MEDAN, RABU - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan selaku pemberi
benih MSP kepada petani di Kabupaten Serdang Bedagai enggan
bertanggung jawab atas kegagalan panen petani yang menggunakan benih
tersebut. Menurut Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDIP Serdang Bedagai
Dolon JP Napitupulu, kegagalan panen petani yang menggunakan benih MSP
lebih disebabkan karena persoalan kelangkaan pupuk.
"Kami sudah dua kali berunjuk rasa ke kantor bupati dan DPRD Serdang
Bedagai, soal kelangkaan pupuk ini. Kalau tidak ada kelangkaan pupuk,
mestinya panen petani yang menggunakan benih MSP sesuai yang
diharapkan, " ujar Dolon saat dihubungi di Medan, Rabu (10/9).
Petani di Serdang Bedagai sempat tertarik menggunakan benih MSP,
karena selain dibagikan secara gratis oleh PDIP, petani juga
dijanjikan bakal menuai hasil panenan lebih banyak dibanding jika
mereka menanam benih yang biasa digunakan seperti Ciherang. Hasil
panen padi dengan benih MSP diklaim bisa mencapai lebih dari 10 ton
perhektar.
Namun kenyataannya, hasil maksimal yang didapat petani dengan benih
MSP hanya 5 ton perhektar. Di beberapa desa, malah hasil panennya
paling banyak 3 ton perhektar. Sedangkan, hasil panen petani yang
menggunakan benih Ciherang, rata-rata menc apai 7 ton perhektar.
Menurut Dolon, PDIP tak akan mengganti kerugian petani yang telah
menggunakan benih MSP. Selain lebih disebabkan karena persoalan
kelangkaan pupuk, Dolon mengungkapkan, benih MSP sebenarnya
diperuntukan bagi kader PDIP. Benih MSP ini sebenarnya untuk internal
kader partai. "Kalau orang lain tertarik ya silakan menggunakannya, "
katanya.
Saat Kompas menanyakan, mengapa PDIP berani memberikan benih yang
belum mendapat sertifikat dari Balai Sertifikasi Benih ke petani,
Dolon mengatakan, pemberian benih tersebut sebagai bagian dari upaya
agar MPS mendapatkan sertifikasi. "Ini kan masih dalam masa uji coba.
Uji coba ini tidak dilakukan hanya di Serdang Bedagai, tetapi berbagai
tempat di Indonesia, " katanya.
Wakil Bupati Serdang Bedagai Sukirman menolak anggapan, kegagalan
panen petani yang menggunakan benih MSP karena persoalan kelangkaan
pupuk. Menurut dia, petani Serdang Bedagai lainnya yang menggunakan
benih bersertifikat seperti Ciherang juga mengalami persoalan serupa.
Tetapi hasil panenan mereka tetap normal. Jadi ini (kegagalan panen
benih MSP) bukan karena kelangkaan pupuk. "Yang nanam pakai Ciherang
pun mengalami masalah kelangkaan pupuk," katanya.
Sukirman menilai wajar jika partai politik mencoba menarik simpati
pemilih dengan membagikan benih secara gratis. Namun menurut dia,
partai politik juga seharusnya tidak asal membagikan benih tanpa
sertifikat.
Padi adalah komoditas kultur teknis, bukan kultur politis. Tetapi jika
parpol-parpol mau menggunakan padi sebagai titik masuk ke masyarkat,
tentu sangat membantu pemerintah. Apalagi tenaga-tenaga penyuluh
pertanian dari pemerintah sangat kurang. Sebaiknya parpol
mengembangkan penyuluh swadaya dan mendampingi petani dengan varietas
yang sudah resmi dilepas atau benih bersertifikat, katanya.
Anggota DPRD Sumut dari Komisi B Abdul Hakim Siagian mengatakan,
kegagalan panen akibat pemberian benih tak bersertifikat merupakan
tindak pidana. Pemberi benih bisa dipidana karena dia memberikan benih
yang belum mendapatkan sertifikat resmi. "Apalagi kalau tanaman padi
ini langsung berhubungan dengan ketahanan pangan, " katanya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar