PADANG--MI: Harga kacang kedelai pada tingkat pedagang pengecer di pasar tradisional Kota Padang, Sumbar, kini mulai turun menjadi Rp8.000/kg, sebagai dampak kebijakan Pemerintah Pusat menurunkan bea masuk impor kedelai, namun permintaan masyarakat belum menunjukkan peningkatan.
Di Padang, Sabtu (8/3), harga kedelai impor kini Rp8.000/kg, turun dari sebelumnya Rp9.000, yang tinggi akibat pasokan yang terbatas.
Menurut pedagang di Pasar Raya Padang, Roni, kacang kedelai beredar di pasar-pasar tradisional Kota Padang, Sumbar dominan asal Malaysia yang masuk ke Kota Padang melalui pelabuhan di Dumai.
Kacang kedelai asal Malaysia itu, kualitasnya lebih bagus, dengan butiran lebih besar dan lebih bersih dibandingkan produksi lokal yang jumlahnya juga terbatas.
Kacang kedelai lokal dominan dipasok dari kabupaten/kota di Sumbar seperti Pasaman Barat dan Pesisir Selatan, dengan jumlah terbatas dan kualitas tidak begitu bagus.
Meski harga mulai turun, namun minat masyarakat mengkonsumsi kedelai, belum menunjukkan peningkatan berarti, dan transaksi jual beli juga relatif masih sepi.
"Paling-paling yang banyak mengkonsumsi kacang kedelai kini hanya penjual tempe dan susu sari kedelai," katanya.
Dia mengaku kini hanya bisa menjual sekitar 50 kg kedelai dalam waktu lebih dari seminggu, sedangkan sebelumnya 50 kg kedelai itu bisa habis dalam waktu dua hari saja.
"Minat masyarakat untuk mengkonsumsi kedelai kini tergolong rendah, dampak harganya sangat mahal, lagi pula warga Sumbar tidak tergolong suka mengkonsumsi jenis kacang-kacangan ini," katanya. (Ant/OL-03)
10 Maret 2008
09 Maret 2008
Perajin Gula Kelapa Mengeluh Akibat Harga Merosot
PURWOKERTO--MI, 8/3/2008: Perajin gula merah di Banyumas, Jawa Tengah menjerit akibat merosotnya harga gula yang kini hanya Rp2.800 per kilogram. Padahal sebelumnya harga gula kelapa masih relatif tinggi yakni Rp5.000 per kg sehingga masih bisa ada pendapatan yang diperoleh.
Salah seorang perajin gula merah Wartem, 54, warga Jurangbahas, Kecamatan Lumbir, Banyumas mengungkapkan, penurunan harga gula kelapa terjadi sejak sebulan belakangan. Sekarang ini, katanya, sudah hampir 50 turunnya dari harga sebelumnya.
"Harga memang semakin merosot, padahal harga kebutuhan pokok lainnya semakin naik. Saya juga tidak tahu kenapa jadi seperti ini," jelasnya, Sabtu (8/3).
Sedangkan perajin lainnya, Rodiyah, 49, warga Desa Pageraji, Kecamatan Cilongok mengungkapkan dengan merosotnya harga gula merah tersebut, jelas sangat memukul perajin. Sebab, antara harga jual dengan ongkos produksinya tidak seimbang.
"Dengan harga seperti itu, keuntungan hampir tidak ada, bahkan kita rugi kalau tenaganya kita hitung," katanya.
Saat ini, katanya, dirinya hanya menghasilkan 5 kg-8 kg. Dengan hasil sebanyak itu hanya memperoleh pendapatan kotor sekitar Rp5 ribu.
"Perhitungan itu belum termasuk tenaga. Kalau dihitung tenaga, tentu sama sekali tidak menghasilkan apa-apa. Ya, kita bertahan karena tidak ada pekerjaan lainnya," ujar dia.
Sementara itu, pedagang besar gula di Kecamatan Cilongok, Musbikhun, mengungkapkan penurunan harga gula merah diakibatkan karena produksi di tingkat petani tengah melimpah. Namun demikian, pihaknya memperkirakan dalam waktu dekat harga kembali normal.
"Saat ini sedang peralihan harga. Jadi dimungkinkan harga bisa naik lagi," ujarnya. (LD/OL-03)
Penulis: Liliek Dharmawan
Salah seorang perajin gula merah Wartem, 54, warga Jurangbahas, Kecamatan Lumbir, Banyumas mengungkapkan, penurunan harga gula kelapa terjadi sejak sebulan belakangan. Sekarang ini, katanya, sudah hampir 50 turunnya dari harga sebelumnya.
"Harga memang semakin merosot, padahal harga kebutuhan pokok lainnya semakin naik. Saya juga tidak tahu kenapa jadi seperti ini," jelasnya, Sabtu (8/3).
Sedangkan perajin lainnya, Rodiyah, 49, warga Desa Pageraji, Kecamatan Cilongok mengungkapkan dengan merosotnya harga gula merah tersebut, jelas sangat memukul perajin. Sebab, antara harga jual dengan ongkos produksinya tidak seimbang.
"Dengan harga seperti itu, keuntungan hampir tidak ada, bahkan kita rugi kalau tenaganya kita hitung," katanya.
Saat ini, katanya, dirinya hanya menghasilkan 5 kg-8 kg. Dengan hasil sebanyak itu hanya memperoleh pendapatan kotor sekitar Rp5 ribu.
"Perhitungan itu belum termasuk tenaga. Kalau dihitung tenaga, tentu sama sekali tidak menghasilkan apa-apa. Ya, kita bertahan karena tidak ada pekerjaan lainnya," ujar dia.
Sementara itu, pedagang besar gula di Kecamatan Cilongok, Musbikhun, mengungkapkan penurunan harga gula merah diakibatkan karena produksi di tingkat petani tengah melimpah. Namun demikian, pihaknya memperkirakan dalam waktu dekat harga kembali normal.
"Saat ini sedang peralihan harga. Jadi dimungkinkan harga bisa naik lagi," ujarnya. (LD/OL-03)
Penulis: Liliek Dharmawan
07 Maret 2008
Korban Kedungombo Gelar Doa Bersama di Ndalem Kalitan
Korban Waduk Kedungombo menggelar doa bersama.
07/03/2008
Liputan6.com, Solo: Puluhan korban Waduk Kedungombo menggelar doa bersama memperigati 40 hari meninggalnya mantan Presiden Soeharto di Masjid Nurul Iman, Ndalem Kalitan, Solo, Jawa Tengah, Jumat (7/3). Meski telah memaafkan kesalahan Pak Harto, mereka menuntut pemerintah dan keluarga mantan penguasa Ored Baru itu segera menuntaskan ganti rugi tanah yang belum selesai.
Semasa berkuasa, Pak Harto memerintahkan penggusuran 37 desa di Sragen dan Boyolali untuk pembangunan Waduk Kedungombo. Namun pembayaran ganti rugi masih terkatung-katung hingga kini. Warga berharap pemerintah dan keluarga Pak Harto tak melupakan kasus yang mencuat sejak akhir 1980-an itu dan segera menyelesaikan pembayaran ganti ruginya.(JUM/Tim Liputan 6 SCTV)
27 Februari 2008
Bagikan 12 Ribu Bidang Tanah
RADAR TULUNGAGUNG, 27 Feb 2008
BLITAR- Ini kabar baik bagi petani yang menggarap sawah yang diklaim milik negara atau eks bekas tanah perkebunan. Sedikitnya 12 ribu bidang tanah akhirnya diberikan kapada warga.
Kejelasan itu disampaikan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Blitar Agus Pramono kemarin. Agus mengatakan, pemberian tanah sengketa yang sebelumnya dikuasai oleh perkebunan itu merupakan salah satu rangkaian Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) 2008. "Tanahnya akan diserahkan kepada warga. Ini keputusan dari pemerintah pusat, mudah-mudahan berguna," kata Agus.
Dia menjelaskan, tanah-tanah eks perkebunan tersebut tersebar di Kabupaten Blitar. Terdiri dari sembilan desa di lima kecamatan. Masing-masing, Desa Sidomulyo, Kecamatan Selorejo; Bumiarjo, Kecamatan Kesamben; Ngaringan, Gadungan Sumberagung (Kecamata Gandusari); Desa Sumberurip, Resapombo (Kecamatan Doko); dan Desa Balerejo, Kecamatan Panggungrejo.
Agus mengatakan, sampai saat ini pihaknya masih melakukan pendataan di lapangan. Termasuk luas bidang tanah yang bakal diberikan kepada sejumlah warga. Jika tidak ada aral melintang, pemberian tanah dilakukan secara simbolis pada hari ini di Pendapa Kabupaten Blitar. Bupati Blitar Herry Noegroho bakal menyerahkan langsung kepada warga disaksikan aparat BPN.
Ditambahkan Agus, pihaknya sudah melakukan berbagai persiapan. Di antaranya, menyediakan dana sebesar Rp 400 juta. Dana yang diambilkan dari APBD 2007 itu difokuskan untuk pengadaan surat-surat kelengkapan
administrasi. Seperti surat petok, materi, stopmap, serta pengurusan administrasi ke pemerintah pusat. "Berkas-berkas itu penting karena sebagai bukti penyerahan tanah kepada warga yang bersangkutan," katanya lagi.
Pria berkacamata ini juga mengatakan, pemberian tanah selain pemberlakukan program PPPAN, juga dalam rangka program landreform. Dalam program itu, dijelaskan tentang pembebasan tanah yang sebelumnya dikuasai oleh negara kepada warga. (ziz)
BLITAR- Ini kabar baik bagi petani yang menggarap sawah yang diklaim milik negara atau eks bekas tanah perkebunan. Sedikitnya 12 ribu bidang tanah akhirnya diberikan kapada warga.
Kejelasan itu disampaikan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Blitar Agus Pramono kemarin. Agus mengatakan, pemberian tanah sengketa yang sebelumnya dikuasai oleh perkebunan itu merupakan salah satu rangkaian Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) 2008. "Tanahnya akan diserahkan kepada warga. Ini keputusan dari pemerintah pusat, mudah-mudahan berguna," kata Agus.
Dia menjelaskan, tanah-tanah eks perkebunan tersebut tersebar di Kabupaten Blitar. Terdiri dari sembilan desa di lima kecamatan. Masing-masing, Desa Sidomulyo, Kecamatan Selorejo; Bumiarjo, Kecamatan Kesamben; Ngaringan, Gadungan Sumberagung (Kecamata Gandusari); Desa Sumberurip, Resapombo (Kecamatan Doko); dan Desa Balerejo, Kecamatan Panggungrejo.
Agus mengatakan, sampai saat ini pihaknya masih melakukan pendataan di lapangan. Termasuk luas bidang tanah yang bakal diberikan kepada sejumlah warga. Jika tidak ada aral melintang, pemberian tanah dilakukan secara simbolis pada hari ini di Pendapa Kabupaten Blitar. Bupati Blitar Herry Noegroho bakal menyerahkan langsung kepada warga disaksikan aparat BPN.
Ditambahkan Agus, pihaknya sudah melakukan berbagai persiapan. Di antaranya, menyediakan dana sebesar Rp 400 juta. Dana yang diambilkan dari APBD 2007 itu difokuskan untuk pengadaan surat-surat kelengkapan
administrasi. Seperti surat petok, materi, stopmap, serta pengurusan administrasi ke pemerintah pusat. "Berkas-berkas itu penting karena sebagai bukti penyerahan tanah kepada warga yang bersangkutan," katanya lagi.
Pria berkacamata ini juga mengatakan, pemberian tanah selain pemberlakukan program PPPAN, juga dalam rangka program landreform. Dalam program itu, dijelaskan tentang pembebasan tanah yang sebelumnya dikuasai oleh negara kepada warga. (ziz)
11 Februari 2008
Korban Konflik Poso Dapatkan Sertifikat Tanah Kembali
Tempo Interaktif, Senin, 11 Pebruari 2008
TEMPO Interaktif, Palu: Setelah lama vakum akibat konflik Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah mulai menerbitkan setifikat tanah kembali. Hingga kini 300 sertifikat diterbitkan.
Penerbitakn setifikat baru merupakan pengganti dari setifikat yang hilang atau terbakar saat konflik selama enam tahun. “Tentu kami berhati-hati dalam menerbitkan setifikat agar tidak terjadi duplikasi,” kata Kepala Sub Bagian Tata Usaha BPN Poso Beny Sukadamai Monepa pada Senin (11/2).
Penerbitan sertifikat tanah bagi korban konflik Poso merupakan program pemerintah pusat dengan dana recovery. BPN Poso mendapatkan alokasi Rp 950 juta untuk keperluan ini. "Dana yang telah terpakai Rp 500 juta," kata Monepa.
Ketua DPRD Poso Sawerigading Pelima mengatakan kasus hak-hak keperdataan yang masih tersisa harus segera dibereskan karena rentan menimbulkan masalah baru. Korban konflik di pengungsian sudah lama ingin kembali ke rumah masing-masing. m darlis
TEMPO Interaktif, Palu: Setelah lama vakum akibat konflik Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah mulai menerbitkan setifikat tanah kembali. Hingga kini 300 sertifikat diterbitkan.
Penerbitakn setifikat baru merupakan pengganti dari setifikat yang hilang atau terbakar saat konflik selama enam tahun. “Tentu kami berhati-hati dalam menerbitkan setifikat agar tidak terjadi duplikasi,” kata Kepala Sub Bagian Tata Usaha BPN Poso Beny Sukadamai Monepa pada Senin (11/2).
Penerbitan sertifikat tanah bagi korban konflik Poso merupakan program pemerintah pusat dengan dana recovery. BPN Poso mendapatkan alokasi Rp 950 juta untuk keperluan ini. "Dana yang telah terpakai Rp 500 juta," kata Monepa.
Ketua DPRD Poso Sawerigading Pelima mengatakan kasus hak-hak keperdataan yang masih tersisa harus segera dibereskan karena rentan menimbulkan masalah baru. Korban konflik di pengungsian sudah lama ingin kembali ke rumah masing-masing. m darlis
15 Januari 2008
Ribuan Warga Dapat Tanah Gratis
Selasa, 15 Jan 2008
TEMPO Interaktif, Jember: Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember, Jawa Timur menerbitkan sertifikat untuk 1.719 bidang tanah tahun ini. Tanah itu dibagikan kepada masyarakat miskin di 31 kecamatan.
"Ini adalah kebijakan Badan Pertanahan Nasional Pusat yang dikemas dalam Sertifikasi Program Nasional," kata Kepala BPN Jember Siswo Parjitno di Jember pada Selasa (15/1).
Untuk program pembagian tanah tahun ini, BPN menjaring Sertifikasi Prona bagi masyarakat yang tidak mampu dan memiliki tanah tidak lebih dari 5 ribu meter persegi. Harga tanah ini setara Rp 20 juta. BPN berharap tanah yang sudah bersertifikat ini digunakan untuk membantu modal usaha warga. Siswo menyarankan tanah ini tidak dijual belikan.
Asisten II Pemerintah Kabupaten Jember HM Fadallah mengatakan program BPN itu sangat membantu program Pemerintah Kabupaten Jember untuk melakukan percepatan pengentasan kemiskinan. Mahbub Djunaidy
TEMPO Interaktif, Jember: Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember, Jawa Timur menerbitkan sertifikat untuk 1.719 bidang tanah tahun ini. Tanah itu dibagikan kepada masyarakat miskin di 31 kecamatan.
"Ini adalah kebijakan Badan Pertanahan Nasional Pusat yang dikemas dalam Sertifikasi Program Nasional," kata Kepala BPN Jember Siswo Parjitno di Jember pada Selasa (15/1).
Untuk program pembagian tanah tahun ini, BPN menjaring Sertifikasi Prona bagi masyarakat yang tidak mampu dan memiliki tanah tidak lebih dari 5 ribu meter persegi. Harga tanah ini setara Rp 20 juta. BPN berharap tanah yang sudah bersertifikat ini digunakan untuk membantu modal usaha warga. Siswo menyarankan tanah ini tidak dijual belikan.
Asisten II Pemerintah Kabupaten Jember HM Fadallah mengatakan program BPN itu sangat membantu program Pemerintah Kabupaten Jember untuk melakukan percepatan pengentasan kemiskinan. Mahbub Djunaidy
16 Desember 2007
Bardi, Jalan Menanjak ke Puncak
Jalan di depan kami menanjak dengan kemiringan lebih dari 45 derajat. Selain cukup terjal, hujan telah membuat batu kapur berlumut dan licin.
Seorang nenek bertubuh kecil dengan menggendong seiikat batang padi bersiap-siap merayap. Ikatan batang padi untuk sapi peliharaannya jauh lebih besar dari tubuhnya. Ia tak menyerah. Meski memakan waktu cukup lama, ia berhasil melewati tanjakan sepanjang 200 meter untuk kemudian menghilang di balik pepohonan.
Sebelum kami naik, pagi menjelang siang awal Desember 2007 itu, Dusun Kepuhan, Desa Argorejo, Kecamatan Sedayu, cukup sejuk. Bardi (51) si penyuluh kehutanan ada di samping kami.
Seperti pada hari-hari kerja biasa, dia mengenakan setelan pegawai negeri berwarna coklat serta sweater biru yang lusuh.Sepatu kulit warna hitam yang juga lusuh adalah satu-satunya miliknya. Kami ragu, apakah lelaki bertubuh kecil ini serius mendaki bukit dengan sepatu yang biasa ia pakai kerja kantoran itu.
“Ah sudah biasa. Tak terlalu jauh, nanti kita akan lihat Gua Payaman di atas,” kata Bardi lepas. Ia menganggap bukit terjal di hadapan kami bukanlah tantangan berat. Seolah ia ingin mengatakan tantangan lebih berat pernah ia alami dan sampai sekarang semuanya baik-baik saja.
Sepanjang jalan Bardi bercerita, Bukit Gua Payaman pada awal tahun 1980-an tak lebih dari perbukitan kapur yang gersang dan tandus. Hanya semak dan pohon pandan yang tumbuh. Warga sekitar “terpaksa” menebang kayu-kayu yang pernah tumbuh sebagai kayu bakar. “Mereka tak punya pilihan hidup lain, kecuali mencari kayu bakar,” tutur Bardi.
Pada musim kemarau dulu rumput pun enggan tumbuh di perbukitan. Meski terdapat sungai di kaki bukit, warga sekitar mengaku selalu kesulitan air di musim kering.
“Dulu dari sini kami leluasa memandang kereta lewat. Padahal jaraknya sekitar lima kilometer,” ujar Abdul Fatah Maksum (50), Ketua Kelompok Tani Ginanjarm, Dusun Kepuhan, yang menyertai perjalanan kami.
Kereta yang dimaksud Maksum adalah kereta api jurusan Yogyakarta-Wates-Purworejo-Purwokerto. Asal tahu, nama Ginanjarm itu kependekan dari slogan Jawa, giat nandur njalare makmur. Kira-kira maksudnya rajin bercocok tanam untuk mencapai kemakmuran.
“Dan Pak Bardi telah membawa kemakmuran di desa kami,” tutur Maksum. Bardi tampak salah tingkah. Mungkin ia tak menduga disanjung begitu tinggi oleh warga setempat.
“Ah siapalah saya. Saya orang bodoh, tak mengerti apa-apa. Semua yang saya lakukan karena kecintaan ,” kata Bardi merendah sembari meneruskan langkah. Beberapa batuan lepas ia lompati dengan ringan.
“Betul Pak, kalau ndak ada Pak Bardi mungkin bukit ini masih tandus.” Maksum ngotot.
Bardi tak segera menimpali. Kami sudah sampai di depan Gua Payaman. Gua ini hanya berupa cerukan batu cadas yang mungkin dulu berfungsi sebagai tempat perlindungan sementara. Konon, kata Maksum, menurut cerita yang ia terima, Gua Payaman menjadi tempat berlindung para pelarian dari Kerajaan Pajajaran dari kejaran musuh. Di sekitar hutan itu memang terdapat beberapa buah makam keramat yang letaknya tersebar.
Kalpataru
Meski mendaki susah payah dengan napas ngos-ngosan, tak sedikit pun keringat yang mengucur dari tubuh kami. Cuaca di hutan Bukit Gua Payaman ini sangat sejuk. Sinar matahari terhalang rerimbunan pepohonan. Selain pohon kelapa di situ antara lain tumbuh pohon akasia, mahoni, jati, duwet, nangka, bambu, serta semak belukar yang rimbun. Pemandangan kereta api yang setiap saat lewat sudah tidak terlihat lagi.
Hutan rakyat seluas 36 hektar itulah salah satu yang mengantarkan Bardi menerima penghargaan Kalpataru sebagai penyelamat dan pengabdi lingkungan pada tahun 2005. Ia memang bangga atas prestasi itu. Tetapi, jauh di lubuk hatinya, ia bangga melihat perbukitan yang gersang di masa kecilnya kini menjelma hutan yang subur.
Bukit Payaman hanyalah salah satu lokasi di mana lelaki berpendidikan sekolah teknik pertanian ini mengabdi. Sejak menjadi pegawai honorer sebagai petugas lapangan penghijauan dan percontohan tahun 1983, Bardi memulai aktivitasnya di Kecamatan Pajangan, Bantul. Masa-masa itu ia harus mengayuh sepeda onthel-nya sejauh 15 kilometer dari Desa Argodadi, Kecamatan Sedayu, tempat lahirnya, menuju Pajangan.
“Itu belum ditambah dengan keliling mengunjungi warga dan kemudian pulang kembali ke Argodadi,” tutur suami dari Suratmi (43) ini. Mungkin dalam sehari ia mengayuh sepeda lebih dari 50 kilometer.
Masa-masa itu berlanjut ke Kecamatan Kretek (1984-1986), kemudian Kecamatan Imogiri (1986-1988), dan Kecamatan Sedayu (1989-sekarang). Seluruhnya berada di Kabupaten Bantul. Ketika bertugas di Sedayu, Bardi mengaku baru bisa mencicil sepeda motor. Itu memang sangat meringankan tugasnya yang harus berkunjung ke desa-desa, tetapi sekaligus membebani ekonomi keluarganya. Oleh karena itu, ia harus turun mengerjakan sawah warisan orangtua istrinya.
Di seluruh kecamatan itu Bardi tidak sekadar mengajak warga menjaga lingkungan, tetapi ia bekerja bersama penduduk membangun terasering di perbukitan kapur yang kritis, membuat kelompok tani, membuat lubang, dan menanam pohon. Kelihatannya pekerjaan sepele.
“Warga sekitar bukit biasanya hidupnya sulit. Mereka cari uang hari ini untuk hari ini, maka sulit mengajak mereka menanam pohon, karena jelas mereka bakalan tidak makan,” tutur Bardi.
Beruntung Bardi berhasil memperjuangkan insentif dari pemerintah untuk sekadar menanggulangi kebutuhan warga sehari-hari. “Sehingga warga mulai mau diajak membuat terasering. Butuh waktu sekitar lima tahun agar lahan siap ditanami pohon perintis seperti akasia,” ujar Bardi.
Setelah 25 tahun
Kini setelah hampir 25 tahun berlalu, seluruh bukit kritis di empat kecamatan tadi menjelma hutan rakyat yang lebat seluas tak kurang dari 400 hektar. Bahkan sekitar 12 kelompok tani yang dibentuk Bardi kini berkembang menjadi perkumpulan arisan dan simpan pinjam bagi warga lokal. Kelompok Tani Ginanjarm sendiri, tutur Maksum, kini memiliki modal sebesar Rp 50 juta. Modal yang cukup besar bagi para petani yang hidup di dusun.
Bardi mengakui penghutanan bukit-bukit berbatu cadas itu bukan karyanya. “Itu memang berkat kerja keras warga. Saya hanya datang dan mengajak mereka,” ujar dia.
Kecintaan Bardi pada lingkungan tumbuh ketika ayahnya, Mangunharjo (75), menjadi ketua kelompok tani di Dusun Dingkilan, Argodadi, Sedayu.
“Bapak mengajarkan saya untuk mencintai tani. Oleh karena itulah saya memilih sekolah di STM Pertanian, Sleman,” kata Bardi.
Sebagaimana umumnya keluarga petani, Bardi baru bisa membayar uang sekolah setelah menjual ternak peliharaannya. “Kami selalu menganggap ternak itu tabungan. Makanya kerja saya waktu kecil ya mengarit rumput untuk sapi,” tambah dia.
Rupanya kehidupan yang sulit itu membuat Bardi tak mudah menyerah. Ketika harus mengayuh sepeda puluhan kilometer dan menerima honor hanya Rp 52.500 setiap bulan, Bardi jalan terus. Ia seperti ditantang kenyataan kehidupan di sekitar desanya yang sulit dan hanya berharap pada bukit-bukit yang tandus.
“Kalau perbukitan ini hijau bahkan menjadi hutan, pasti kehidupan akan lebih baik,” begitu tekadnya waktu itu. Maka, ketika ia melamar sebagai petugas lapangan penghijauan dan percontohan, motivasinya tak sekadar mencari upah. Ia pikir itulah kesempatannya berbuat bagi warganya. Pekerjaan baginya adalah akses, terutama menjembatani kepentingan warga dengan program pemerintah. Maka, proyek-proyek terasering dan penanaman pohon dari pemerintah ia bawa ke wilayah sekitar desanya.
Dan kini kami berada di ketinggian di depan mulut Gua Payaman. Maksum bercerita konon di sekitar desanya ada seekor ular sebesar pelukan orang dewasa.
“Sering ada hewan hilang,” tutur dia.
Itu pertanda kehidupan ekosistem di kawasan Sedayu dan sekitarnya sudah pulih. Ular dan binatang liar lainnya bisa dengan mudah bersembunyi lantaran hutan yang lebat. Hutan yang ditanam warga sekitar dengan Bardi sebagai tokoh utamanya. Hutan yang kini menjadi sumber segala kehidupan warga di sekitar Bantul.
Sumber: Kompas, Minggu, 16 Desember 2007.
Seorang nenek bertubuh kecil dengan menggendong seiikat batang padi bersiap-siap merayap. Ikatan batang padi untuk sapi peliharaannya jauh lebih besar dari tubuhnya. Ia tak menyerah. Meski memakan waktu cukup lama, ia berhasil melewati tanjakan sepanjang 200 meter untuk kemudian menghilang di balik pepohonan.
Sebelum kami naik, pagi menjelang siang awal Desember 2007 itu, Dusun Kepuhan, Desa Argorejo, Kecamatan Sedayu, cukup sejuk. Bardi (51) si penyuluh kehutanan ada di samping kami.
Seperti pada hari-hari kerja biasa, dia mengenakan setelan pegawai negeri berwarna coklat serta sweater biru yang lusuh.Sepatu kulit warna hitam yang juga lusuh adalah satu-satunya miliknya. Kami ragu, apakah lelaki bertubuh kecil ini serius mendaki bukit dengan sepatu yang biasa ia pakai kerja kantoran itu.
“Ah sudah biasa. Tak terlalu jauh, nanti kita akan lihat Gua Payaman di atas,” kata Bardi lepas. Ia menganggap bukit terjal di hadapan kami bukanlah tantangan berat. Seolah ia ingin mengatakan tantangan lebih berat pernah ia alami dan sampai sekarang semuanya baik-baik saja.
Sepanjang jalan Bardi bercerita, Bukit Gua Payaman pada awal tahun 1980-an tak lebih dari perbukitan kapur yang gersang dan tandus. Hanya semak dan pohon pandan yang tumbuh. Warga sekitar “terpaksa” menebang kayu-kayu yang pernah tumbuh sebagai kayu bakar. “Mereka tak punya pilihan hidup lain, kecuali mencari kayu bakar,” tutur Bardi.
Pada musim kemarau dulu rumput pun enggan tumbuh di perbukitan. Meski terdapat sungai di kaki bukit, warga sekitar mengaku selalu kesulitan air di musim kering.
“Dulu dari sini kami leluasa memandang kereta lewat. Padahal jaraknya sekitar lima kilometer,” ujar Abdul Fatah Maksum (50), Ketua Kelompok Tani Ginanjarm, Dusun Kepuhan, yang menyertai perjalanan kami.
Kereta yang dimaksud Maksum adalah kereta api jurusan Yogyakarta-Wates-Purworejo-Purwokerto. Asal tahu, nama Ginanjarm itu kependekan dari slogan Jawa, giat nandur njalare makmur. Kira-kira maksudnya rajin bercocok tanam untuk mencapai kemakmuran.
“Dan Pak Bardi telah membawa kemakmuran di desa kami,” tutur Maksum. Bardi tampak salah tingkah. Mungkin ia tak menduga disanjung begitu tinggi oleh warga setempat.
“Ah siapalah saya. Saya orang bodoh, tak mengerti apa-apa. Semua yang saya lakukan karena kecintaan ,” kata Bardi merendah sembari meneruskan langkah. Beberapa batuan lepas ia lompati dengan ringan.
“Betul Pak, kalau ndak ada Pak Bardi mungkin bukit ini masih tandus.” Maksum ngotot.
Bardi tak segera menimpali. Kami sudah sampai di depan Gua Payaman. Gua ini hanya berupa cerukan batu cadas yang mungkin dulu berfungsi sebagai tempat perlindungan sementara. Konon, kata Maksum, menurut cerita yang ia terima, Gua Payaman menjadi tempat berlindung para pelarian dari Kerajaan Pajajaran dari kejaran musuh. Di sekitar hutan itu memang terdapat beberapa buah makam keramat yang letaknya tersebar.
Kalpataru
Meski mendaki susah payah dengan napas ngos-ngosan, tak sedikit pun keringat yang mengucur dari tubuh kami. Cuaca di hutan Bukit Gua Payaman ini sangat sejuk. Sinar matahari terhalang rerimbunan pepohonan. Selain pohon kelapa di situ antara lain tumbuh pohon akasia, mahoni, jati, duwet, nangka, bambu, serta semak belukar yang rimbun. Pemandangan kereta api yang setiap saat lewat sudah tidak terlihat lagi.
Hutan rakyat seluas 36 hektar itulah salah satu yang mengantarkan Bardi menerima penghargaan Kalpataru sebagai penyelamat dan pengabdi lingkungan pada tahun 2005. Ia memang bangga atas prestasi itu. Tetapi, jauh di lubuk hatinya, ia bangga melihat perbukitan yang gersang di masa kecilnya kini menjelma hutan yang subur.
Bukit Payaman hanyalah salah satu lokasi di mana lelaki berpendidikan sekolah teknik pertanian ini mengabdi. Sejak menjadi pegawai honorer sebagai petugas lapangan penghijauan dan percontohan tahun 1983, Bardi memulai aktivitasnya di Kecamatan Pajangan, Bantul. Masa-masa itu ia harus mengayuh sepeda onthel-nya sejauh 15 kilometer dari Desa Argodadi, Kecamatan Sedayu, tempat lahirnya, menuju Pajangan.
“Itu belum ditambah dengan keliling mengunjungi warga dan kemudian pulang kembali ke Argodadi,” tutur suami dari Suratmi (43) ini. Mungkin dalam sehari ia mengayuh sepeda lebih dari 50 kilometer.
Masa-masa itu berlanjut ke Kecamatan Kretek (1984-1986), kemudian Kecamatan Imogiri (1986-1988), dan Kecamatan Sedayu (1989-sekarang). Seluruhnya berada di Kabupaten Bantul. Ketika bertugas di Sedayu, Bardi mengaku baru bisa mencicil sepeda motor. Itu memang sangat meringankan tugasnya yang harus berkunjung ke desa-desa, tetapi sekaligus membebani ekonomi keluarganya. Oleh karena itu, ia harus turun mengerjakan sawah warisan orangtua istrinya.
Di seluruh kecamatan itu Bardi tidak sekadar mengajak warga menjaga lingkungan, tetapi ia bekerja bersama penduduk membangun terasering di perbukitan kapur yang kritis, membuat kelompok tani, membuat lubang, dan menanam pohon. Kelihatannya pekerjaan sepele.
“Warga sekitar bukit biasanya hidupnya sulit. Mereka cari uang hari ini untuk hari ini, maka sulit mengajak mereka menanam pohon, karena jelas mereka bakalan tidak makan,” tutur Bardi.
Beruntung Bardi berhasil memperjuangkan insentif dari pemerintah untuk sekadar menanggulangi kebutuhan warga sehari-hari. “Sehingga warga mulai mau diajak membuat terasering. Butuh waktu sekitar lima tahun agar lahan siap ditanami pohon perintis seperti akasia,” ujar Bardi.
Setelah 25 tahun
Kini setelah hampir 25 tahun berlalu, seluruh bukit kritis di empat kecamatan tadi menjelma hutan rakyat yang lebat seluas tak kurang dari 400 hektar. Bahkan sekitar 12 kelompok tani yang dibentuk Bardi kini berkembang menjadi perkumpulan arisan dan simpan pinjam bagi warga lokal. Kelompok Tani Ginanjarm sendiri, tutur Maksum, kini memiliki modal sebesar Rp 50 juta. Modal yang cukup besar bagi para petani yang hidup di dusun.
Bardi mengakui penghutanan bukit-bukit berbatu cadas itu bukan karyanya. “Itu memang berkat kerja keras warga. Saya hanya datang dan mengajak mereka,” ujar dia.
Kecintaan Bardi pada lingkungan tumbuh ketika ayahnya, Mangunharjo (75), menjadi ketua kelompok tani di Dusun Dingkilan, Argodadi, Sedayu.
“Bapak mengajarkan saya untuk mencintai tani. Oleh karena itulah saya memilih sekolah di STM Pertanian, Sleman,” kata Bardi.
Sebagaimana umumnya keluarga petani, Bardi baru bisa membayar uang sekolah setelah menjual ternak peliharaannya. “Kami selalu menganggap ternak itu tabungan. Makanya kerja saya waktu kecil ya mengarit rumput untuk sapi,” tambah dia.
Rupanya kehidupan yang sulit itu membuat Bardi tak mudah menyerah. Ketika harus mengayuh sepeda puluhan kilometer dan menerima honor hanya Rp 52.500 setiap bulan, Bardi jalan terus. Ia seperti ditantang kenyataan kehidupan di sekitar desanya yang sulit dan hanya berharap pada bukit-bukit yang tandus.
“Kalau perbukitan ini hijau bahkan menjadi hutan, pasti kehidupan akan lebih baik,” begitu tekadnya waktu itu. Maka, ketika ia melamar sebagai petugas lapangan penghijauan dan percontohan, motivasinya tak sekadar mencari upah. Ia pikir itulah kesempatannya berbuat bagi warganya. Pekerjaan baginya adalah akses, terutama menjembatani kepentingan warga dengan program pemerintah. Maka, proyek-proyek terasering dan penanaman pohon dari pemerintah ia bawa ke wilayah sekitar desanya.
Dan kini kami berada di ketinggian di depan mulut Gua Payaman. Maksum bercerita konon di sekitar desanya ada seekor ular sebesar pelukan orang dewasa.
“Sering ada hewan hilang,” tutur dia.
Itu pertanda kehidupan ekosistem di kawasan Sedayu dan sekitarnya sudah pulih. Ular dan binatang liar lainnya bisa dengan mudah bersembunyi lantaran hutan yang lebat. Hutan yang ditanam warga sekitar dengan Bardi sebagai tokoh utamanya. Hutan yang kini menjadi sumber segala kehidupan warga di sekitar Bantul.
Sumber: Kompas, Minggu, 16 Desember 2007.
Langganan:
Postingan (Atom)