Serikat Petani Laporkan Dugaan Korupsi

Petani Inginkan Reformasi Agraria

Jumat, 21 Mei 2010

BANDUNG, KOMPAS - Serikat Petani Pasundan (SPP) melaporkan dugaan korupsi hasil hutan yang diduga dilakukan Dinas Kehutanan Jawa Barat dan Perum Perhutani Unit III Jabar Banten kepada Kejaksaan Tinggi dan Kepolisian Daerah Jabar, Kamis (20/5), seusai beraudiensi dengan DPRD Jabar di Bandung. Mereka juga melaporkan Kepala Dinas Kehutanan Jabar Anang Sudarna kepada polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik SPP.

Pertemuan dengan anggota DPRD Jabar itu dipicu kekecewaan anggota SPP atas pernyataan Kepala Dinas Kehutanan Jabar sebagaimana diberitakan Kompas, 11 Mei 2010. Dalam berita itu dituliskan, Anang mengaku sukar mengatasi perambahan hutan karena harus berhadapan dengan organisasi kemasyarakatan yang menghimpun warga, seperti SPP yang ditemui di Tasikmalaya dan Ciamis.

"Pak Anang seperti menuduh SPP sebagai perambah hutan. Pernyataan itu jelas memicu keresahan dan kemarahan warga karena selama ini petani yang tergabung dalam SPP telah menggarap lahan dengan memerhatikan prinsip-prinsip ekologis," kata Agustiana, Sekretaris Jenderal SPP.

Di hadapan anggota DPRD Jabar yang dalam pertemuan itu dipimpin Wakil Ketua DPRD Komarudin Thaher, Agustiana mengatakan, pembatasan akses rakyat terhadap lahan dan hutan adalah pelanggaran hak. Itu karena lahan-lahan tersebut pada awalnya adalah milik warga yang di masa kolonial dirampas penjajah Belanda.

Lahan-lahan itu dikuasai jawatan kehutanan di bawah pemerintahan kolonial, dan pengelolaannya sekarang diteruskan Perum Perhutani. "Jika merunut dari sejarah tersebut, siapa yang layak disebut sebagai perambah hutan?" katanya.

Korupsi hutan

Agustiana menyebutkan dugaan korupsi dilakukan Perhutani atas hasil penebangan hutan di Kabupaten Ciamis, yakni seluas 913 hektar di Cibulu dan 300 hektar di Cigugur. Ia juga mempersoalkan penjualan aset tanah milik Perhutani untuk pembangunan kawasan industri Jababeka dan Tol Cipularang.

Pada 2008 Dinas Kehutanan Jabar juga disebut Agustiana memberikan izin penebangan kayu di wilayah Kesatuan Pemangkuan Hutan Ciamis sebanyak 40.000 meter kubik. Padahal, saat itu wilayah hutan tersebut belum memasuki masa tebang.

Laporan dugaan korupsi dan pencemaran nama baik itu diterima langsung oleh perwakilan Polda dan Kejati Jabar yang hadir mendampingi anggota DPRD Jabar.

Kepala Seksi Hukum Perum Perhutani Unit III Yuniar Permadi mengatakan, pihaknya tidak akan menghalangi proses hukum. "Kami selaku BUMN diberi kewenangan mengelola hutan oleh negara. Jika kemudian ada dugaan penyelewengan, kami serahkan ke proses hukum," ujarnya.

Selain puluhan perwakilan yang menemui anggota DPRD Jabar, ada massa SPP yang berorasi di halaman Gedung Sate. Mereka menuntut reformasi agraria, pembubaran Perhutani dan pemberhentian Anang Sudarna.

Dihubungi terpisah, Anang menolak disebut telah mencemarkan nama baik SPP. "Itu fakta bahwa mereka merambah hutan. Saya memiliki data-datanya. Jika saya memiliki data, apakah saya bisa disebut mencemarkan nama baik mereka?" katanya. Menyikapi hal ini, Anang berencana menuntut balik SPP karena tuduhan tidak berdasar dan pencemaran nama baik atas dirinya. (REK/*)

SMP Pasawahan, Sekolah Plus Ala Perdesaan

PIKIRAN RAKYAT, Selasa, 14 Nopember 2006

DALAM beberapa tahun ini, Serikat Petani Pasudan (SPP)
telah mendirikan tiga sekolah menengah (SMP) plus.
Salah satu SMP plus yang dirintis berada di daerah
Pasawahan, Kecamatan Banjarsari, Kab. Ciamis.

Sampai saat ini, SMP Plus Pasawahan baru membuka dua
kelas, dengan jumlah murid kelas satu 25 anak, dan
kelas dua 37 anak . Lokasinya, berada di sebuah puncak
Gunung Cipicung, yang terletak sekira 70 km dari Kota
Ciamis, ke selatan daerah Banjarsari. Dari Banjarsari
naik ke gunung, dengan menempuh perjalanan cukup
berat. Sekolah ini dirintis mulai tahun 2003 oleh
masyarakat, aktivis pergerakan dan SPP. Mereka mulai
menerima murid sejak tahun 2004.

Ada beberapa pertimbangan, membangun sekolah di daerah
ini. Pertama, untuk memberikan kesempatan kepada anak
petani miskin agar bisa menikmati pendidikan lanjutan
setelah tamat SD. Kedua, mempersiapkan anak-anak
petani terdidik dengan memiliki keterampilan tani yang
baik dan modern. Sehingga, pada akhirnya mereka
menjadi pelopor di desanya, dalam berbagai bidang,
terutama pertanian.

"Lokasinya, kita pilih di Pasawahan, karena daerah itu
paling jauh dan banyak anak tidak bisa melanjutkan
sekolah. Di daerah itu ada enam SD. Sebagian besar,
tak mampu melanjutkan, karena ke SMP sangat jauh dan
juga miskin. Makanya, kita bangun sekolah di daerah
itu," jelas Sekjen SPP Agustiana.

Bangunan sekolah didirikan empat ruangan, dibangun
dengan cara gotong royong bersama masyarakat setempat.
Dananya sebagian dari sumbangan pemerintah dan
swadaya.

Guru yang mengajar di sekolah ini sebanyak 12 orang.
Mereka berasal dari berbagai perguruan tinggi, seperti
Univeritas Galuh, ITB, Unpad dan lain-lain. Para guru
sama sekali tidak mendapatkam gaji. "Murni
pengabdian," kata Agustiana.

Guru SMP Plus, Saeful dan Haslinda, ketika ditemui
"PR" di sela-sela memberikan pelajaran, mengemukakan,
siswa di sekolahnya belajar dengan lesehan. Mereka
bebas menggunakan pakaian ke sekolah, baik seragam
atau tidak. Siswa juga boleh beralas kaki atau sama
sekali telanjang kaki.

"Namun, anak-anak itu kami rangsang untuk kreatif,
serta berani dalam mengemukakan pendapat. Kita
memosisikan mereka pada derajat yang sama," kata
Saeful, seorang sarjana pendidikan ini.

Sebelum materi pelajaran diberikan di sekolah, setelah
salat subuh, anak-anak belajar bertani di kebun.
Sekolah ini memiliki lahan seluas empat hektare, yang
digarap oleh anak didik. Mereka merawat atau mengolah
lahan, memelihara tanaman, seperti kacang tanah dan
mentimun. Setelah dari kebun, anak-anak ini mulai
pukul 8.00 WIB.

Mereka akhirnya bisa menanam kacang tanah, mentimun,
dan pertanian lainnya. Sebagian hasil tanamnya, untuk
biaya beli buku dan keperluan sekolah lainnya. "Saya
senang bisa bertani," kata Susilawaty, pelajar asal
sekolah ini.

Suasana di dalam ruang belajar dibuat senyaman
mungkin. Anak boleh berdebat dengan guru, boleh
bertanya kapan saja, kalau ada pelajaran tak mengerti
atau bingung. Dengan demikian, proses belajar-mengajar
menjadi lebih hidup, karena disampaikan dengan
egaliter.

Haslinda, lulusan Fikom Unpad Bandung misalnya,
--sewaktu "PR" melihat dari dekat-- mengajarkan
tentang budaya antre. Saat itu, anak didik langsung
praktik melakukan antre. Masing-masing anak diminta
komentarnya tentang maksud dan manfaat antre tersebut.
Baru setelah itu, guru memberi benang merah arti
penting antre.

Sekira pukul 11.30 WIB, anak-anak beristirahat untuk
makan dan salat. Mereka masuk kembali sejam kemudian,
untuk melanjutkan belajar hingga pukul 15.30 WIB.
Setelah itu, anak-anak diajak praktik ke lapangan.
Malam harinya, mereka mengaji dan latihan seni atau
drama.

Calung sebagai budaya setempat diajarkan kepada
anak-anak. Mereka juga diajak terlibat dalam
permasalahan yang terjadi di daerah itu. Untuk anak
yang rumahnya jauh dari sekolah, dititipkan di
masyarakat sekitar secara gratis.

Menurut Saeful, kelebihan plus di sekolah ini bukan
hanya gratis, tapi anak-anak melakukan praktik
langsung, khususnya dalam masalah pertanian, mulai
dari pembuatan pupuk organik, pembibitan, mencangkul,
hingga menanam sayur mayur.

"Kalau panen, sebagian hasilnya dimasukkan ke kas, dan
sebagian lainnya untuk pelajar. Biasanya dibelikan
buku tulis dan pensil," jelasnya.

Selain 12 guru tetap, para petani unggulan juga
memberikan pelatihan terhadap siswa. Sementara para
ustaz setiap malam memberikan bimbingan belajar
mengaji, termasuk pada hari Jumat. Mereka belajar
kitab-kitab kuning.

Jangan pernah membayangkan guru yang ada juga
berseragam safari atau batik. Mereka juga menggunakan
pakaian seadanya. Hal yang menonjol adalah semangat
mengajar mereka, sekalipun tanpa digaji sama sekali.
Kehidupan mereka atau guru juga berasal dari
penggarapan lahan atau bantuan warga setempat.

Setiap anak, juga diharuskan menulis cerita setiap
harinya, tentang pengalaman 24 jam yang dilakukan atau
pendapat tentang berbagai hal. Tulisan anak-anak desa
ini, telah dibukukan dengan judul, "Aku Bangga Jadi
Anak Desa" akhir Desember 2005. Buku itu merupakan
kumpulan tulisan terpilih dari anak-anak ini.

Menurut Seto Mulyadi, dalam pengantar buku itu,
tulisan siswa SMP Plus Pasawahan ini, adalah gambaran
jiwa yang lugu dan polos, mereka mengambilnya dari
pengalaman dan kejadian yang mereka alami atau orang
tuanya.

"Mereka berhasil meluruskan arah prinsip pendidikan
nasional menjadi lebih humanis dan populis," kata
tokoh yang akrab dipanggil Kak Seto ini melihat
pendidikan di daerah ini. (Undang Sudrajat/"PR")***

Agustiana Bentuk Laskar Penyelamat Hutan

Pikiran Rakyat, Rabu, 25 Juni 2008

GARUT, (PRLM) - Sekjen Serikat Petani Pasundan (SPP), Agustiana menyatakan, dalam waktu satu minggu ini pihaknya tengah mempersiapkan pembentukan laskar penyelamat hutan dan lingkungan. Laskar yang akan dipimpin komando Ai Sumarni itu akan melibatkan 6.000 massa dari tiga kabupaten, yakni Garut, Tasik, dan Ciamis.

Dibentuknya laskar sebagai upaya membantu menyelamatkan hutan dari para penjarah kayu, sekaligus membongkar siapa sebenarnya aktor di balik para pelaku perambahan hutan. Selama ini dalam melakukan aksinya seringkali mengambinghitamkan, atau menudingkan terhadap anggota Serikat Petani Pasundan (SPP).

"Itu memang terbukti dari kasus kemarin dimana dalam aksi pengrusakan hutan seolah-olah saya dan anggota SPP yang berbuat. Padahal, kenyataannya kami hanya dikambinghitamkan oleh para penjarah kayu. Itu sebabnya, setelah Selasa (24/6) pukul 19.00 malam saya dinyatakan bebas dari tuduhan pelaku illegal loging oleh Kapolda Jawa Barat. Saya berpikir, agar kasus serupa atau tuduhan pencurian kayu tidak lagi dilemparkan pada kami," tutur Agustiana, Rabu (25/6).

Ia katakan itu, saat menggelar acara syukuran bersama sejumlah anggota SPP dari sejumlah daerah di Kabupaten Garut, yang dilangsungkan di sekretariat SPP, Jln. Samarang Tarogong Kidul, Garut. Selain membentuk laskar, SPP juga telah mengagendakan untuk melakukan reboisasi secara besar-besaran, sekaligus memberikan tantangan kepada mereka yang mengatasnamakan para pencinta alam atau pencinta lingkungan.

Berbeda dengan reboisasi yang biasa dilakukan sejumlah lembaga lainnya, dalam pelaksanaannya nanti SPP akan menanam sejumlah pepohonan seperti kopi, coklat, beringin dan sejumlah pepohonan lainnya yang tidak akan bisa ditebang. Itu untuk menghindari atau memancing terjadinya kembali aksi penebangan kayu di hutan. (A-14/E-21A-37)***

Agustiana Akhirnya ke Polda Jawa Barat

Kasus Pembalakan Liar di Jawa Barat

Senin, 23 Juni 2008

TEMPO Interaktif, BANDUNG: Aktivis yang juga Sekretaris Jenderal (Sekjen) Serikat Petani Pasundan Agustiana Senin (23/6) petang akhirnya datang ke Markas Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat. Meski begitu, kedatangan Agustiana tidak untuk menyerahkan diri. "Dia sudah datang dan memberikan keterangan pada penyidik, " kata Kapolda Jawa Barat Inspektur Jenderal Susno Duadji di Bandung, Senin (23/6) petang.

Menurut Susno, Agustiana datang ke Mapolda Jabar untuk mengklarifikasi terkait statusnya yang dinyatakan sebagai DPO (daftar pencarian orang) oleh Polda Jabar. Sejauh ini, Polisi tidak menetapkan ia buron. "Beberapa waktu lalu saya menghimbau dia. Dia sendiri yang merasa buron dan sudah menjelaskan duduk persoalannya,"ujarnya.

Termasuk, kemungkinan ada oknum instansi tertentu yang melakukan pembalakan liar. Juga anggota petugas keamanan lainnya. Sejauh ini, Susno mengaku telah meminta timnya mengecek, adakah yang terlibat. "Jika ada, siapapun yang mencampuri kedaulatan hukum, kami libas semuanya" ujarnya.

Susno mengaku tak gentar dan akan terus mengusut kejahatan pembalakan liar di Ciamis Jawa Barat. Menurut dia,apa yang dilakukannya semata mengembalikan kedaulatan Negara. "Jika kemarin di kawasan sekian ribu hektar itu, petugas perhutani, kepala desa dan camat pun di sweefing. Itu kedaulatan siapa? Ini tidak bisa dibenarkan.,"ujarnya seraya menyatakan, tugas aparatnya di kawasan itu, menegakkan hukum dan kedaulatan negara.

Seperti diketahui, pekan lalu, Agustiana masuk dalam DPO Polda Jawa Barat karena diduga terlibat pembalakan liar di sejumlah hutan di kawasan Cigugur, Ciamis, Jawa Barat. Ini adalah hasil operasi berbagai satuan dari Polda Jawa Barat ke ke hutan Cigugur Kab. Ciamis. Tim yang terdiri dari Satuan Brimob, Reserse, dan Intelkam itu diharapkan mengungkap kasus pembalakan dan menangkap pelakunya.

Alwan Ridha Ramdhani

Ribuan Petani Jawa Barat Tuntut Pembaruan Agraria

TEMPO Interaktif
Selasa, 19 Juni 2007 | 11:41 WIB

Bandung: Ribuan petani dari berbagai daerah Jawa Barat memadati Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat Jalan Dipati Ukur Bandung pagi ini. Mereka datang untuk menuntut realisasi Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN).

Mereka datang menggunakan berbagai macam kendaraan sejak kemarin sore. Sebagian besar datang dari Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Subang, Sumedang, Cianjur, dan Sukabumi. Mereka tergabung dalam Gerakan Petani Jawa Barat Menggugat.

Selain dari Serikat Petani Pasundan, aksi ini juga didukung oleh elemen mahasiswa, Lembaga Bantuan Hukum Bandung, Walhi, Himpunan Petani Nelayan Pakidulan Sukabumi.

Menurut Koordinator Gerakan Petani Jawa Barat Menggugat, Agustiana, aksi ini digelar untuk menagih janji pemerintah dalam merealisasikan PPAN. Agus mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah mengeluarkan kebijakan ini sejak Mei lalu, "Namun di tingkat daerah masih banyak pihak yang menghalanginya," ujar Agustiana.

Salah satu indikasinya, menurut Agustiana, masih adanya kriminalisasi terhadap petani. "Dalam penyelesaian sengketa agraria, sering dianggap sebagai penjahat," ujarnya.

Selain itu, kerap terjadi kekerasan terhadap petani dan upaya mempersulit pemanfaatan tanah bagi para petani penggarap. Rencananya para petani ini akan bergerak ke gedung DPRD Jawa Barat untuk menyampaikan aspirasi mereka. Sementara itu, petugas kepolisian mengalihkan sejumlah arus lalu lintas karena aksi ini membuat jalan di sekitar Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat menjadi macet.

RANA AKBARI