Kamis, 06 Agustus 2009
CIAMIS, (PRLM).- Kepala Adm. Perhutani KPH Ciamis, Dicky Y. Rady mendukung langkah audit oleh auditor independen. Hal itu diungkapkanya menghadapi aksi massa Serikat Petani Pasundan (SPP), Kamis.
Seperti diketahui, massa minta agar dilakukan audit terhadap Perhutani. Selain itu juga menuntut agar Perhutani dibubarkan, serta penegakkan hukum atas dugaan kasus korupsi di KPH Ciamis.
Selain itu Dicky juga mengungkapkan adanya kasus penggelapan kayu yang terjadi di Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Emplak di Kec. Kalipucang.
Pihaknya juga telah menonaktifkan tiga karyawan perhutani yang terlibat dalam kasus tersebut, yakni MJ (53), saat itu sebagai Kepala TPK Emplak, AJ (35) petugas penguji kayu. Keduanya sudah ditahan oleh Polda Jabar. Selain itu juga masih ada seorang yang dicari, yakni petugas entry data, Ca (34).
’’Jadi tidak benar tuduhan kami menghentikan kasus tersebut. Saat ini masih ditangani oleh Polda. Soal audit, kami juga sangat setuju. Bahkan saat ini masih diaudit BPKP,’’ tuturnya didampingi Humas Perhutani Jabar, Ronald Suitella.
Berkenaan dengan tuduhan mengorbankan masyarakat sekitar hutan, dengan tegas dia menampiknya. ’’Mungkin mereka salah menafsirkan, yang ada adalah justru kami berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Misalnya dengan pemberian bagi hasil hutan, dan lainnya,’’ katanya.
Sebelumnya, Kabiro Hukum Keamanan dan Humas (Hukamas) Perum Perhutani Unit III Jawa Barat, Andrie Suyatman, mengungkapkan dalam kasus penggelapan kayu, Perhutani mengalami kerugian sekitar Rp. 1 miliar.
Modus penggelapan itu dengan menambah kayu yang akan di angkut ke luar dari TPK. Misalnya yang terjual 4 meter kubik, ternyata yang dinaikkan 5 meter kubik. Kasus tersebut terbongkar saat dilakukan evaluasi stok opname kayu. ’’Atas temuan tersebut, kami melaporkan kepada pihak yang berwajib. Sampai saat ini kasus tersebut masih ditangani Polda Jabar,’’ tuturnya. (A-101/A-26).***
Tidak ada komentar:
Posting Komentar