Senin, 10 Maret 2008
Bandung, Kompas - Petani sayur dan padi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, semakin khawatir dengan naiknya harga pupuk. Kondisi itu kemungkinan besar memengaruhi kualitas dan harga jual hasil panen.
Ayen, petani sawi hijau di Desa Kiangkore, Kecamatan Banjaran, Sabtu (8/3), mengatakan, harga pupuk urea memberatkan. Saat ini harga urea naik dari Rp 60.000 per karung isi 50 kilogram (kg) menjadi Rp 68.000. Harga pupuk kandang juga naik dari Rp 6.000 per karung menjadi Rp 7.500.
"Untuk 5.000 tumbak lahan sayur milik saya, butuh urea sekitar satu kuintal, sedangkan pupuk kandang sebanyak 30 karung untuk 100 tumbak," tutur Ayen. Satu tumbak sama dengan 14 meter persegi.
Ayen terpaksa membeli pupuk yang semakin mahal tersebut karena, jika mengurangi pemakaian, akan memengaruhi kualitas sayuran. "Sebelum kenaikan ini, saya bisa memanen 135 ton sawi hijau. Namun, di tengah cuaca buruk saat ini, kenaikan bahan lain, seperti biaya pengiriman atau pestisida, pasti butuh perjuangan berat," katanya.
Kondisi sama dialami petani padi. Menurut Dasep, petani di Desa Kopo, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, harga pupuk sangat memberatkan. Apalagi saat ini pupuk urea juga dibutuhkan secara bersamaan oleh petani sayur. Ia khawatir, jika banyak petani yang memulai musim tanam baru, pupuk semakin sulit didapat.
Menanggapi kondisi ini, Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Barat Rudi Gunawan menyebutkan, kenaikan harga pupuk sangat memberatkan petani. Padahal, saat ini banyak petani membutuhkan urea untuk memulai tanam.
Pupuk yang disediakan Pupuk Kujang untuk Jabar tahun ini sebanyak 1,1 juta ton. Jumlah itu lebih banyak dari kebutuhan Jabar 800.000 ton. Karena itu, HKTI akan mengecek ke lapangan. Ia khawatir ada pihak yang menyalahgunakan distribusi. (CHE)
10 Maret 2008
Musim Hujan, Tengkulak Bisa Manipulasi Harga Gabah
KARAWANG--MI: Para petani di Kabupaten Karawang Jawa Barat diingatkan pada musim hujan seperti saat ini, para tengkulak bisa mempermainkan harga gabah menjadi lebih murah karena kebanyakan petani enggan menjemur gabah.
"Kondisi itulah yang dimanfaatkan tengkulak, untuk menekan harga," kata Kepala Dinas Pertanian Kehutanan dan Perkebunan Karawang Didy Sarbini di Karawang, Jawa Barat, Jumat (7/3).
Meski harga gabah kering panen (GKP) di Kabupaten Karawang mencapai Rp2.200- Rp2.400 per kilogram, tambahnya, tapi harga itu itu bisa menurun drastis akibat permainan para tengkulak.
Ia menjelaskan, setelah melakukan panen, baik pada musim hujan maupun kemarau, mayoritas petani di Karawang biasanya malas untuk menjemur gabah hasil panennya itu.
Saat itulah, masuk tengkulak menawarkan harga yang minim untuk memperoleh padi, kepada para petani. "Alasan penawaran harga padi yang murah itu, karena padi yang dibeli tersebut masih dalam keadaan basah, atau belum dijemur," katanya.
Dikatakannya, rata-rata padi yang masih basah itu bisa diperoleh tengkulak dengan harga Rp1.900- Rp2.000/kg. "Sebenarnya, padi yang basah atau yang belum dijemur itu tidak mempengaruhi kualitas. Hal itu, hanya mengurangi tugas petani untuk menjemur padi terlebih dahulu saja," katanya.
Didy mengaku selama 2008 lahan areal persawahan yang ditanami padi, sayuran, kangkung, kacang panjang, palawija, dan komoditas lainnya mencapai 94.311 hektar yang mana untuk areal persawahan padi seluas 93.829 hektare.
Dengan demikian, menurut dia, walaupun Karawang sempat dilanda banjir yang mengakibatkan ribuan areal hektare persawahan tergenang air hingga mengakibatkan puso, tapi produksi pangan tingkat nasional dan Jawa Barat tidak akan terganggu.
"Untuk stok pangan nasional dan Jabar, Insyaallah tidak akan terganggu. Hanya saja, terjadi pembengkakan anggaran produksi," katanya. (Ant/OL-03)
"Kondisi itulah yang dimanfaatkan tengkulak, untuk menekan harga," kata Kepala Dinas Pertanian Kehutanan dan Perkebunan Karawang Didy Sarbini di Karawang, Jawa Barat, Jumat (7/3).
Meski harga gabah kering panen (GKP) di Kabupaten Karawang mencapai Rp2.200- Rp2.400 per kilogram, tambahnya, tapi harga itu itu bisa menurun drastis akibat permainan para tengkulak.
Ia menjelaskan, setelah melakukan panen, baik pada musim hujan maupun kemarau, mayoritas petani di Karawang biasanya malas untuk menjemur gabah hasil panennya itu.
Saat itulah, masuk tengkulak menawarkan harga yang minim untuk memperoleh padi, kepada para petani. "Alasan penawaran harga padi yang murah itu, karena padi yang dibeli tersebut masih dalam keadaan basah, atau belum dijemur," katanya.
Dikatakannya, rata-rata padi yang masih basah itu bisa diperoleh tengkulak dengan harga Rp1.900- Rp2.000/kg. "Sebenarnya, padi yang basah atau yang belum dijemur itu tidak mempengaruhi kualitas. Hal itu, hanya mengurangi tugas petani untuk menjemur padi terlebih dahulu saja," katanya.
Didy mengaku selama 2008 lahan areal persawahan yang ditanami padi, sayuran, kangkung, kacang panjang, palawija, dan komoditas lainnya mencapai 94.311 hektar yang mana untuk areal persawahan padi seluas 93.829 hektare.
Dengan demikian, menurut dia, walaupun Karawang sempat dilanda banjir yang mengakibatkan ribuan areal hektare persawahan tergenang air hingga mengakibatkan puso, tapi produksi pangan tingkat nasional dan Jawa Barat tidak akan terganggu.
"Untuk stok pangan nasional dan Jabar, Insyaallah tidak akan terganggu. Hanya saja, terjadi pembengkakan anggaran produksi," katanya. (Ant/OL-03)
Harga Kedelai Impor di Padang Mulai Turun
PADANG--MI: Harga kacang kedelai pada tingkat pedagang pengecer di pasar tradisional Kota Padang, Sumbar, kini mulai turun menjadi Rp8.000/kg, sebagai dampak kebijakan Pemerintah Pusat menurunkan bea masuk impor kedelai, namun permintaan masyarakat belum menunjukkan peningkatan.
Di Padang, Sabtu (8/3), harga kedelai impor kini Rp8.000/kg, turun dari sebelumnya Rp9.000, yang tinggi akibat pasokan yang terbatas.
Menurut pedagang di Pasar Raya Padang, Roni, kacang kedelai beredar di pasar-pasar tradisional Kota Padang, Sumbar dominan asal Malaysia yang masuk ke Kota Padang melalui pelabuhan di Dumai.
Kacang kedelai asal Malaysia itu, kualitasnya lebih bagus, dengan butiran lebih besar dan lebih bersih dibandingkan produksi lokal yang jumlahnya juga terbatas.
Kacang kedelai lokal dominan dipasok dari kabupaten/kota di Sumbar seperti Pasaman Barat dan Pesisir Selatan, dengan jumlah terbatas dan kualitas tidak begitu bagus.
Meski harga mulai turun, namun minat masyarakat mengkonsumsi kedelai, belum menunjukkan peningkatan berarti, dan transaksi jual beli juga relatif masih sepi.
"Paling-paling yang banyak mengkonsumsi kacang kedelai kini hanya penjual tempe dan susu sari kedelai," katanya.
Dia mengaku kini hanya bisa menjual sekitar 50 kg kedelai dalam waktu lebih dari seminggu, sedangkan sebelumnya 50 kg kedelai itu bisa habis dalam waktu dua hari saja.
"Minat masyarakat untuk mengkonsumsi kedelai kini tergolong rendah, dampak harganya sangat mahal, lagi pula warga Sumbar tidak tergolong suka mengkonsumsi jenis kacang-kacangan ini," katanya. (Ant/OL-03)
Di Padang, Sabtu (8/3), harga kedelai impor kini Rp8.000/kg, turun dari sebelumnya Rp9.000, yang tinggi akibat pasokan yang terbatas.
Menurut pedagang di Pasar Raya Padang, Roni, kacang kedelai beredar di pasar-pasar tradisional Kota Padang, Sumbar dominan asal Malaysia yang masuk ke Kota Padang melalui pelabuhan di Dumai.
Kacang kedelai asal Malaysia itu, kualitasnya lebih bagus, dengan butiran lebih besar dan lebih bersih dibandingkan produksi lokal yang jumlahnya juga terbatas.
Kacang kedelai lokal dominan dipasok dari kabupaten/kota di Sumbar seperti Pasaman Barat dan Pesisir Selatan, dengan jumlah terbatas dan kualitas tidak begitu bagus.
Meski harga mulai turun, namun minat masyarakat mengkonsumsi kedelai, belum menunjukkan peningkatan berarti, dan transaksi jual beli juga relatif masih sepi.
"Paling-paling yang banyak mengkonsumsi kacang kedelai kini hanya penjual tempe dan susu sari kedelai," katanya.
Dia mengaku kini hanya bisa menjual sekitar 50 kg kedelai dalam waktu lebih dari seminggu, sedangkan sebelumnya 50 kg kedelai itu bisa habis dalam waktu dua hari saja.
"Minat masyarakat untuk mengkonsumsi kedelai kini tergolong rendah, dampak harganya sangat mahal, lagi pula warga Sumbar tidak tergolong suka mengkonsumsi jenis kacang-kacangan ini," katanya. (Ant/OL-03)
09 Maret 2008
Perajin Gula Kelapa Mengeluh Akibat Harga Merosot
PURWOKERTO--MI, 8/3/2008: Perajin gula merah di Banyumas, Jawa Tengah menjerit akibat merosotnya harga gula yang kini hanya Rp2.800 per kilogram. Padahal sebelumnya harga gula kelapa masih relatif tinggi yakni Rp5.000 per kg sehingga masih bisa ada pendapatan yang diperoleh.
Salah seorang perajin gula merah Wartem, 54, warga Jurangbahas, Kecamatan Lumbir, Banyumas mengungkapkan, penurunan harga gula kelapa terjadi sejak sebulan belakangan. Sekarang ini, katanya, sudah hampir 50 turunnya dari harga sebelumnya.
"Harga memang semakin merosot, padahal harga kebutuhan pokok lainnya semakin naik. Saya juga tidak tahu kenapa jadi seperti ini," jelasnya, Sabtu (8/3).
Sedangkan perajin lainnya, Rodiyah, 49, warga Desa Pageraji, Kecamatan Cilongok mengungkapkan dengan merosotnya harga gula merah tersebut, jelas sangat memukul perajin. Sebab, antara harga jual dengan ongkos produksinya tidak seimbang.
"Dengan harga seperti itu, keuntungan hampir tidak ada, bahkan kita rugi kalau tenaganya kita hitung," katanya.
Saat ini, katanya, dirinya hanya menghasilkan 5 kg-8 kg. Dengan hasil sebanyak itu hanya memperoleh pendapatan kotor sekitar Rp5 ribu.
"Perhitungan itu belum termasuk tenaga. Kalau dihitung tenaga, tentu sama sekali tidak menghasilkan apa-apa. Ya, kita bertahan karena tidak ada pekerjaan lainnya," ujar dia.
Sementara itu, pedagang besar gula di Kecamatan Cilongok, Musbikhun, mengungkapkan penurunan harga gula merah diakibatkan karena produksi di tingkat petani tengah melimpah. Namun demikian, pihaknya memperkirakan dalam waktu dekat harga kembali normal.
"Saat ini sedang peralihan harga. Jadi dimungkinkan harga bisa naik lagi," ujarnya. (LD/OL-03)
Penulis: Liliek Dharmawan
Salah seorang perajin gula merah Wartem, 54, warga Jurangbahas, Kecamatan Lumbir, Banyumas mengungkapkan, penurunan harga gula kelapa terjadi sejak sebulan belakangan. Sekarang ini, katanya, sudah hampir 50 turunnya dari harga sebelumnya.
"Harga memang semakin merosot, padahal harga kebutuhan pokok lainnya semakin naik. Saya juga tidak tahu kenapa jadi seperti ini," jelasnya, Sabtu (8/3).
Sedangkan perajin lainnya, Rodiyah, 49, warga Desa Pageraji, Kecamatan Cilongok mengungkapkan dengan merosotnya harga gula merah tersebut, jelas sangat memukul perajin. Sebab, antara harga jual dengan ongkos produksinya tidak seimbang.
"Dengan harga seperti itu, keuntungan hampir tidak ada, bahkan kita rugi kalau tenaganya kita hitung," katanya.
Saat ini, katanya, dirinya hanya menghasilkan 5 kg-8 kg. Dengan hasil sebanyak itu hanya memperoleh pendapatan kotor sekitar Rp5 ribu.
"Perhitungan itu belum termasuk tenaga. Kalau dihitung tenaga, tentu sama sekali tidak menghasilkan apa-apa. Ya, kita bertahan karena tidak ada pekerjaan lainnya," ujar dia.
Sementara itu, pedagang besar gula di Kecamatan Cilongok, Musbikhun, mengungkapkan penurunan harga gula merah diakibatkan karena produksi di tingkat petani tengah melimpah. Namun demikian, pihaknya memperkirakan dalam waktu dekat harga kembali normal.
"Saat ini sedang peralihan harga. Jadi dimungkinkan harga bisa naik lagi," ujarnya. (LD/OL-03)
Penulis: Liliek Dharmawan
07 Maret 2008
Korban Kedungombo Gelar Doa Bersama di Ndalem Kalitan
Korban Waduk Kedungombo menggelar doa bersama.
07/03/2008
Liputan6.com, Solo: Puluhan korban Waduk Kedungombo menggelar doa bersama memperigati 40 hari meninggalnya mantan Presiden Soeharto di Masjid Nurul Iman, Ndalem Kalitan, Solo, Jawa Tengah, Jumat (7/3). Meski telah memaafkan kesalahan Pak Harto, mereka menuntut pemerintah dan keluarga mantan penguasa Ored Baru itu segera menuntaskan ganti rugi tanah yang belum selesai.
Semasa berkuasa, Pak Harto memerintahkan penggusuran 37 desa di Sragen dan Boyolali untuk pembangunan Waduk Kedungombo. Namun pembayaran ganti rugi masih terkatung-katung hingga kini. Warga berharap pemerintah dan keluarga Pak Harto tak melupakan kasus yang mencuat sejak akhir 1980-an itu dan segera menyelesaikan pembayaran ganti ruginya.(JUM/Tim Liputan 6 SCTV)
27 Februari 2008
Bagikan 12 Ribu Bidang Tanah
RADAR TULUNGAGUNG, 27 Feb 2008
BLITAR- Ini kabar baik bagi petani yang menggarap sawah yang diklaim milik negara atau eks bekas tanah perkebunan. Sedikitnya 12 ribu bidang tanah akhirnya diberikan kapada warga.
Kejelasan itu disampaikan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Blitar Agus Pramono kemarin. Agus mengatakan, pemberian tanah sengketa yang sebelumnya dikuasai oleh perkebunan itu merupakan salah satu rangkaian Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) 2008. "Tanahnya akan diserahkan kepada warga. Ini keputusan dari pemerintah pusat, mudah-mudahan berguna," kata Agus.
Dia menjelaskan, tanah-tanah eks perkebunan tersebut tersebar di Kabupaten Blitar. Terdiri dari sembilan desa di lima kecamatan. Masing-masing, Desa Sidomulyo, Kecamatan Selorejo; Bumiarjo, Kecamatan Kesamben; Ngaringan, Gadungan Sumberagung (Kecamata Gandusari); Desa Sumberurip, Resapombo (Kecamatan Doko); dan Desa Balerejo, Kecamatan Panggungrejo.
Agus mengatakan, sampai saat ini pihaknya masih melakukan pendataan di lapangan. Termasuk luas bidang tanah yang bakal diberikan kepada sejumlah warga. Jika tidak ada aral melintang, pemberian tanah dilakukan secara simbolis pada hari ini di Pendapa Kabupaten Blitar. Bupati Blitar Herry Noegroho bakal menyerahkan langsung kepada warga disaksikan aparat BPN.
Ditambahkan Agus, pihaknya sudah melakukan berbagai persiapan. Di antaranya, menyediakan dana sebesar Rp 400 juta. Dana yang diambilkan dari APBD 2007 itu difokuskan untuk pengadaan surat-surat kelengkapan
administrasi. Seperti surat petok, materi, stopmap, serta pengurusan administrasi ke pemerintah pusat. "Berkas-berkas itu penting karena sebagai bukti penyerahan tanah kepada warga yang bersangkutan," katanya lagi.
Pria berkacamata ini juga mengatakan, pemberian tanah selain pemberlakukan program PPPAN, juga dalam rangka program landreform. Dalam program itu, dijelaskan tentang pembebasan tanah yang sebelumnya dikuasai oleh negara kepada warga. (ziz)
BLITAR- Ini kabar baik bagi petani yang menggarap sawah yang diklaim milik negara atau eks bekas tanah perkebunan. Sedikitnya 12 ribu bidang tanah akhirnya diberikan kapada warga.
Kejelasan itu disampaikan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Blitar Agus Pramono kemarin. Agus mengatakan, pemberian tanah sengketa yang sebelumnya dikuasai oleh perkebunan itu merupakan salah satu rangkaian Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) 2008. "Tanahnya akan diserahkan kepada warga. Ini keputusan dari pemerintah pusat, mudah-mudahan berguna," kata Agus.
Dia menjelaskan, tanah-tanah eks perkebunan tersebut tersebar di Kabupaten Blitar. Terdiri dari sembilan desa di lima kecamatan. Masing-masing, Desa Sidomulyo, Kecamatan Selorejo; Bumiarjo, Kecamatan Kesamben; Ngaringan, Gadungan Sumberagung (Kecamata Gandusari); Desa Sumberurip, Resapombo (Kecamatan Doko); dan Desa Balerejo, Kecamatan Panggungrejo.
Agus mengatakan, sampai saat ini pihaknya masih melakukan pendataan di lapangan. Termasuk luas bidang tanah yang bakal diberikan kepada sejumlah warga. Jika tidak ada aral melintang, pemberian tanah dilakukan secara simbolis pada hari ini di Pendapa Kabupaten Blitar. Bupati Blitar Herry Noegroho bakal menyerahkan langsung kepada warga disaksikan aparat BPN.
Ditambahkan Agus, pihaknya sudah melakukan berbagai persiapan. Di antaranya, menyediakan dana sebesar Rp 400 juta. Dana yang diambilkan dari APBD 2007 itu difokuskan untuk pengadaan surat-surat kelengkapan
administrasi. Seperti surat petok, materi, stopmap, serta pengurusan administrasi ke pemerintah pusat. "Berkas-berkas itu penting karena sebagai bukti penyerahan tanah kepada warga yang bersangkutan," katanya lagi.
Pria berkacamata ini juga mengatakan, pemberian tanah selain pemberlakukan program PPPAN, juga dalam rangka program landreform. Dalam program itu, dijelaskan tentang pembebasan tanah yang sebelumnya dikuasai oleh negara kepada warga. (ziz)
11 Februari 2008
Korban Konflik Poso Dapatkan Sertifikat Tanah Kembali
Tempo Interaktif, Senin, 11 Pebruari 2008
TEMPO Interaktif, Palu: Setelah lama vakum akibat konflik Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah mulai menerbitkan setifikat tanah kembali. Hingga kini 300 sertifikat diterbitkan.
Penerbitakn setifikat baru merupakan pengganti dari setifikat yang hilang atau terbakar saat konflik selama enam tahun. “Tentu kami berhati-hati dalam menerbitkan setifikat agar tidak terjadi duplikasi,” kata Kepala Sub Bagian Tata Usaha BPN Poso Beny Sukadamai Monepa pada Senin (11/2).
Penerbitan sertifikat tanah bagi korban konflik Poso merupakan program pemerintah pusat dengan dana recovery. BPN Poso mendapatkan alokasi Rp 950 juta untuk keperluan ini. "Dana yang telah terpakai Rp 500 juta," kata Monepa.
Ketua DPRD Poso Sawerigading Pelima mengatakan kasus hak-hak keperdataan yang masih tersisa harus segera dibereskan karena rentan menimbulkan masalah baru. Korban konflik di pengungsian sudah lama ingin kembali ke rumah masing-masing. m darlis
TEMPO Interaktif, Palu: Setelah lama vakum akibat konflik Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah mulai menerbitkan setifikat tanah kembali. Hingga kini 300 sertifikat diterbitkan.
Penerbitakn setifikat baru merupakan pengganti dari setifikat yang hilang atau terbakar saat konflik selama enam tahun. “Tentu kami berhati-hati dalam menerbitkan setifikat agar tidak terjadi duplikasi,” kata Kepala Sub Bagian Tata Usaha BPN Poso Beny Sukadamai Monepa pada Senin (11/2).
Penerbitan sertifikat tanah bagi korban konflik Poso merupakan program pemerintah pusat dengan dana recovery. BPN Poso mendapatkan alokasi Rp 950 juta untuk keperluan ini. "Dana yang telah terpakai Rp 500 juta," kata Monepa.
Ketua DPRD Poso Sawerigading Pelima mengatakan kasus hak-hak keperdataan yang masih tersisa harus segera dibereskan karena rentan menimbulkan masalah baru. Korban konflik di pengungsian sudah lama ingin kembali ke rumah masing-masing. m darlis
Langganan:
Postingan (Atom)