untuk warga lain. Termasuk memberi uang lelah, saya juga ikhlas," ujarnya.
Sadar (48), salah seorang tokoh warga Kampung Munjul, mengungkapkan, selain adanya pembagian rata dana bantuan serta munculnya "uang lelah" bagi Pokmas, tahapan penyaluran bantuan pun tidak transparan dan tidak ada koordinasi dengan seluruh Ketua RT. "Tidak jelas siapa saja yang menerima bantuan pada tahap pertama ini. Akibatnya timbul gejolak di masyarakat," ujarnya.
Hal itu diakui Ketua RT 01 RW 05 Kampung Munjul, Ny Ari Ariasih. "Saya didatangi para korban gempa yang belum kebagian. Mereka marah?marah dan menuding saya sengaja tidak membagikan dana tersebut. Padahal boro-boro memegang uang, dikasih tahu pun tidak oleh Pokmas. Tapi saya lah yang kena getahnya. Harusnya mereka protes ke Pokmas," katanya.
Pemerintah pusat dan provinsi telah mengucurkan dana bantuan untuk korban gempa, akhir Desember tahun lalu. Pemerintah Provinsi Jabar mengucurkan bantuan Rp 36,8 miliar, sementara pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana membantu sebesar Rp 31,3 miliar. Di Kabupaten Tasikmalaya terdapat 28.484 KK yang rumahnya tergolong rusak ringan, 3.024 KK termasuk rusa berat, dan 16.018 KK masuk kategori rusak sedang.(stf)
"Mau Lihat Dulu Aturannya"
TERKAIT dugaan pemotongan dana bantuan bagi korban gempa untuk kategori rusak sedang, Ketua Satkorlak Penanggulangan Bencana Kabupaten Tasikmalaya, HE Hidayat, mengatakan, jika kebijakan membagi rata dana bantuan dikeluarkan Satkorlak maupun Satlak di tingkat kecamatan, jelas menyalahi aturan. Tetapi jika hal itu dilakukan atas dasar kearifan masyarakat, pihaknya akan mengkaji aturan yang ada apakah itu menyalahi atau tidak.
"Kita akan lihat, apakah kebijakan itu dikeluarkan oleh Satkorlak, Satlak atau atas kearifan masyarakat saja. Jika memang itu hasil musyawarah di tingkat masyarakat, kita tidak lantas menindak. Tapi mau dilihat dulu aturannya apakah hal seperti itu melanggar atau tidak," ujar Hidayat, Senin (4/1).
Selain persoalan pemotongan dana bantuan, di lapangan pun banyak korban gempa yang tidak tercatat sebagai penerima bantuan. Ny Euis (50), misalnya, terpaksa hanya bisa gigit jari karena tidak akan menerima dana bantuan. Rumahnya yang retak?retak mengangga dibiarkan. Sedang yang retak kecil berupaya ditambah. "Tidak punya biaya untuk memperbaikinya, jadi dibiarkan saja begitu," katanya.(stf)
Hari Ini 442 SD Mulai Direhab
Tribunjabar.co.id, SENIN, 28 SEPTEMBER 2009
Sebanyak 1.042 ruang kelas rusak di 442 SD yang menyebar di 36 kecamatan di Ciamis hari ini, Senin (28/9), mulai diperbaiki kembali. Perbaikan ke 1.042 ruang kelas INI dibiayai oleh DAK dari APBN dengan nilai anggaran Rp 70 juta per ruang kelas, termasuk untuk pengadaan mebelernya.
"Rehabilitasi ke 1.042 ruang kelas tersebut akan dimulai secara serentak Senin (28/9)," ujar Kadisdik Ciamis Drs H Akasah MBA kepada Tribun, Jumat (25/9).
Akasah mengingatkan proses pengerjaan fisik ruang kelas ini jangan sampai mengganggu kegiatan belajar mengajar. "Kegiatan belajar mengajar harus tetap berlangsung meski lokasi belajar diungsikan atau dipindahkan ke tempat lain yang aman," Imbuhnya.
Menurut Akasah, meski rehabilitasi tersebut dijadwalkan dimulai secara serentak hari ini, proses rehab ruang kelas di 179 SD di antaranya terpaksa ditunda dulu. "Kebetulan dari 442 SD penerima DAK tersebut ada 179 SD yang mengalami kerusakan akibat guncangan gempa 7,3 SR Rabu (2/9) lalu," ujar Akasah.
Penundaan itu sampai dilakukannya pemeriksaan teknis oleh tim khusus untuk memperhitungkan kelayakan teknis bangunan. "Apakah bisa dilanjutkan dengan proses rehab dengan biaya DAK saja atau perlu ada tambahan biaya lain atas pertimbangan teknis kondisi bangunan pasca gempa," jelasnya.
Dari sejumlah sekolah yang luluhlantak akibat gempa itu, ungkap Akasah, sudah ada pihak yang berminat untuk membangun kembali seperti Lions Club dan Buda Suci. "Kita juga sudah menjajaki dengan Total Indonesie. Ada sejumlah sekolah yang ambruk dan rusak parah akibat gempa seperti SD Purwadadi II dan SD Pusaka Negara I yang kegiatan belajarnya terpaksa dialihkan ke tenda darurat," pungkasnya. (sta)
Sebanyak 1.042 ruang kelas rusak di 442 SD yang menyebar di 36 kecamatan di Ciamis hari ini, Senin (28/9), mulai diperbaiki kembali. Perbaikan ke 1.042 ruang kelas INI dibiayai oleh DAK dari APBN dengan nilai anggaran Rp 70 juta per ruang kelas, termasuk untuk pengadaan mebelernya.
"Rehabilitasi ke 1.042 ruang kelas tersebut akan dimulai secara serentak Senin (28/9)," ujar Kadisdik Ciamis Drs H Akasah MBA kepada Tribun, Jumat (25/9).
Akasah mengingatkan proses pengerjaan fisik ruang kelas ini jangan sampai mengganggu kegiatan belajar mengajar. "Kegiatan belajar mengajar harus tetap berlangsung meski lokasi belajar diungsikan atau dipindahkan ke tempat lain yang aman," Imbuhnya.
Menurut Akasah, meski rehabilitasi tersebut dijadwalkan dimulai secara serentak hari ini, proses rehab ruang kelas di 179 SD di antaranya terpaksa ditunda dulu. "Kebetulan dari 442 SD penerima DAK tersebut ada 179 SD yang mengalami kerusakan akibat guncangan gempa 7,3 SR Rabu (2/9) lalu," ujar Akasah.
Penundaan itu sampai dilakukannya pemeriksaan teknis oleh tim khusus untuk memperhitungkan kelayakan teknis bangunan. "Apakah bisa dilanjutkan dengan proses rehab dengan biaya DAK saja atau perlu ada tambahan biaya lain atas pertimbangan teknis kondisi bangunan pasca gempa," jelasnya.
Dari sejumlah sekolah yang luluhlantak akibat gempa itu, ungkap Akasah, sudah ada pihak yang berminat untuk membangun kembali seperti Lions Club dan Buda Suci. "Kita juga sudah menjajaki dengan Total Indonesie. Ada sejumlah sekolah yang ambruk dan rusak parah akibat gempa seperti SD Purwadadi II dan SD Pusaka Negara I yang kegiatan belajarnya terpaksa dialihkan ke tenda darurat," pungkasnya. (sta)
Kasus SD Sejahtera di Tangan Jaksa
Sabtu, 3 Oktober 2009 BANDUNG, TRIBUN - Berkas para tersangka kasus ambruknya bangunan dua ruang kelas SDN Sejahtera IV, Jalan Sejahtera Nomor 12, Bandung, telah diajukan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Bandung. Apabila telah selesai sidang akan digelar.
Kasus ambruknya ruangan kelas ini menjerat tiga orang tersangka, yaitu Agus Suganda seorang pengawas proyek, seorang pengusaha Asep Ruhimat, dan Kepala Sekolah SDN Sejahtera IV Fatimah yang juga istri dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Oji Mahroji.
"Kelanjutan proses tersangka ambruknya SDN Sejahtera sudah diajukan pihaknya ke JPU. Kini, polisi tinggal menunggu pemberitahuan," kata Kapolresta Bandung Barat AKBP Baskoro Tri Prabowo dalam pesan singkatnya kepada Tribun, Sabtu (3/10).
Dua tersangka, yakni Agus Suganda dan Asep Ruhimat yang telah ditahan juga sudah ditangguhkan penahanannya.
Fatimah hingga kasus ini berjalan belum ditahan. Agus terancam dijerat Pasal 387 Ayat (1) dan (2) jo pasal 201 huruf e KUHPidana, sedangkan Asep dan Fatimah dijerat UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi, terutama Pasal 2, 3 dan 7.
Robohnya dua ruangan yang nyaris menimbulkan korban jiwa tersebut baru seminggu digunakan untuk belajar setelah direnovasi.
Menurut Suprio Kepala SDN I dananya sebesar Rp 320 juta dari program role sharing Provinsi Jabar. Dana tersebut untuk 8 ruang kelas, tapi digunakan untuk merehab 13 ruangan. "Rehab ditangani swakelola sekolah agar bisa menghemat," ujar Suprio, beberapa waktu lalu.
Suprio mengatakan ruangan tersebut sebenarnya milik SDN Sejahtera IV, sedangkan SDN I hanya menggunakannya saja. Menurutnya penanggung jawab renovasi gedung adalah Fatimah, Kepada Sekolah SDN Sejahtera IV.
Bangunan SD Sejahtera dibangun pada 1978 melalui Istruksi Presiden (Inpres). Sejak itu, bangunan tersebut baru direnovasi lantai dan atapnya saja dengan mengganti asbes dengan genting. Adapun tembok yang terbuat dari batako belum pernah direnovasi. (sob)
Kasus ambruknya ruangan kelas ini menjerat tiga orang tersangka, yaitu Agus Suganda seorang pengawas proyek, seorang pengusaha Asep Ruhimat, dan Kepala Sekolah SDN Sejahtera IV Fatimah yang juga istri dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Oji Mahroji.
"Kelanjutan proses tersangka ambruknya SDN Sejahtera sudah diajukan pihaknya ke JPU. Kini, polisi tinggal menunggu pemberitahuan," kata Kapolresta Bandung Barat AKBP Baskoro Tri Prabowo dalam pesan singkatnya kepada Tribun, Sabtu (3/10).
Dua tersangka, yakni Agus Suganda dan Asep Ruhimat yang telah ditahan juga sudah ditangguhkan penahanannya.
Fatimah hingga kasus ini berjalan belum ditahan. Agus terancam dijerat Pasal 387 Ayat (1) dan (2) jo pasal 201 huruf e KUHPidana, sedangkan Asep dan Fatimah dijerat UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi, terutama Pasal 2, 3 dan 7.
Robohnya dua ruangan yang nyaris menimbulkan korban jiwa tersebut baru seminggu digunakan untuk belajar setelah direnovasi.
Menurut Suprio Kepala SDN I dananya sebesar Rp 320 juta dari program role sharing Provinsi Jabar. Dana tersebut untuk 8 ruang kelas, tapi digunakan untuk merehab 13 ruangan. "Rehab ditangani swakelola sekolah agar bisa menghemat," ujar Suprio, beberapa waktu lalu.
Suprio mengatakan ruangan tersebut sebenarnya milik SDN Sejahtera IV, sedangkan SDN I hanya menggunakannya saja. Menurutnya penanggung jawab renovasi gedung adalah Fatimah, Kepada Sekolah SDN Sejahtera IV.
Bangunan SD Sejahtera dibangun pada 1978 melalui Istruksi Presiden (Inpres). Sejak itu, bangunan tersebut baru direnovasi lantai dan atapnya saja dengan mengganti asbes dengan genting. Adapun tembok yang terbuat dari batako belum pernah direnovasi. (sob)
SDN Sejahtera I Kembali Roboh
TRIBUN JABAR/FERRY AMIRIL M SELASA, 31 MARET 2009
BANDUNG, TRIBUN-Sejumlah bangunan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Sejahtera di Jalan Sejahtera 12, Kelurahan Pasteur, Kecamatan Sukajadi, Bandung kembali roboh sedikit demi sedikit sepanjang malam hingga menjelang siang ini.
Ratusan siswa dari enam kelas terpaksa mengungsi di beberapa ruangan yang dinilai aman, termasuk ruang guru dan mesjid. Di mesjid yang dipakai mengungsi, beberapa saat lalu, para siswa belajar di atas lantai tanpa kursi dan meja.
SDN Sejahtera mulai roboh sejak Senin (30/3). Saat itu tak ada korban jiwa atau terluka. Namun jika evakuasi siswa saat itu dilakukan terlambat sebentar saja, bisa dipastikan korban siswa akan berjatuhan.
Menurt Sri Winarsih guru kelas IV yang kelasnya berhadapan dengan ruangan yang ambruk, sempat mendengar suara dan melihat atap sanggar pramuka dan kelas perlahan-lahan kayunya turun. Tanpa membuang waktu, Sri berlari ke ruangan dan meminta 30 anak dan seorang guru untuk keluar kelas. Saat itu, mereka tengah belajar matematika. "Saya kira roboh karena gempa," ujar Sri.
Dua ruangan yang nyaris menimbulkan korban nyawa tersebut baru seminggu digunakan untuk belajar setelah direnovasi. Menurut Suprio Kepala SDN I dananya sebesar Rp 320 juta dari program role sharing Provinsi Jabar. Dana tersebut untuk 8 ruang kelas, tapi digunakan untuk merehab 13 ruangan. "Rehab ditangani swakelola sekolah agar bisa menghemat," ujar Suprio.
Suprio mengatakan ruangan tersebut sebenarnya milik SDN Sejahtera IV, sedangkan SDN I hanya menggunakannya saja. Menurutnya penanggung jawab renovasi gedung adalah Fatimah, Kepada Sekolah SDN Sejahtera IV.
Bangunan SD Sejahtera dibangun pada 1978 melalui Istruksi Presiden (Inpres). Sejak itu, bangunan tersebut baru direnovasi lantai dan atapnya saja dengan mengganti asbes dengan genting. Adapun tembok yang terbuat dari batako belum pernah direnovasi.
Agus, pemborong, mengatakan sebagai pemborong dia hanya bertugas merehab bagian atas dan lantai. "Saya hanya mengganti asbes dengan genting dan mengganti lantai, sedangkan tembok tidak dianggarkan," ujar Agus. (tsm)
Agus tadinya yakin tembok ruangan tersebut tidak akan ambruk. "Temboknya terlihat kokoh tapi ternyata tidak kuat menahan beban genting baru," ujar Agus.
Saat ini, sudah tujuh orang diperiksa oleh Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandung Barat terkait peristiwa tersebut. Rencananya, siang ini, Kepsek SDN Sejahtera I Suprio akan diperiksa polisi.(tsm)
BANDUNG, TRIBUN-Sejumlah bangunan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Sejahtera di Jalan Sejahtera 12, Kelurahan Pasteur, Kecamatan Sukajadi, Bandung kembali roboh sedikit demi sedikit sepanjang malam hingga menjelang siang ini.
Ratusan siswa dari enam kelas terpaksa mengungsi di beberapa ruangan yang dinilai aman, termasuk ruang guru dan mesjid. Di mesjid yang dipakai mengungsi, beberapa saat lalu, para siswa belajar di atas lantai tanpa kursi dan meja.
SDN Sejahtera mulai roboh sejak Senin (30/3). Saat itu tak ada korban jiwa atau terluka. Namun jika evakuasi siswa saat itu dilakukan terlambat sebentar saja, bisa dipastikan korban siswa akan berjatuhan.
Menurt Sri Winarsih guru kelas IV yang kelasnya berhadapan dengan ruangan yang ambruk, sempat mendengar suara dan melihat atap sanggar pramuka dan kelas perlahan-lahan kayunya turun. Tanpa membuang waktu, Sri berlari ke ruangan dan meminta 30 anak dan seorang guru untuk keluar kelas. Saat itu, mereka tengah belajar matematika. "Saya kira roboh karena gempa," ujar Sri.
Dua ruangan yang nyaris menimbulkan korban nyawa tersebut baru seminggu digunakan untuk belajar setelah direnovasi. Menurut Suprio Kepala SDN I dananya sebesar Rp 320 juta dari program role sharing Provinsi Jabar. Dana tersebut untuk 8 ruang kelas, tapi digunakan untuk merehab 13 ruangan. "Rehab ditangani swakelola sekolah agar bisa menghemat," ujar Suprio.
Suprio mengatakan ruangan tersebut sebenarnya milik SDN Sejahtera IV, sedangkan SDN I hanya menggunakannya saja. Menurutnya penanggung jawab renovasi gedung adalah Fatimah, Kepada Sekolah SDN Sejahtera IV.
Bangunan SD Sejahtera dibangun pada 1978 melalui Istruksi Presiden (Inpres). Sejak itu, bangunan tersebut baru direnovasi lantai dan atapnya saja dengan mengganti asbes dengan genting. Adapun tembok yang terbuat dari batako belum pernah direnovasi.
Agus, pemborong, mengatakan sebagai pemborong dia hanya bertugas merehab bagian atas dan lantai. "Saya hanya mengganti asbes dengan genting dan mengganti lantai, sedangkan tembok tidak dianggarkan," ujar Agus. (tsm)
Agus tadinya yakin tembok ruangan tersebut tidak akan ambruk. "Temboknya terlihat kokoh tapi ternyata tidak kuat menahan beban genting baru," ujar Agus.
Saat ini, sudah tujuh orang diperiksa oleh Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandung Barat terkait peristiwa tersebut. Rencananya, siang ini, Kepsek SDN Sejahtera I Suprio akan diperiksa polisi.(tsm)
Langganan:
Postingan (Atom)