BANDUNG, (PR), 23 Maret 2008.- Gubernur Jabar Danny Setiawan menginstruksikan bupati/wali kota di Jabar, untuk memperketat alih fungsi lahan pertanian. Setiap tahun, sekitar 5.000 ha lahan pertanian di Jabar beralih fungsi menjadi lahan yang tidak produktif. Padahal, Jabar berupaya meningkatkan produksi padi hingga di atas 7 ton/ha.
"Saya akan membuat surat kepada para bupati, mempertegas surat-surat sebelumnya, agar mereka ikut mengontrol, mengawasi, dan mengendalikan alih fungsi lahan itu. Kalau pun ada alih fungsi lahan, itu harus mempunyai nilai plus. Contohnya, alih fungsi jadi pabrik yang bisa menyerap tenaga kerja yang banyak. Tapi, jangan sampai alih fungsi lahan untuk hotel-hotel yang tidak produktif," ujar Danny, ketika ditemui "PR" di sela-sela acara "Panen Raya Padi" hasil bantuan benih padi program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN), di Kp. Si Jepat, Desa Majasetra, Kec. Majalaya, Kab. Bandung, Sabtu (22/3).
Tampak hadir, Ketua DPRD Jabar H.A.M. Ruslan, Ketua DPD Golkar Jabar Uu Rukmana, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Jabar Lucky Rulyaman Djunaedi, Bupati Bandung Obar Sobarna, dan Anggota DPRD Kab. Bandung Denni Rukada.
Menurut Danny, untuk mengamankan lahan pertanian di Jabar, para bupati dan wali kota diminta memperketat perizinan. Mereka pun harus lebih selektif saat memberi izin alih fungsi lahan pertanian. Hal itu perlu dilakukan karena setiap tahun, pengembangan sawah baru di Jabar tidak lebih dari 1.000 ha. Padahal, produksi padi di Jabar diharapkan bisa ditingkatkan hingga 7-10 ton/ ha. Sementara, saat ini, produksi padi di Jabar baru ada pada kisaran 6,9 ton/ha.
"Kalau perlu, ada piala gubernur untuk KTNA (kelompok tani nelayan andalan) atau petani yang bisa meningkatkan produksi padinya lebih dari 6 ton/ha. Mun perlu, hadiahna naik haji jeung umroh," ujarnya. Pemberian hadiah itu diharapkan bisa memotivasi petani untuk meningkatkan produksi padi di Jabar.
Danny mengakui, meski core bisnis Jabar menitikberatkan pada usaha agrobisnis, tetapi banyak hal yang menghambat pengembangan pertanian di Jabar. Salah satunya, banyak buruh tani atau penggarap daripada jumlah pemilik lahan pertanian. Sedangkan petani pemilik lahan, rata-rata hanya memiliki lahan kurang dari 2,5 ha. Mereka pun sering dihadapkan dengan masalah pengadaan bibit dan pupuk. Akibatnya, tidak sedikit petani yang menjual lahannya, sehingga lahan itu beralih fungsi.
Untuk itu, katanya, guna menguatkan petani sehingga tidak menjual lahan itu, pengadaan bibit diharapkan bisa terus terkendali. Pemerintah pun harus terus bekerja sama dengan petani untuk meningkatkan produksi padi nasional. Apalagi, Jabar tercatat sebagai pelaksana program P2BN terbaik di Indonesia.
Kendala
Sementara itu, Ketua KTNA Kab. Bandung Nono S. Syambas mengatakan, hasil produksi padi saat ini, mengalami kenaikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kenaikan itu dirasakan setelah ada bantuan pemberian bibit padi pada program P2BN. Ia pun berharap, kebutuhan pasokan padi di Jabar bisa dipenuhi oleh Kab. Bandung.
Meski begitu, lanjut Nono, untuk meningkatkan produksi padi, para petani masih dihadapkan pada berbagai kendala, seperti ketersediaan benih dan pupuk serta ketercukupan pengairan.
Selain itu, Majalaya sebagai sentra padi di Kab. Bandung, merupakan daerah industri. Akibatnya, tidak sedikit petani yang tergoda menjual lahannya kepada pihak industri. Untuk itu, diperlukan dukungan dari pemerintah agar pertanian bisa menjadi andalan bagi petani, sehingga pemiliknya tidak menjual lahan yang dimilikinya.
Bupati Bandung Obar Sobarna menyebutkan, berkat fasilitasi dari Gubernur Jabar, Kab. Bandung bisa mendapatkan bantuan benih padi dari program P2BN sebanyak 420 ton. Oleh karena itu, atas nama para petani di Kab. Bandung, ia menyampaikan terima kasih kepada gubernur.
Setelah acara panen raya, Gubernur menyerahkan bantuan kepada korban bencana alam di Kab. Bandung. Bantuan itu disampaikan melalui bupati, yaitu 2.000 kg beras, 2.000 mie instan, dan 1.000 kaleng sarden.
Ketahanan pangan
Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Jabar, Lucky Rulyaman Djunaedi, mengatakan, upaya menekan alih fungsi lahan akan sangat berpengaruh kepada tingkat ketahanan pangan. Alih fungsi lahan juga akan berdampak pada target dan perolehan padi per tahunnya.
Menurut dia, meningkatnya alih fungsi lahan pertanian juga berisiko terhadap meningkatnya peredaran beras impor. Sebab, alasan utama yang dilontarkan mereka yang berkepentingan memasukkan beras impor adalah pasokan beras lokal yang tak mencukupi dibandingkan besarnya tingkat konsumsi dan jumlah warga.
Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jabar, Rudy Gunawan menilai, upaya menekan alih fungsi lahan akan sangat bergantung kepada komitmen kepala daerah. Upaya mempertahankan lahan pertanian dan menekan alih fungsi, merupakan kewajiban moral bagi setiap kepala daerah.
"Maraknya keinginan pemekaran wilayah di Jabar, sangat berisiko memunculkan alih fungsi lahan pertanian. Setiap pemekaran wilayah, biasa diikuti pembongkaran lahan pertanian, terutama oleh perusahaan bisnis rumah, yang sebaiknya diperketat izinnya," ujar Rudy.
Ia mencontohkan, alih fungsi lahan pertanian yang parah sedang terjadi seiring terbentuknya Kabupaten Bandung Barat. Sejumlah perusahaan pengembang terus menghabisi lahan sawah produktif di Kec. Ngamprah dan Kec. Padalarang, yang sebelumnya justru dikenal sebagai salah satu sentra padi di Kabupaten Bandung. (A-81/A-136) ***
Tidak ada komentar:
Posting Komentar