Sabtu, 19 September 2009
Jakarta, Kompas - Pertanian merupakan salah satu sektor sangat strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi. Karena menjadi gantungan hidup lebih dari 100 juta penduduk Indonesia.
Menurut guru besar Ilmu Ekonomi Institut Pertanian Bogor, Hermanto Siregar, Jumat (18/9) di Bogor, Jawa Barat, selain menyerap lebih dari 44 persen total angkatan kerja, sektor pertanian juga penting dalam penyediaan pangan bangsa.
"Negara belum bisa dikatakan berdaulat kalau belum berdaulat atas pangan," kata Hermanto.
Karena sifatnya yang strategis, sektor pertanian hendaknya ditangani profesional dan jauh dari kepentingan jangka pendek. Selain sektor pertanian, dalam bidang ekonomi sektor strategis lainnya adalah Departemen Keuangan dan Departemen Perindustrian. Departemen Perindustrian sangat strategis meningkatkan nilai tambah produk.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebelumnya mengatakan, selaku kepala pemerintahan yang dipilih rakyat, ia tidak akan memilih tokoh dan orang di kalangan partai politik untuk menempati jabatan penting dan strategis dalam kabinet mendatang (Kompas, 18/9).
Harapan agar sektor pertanian ditangani serius juga datang dari Forum Pangan dan Pertanian Indonesia. Forum, antara lain, beranggotakan praktisi perunggasan, peternak sapi-kerbau, pengusaha hortikultura, petani kedelai, ataupun organisasi tani.
Menurut Ketua Perhimpunan Sapi Kerbau Indonesia Teguh Boediyana, kabinet mendatang harus dapat dipertanggungjawabkan, baik kinerja kelembagaannya maupun perseorangan.
"Harus ada reevaluasi terkait berapa banyak uang yang sudah dikeluarkan pemerintah untuk pertanian dan apa capaiannya," katanya. Swasembada sapi, misalnya. Semula ditargetkan 2010, tetapi kini mundur tahun 2014.
Sekretaris Jenderal Dewan Jagung Nasional Maxdeyul Sola mengatakan, dalam era otonomi sekarang menteri pertanian tidak punya tangan yang bisa menjangkau ke daerah. "Kalau menterinya tidak profesional, akan lebih parah lagi," katanya.
Ketua Dewan Hortikultura Nasional yang juga Ketua Dewan Kedelai Nasional Benny A Kusbini menyatakan, Presiden tidak bisa lagi main-main menentukan Menteri Pertanian mendatang. "Menteri Pertanian harusnya memiliki kredibilitas tinggi, negarawan, dan mampu menjalankan apa yang sudah digariskan pemerintah," katanya. (MAS)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar