Tempo Interaktif, Senin, 11 Pebruari 2008
TEMPO Interaktif, Palu: Setelah lama vakum akibat konflik Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah mulai menerbitkan setifikat tanah kembali. Hingga kini 300 sertifikat diterbitkan.
Penerbitakn setifikat baru merupakan pengganti dari setifikat yang hilang atau terbakar saat konflik selama enam tahun. “Tentu kami berhati-hati dalam menerbitkan setifikat agar tidak terjadi duplikasi,” kata Kepala Sub Bagian Tata Usaha BPN Poso Beny Sukadamai Monepa pada Senin (11/2).
Penerbitan sertifikat tanah bagi korban konflik Poso merupakan program pemerintah pusat dengan dana recovery. BPN Poso mendapatkan alokasi Rp 950 juta untuk keperluan ini. "Dana yang telah terpakai Rp 500 juta," kata Monepa.
Ketua DPRD Poso Sawerigading Pelima mengatakan kasus hak-hak keperdataan yang masih tersisa harus segera dibereskan karena rentan menimbulkan masalah baru. Korban konflik di pengungsian sudah lama ingin kembali ke rumah masing-masing. m darlis
11 Februari 2008
15 Januari 2008
Ribuan Warga Dapat Tanah Gratis
Selasa, 15 Jan 2008
TEMPO Interaktif, Jember: Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember, Jawa Timur menerbitkan sertifikat untuk 1.719 bidang tanah tahun ini. Tanah itu dibagikan kepada masyarakat miskin di 31 kecamatan.
"Ini adalah kebijakan Badan Pertanahan Nasional Pusat yang dikemas dalam Sertifikasi Program Nasional," kata Kepala BPN Jember Siswo Parjitno di Jember pada Selasa (15/1).
Untuk program pembagian tanah tahun ini, BPN menjaring Sertifikasi Prona bagi masyarakat yang tidak mampu dan memiliki tanah tidak lebih dari 5 ribu meter persegi. Harga tanah ini setara Rp 20 juta. BPN berharap tanah yang sudah bersertifikat ini digunakan untuk membantu modal usaha warga. Siswo menyarankan tanah ini tidak dijual belikan.
Asisten II Pemerintah Kabupaten Jember HM Fadallah mengatakan program BPN itu sangat membantu program Pemerintah Kabupaten Jember untuk melakukan percepatan pengentasan kemiskinan. Mahbub Djunaidy
TEMPO Interaktif, Jember: Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember, Jawa Timur menerbitkan sertifikat untuk 1.719 bidang tanah tahun ini. Tanah itu dibagikan kepada masyarakat miskin di 31 kecamatan.
"Ini adalah kebijakan Badan Pertanahan Nasional Pusat yang dikemas dalam Sertifikasi Program Nasional," kata Kepala BPN Jember Siswo Parjitno di Jember pada Selasa (15/1).
Untuk program pembagian tanah tahun ini, BPN menjaring Sertifikasi Prona bagi masyarakat yang tidak mampu dan memiliki tanah tidak lebih dari 5 ribu meter persegi. Harga tanah ini setara Rp 20 juta. BPN berharap tanah yang sudah bersertifikat ini digunakan untuk membantu modal usaha warga. Siswo menyarankan tanah ini tidak dijual belikan.
Asisten II Pemerintah Kabupaten Jember HM Fadallah mengatakan program BPN itu sangat membantu program Pemerintah Kabupaten Jember untuk melakukan percepatan pengentasan kemiskinan. Mahbub Djunaidy
16 Desember 2007
Bardi, Jalan Menanjak ke Puncak
Jalan di depan kami menanjak dengan kemiringan lebih dari 45 derajat. Selain cukup terjal, hujan telah membuat batu kapur berlumut dan licin.
Seorang nenek bertubuh kecil dengan menggendong seiikat batang padi bersiap-siap merayap. Ikatan batang padi untuk sapi peliharaannya jauh lebih besar dari tubuhnya. Ia tak menyerah. Meski memakan waktu cukup lama, ia berhasil melewati tanjakan sepanjang 200 meter untuk kemudian menghilang di balik pepohonan.
Sebelum kami naik, pagi menjelang siang awal Desember 2007 itu, Dusun Kepuhan, Desa Argorejo, Kecamatan Sedayu, cukup sejuk. Bardi (51) si penyuluh kehutanan ada di samping kami.
Seperti pada hari-hari kerja biasa, dia mengenakan setelan pegawai negeri berwarna coklat serta sweater biru yang lusuh.Sepatu kulit warna hitam yang juga lusuh adalah satu-satunya miliknya. Kami ragu, apakah lelaki bertubuh kecil ini serius mendaki bukit dengan sepatu yang biasa ia pakai kerja kantoran itu.
“Ah sudah biasa. Tak terlalu jauh, nanti kita akan lihat Gua Payaman di atas,” kata Bardi lepas. Ia menganggap bukit terjal di hadapan kami bukanlah tantangan berat. Seolah ia ingin mengatakan tantangan lebih berat pernah ia alami dan sampai sekarang semuanya baik-baik saja.
Sepanjang jalan Bardi bercerita, Bukit Gua Payaman pada awal tahun 1980-an tak lebih dari perbukitan kapur yang gersang dan tandus. Hanya semak dan pohon pandan yang tumbuh. Warga sekitar “terpaksa” menebang kayu-kayu yang pernah tumbuh sebagai kayu bakar. “Mereka tak punya pilihan hidup lain, kecuali mencari kayu bakar,” tutur Bardi.
Pada musim kemarau dulu rumput pun enggan tumbuh di perbukitan. Meski terdapat sungai di kaki bukit, warga sekitar mengaku selalu kesulitan air di musim kering.
“Dulu dari sini kami leluasa memandang kereta lewat. Padahal jaraknya sekitar lima kilometer,” ujar Abdul Fatah Maksum (50), Ketua Kelompok Tani Ginanjarm, Dusun Kepuhan, yang menyertai perjalanan kami.
Kereta yang dimaksud Maksum adalah kereta api jurusan Yogyakarta-Wates-Purworejo-Purwokerto. Asal tahu, nama Ginanjarm itu kependekan dari slogan Jawa, giat nandur njalare makmur. Kira-kira maksudnya rajin bercocok tanam untuk mencapai kemakmuran.
“Dan Pak Bardi telah membawa kemakmuran di desa kami,” tutur Maksum. Bardi tampak salah tingkah. Mungkin ia tak menduga disanjung begitu tinggi oleh warga setempat.
“Ah siapalah saya. Saya orang bodoh, tak mengerti apa-apa. Semua yang saya lakukan karena kecintaan ,” kata Bardi merendah sembari meneruskan langkah. Beberapa batuan lepas ia lompati dengan ringan.
“Betul Pak, kalau ndak ada Pak Bardi mungkin bukit ini masih tandus.” Maksum ngotot.
Bardi tak segera menimpali. Kami sudah sampai di depan Gua Payaman. Gua ini hanya berupa cerukan batu cadas yang mungkin dulu berfungsi sebagai tempat perlindungan sementara. Konon, kata Maksum, menurut cerita yang ia terima, Gua Payaman menjadi tempat berlindung para pelarian dari Kerajaan Pajajaran dari kejaran musuh. Di sekitar hutan itu memang terdapat beberapa buah makam keramat yang letaknya tersebar.
Kalpataru
Meski mendaki susah payah dengan napas ngos-ngosan, tak sedikit pun keringat yang mengucur dari tubuh kami. Cuaca di hutan Bukit Gua Payaman ini sangat sejuk. Sinar matahari terhalang rerimbunan pepohonan. Selain pohon kelapa di situ antara lain tumbuh pohon akasia, mahoni, jati, duwet, nangka, bambu, serta semak belukar yang rimbun. Pemandangan kereta api yang setiap saat lewat sudah tidak terlihat lagi.
Hutan rakyat seluas 36 hektar itulah salah satu yang mengantarkan Bardi menerima penghargaan Kalpataru sebagai penyelamat dan pengabdi lingkungan pada tahun 2005. Ia memang bangga atas prestasi itu. Tetapi, jauh di lubuk hatinya, ia bangga melihat perbukitan yang gersang di masa kecilnya kini menjelma hutan yang subur.
Bukit Payaman hanyalah salah satu lokasi di mana lelaki berpendidikan sekolah teknik pertanian ini mengabdi. Sejak menjadi pegawai honorer sebagai petugas lapangan penghijauan dan percontohan tahun 1983, Bardi memulai aktivitasnya di Kecamatan Pajangan, Bantul. Masa-masa itu ia harus mengayuh sepeda onthel-nya sejauh 15 kilometer dari Desa Argodadi, Kecamatan Sedayu, tempat lahirnya, menuju Pajangan.
“Itu belum ditambah dengan keliling mengunjungi warga dan kemudian pulang kembali ke Argodadi,” tutur suami dari Suratmi (43) ini. Mungkin dalam sehari ia mengayuh sepeda lebih dari 50 kilometer.
Masa-masa itu berlanjut ke Kecamatan Kretek (1984-1986), kemudian Kecamatan Imogiri (1986-1988), dan Kecamatan Sedayu (1989-sekarang). Seluruhnya berada di Kabupaten Bantul. Ketika bertugas di Sedayu, Bardi mengaku baru bisa mencicil sepeda motor. Itu memang sangat meringankan tugasnya yang harus berkunjung ke desa-desa, tetapi sekaligus membebani ekonomi keluarganya. Oleh karena itu, ia harus turun mengerjakan sawah warisan orangtua istrinya.
Di seluruh kecamatan itu Bardi tidak sekadar mengajak warga menjaga lingkungan, tetapi ia bekerja bersama penduduk membangun terasering di perbukitan kapur yang kritis, membuat kelompok tani, membuat lubang, dan menanam pohon. Kelihatannya pekerjaan sepele.
“Warga sekitar bukit biasanya hidupnya sulit. Mereka cari uang hari ini untuk hari ini, maka sulit mengajak mereka menanam pohon, karena jelas mereka bakalan tidak makan,” tutur Bardi.
Beruntung Bardi berhasil memperjuangkan insentif dari pemerintah untuk sekadar menanggulangi kebutuhan warga sehari-hari. “Sehingga warga mulai mau diajak membuat terasering. Butuh waktu sekitar lima tahun agar lahan siap ditanami pohon perintis seperti akasia,” ujar Bardi.
Setelah 25 tahun
Kini setelah hampir 25 tahun berlalu, seluruh bukit kritis di empat kecamatan tadi menjelma hutan rakyat yang lebat seluas tak kurang dari 400 hektar. Bahkan sekitar 12 kelompok tani yang dibentuk Bardi kini berkembang menjadi perkumpulan arisan dan simpan pinjam bagi warga lokal. Kelompok Tani Ginanjarm sendiri, tutur Maksum, kini memiliki modal sebesar Rp 50 juta. Modal yang cukup besar bagi para petani yang hidup di dusun.
Bardi mengakui penghutanan bukit-bukit berbatu cadas itu bukan karyanya. “Itu memang berkat kerja keras warga. Saya hanya datang dan mengajak mereka,” ujar dia.
Kecintaan Bardi pada lingkungan tumbuh ketika ayahnya, Mangunharjo (75), menjadi ketua kelompok tani di Dusun Dingkilan, Argodadi, Sedayu.
“Bapak mengajarkan saya untuk mencintai tani. Oleh karena itulah saya memilih sekolah di STM Pertanian, Sleman,” kata Bardi.
Sebagaimana umumnya keluarga petani, Bardi baru bisa membayar uang sekolah setelah menjual ternak peliharaannya. “Kami selalu menganggap ternak itu tabungan. Makanya kerja saya waktu kecil ya mengarit rumput untuk sapi,” tambah dia.
Rupanya kehidupan yang sulit itu membuat Bardi tak mudah menyerah. Ketika harus mengayuh sepeda puluhan kilometer dan menerima honor hanya Rp 52.500 setiap bulan, Bardi jalan terus. Ia seperti ditantang kenyataan kehidupan di sekitar desanya yang sulit dan hanya berharap pada bukit-bukit yang tandus.
“Kalau perbukitan ini hijau bahkan menjadi hutan, pasti kehidupan akan lebih baik,” begitu tekadnya waktu itu. Maka, ketika ia melamar sebagai petugas lapangan penghijauan dan percontohan, motivasinya tak sekadar mencari upah. Ia pikir itulah kesempatannya berbuat bagi warganya. Pekerjaan baginya adalah akses, terutama menjembatani kepentingan warga dengan program pemerintah. Maka, proyek-proyek terasering dan penanaman pohon dari pemerintah ia bawa ke wilayah sekitar desanya.
Dan kini kami berada di ketinggian di depan mulut Gua Payaman. Maksum bercerita konon di sekitar desanya ada seekor ular sebesar pelukan orang dewasa.
“Sering ada hewan hilang,” tutur dia.
Itu pertanda kehidupan ekosistem di kawasan Sedayu dan sekitarnya sudah pulih. Ular dan binatang liar lainnya bisa dengan mudah bersembunyi lantaran hutan yang lebat. Hutan yang ditanam warga sekitar dengan Bardi sebagai tokoh utamanya. Hutan yang kini menjadi sumber segala kehidupan warga di sekitar Bantul.
Sumber: Kompas, Minggu, 16 Desember 2007.
Seorang nenek bertubuh kecil dengan menggendong seiikat batang padi bersiap-siap merayap. Ikatan batang padi untuk sapi peliharaannya jauh lebih besar dari tubuhnya. Ia tak menyerah. Meski memakan waktu cukup lama, ia berhasil melewati tanjakan sepanjang 200 meter untuk kemudian menghilang di balik pepohonan.
Sebelum kami naik, pagi menjelang siang awal Desember 2007 itu, Dusun Kepuhan, Desa Argorejo, Kecamatan Sedayu, cukup sejuk. Bardi (51) si penyuluh kehutanan ada di samping kami.
Seperti pada hari-hari kerja biasa, dia mengenakan setelan pegawai negeri berwarna coklat serta sweater biru yang lusuh.Sepatu kulit warna hitam yang juga lusuh adalah satu-satunya miliknya. Kami ragu, apakah lelaki bertubuh kecil ini serius mendaki bukit dengan sepatu yang biasa ia pakai kerja kantoran itu.
“Ah sudah biasa. Tak terlalu jauh, nanti kita akan lihat Gua Payaman di atas,” kata Bardi lepas. Ia menganggap bukit terjal di hadapan kami bukanlah tantangan berat. Seolah ia ingin mengatakan tantangan lebih berat pernah ia alami dan sampai sekarang semuanya baik-baik saja.
Sepanjang jalan Bardi bercerita, Bukit Gua Payaman pada awal tahun 1980-an tak lebih dari perbukitan kapur yang gersang dan tandus. Hanya semak dan pohon pandan yang tumbuh. Warga sekitar “terpaksa” menebang kayu-kayu yang pernah tumbuh sebagai kayu bakar. “Mereka tak punya pilihan hidup lain, kecuali mencari kayu bakar,” tutur Bardi.
Pada musim kemarau dulu rumput pun enggan tumbuh di perbukitan. Meski terdapat sungai di kaki bukit, warga sekitar mengaku selalu kesulitan air di musim kering.
“Dulu dari sini kami leluasa memandang kereta lewat. Padahal jaraknya sekitar lima kilometer,” ujar Abdul Fatah Maksum (50), Ketua Kelompok Tani Ginanjarm, Dusun Kepuhan, yang menyertai perjalanan kami.
Kereta yang dimaksud Maksum adalah kereta api jurusan Yogyakarta-Wates-Purworejo-Purwokerto. Asal tahu, nama Ginanjarm itu kependekan dari slogan Jawa, giat nandur njalare makmur. Kira-kira maksudnya rajin bercocok tanam untuk mencapai kemakmuran.
“Dan Pak Bardi telah membawa kemakmuran di desa kami,” tutur Maksum. Bardi tampak salah tingkah. Mungkin ia tak menduga disanjung begitu tinggi oleh warga setempat.
“Ah siapalah saya. Saya orang bodoh, tak mengerti apa-apa. Semua yang saya lakukan karena kecintaan ,” kata Bardi merendah sembari meneruskan langkah. Beberapa batuan lepas ia lompati dengan ringan.
“Betul Pak, kalau ndak ada Pak Bardi mungkin bukit ini masih tandus.” Maksum ngotot.
Bardi tak segera menimpali. Kami sudah sampai di depan Gua Payaman. Gua ini hanya berupa cerukan batu cadas yang mungkin dulu berfungsi sebagai tempat perlindungan sementara. Konon, kata Maksum, menurut cerita yang ia terima, Gua Payaman menjadi tempat berlindung para pelarian dari Kerajaan Pajajaran dari kejaran musuh. Di sekitar hutan itu memang terdapat beberapa buah makam keramat yang letaknya tersebar.
Kalpataru
Meski mendaki susah payah dengan napas ngos-ngosan, tak sedikit pun keringat yang mengucur dari tubuh kami. Cuaca di hutan Bukit Gua Payaman ini sangat sejuk. Sinar matahari terhalang rerimbunan pepohonan. Selain pohon kelapa di situ antara lain tumbuh pohon akasia, mahoni, jati, duwet, nangka, bambu, serta semak belukar yang rimbun. Pemandangan kereta api yang setiap saat lewat sudah tidak terlihat lagi.
Hutan rakyat seluas 36 hektar itulah salah satu yang mengantarkan Bardi menerima penghargaan Kalpataru sebagai penyelamat dan pengabdi lingkungan pada tahun 2005. Ia memang bangga atas prestasi itu. Tetapi, jauh di lubuk hatinya, ia bangga melihat perbukitan yang gersang di masa kecilnya kini menjelma hutan yang subur.
Bukit Payaman hanyalah salah satu lokasi di mana lelaki berpendidikan sekolah teknik pertanian ini mengabdi. Sejak menjadi pegawai honorer sebagai petugas lapangan penghijauan dan percontohan tahun 1983, Bardi memulai aktivitasnya di Kecamatan Pajangan, Bantul. Masa-masa itu ia harus mengayuh sepeda onthel-nya sejauh 15 kilometer dari Desa Argodadi, Kecamatan Sedayu, tempat lahirnya, menuju Pajangan.
“Itu belum ditambah dengan keliling mengunjungi warga dan kemudian pulang kembali ke Argodadi,” tutur suami dari Suratmi (43) ini. Mungkin dalam sehari ia mengayuh sepeda lebih dari 50 kilometer.
Masa-masa itu berlanjut ke Kecamatan Kretek (1984-1986), kemudian Kecamatan Imogiri (1986-1988), dan Kecamatan Sedayu (1989-sekarang). Seluruhnya berada di Kabupaten Bantul. Ketika bertugas di Sedayu, Bardi mengaku baru bisa mencicil sepeda motor. Itu memang sangat meringankan tugasnya yang harus berkunjung ke desa-desa, tetapi sekaligus membebani ekonomi keluarganya. Oleh karena itu, ia harus turun mengerjakan sawah warisan orangtua istrinya.
Di seluruh kecamatan itu Bardi tidak sekadar mengajak warga menjaga lingkungan, tetapi ia bekerja bersama penduduk membangun terasering di perbukitan kapur yang kritis, membuat kelompok tani, membuat lubang, dan menanam pohon. Kelihatannya pekerjaan sepele.
“Warga sekitar bukit biasanya hidupnya sulit. Mereka cari uang hari ini untuk hari ini, maka sulit mengajak mereka menanam pohon, karena jelas mereka bakalan tidak makan,” tutur Bardi.
Beruntung Bardi berhasil memperjuangkan insentif dari pemerintah untuk sekadar menanggulangi kebutuhan warga sehari-hari. “Sehingga warga mulai mau diajak membuat terasering. Butuh waktu sekitar lima tahun agar lahan siap ditanami pohon perintis seperti akasia,” ujar Bardi.
Setelah 25 tahun
Kini setelah hampir 25 tahun berlalu, seluruh bukit kritis di empat kecamatan tadi menjelma hutan rakyat yang lebat seluas tak kurang dari 400 hektar. Bahkan sekitar 12 kelompok tani yang dibentuk Bardi kini berkembang menjadi perkumpulan arisan dan simpan pinjam bagi warga lokal. Kelompok Tani Ginanjarm sendiri, tutur Maksum, kini memiliki modal sebesar Rp 50 juta. Modal yang cukup besar bagi para petani yang hidup di dusun.
Bardi mengakui penghutanan bukit-bukit berbatu cadas itu bukan karyanya. “Itu memang berkat kerja keras warga. Saya hanya datang dan mengajak mereka,” ujar dia.
Kecintaan Bardi pada lingkungan tumbuh ketika ayahnya, Mangunharjo (75), menjadi ketua kelompok tani di Dusun Dingkilan, Argodadi, Sedayu.
“Bapak mengajarkan saya untuk mencintai tani. Oleh karena itulah saya memilih sekolah di STM Pertanian, Sleman,” kata Bardi.
Sebagaimana umumnya keluarga petani, Bardi baru bisa membayar uang sekolah setelah menjual ternak peliharaannya. “Kami selalu menganggap ternak itu tabungan. Makanya kerja saya waktu kecil ya mengarit rumput untuk sapi,” tambah dia.
Rupanya kehidupan yang sulit itu membuat Bardi tak mudah menyerah. Ketika harus mengayuh sepeda puluhan kilometer dan menerima honor hanya Rp 52.500 setiap bulan, Bardi jalan terus. Ia seperti ditantang kenyataan kehidupan di sekitar desanya yang sulit dan hanya berharap pada bukit-bukit yang tandus.
“Kalau perbukitan ini hijau bahkan menjadi hutan, pasti kehidupan akan lebih baik,” begitu tekadnya waktu itu. Maka, ketika ia melamar sebagai petugas lapangan penghijauan dan percontohan, motivasinya tak sekadar mencari upah. Ia pikir itulah kesempatannya berbuat bagi warganya. Pekerjaan baginya adalah akses, terutama menjembatani kepentingan warga dengan program pemerintah. Maka, proyek-proyek terasering dan penanaman pohon dari pemerintah ia bawa ke wilayah sekitar desanya.
Dan kini kami berada di ketinggian di depan mulut Gua Payaman. Maksum bercerita konon di sekitar desanya ada seekor ular sebesar pelukan orang dewasa.
“Sering ada hewan hilang,” tutur dia.
Itu pertanda kehidupan ekosistem di kawasan Sedayu dan sekitarnya sudah pulih. Ular dan binatang liar lainnya bisa dengan mudah bersembunyi lantaran hutan yang lebat. Hutan yang ditanam warga sekitar dengan Bardi sebagai tokoh utamanya. Hutan yang kini menjadi sumber segala kehidupan warga di sekitar Bantul.
Sumber: Kompas, Minggu, 16 Desember 2007.
26 November 2007
Ratusan Petani Minta Pengadilan Bebaskan Rekan Mereka
Tempo Interaktif, 26 Nov 2007
Tasikmalaya:Sekitar 200 petani penggarap lahan PT Perhutani asal Desa Banyuasih, Kecamatan Taraju, Kabupaten Tasikmalaya berunjuk rasa di Pengadilan Negeri Tasikmalaya, Senin (26/11). Mereka menuntut empat rekannya dibebaskan dari segala tuntutan dan jerat hukum. Mereka didakwa melakukan perambahan hutan.
Dengan membawa membawa spanduk dan hasil pertanian, para petani berteriak dan melakukan seni pertunjukan di halaman pengadilan sambil menunggu persidangan yang sampai pukul 13.00 belum juga dimulai.
Selain meminta pembebasan teman mereka, para petani menuntut pembubaran PT Perhutani. "Kami meresa dijebak dengan adanya program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)," ungkap Ahmad Suganda, salah seorang petani.
Ia mengungkapkan, sekitar bulan Agustus 2007 empat warga pengelola program PHBM ditangkap dengan tuduhan perambahan hutan. Mereka dituduh telah merusak hutan pinus di area PHBM seluas 50 hektare.
Kuasa hukum para petani dari Lembaga Bantuan Hukum Tasikmalaya, Encang mengutarakan, pihaknya akan terus melakukan pembelaan terkait masalah yang dituduhkan kepada para petani."Yang digarap masyarakat adalah lahan PHBM. Namun, malahan sekarang mereka ditangkap dengan tuduhan perambahan hutan," ungkapnya sebelum persidangan dimulai.
Alwan Ridha R
Tasikmalaya:Sekitar 200 petani penggarap lahan PT Perhutani asal Desa Banyuasih, Kecamatan Taraju, Kabupaten Tasikmalaya berunjuk rasa di Pengadilan Negeri Tasikmalaya, Senin (26/11). Mereka menuntut empat rekannya dibebaskan dari segala tuntutan dan jerat hukum. Mereka didakwa melakukan perambahan hutan.
Dengan membawa membawa spanduk dan hasil pertanian, para petani berteriak dan melakukan seni pertunjukan di halaman pengadilan sambil menunggu persidangan yang sampai pukul 13.00 belum juga dimulai.
Selain meminta pembebasan teman mereka, para petani menuntut pembubaran PT Perhutani. "Kami meresa dijebak dengan adanya program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)," ungkap Ahmad Suganda, salah seorang petani.
Ia mengungkapkan, sekitar bulan Agustus 2007 empat warga pengelola program PHBM ditangkap dengan tuduhan perambahan hutan. Mereka dituduh telah merusak hutan pinus di area PHBM seluas 50 hektare.
Kuasa hukum para petani dari Lembaga Bantuan Hukum Tasikmalaya, Encang mengutarakan, pihaknya akan terus melakukan pembelaan terkait masalah yang dituduhkan kepada para petani."Yang digarap masyarakat adalah lahan PHBM. Namun, malahan sekarang mereka ditangkap dengan tuduhan perambahan hutan," ungkapnya sebelum persidangan dimulai.
Alwan Ridha R
27 September 2007
Perhutani Malang Dituding Lakukan Penebangan Liar
Kamis, 27 September 2007
TEMPO Interaktif, Malang:DPRD Kabupaten Malang menuduh Perum Perhutani Malang telah melakukan penebangan liar di Desa Patok Picis, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang. Hal ini karena Perhutani menebang di areal hutan milik Pemerintah Kabupaten Malang tanpa izin dari Bupati Malang. "Ini namanya sudah illegal logging," kata Firman Adi, anggota DPRD Kabupaten Malang, Kamis (25/9).
Kayu yang ditebang Perhutani sebanyak 100 meter kubik, di antaranya dari jenis mahoni dan rekisi dengan diameter antara 2-4 meter. "Beberapa di antaranya adalah kayu tebang tanam dan tebang habis," ujar Firman Adi.
Menurut Firman, Pemkab Malang harus meminta pertanggungjawaban Perhutani atas perbuatan ini. Dasar hukumnya adalah ketentuan yang isinya aset yang dimanfaatkan atau diambil baik untuk kepentingan dinas maupun umum harus terlebih dahulu ada persetujuan bupati. Penebangan yang dilakukan Perhutani dinilai sudah melanggar hukum karena tanpa disertai izin Bupati.
Perhutani KPH Malang membantah tuduhan ini. Kepala Seksi Pengelolaan Sumber Daya Hutan, Usman Shut, mengatakan penebangan kayu yang dilakukan Perum Perhutani hanya sebagai cutting test atau penebangan pada beberapa pohon untuk menentukan target atau jumlah pohon berdasarkan komposisi diameter. Cutting test berdasar Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) No. 55/2004 tak memerlukan izin kepala daerah atau pejabat yang diberi wewenang. "Kami tak melanggar apapun," katanya.
Usman menjelaskan, setiap tahun Perhutani melakukan cutting test dan selalu melaporkan hasilnya kepada Bupati Malang dan Dinas Kehutanan. Dalam setahun, jumlah kayu yang ditebang untuk keperluan cutting test di seluruh Kabupaten Malang mencapai 150 meter kubik.
Bibin Bintariadi
TEMPO Interaktif, Malang:DPRD Kabupaten Malang menuduh Perum Perhutani Malang telah melakukan penebangan liar di Desa Patok Picis, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang. Hal ini karena Perhutani menebang di areal hutan milik Pemerintah Kabupaten Malang tanpa izin dari Bupati Malang. "Ini namanya sudah illegal logging," kata Firman Adi, anggota DPRD Kabupaten Malang, Kamis (25/9).
Kayu yang ditebang Perhutani sebanyak 100 meter kubik, di antaranya dari jenis mahoni dan rekisi dengan diameter antara 2-4 meter. "Beberapa di antaranya adalah kayu tebang tanam dan tebang habis," ujar Firman Adi.
Menurut Firman, Pemkab Malang harus meminta pertanggungjawaban Perhutani atas perbuatan ini. Dasar hukumnya adalah ketentuan yang isinya aset yang dimanfaatkan atau diambil baik untuk kepentingan dinas maupun umum harus terlebih dahulu ada persetujuan bupati. Penebangan yang dilakukan Perhutani dinilai sudah melanggar hukum karena tanpa disertai izin Bupati.
Perhutani KPH Malang membantah tuduhan ini. Kepala Seksi Pengelolaan Sumber Daya Hutan, Usman Shut, mengatakan penebangan kayu yang dilakukan Perum Perhutani hanya sebagai cutting test atau penebangan pada beberapa pohon untuk menentukan target atau jumlah pohon berdasarkan komposisi diameter. Cutting test berdasar Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) No. 55/2004 tak memerlukan izin kepala daerah atau pejabat yang diberi wewenang. "Kami tak melanggar apapun," katanya.
Usman menjelaskan, setiap tahun Perhutani melakukan cutting test dan selalu melaporkan hasilnya kepada Bupati Malang dan Dinas Kehutanan. Dalam setahun, jumlah kayu yang ditebang untuk keperluan cutting test di seluruh Kabupaten Malang mencapai 150 meter kubik.
Bibin Bintariadi
14 September 2007
Dikenalkan, Sistem IPAT-BO
Jumat, 14 September 2007
Pertanian
Bandung, Kompas - Dinas Pertanian Kabupaten Bandung akan mengenalkan sistem penanaman padi dengan teknologi intensifikasi padi aerob terkendali berbasis organik (IPAT-BO). Aksi yang dimulai pada masa tanam 2007/2008 itu berupa pengenalan kepada petani berbentuk kerja sama dengan Universitas Padjadjaran.
"Kami sudah mengajukan program IPAT-BO seluas 500 hektar dalam penyusunan APBD tahun 2008. Hanya, kami belum mendengar kabarnya," kata Kepala Subdinas Produksi Padi dan Palawija Dinas Pertanian Kabupaten Bandung Jumhana, Kamis (13/9).
Dinas Pertanian Kabupaten Bandung sudah menyiapkan lahan seluas 75 hektar tersebar di Kecamatan Soreang, Solokanjeruk, dan Baleendah. Dalam tahap awal, Dinas Pertanian berfungsi sebagai fasilitator bagi kemitraan petani dengan pihak Unpad selaku penguasa teknologi.
Sistem IPAT-BO adalah metode penanaman padi sawah dengan cara mengendalikan penggunaan air sehingga tidak sampai menggenangi, tetapi hanya membasahi tanah. Alasannya, untuk meningkatkan potensi dari pertumbuhan akar padi dan mikroorganisme di dalam tanah yang bisa menyuburkan tanah. Dengan digenangi, pertumbuhan akar dan aktivitas mikroorganisme otomatis terhenti karena tidak mendapat pasokan oksigen.
Metode yang digagas Tualar Simarmata, dosen Jurusan Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Unpad, itu sudah diuji coba di Desa Jelekong, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung. Hasilnya, produksi meningkat 50-100 persen dibandingkan dengan cara anaerob untuk lahan yang subur. Pada lahan yang kurang subur justru lebih optimal dengan hasil mencapai 100-150 persen dibandingkan dengan cara konvensional.
Jumhana menjelaskan, dalam kondisi ekstrem, sistem itu bisa menghasilkan produksi sampai 6 ton gabah kering giling (GKG) per hektar. Dalam kondisi normal atau pengairan yang tidak bermasalah, konon panennya bisa mencapai 10 ton GKG per hektar. Fasilitasi
Dalam pengenalan sistem IPAT-BO terhadap 75 hektar sawah, Dinas Pertanian Kabupaten Bandung hanya berperan sebagai fasilitator. Petani diajak bekerja sama untuk menanam. Selain teknologi, akan ada pembinaan dari sisi bisnis, yaitu petani lebih dikenalkan kepada aspek bisnis dalam pertanian.
Untuk itu, ujarnya, pengenalan ini lebih ditujukan kepada para pemilik tanah daripada penggarap agar lebih independen terhadap para tengkulak. Pengenalan sistem IPAT-BO juga belum bisa dilaksanakan secara menyeluruh karena proses tersebut biasanya membutuhkan waktu setidaknya satu atau dua musim tanam sampai terlihat hasilnya. (eld)
Pertanian
Bandung, Kompas - Dinas Pertanian Kabupaten Bandung akan mengenalkan sistem penanaman padi dengan teknologi intensifikasi padi aerob terkendali berbasis organik (IPAT-BO). Aksi yang dimulai pada masa tanam 2007/2008 itu berupa pengenalan kepada petani berbentuk kerja sama dengan Universitas Padjadjaran.
"Kami sudah mengajukan program IPAT-BO seluas 500 hektar dalam penyusunan APBD tahun 2008. Hanya, kami belum mendengar kabarnya," kata Kepala Subdinas Produksi Padi dan Palawija Dinas Pertanian Kabupaten Bandung Jumhana, Kamis (13/9).
Dinas Pertanian Kabupaten Bandung sudah menyiapkan lahan seluas 75 hektar tersebar di Kecamatan Soreang, Solokanjeruk, dan Baleendah. Dalam tahap awal, Dinas Pertanian berfungsi sebagai fasilitator bagi kemitraan petani dengan pihak Unpad selaku penguasa teknologi.
Sistem IPAT-BO adalah metode penanaman padi sawah dengan cara mengendalikan penggunaan air sehingga tidak sampai menggenangi, tetapi hanya membasahi tanah. Alasannya, untuk meningkatkan potensi dari pertumbuhan akar padi dan mikroorganisme di dalam tanah yang bisa menyuburkan tanah. Dengan digenangi, pertumbuhan akar dan aktivitas mikroorganisme otomatis terhenti karena tidak mendapat pasokan oksigen.
Metode yang digagas Tualar Simarmata, dosen Jurusan Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Unpad, itu sudah diuji coba di Desa Jelekong, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung. Hasilnya, produksi meningkat 50-100 persen dibandingkan dengan cara anaerob untuk lahan yang subur. Pada lahan yang kurang subur justru lebih optimal dengan hasil mencapai 100-150 persen dibandingkan dengan cara konvensional.
Jumhana menjelaskan, dalam kondisi ekstrem, sistem itu bisa menghasilkan produksi sampai 6 ton gabah kering giling (GKG) per hektar. Dalam kondisi normal atau pengairan yang tidak bermasalah, konon panennya bisa mencapai 10 ton GKG per hektar. Fasilitasi
Dalam pengenalan sistem IPAT-BO terhadap 75 hektar sawah, Dinas Pertanian Kabupaten Bandung hanya berperan sebagai fasilitator. Petani diajak bekerja sama untuk menanam. Selain teknologi, akan ada pembinaan dari sisi bisnis, yaitu petani lebih dikenalkan kepada aspek bisnis dalam pertanian.
Untuk itu, ujarnya, pengenalan ini lebih ditujukan kepada para pemilik tanah daripada penggarap agar lebih independen terhadap para tengkulak. Pengenalan sistem IPAT-BO juga belum bisa dilaksanakan secara menyeluruh karena proses tersebut biasanya membutuhkan waktu setidaknya satu atau dua musim tanam sampai terlihat hasilnya. (eld)
27 Juli 2007
Medco Foundation Kembangkan 10 Ribu Hektar Lahan Pertanian SRI organik
Tempo Interaktif, Jum'at, 27 Juli 2007
Jakarta: Medco Foundation akan mengembangkan pertanian padi metode System Rice Indentification (SRI) organik di lahan 10 ribu hektar di Jawa Barat. Pasalnya metode pertanian ini dapat memberikan produktivitas hingga dua kali lipat dibandingkan metode pertanian konvensional.
Chairman Medco Foundation, Arifin Panigoro, mengatakan pihaknya telah melobi sejumlah bank, termasuk Bank Saudara sebagai salah satu anak perusahaan dalam Medco Group, untuk memberikan permodalan senilai Rp 100 miliar bagi petani SRI organik.
"Adan Bank BRI, Bank Agro dan Bank BNI yang sudah confirm untuk mewujudkan pertanian ini," ujarnya di Jakarta Kamis (26/7). Nantinya, masing-masing petani akan menerima pinjaman Rp 8-10 Juta per hektar dengan mekanisme bantuan dari perbankan melalui program kemitraan.
Arifin optimistis metode pertanian ini akan memberikan keuntungan bagi petani dan membebaskan mereka dari sistem ijon. Sebab metode pertanian ini juga lebih hemat biaya, hemat air hingga 40 persen dibandingkan dengan pertanian konvensional, dan tidak perlu pupuk kimia, tapi menggunakan pupuk organik yang bisa adiolah sendiri oleh petani.
Cheta Nilawaty
Jakarta: Medco Foundation akan mengembangkan pertanian padi metode System Rice Indentification (SRI) organik di lahan 10 ribu hektar di Jawa Barat. Pasalnya metode pertanian ini dapat memberikan produktivitas hingga dua kali lipat dibandingkan metode pertanian konvensional.
Chairman Medco Foundation, Arifin Panigoro, mengatakan pihaknya telah melobi sejumlah bank, termasuk Bank Saudara sebagai salah satu anak perusahaan dalam Medco Group, untuk memberikan permodalan senilai Rp 100 miliar bagi petani SRI organik.
"Adan Bank BRI, Bank Agro dan Bank BNI yang sudah confirm untuk mewujudkan pertanian ini," ujarnya di Jakarta Kamis (26/7). Nantinya, masing-masing petani akan menerima pinjaman Rp 8-10 Juta per hektar dengan mekanisme bantuan dari perbankan melalui program kemitraan.
Arifin optimistis metode pertanian ini akan memberikan keuntungan bagi petani dan membebaskan mereka dari sistem ijon. Sebab metode pertanian ini juga lebih hemat biaya, hemat air hingga 40 persen dibandingkan dengan pertanian konvensional, dan tidak perlu pupuk kimia, tapi menggunakan pupuk organik yang bisa adiolah sendiri oleh petani.
Cheta Nilawaty
Langganan:
Postingan (Atom)